Setelah Pemilu 2009 Usai

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

PEMILU legislatif, 9 April, dan pemilu presiden, 8 Juli 2009, baru saja usai, walau masih ada persoalan hukum yang mengikutinya. Berbagai catatan positif dan negatif dapat kita ukir dari Pemilu 2009 ini.

Dari sisi positifnya, pertama, untuk keempat kalinya dalam sejarah politik Indonesia sejak pemilu 1955, kita telah berhasil melaksanakan pemilu secara damai dan relatif demokratis. Kedua, kita juga mencatat bahwa bangsa Indonesia yang amat majemuk ini—dari sisi etnik, agama, bahasa, budaya, status sosial ekonomi dan pendidikan—ternyata mampu melaksanakan demokrasi secara apik.

Dari sisi negatif, pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu kali ini merupakan yang terburuk dan paling tidak siap dalam melaksanakan kedua pemilu nasional pada 2009. Kedua, untuk pertama kali pula dalam sejarah, terjadi gugatan atas hasil pemilu presiden langsung.

Hal ini tidak terjadi pada Pilpres 2004. Ketiga, pertama kali pula dalam sejarah pemilu legislatif terjadi ketidakpastian mengenai penetapan calon legislatif terpilih pada 2009 sebagai akibat dianulirnya peraturan KPU mengenai tata cara penghitungan suara tahap dua. Kita harus menyikapi berbagai gugatan, baik terkait pemilu legislatif maupun pemilu presiden, dengan kepala dingin dan hati yang lapang.

Janganlah mereka yang mengajukan gugatan dicemooh sebagai “Siap menang, tetapi tidak siap kalah,”karena bukan mustahil berbagai kekurangan dalam pemilu lalu juga bersanding dengan berbagai kecurangan. Melalui berbagai gugatan ini kita harapkan ada perbaikan yang signifikan bagi pelaksanaan pemilu ke depan.

Catatan lain yang juga kita ukir, meski ada ucapan-ucapan dari salah satu peserta pilpres yang menuduh pesaingnya sebagai pelaku teror bom, drakula penyebar keresahan dan sebagainya, adalah suatu kenyataan bahwa orang yang menjadi sasaran tuduhan tersebut menyikapinya secara arif, bahkan melakukan dialog tatap muka dengan orang yang menuduhnya.

Selain itu, berbagai anggapan bahwa ada orang-orang yang akan mengerahkan ribuan massa untuk menduduki kantor KPU dan memboikot hasil pilpres ternyata tidak terbukti. Anggapan dari orang yang paling bertanggung jawab atas keamanan nasional Indonesia tersebut ternyata hanya isapan jempol semata.

Penulis sendiri yakin para elite politik kita sebagian besar sudah dewasa dan tidak memiliki pikiran untuk memecah belah bangsa ini dengan mengadu domba massa akar rumput, suatu dosa politik yang tidak terampunkan.

Kabinet Mendatang
Belakangan ini muncul berbagai analisis dan harapan mengenai kabinet mendatang. Ada yang mendikotomikan kabinet ahli dengan kabinet dari parpol, walau sebenarnya kedua hal itu bukan suatu yang harus diperlawankan. Kabinet yang terlalu bertumpu pada teknokrat dan birokrat memang baik, karena kinerja kabinet mendatang akan lancar dan tidak terganggu persoalan politik.

Namun, ini berarti kita kembali ke era Orde Baru, yaitu antara pemilihan umum dan pembentukan kabinet tidak terkait satu sama lain. Maksudnya, pada setiap pemilu di era Orde Baru, Golkar selalu muncul sebagai pemenang, namun partai itu bukanlah partai penguasa yang menentukan siapa yang duduk di kabinet.

Ini berarti pemilu hanyalah alat untuk memperoleh legitimasi rezim, bukan untuk menentukan siapa dan program apa yang akan dijalankan partai pemenang pemilu. Di era Reformasi ini sebaiknya kita memperkuat sistem politik dan institusi politik yang menopangnya. Ibarat badan manusia, di dalam suatu sistem jika ada bagian dari tubuh kita yang sakit, semua badan terasa sakit.

Sistem kepartaian kita memang membutuhkan perbaikan yang amat mendasar sebelum kita memasuki era kedewasaan berdemokrasi yang esensial. Namun, untuk itu kita juga harus membuka kesempatan bagi partai-partai politik yang berkoalisi di pemerintahan untuk mengajukan “the right man in the right job”di dalam kabinet mendatang.

Pilihan untuk menempatkan orang-orang tersebut memang tetap di tangan presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Namun, jangan karena kata sakti “hak prerogatif” lalu seorang pemimpin menjadi diktator. Jangan lupa, kita pernah mengalami era itu sangat lama, baik di era Soekarno maupun Soeharto.

Sisi lain dari pembentukan kabinet yang amat disoroti masyarakat ialah siapa-siapa yang duduk dalam jajaran menteri ekonomi. Mengapa ini penting, karena kita tidak mau bahwa kriteria penempatan para menteri ekonomi bukan ditentukan oleh pemimpin demi kemandirian ekonomi kita menghadapi era globalisasi yang amat dahsyat ini, melainkan oleh kepentingan asing.

Kebijakan moneter, industri, perdagangan, minyak dan gas contohnya, jangan sampai ditentukan oleh negara-negara besar Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang yang akhirnya amat merugikan bangsa Indonesia. Jangan sampai apa yang terjadi di era Orde Baru terulang kembali.

Contoh kecil yang sering dikemukakan ialah bagaimana mungkin kita menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Selandia Baru dan memberikan negara mungil itu bea masuk nol persen dan ekspor dairy products ke Indonesia tanpa batas yang akhirnya mematikan industri susu peternak kecil di Tanah Air.

Apa timbal baliknya bagi ekspor kita ke negara mungil yang penduduknya kecil itu? Jika ini dikaitkan dengan perdagangan bebas dengan Australia, kita toh dapat melakukannya secara bilateral dengan Negeri Kanguru itu. Energi menjadi kata kunci lain yang diperdebatkan teman-teman muda yang amat peduli pada masa depan bangsa.

Sebagian dari mereka mengelus dada jika penentuan menteri luar negeri dan menteri pertambangan ternyata hanya mengikuti kriteria Barat, yang membuka pintu bagi penetrasi dan isapan ekonomi oleh asing.Ini bentuk neokolonialisme gaya baru seperti yang dulu sering dikumandangkan Bung Karno.

Mari kita pantau, apakah apa yang penulis ungkapkan ini akan menjadi kenyataan atau “hanyalah isapan jempol” belaka. Kita tidak mau negeri ini dijual kembali kepada asing sebagai akibat ketergantungan ekonomi kita pada mereka! (*)

Seputar Indonesia, Selasa, 28 Juli 2009

2 Responses to “Setelah Pemilu 2009 Usai”


  1. 1 ancha July 28, 2009 at 3:39 pm

    Berbagai pandangan yang muncul dari elit-elit sejaui ini tidak mampu menyelesaikan kodisi negeri ini.
    Negeri ini butuh kenyataan bukan retorika.
    Dengan beragam konsep yang selama ini dimunculkan sebagi opini teori belum juga ada hasil, hingga ada kebijakan samapi saat ini hanyalah sebuah hayalan. hal ini disebabkab banyak orang pinta.
    bagaimana pinta dengan pinta mau menyatu…..?

  2. 2 ancha July 28, 2009 at 3:46 pm

    Berbagai pandangan yang muncul dari elit-elit sejauh ini tidak mampu menyelesaikan kodisi negeri ini dengan keihklasan disertai kelutusan.
    Negeri ini butuh kenyataan bukan retorika belaka.
    Dengan beragam konsep yang selama ini dimunculkan sebagi opini teori belum juga ada hasil bahkan berbagai cara, hingga ada kebijakan, samapi saat ini hanyalah sebuah hayalan. hal ini disebabkan akibat banyak orang pintar di Negeri ini semakin banyak tapi tidak mampu membenahi.
    bagaimana pintar dengan pintar mau menyatu…..? yang ada hanyalah kepentingan. Rakyat Indonesia hanyalah sebatas Objek


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2009
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: