Kontrak Politik

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SUATU hari seorang wartawan sebuah surat kabar nasional yang terbit di Ibu Kota bertanya kepada penulis, apa kaitan antara kontrak politik yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partai-partai politik dengan pembentukan kabinet?

Penulis balik bertanya kepada sang wartawan, apakah ia sudah membaca isi kontrak tersebut dan dijawabnya belum. Namun, mengutip Anas Urbaningrum dalam blog-nya,sang wartawan hanya menyebutkan, “yang terungkap hanyalah bahwa para menteri harus siap diganti bila kinerjanya buruk”. Jika demikian adanya, “kontrak politik” itu hanyalah ikatan politik antara SBY dan para calon menteri seperti kontrak politik pada 2004 lalu.

Namun, jika kita mendengar dan membaca pernyataan-pernyataan yang dilontarkan baik dari kubu Partai Demokrat maupun dari kubu partai-partai yang berkoalisi untuk mendukung pasangan SBY-Boediono, “kontrak politik” yang dibuat SBY dan partai-partai politik lebih terkait dengan dukungan di parlemen nantinya agar pemerintahan yang berjalan pada 2009–2014 aman dari gangguan di parlemen.

Bentuk kontrak politik itu lebih merupakan personifikasi SBY sebagai presiden dan kelompok partai pendukungnya. Bukan kontrak politik antara Partai Demokrat dan partai-partai lain seperti dengan PKS, PPP, PKB, PAN, dan partai-partai kecil yang tidak masuk ke parlemen. Kita juga tidak tahu apakah di dalam kontrak politik itu termaktub mengenai jaminan politik yang bersifat dua arah: partai-partai politik itu mendukung pasangan SBY-Boediono pada masa Pemilu Presiden 8 Juli 2009 dan siap mendukung pemerintah melalui parlemen selama periode 2009– 2014, lalu sebagai imbalannya partai- partai itu akan mendapatkan porsi kursi di kabinet.

Jika yang terakhir itu yang ada di dalam kontrak politik, tidaklah mengherankan jika persoalan susunan kabinet ramai digunjingkan orang. Sebagian besar masyarakat (seperti hasil survei melalui telpon yang diberitakan sebuah suratkabar Ibu Kota, Senin 3/8), termasuk kalangan pengusaha, berharap bahwa kabinet yang akan dibentuk oleh presiden terpilih, SBY, lebih mengutamakan Kabinet Karya, Zaken Kabinet atau Kabinet Ahli, dan mengesampingkan pembentukan Kabinet Pelangi yang penuh warna-warni ideologi partai.

Pada artikel minggu lalu, penulis sudah mengemukakan bahwa antara Kabinet Ahli dan Kabinet asal Parpol bukan suatu yang harus didikotomikan. Dapat saja Kabinet Ahli dibentuk dengan mengambil orang-orang ahli yang berasal dari partai-partai politik. Namun, secara umum orang mengartikan Kabinet Ahli ialah kabinet yang terdiri atas orang-orang ahli nonparpol demi lancarnya pelaksanaan program kerja kabinet.

Di masa Orde Baru, walau kabinet hanya didukung oleh satu partai politik, Golkar, toh tidak jarang terjadi pertarungan sektoral antarpara menteri ekonomi. Misalnya, kepentingan menteri pertanian kadang berseberangan dengan menteri perindustrian, menteri tenaga kerja dan menteri perdagangan.

Kini pun kadang mereka yang berada di Departemen Luar Negeri dan Pertanian berseberangan dengan mereka yang berada di Departemen Perdagangan, misalnya soal apa dampak negatif dari perjanjian wilayah perdagangan bebas antara Indonesia dan Selandia Baru yang memberi akses besar bagi Selandia Baru untuk mengekspor hasil produk susu ke Indonesia dengan bea masuk nol persen terhadap nasib para penghasil susu perah di Tanah Air.

Jika kita kaitkan kontrak politik antara SBY dan partai-partai koalisi pendukungnya, tampak jelas bahwa SBY ingin mengamankan posisi eksekutif berhadapan dengan legislatif selama lima tahun ke depan. SBY bukan ingin berbagai kursi dengan para mitra koalisinya, melainkan bagaimana mengamankan jalannya pemerintahan lima tahun ke depan karena ini merupakan kesempatan terakhir bagi dirinya mengabdi bagi negeri ini sebagai presiden.

Persoalan kontrak politik ini semakin menarik jika kita kaitkan dengan undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai pengganti UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam salah satu pasal UU yang baru tersebut termaktub bahwa partai pemenang pemilihan umum secara otomatis dapat mendudukkan orangnya sebagai Ketua DPR.

Ini berarti peluang kuat bagi Partai Demokrat untuk dapat memainkan perannya di DPR agar Dewan itu tidak terlalu membuat pusing eksekutif. Namun, politik di DPR merupakan suatu yang dinamis. Partai-partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat dapat saja tidak menyetujui atau tidak mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap dapat merugikan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Ini bukan soal politik cari muka atau menjaga dukungan politik dari konstituennya semata, melainkan juga demi kepentingan bangsa.

Satu hal yang menarik ialah jika terjadi apa yang disebut sebagai Koalisi Besar Nasional, yakni semua partai politik, termasuk Partai Golkar, menjadi bagian dari koalisi pemerintahan sehingga tidak ada satu pun partai yang beroposisi atau berani mengkritisi eksekutif. Jika ini terjadi, politik domestik Indonesia jauh lebih buruk dari era Orde Baru. Di masa Orde Baru, khususnya pasca-1980-an, meski oposisi diharamkan, adalah suatu kenyataan bahwa PPP dan PDI masih dapat bersuara “lunak” untuk mencegah DPR hanya sebagai stempel peresmian dari semua kebijakan pemerintah.

Adalah lebih baik jika Partai Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura memosisikan dirinya sebagai oposisi yang loyal di parlemen mendatang. Kita hanya dapat berharap bahwa era Orde Baru, di mana Executive Heavy terjadi, tidak terulang lagi atau bahkan lebih buruk pada era 2009–2014 mendatang. DPR memang diciptakan untuk menjadi mitra pemerintah agar terjadi checks and balances antara eksekutif dan legislatif.

Kita juga berharap bahwa kabinet yang akan dibentuk pemerintahan duet SBY-Boediono benar-benar kabinet yang terdiri atas orang-orang yang tepat di posisinya (the right person in the right place), terlepas dari mana pun para anggota kabinet itu berasal, apakah dari kalangan profesional nonpartai atau profesional asal dari partai.

Yang kita takutkan ialah jika kabinet yang akan dibentuk sebagian besar terdiri atas anggota kabinet lama yang ditukar posisinya, misalnya dari menteri luar negeri menjadi menteri kelautan, dari menteri energi dan sumber daya mineral menjadi menteri luar negeri, atau posisi lainnya,dan hanya memasukkan sedikit orang baru yang masih fresh. Mari kita lihat apakah SBY berani melakukan perombakan kabinet total demi kemajuan bangsa atau hanya membangun kabinet yang tambal sulam.

Kita juga masih menunggu apakah SBY memiliki nyali politik yang besar untuk mengesampingkan usulan-usulan parpol koalisinya untuk mendudukkan para anggotanya di kabinet. Namun, yang pasti, kita tidak akan lagi melihat dinamika internal kabinet pada 2009–2014 di mana ada seorang wakil presiden atau menteri sekaliber Jusuf Kalla yang berani mengambil risiko politik demi mempercepat kerja kabinet dan demi mempercepat proses perdamaian di bumi Nusantara ini.

Tiadanya orang sekaliber Jusuf Kalla di kabinet akan menjadikan kabinet mendatang hanya sebagai all the president’s men and women dan menjadikan jalannya pemerintahan amat lambat seperti keong siput! (*)

Sumber: Seputar Indonesia, Selasa, 04 Augustus 2009

0 Responses to “Kontrak Politik”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2009
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggers like this: