PDIP dan Golkar Masuk Kabinet?

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Pertanyaan yang sering diajukan para pekerja pers akhir-akhir ini: apa yang terjadi jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya turut serta dalam kabinet masa bakti 2009–2014?

Pertanyaan ini tak hanya lahir lantaran peristiwa “rangkulan” antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kiemas di Gedung DPR, tetapi juga karena SBY mengindikasikan kemungkinan bergabungnya lawan politik dalam kabinet mendatang. Apalagi secara personal SBY selama ini dikenal sebagai sosok yang ingin memuaskan semua pihak, kompromistis, dan cenderung menghindari konflik.

Secara politik dan hukum memang tidak ada larangan bagi partai-partai yang kandidatnya kalah dalam Pemilihan Presiden 2009 yang lalu turut serta dalam pemerintahan SBY. Seperti diamanatkan oleh konstitusi, otoritas pembentukan kabinet sepenuhnya berada di tangan SBY selaku presiden terpilih. Itu artinya, SBY bisa mengambil siapa saja sebagai calon menteri kabinetnya, baik dari kawan maupun lawan politik.

Potensial Kolutif
Akan tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Meskipun SBY memiliki otoritas penuh untuk memilih anggota kabinetnya, pilihan itu semestinya pertama-tama dilakukan dalam konteks kebutuhan akan pemerintahan yang lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya.

Kedua, pembentukan kabinet 2009–2014 semestinya tidak mengorbankan urgensi tegaknya prinsip checks and balances dalam relasi eksekutif-legislatif yang menjadi salah satu ciri presidensialisme. Di sisi lain, efektivitas pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh besar-kecilnya koalisi pemerintahan yang terbentuk pascapemilu.

Faktor penting lain bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif adalah tersedianya lembaga parlemen yang relatif kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga tercipta relasi politik yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, jika PDIP dan Golkar benar-benar turut serta dalam kabinet, jelas bukanlah berita baik bagi bangsa ini. Koalisi pemerintahan yang terlalu besar justru menjadi perangkap bagi terbentuknya pemerintahan yang kolutif ketimbang efektif. Selain itu koalisi pemerintahan yang terlalu besar juga berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter ketimbang demokratis.

Transaksional
Argumen lain bagi SBY untuk menghindari terbentuknya koalisi terlalu besar adalah pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu selama hampir lima tahun terakhir.

Meski pemerintahan SBY dewasa ini didukung koalisi yang berbasis hampir 75% kekuatan partai di DPR, dalam realitasnya relatif tidak tercipta pemerintahan yang efektif. Koalisi besar justru menjadi “penjara” sekaligus perangkap bagi SBY, sehingga format relasi Presiden-DPR pun cenderung transaksional.

Karena itu, pilihan paling realistis sekaligus etis bagi Presiden SBY, pertama, mempertahankan basis koalisi pemerintahan pada partai-partai politik yang mengusungnya sebagai calon presiden, terutama parpol yang lolos parliamentary threshold. Presiden PKS Tifatul Sembiring juga sudah mengingatkan soal ini, yaitu agar kabinet berbasiskan koalisi pengusung dan supaya parpol yang kalah dalam Pilpres 2009 “tidak berselancar di atas keringat orang lain”.

Kedua, SBY perlu membangun kepercayaan publik dan pasar dengan cara membentuk kabinet yang lebih berbasis profesional atau ahli ketimbang politik. Artinya, formasi kabinet lebih didominasi kalangan ahli di bidangnya, kendati tidak menafikan sama sekali representasi parpol koalisi di dalamnya. Formasi ideal bagi SBY adalah sekitar 70% menteri berbasis keahlian, sementara 30% sisanya berbasis parpol pengusung.

Ketiga, hampir tidak ada alasan yang masuk akal bagi SBY untuk khawatir berlebihan terhadap oposisi parlemen. Gabungan kekuatan Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, dan PKB di DPR yang mencakup sekitar 60%, jelas lebih dari cukup untuk mengamankan kebijakan pemerintah di Senayan. Apalagi dalam konteks presidensial, sikap oposisi parpol di parlemen bukanlah untuk menjatuhkan pemerintahan, tetapi dalam rangka koreksi terhadap kebijakan.

Perlu Nyali Politik
Dalam kaitan ini, secara objektif, yang lebih diperlukan oleh SBY bukalah memperbesar basis koalisi politik, melainkan mempertahankan koalisi terbatas agar terbangun kabinet presidensial yang efektif. Dalam konteks itu maka yang diperlukan jenderal kelahiran Pacitan ini bukan sikap akomodatif yang cenderung menghindari konflik.

Sebaliknya, yang diperlukan SBY adalah keberanian dan “nyali politik” untuk menyelamatkan pemerintahan hasil Pemilu 2009 dari rongrongan parpol. Terlalu besar risiko bagi bangsa kita jika SBY membiarkan terbentuknya koalisi parpol yang terlalu besar, yang akhirnya berdampak pada terciptanya pemerintahan yang kolutif dan transaksional. Pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu semestinya menjadi pelajaran berharga bagi SBY agar tidak mengulang kekeliruan yang sama.

Mandat rakyat untuk kedua kalinya adalah kesempatan emas bagi SBY untuk mewujudkan obsesi yang dikemukakan menjelang pemilihan presiden putaran kedua pada 2004: membentuk kabinet presidensial yang efektif dengan koalisi terbatas. Di sisi lain, hampir tidak ada keuntungan politik bagi PDIP dan Golkar jika memaksakan diri turut serta dalam Kabinet 2009–2014.

Sebaliknya, citra publik dua parpol tersebut justru semakin terpuruk apabila lebih memilih berkoalisi dengan SBY ketimbang beroposisi. Karena itu, jika Presiden SBY juga hendak menyelamatkan PDIP dan Golkar sebagai aset politik bangsa kita, pilihan terbaik adalah menolak kehadiran keduanya dalam formasi kabinet baru.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, Jum’at, 07 Agustus 2009

1 Response to “PDIP dan Golkar Masuk Kabinet?”


  1. 1 Iklan Gratis August 22, 2009 at 1:02 am

    semoga indonesia kedepan menjadi bangsa yang lebih memiliki moral dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
    semoga saja indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dan menjadi bangsa yang bisa mencintai bengsanya sendiri.

    siapapun yang mengisi kabinet periode nanti, saya sangat berharap agar mereka bisa menghormati jabatan serta bertanggung jawab.
    agar indonesia bisa lebih maju dan lebih aman serta nyaman.

    walaupun pemilu kali ini bisa dibilang penuh cacat serta kekeliruan, tapi pemilu indonesia banyak diacungkan jempol oleh negara2 tetangga.
    semoga saja pemuli yang akan datang bisa lebih sukses n lebih baik lagi…

    maju terus indonesiaku…
    kenali dan kunjungi objek wisata di pandeglang


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2009
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggers like this: