Problematika Penanganan Terorisme

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

MENANGANI persoalan terorisme merupakan suatu yang amat kompleks dan problematik. Terorisme memang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu bentuk gangguan keamanan dalam negeri.

Karena itu, hal tersebut harus ditanggulangi melalui law enforcement atau penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan bukan melalui military enforcement. Ini sesuai dengan kaidah Indonesia sebagai negara hukum. Yang jadi persoalan ialah, sejak peledakan bom di Hotel JW Marriott dan The Ritz Carlton di Kuningan, Jakarta, pada 17 Juli 2009, berbagai pihak merasa bahwa terorisme tidak cukup hanya ditangani oleh polisi dan mereka berlomba- lomba untuk ikut serta untuk menanganinya.

Sebut saja satuan khusus Gultor atau Penanggulangan Terorisme dalam jajaran Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD yang kembali melakukan latihan secara intensif untuk menangani terorisme. Selain itu, Desk Antiteror yang berada di jajaran Kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) juga ingin agar desk itu ditingkatkan menjadi badan.

Persoalannya, apakah Kopassus dapat langsung terjun menangani terorisme karena sesuai dengan Pasal 7 UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, penanganan terorisme merupakan salah satu operasi militer selain perang (military operations other than war/MOOTW) yang penugasannya tergantung pada keputusan politik pemerintah.

Perlu Koordinasi
Langkah-langkah yang diambil Kopassus, suka atau tidak, memang memiliki dampak positif, yakni semakin dipercepatnya langkah Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dalam mengejar, menangkap, dan melumpuhkan para pelaku teror bom. Tindakan serempak Densus 88 di tiga kota, Solo,Temanggung, dan Bekasi, pada saat bersamaan merupakan contoh betapa seriusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani terorisme ini.

Walau kini belum pasti apakah jenazah yang terbunuh di Dusun Beji, Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Temanggung, Jawa Tengah itu adalah jenazah tokoh teror bom asal Malaysia Noordin M Top, gerak cepat Polri patut mendapatkan acungan jempol. Orang kini tak lagi memandang bahwa Polri amat lamban atau memperpanjang proses penanganan terorisme ini karena pada kenyataannya, penanganan terorisme membutuhkan ketelitian dan kesabaran.

Namun adalah kenyataan pula bahwa kerja Densus 88 juga merupakan akumulasi kerja bersama antarberbagai kalangan, termasuk sebagian bintara pembina desa (babinsa) yang tidak jarang memberikan informasi kepada pihak Polri mengenai keganjilan yang terjadi di desa tempat mereka tinggal.

Babinsa memang dibekali untuk mampu mengumpulkan data mengenai logistik di desa, jumlah kebutuhan mingguan atau bulanan masyarakat desa, dan kemampuan daya beli masyarakat desa. Jika ada satu keluarga yang biasanya hanya membeli beras, gula, atau kebutuhan lain yang amat terbatas dan tiba-tiba membeli dengan jumlah besar tentunya akan menimbulkan kecurigaan dan patut diwaspadai ada apa dengan perubahan kebiasaan itu.

Visi penanganan terorisme perlu diubah.Tanggung jawab utama tetap berada di tangan Polri yang dibantu oleh berbagai pihak. Kalaupun ada pihak atau instansi lain yang juga menangani masalah terorisme, perlu diperjelas dalam kapasitas apa instansi tersebut melakukannya dan kapan itu dapat dilakukan.

Sebagai contoh, jika Detasemen Penanggulangan Terorisme (Den Gultor) Kopassus ingin turun tangan, terorisme macam apa yang ia tangani, kapan itu dapat dilakukan, dan model penanganan macam apa yang harus dilakukan? Demikian juga apakah perlu Desk Antiteror ditingkatkan menjadi Badan Antiteror karena itu berarti badan tersebut harus tidak berada di bawah instansi atau departemen tertentu dan membutuhkan biaya negara dan rekruitmen aparat yang baru.

Era baru penanganan terorisme memang menjadi keniscayaan. Terorisme bukan hanya tindakan, melainkan juga pikiran dan ideologi yang mendasarinya. Karena itu semua pihak dari jajaran Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) di bawah Depdagri perlu lebih aktif lagi ikut serta membina masyarakat agar tidak mudah tergoda menjadi anggota baru kelompok terorisme.

Ini terus berlangsung ke bawah dari tingkat pusat ke daerah, bahkan sampai ke tingkat rukun tetangga. Jajaran instansi lain seperti Imigrasi, Bea Cukai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pengawasan bahan-bahan kimia, bahkan sampai ke ilmuwan fisika, kimia, dan ilmu-ilmu sosial juga memegang peran penting dalam penanganan terorisme secara terpadu.

Kita juga dapat belajar dari negara lain seperti RRC, AS, dan Australia dalam menangani terorisme. Proses pembelajaran itu bukan dari segi kekuatannya semata, melainkan juga kelemahan-kelemahan nya. Australia adalah contoh negara yang menangani terorisme secara konseptual.

Pada tingkatan intelijen, Office of National Assesment (ONA) yang berada di bawah perdana menteri menjadi koordinator untuk melakukan pengumpulan dan analisis data intelijen yang diperoleh jajaran Defence Intelligence Organization (DIO), Australian Security Intelligence (ASIO), Australian Secret Intelligence Service (ASIS), dan sebagainya.

Militer Australia juga memegang peranan penting dalam penanganan terorisme melalui, misalnya, keanggotaannya di dalam Proliferation Security Initiative (PSI) untuk mencegah penyebaran senjata pemusnah massal, termasuk bahanbahan peledak. Australian Federal Police (AFP) juga melakukan tugasnya bekerja sama dengan berbagai instansi tersebut. Tak kalah pentingnya, ilmuwan dari berbagai cabang ilmu juga diikutsertakan.

Dalam kaitan ini, koordinasi yang baik merupakan kata kunci dari penanganan terorisme. Rumusan penanganan terorisme bukan lagi milik saya atau tugas saya dan karena itu orang lain tak boleh ikut campur, melainkan bagaimana mengurangi ego sektoral dan mulai mau bekerja sama dan berkoordinasi.

Ini memang suatu yang amat sulit karena tiap pihak ingin agar jajarannya, kelompoknya atau bahkan kesatuannya menjadi agen tunggal penanganan terorisme, karena ini terkait soal prestise dan anggaran. Sudah saatnya kita menangani persoalan terorisme secara konseptual dan terarah. Semua pihak, dari tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat nasional dapat ikut serta menanganinya tanpa mengganggu kerja Densus 88.

Partisipasi pesantren dan gereja, antara lain, juga amat dibutuhkan untuk menangani terorisme dari sisi pendidikan agama. Hanya dengan bekerja sama, aksi teror pikiran, teror kesehatan, teror pangan, teror bom, dan aksi-aksi teror lain dapat ditanggulangi secara baik. Dilemanya, maukah dan sanggupkah kita bekerja sama dan berkoordinasi untuk mengamankan masyarakat dan negeri ini? (*)

Sumber: Seputar Indonesia, Selasa 11 Agustus 2009

0 Responses to “Problematika Penanganan Terorisme”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2009
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggers like this: