Setelah Pilpres: Koalisi atau Oposisi?

Oleh: Prof. Dr. Bahtiar Effendy
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Dan Dewan Pengawas PP AIPI

Pemilihan presiden 8 Juli sudah selesai. Meskipun hasil akhirnya masih harus menunggu penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dapat dipastikan Susilo Bambang Yudhoyono bakal keluar sebagai pemenang.

Artinya, calon presiden dari Partai Demokrat ini akan (kembali) menduduki kursi kepresidenan untuk periode 2009–2014. Masih banyak hal yang dibicarakan publik berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan presiden kali ini. Sebagian masih mempersoalkan masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang memang memprihatinkan itu. Ada juga yang terus memprotes dugaan betapa tidak kompeten dan tidak netralnya KPU.

Yang juga masih berlangsung adalah baik kubu JK-Wiranto maupun (terutama) Mega-Prabowo terus mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran selama pemilihan presiden berlangsung.Ini semua merupakan hal yang baik, sebagai bagian dari proses demokrasi yang sering kali memang melelahkan. Tak kalah ramainya adalah pembicaraan mengenai nasib partai-partai politik pascapilpres.

Bagi yang mengajukan atau mendukung pasangan SBY-Boediono, tentu yang diperbincangkan adalah soal pembagian kekuasaan–– siapa, dari partai mana, dan dapat apa? Bagi partai-partai yang mencalonkan pasangan JK-Wiranto atau Mega-Prabowo, sudah pasti yang juga menjadi perhatian adalah apakah akan bergabung dengan pemerintahan SBY-Boediono atau menjadi kekuatan penyeimbang (checks and balances), yang juga sering disebut sebagai kekuatan oposisi.

*** Dalam sebuah negara yang memberlakukan demokrasi, menjadi pihak yang memerintah atau berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen sama-sama terhormat dan penting. Sejarah politik di Indonesia pernah membuktikan hal ini. Pada dasawarsa 1950-an, ketika masih menganut sistem pemerintahan parlementer, posisi kelompok penyeimbang sangatlah penting.

Baik partaipartai seperti Masyumi, PNI, NU maupun PKI pernah mengalami dua fungsi yang berbeda tersebut. Ketika diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, mereka berfungsi sebagai kekuatan yang memerintah. Sebaliknya, ketika tidak diajak membentuk pemerintahan, mereka menjadi kekuatan penyeimbang yang melakukan fungsi checks and balances dengan baik.

Keseimbangan dua fungsi ini berakhir khususnya ketika rezim Orde Baru memimpin. Meskipun selalu hanya Golkar yang menjadi kekuatan yang memerintah dan dua kekuatan politik lain seperti PPP dan PDI tidak pernah diberi kesempatan untuk ikut memerintah, dua partai ini tidak pernah berperan sebagai kekuatan oposisi.

Kenyataan ini bukan disebabkan oleh ketidakmauan mereka,tetapi karena struktur dan realitas politik tidak memungkinkan mereka memerankan fungsi tersebut. Bagaimana mungkin sebuah pemerintahan otoriter membolehkan kekuatan oposisi bergerak? Untuk sebagian besar, perjuangan PPP dan PDI di masa Orde Baru diwarnai dengan kepasrahan–– terpaksa harus mengikuti keinginan Golkar mengesahkan yang diinginkan pemerintah.

Tempotempo, kedua partai ini menjadi kritis terhadap kebijakan dan rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah. Akan tetapi, mengingat kekuatan elektoralnya yang tidak besar, rata-rata di kisaran 30%-an ke bawah, peran kritisnya hanya berfungsi sebagai minderheidsnota (catatan kecil saja).

Akan tetapi, dalam hal-hal yang dianggap prinsip, terutama dilihat dari sudut kepercayaan atau agama, PPP bisa menjadi kekuatan oposisi yang sangat keras. Dalam hal ini, kita masih bisa merujuk pada soal rancangan undangundang perkawinan, aliran kepercayaan, asas tunggal, undangundang pendidikan, dan sebagainya.

Hanya karena kekhawatiran pemerintah bahwa PPP (masih) bisa menggerakkan massa Islam untuk urusan yang dengan mudah dipersepsikan berkaitan dengan akidah Islam, tak jarang pemerintah bersedia berkompromi. Ketika pemerintah Orde Baru berakhir pada 1998, semangat oposisi itu tampak di banyak kekuatan politik.

Akan tetapi, pada waktu yang sama, keinginan untuk berkuasa, untuk memerintah juga kentara sekali. Bahkan, sebenarnya kehendak untuk memerintah jauh lebih besar daripada menjadi kekuatan penyeimbang. Menariknya, partai-partai dengan dukungan elektoral yang tidak memadai pun ingin merasakan kekuasaan.

Karenanya, hampir semua kekuatan politik yang ada lebih bersedia untuk berkoalisi, dengan imbalan jabatan, daripada beroposisi. Kenyataan ini merupakan realitas yang tak terbantahkan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, Megawati,dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tentu, ada sedikit catatan yang bisa diberikan dalam hal ini.

Pada masa Abdurrahman Wahid, kekuatan-kekuatan politik yang awalnya mendukung pada akhirnya terbelah. Sebagian besar bersedia melawan Presiden karena langkah-langkah politiknya yang dianggap melanggar konstitusi. Pada periode Megawati, yang melanjutkan pemerintahan Abdurrahman Wahid, ada kekikukan politik untuk beroposisi.

Sentimen yang pernah berkembang adalah komitmen untuk menjaga suasana agar tidak lagi terjadi pergantian pemerintahan. Pada masa pemerintahan Yudhoyono,praktis hanya PDIP yang memfungsikan peran oposisi. Tekad untuk beroposisi itu pun lebih diwarnai pertimbanganpertimbangan subjektif dan pribadi daripada ideologis-politis.

Sementara partai-partai lain memilih menjadi bagian dari pemerintahan Yudhoyono. Padahal, menghadapi Pemilihan Presiden 2004 pernah ada upaya untuk membangun koalisi besar yang erat kaitannya dengan keharusan untuk mewujudkan kekuatan penyeimbang. Koalisi besar yang pernah terbangun––Kebangsaan versus Kerakyatan––diharapkan berlanjut di parlemen.

Akan tetapi, saat pemilihan pimpinan MPR dan DPR selesai, berakhir pula eksistensi koalisikoalisi tersebut. Apalagi ketika Munas Partai Golkar memilih Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi ketua umum, praktis semua kekuatan politik berada di belakang Pemerintahan SBY-Kalla, kecuali PDIP.

*** Dengan selesainya pemilu dan pilpres tahun 2009 ini, suasana kebatinan kekuatan-kekuatan politik tidak berbeda dengan apa yang telah berjalan selama ini. Tetap saja keinginan untuk ikut memerintah jauh lebih besar daripada keharusan menjadi kekuatan oposisi. Hampir dapat dipastikan empat partai Islam atau berbasis muslim yang mendukung pasangan SBY-Boediono akan ikut berbagi kekuasaan.

Dua puluh partai yang lain,yang tidak memiliki kursi di parlemen, yang juga mendukung pasangan ini, berharap SBY memberi posisi kepada mereka. Sementara itu, Partai Golkar diduga kuat juga akan bergabung dengan pemerintahan SBY-Boediono. Tentu, hal ini hanya akan menjadi kenyataan jika Presiden SBY memberi peluang.

Bahkan ada yang menduga bahwa PDIP berkeinginan untuk berkoalisi dengan pemerintahan SBY-Boediono. Kecuali Megawati, ada sejumlah tokoh kunci partai ini yang mempunyai pikiran ke arah sana. Kecenderungan seperti ini dapat dipahami mengingat satu dasawarsa ini pragmatisme telah menguasai kehidupan politik kita. Proses demokratisasi yang secara tak terduga menjadi sangat mahal membuat pelaku-pelaku politik bertindak pragmatis.

Motivasi paling ekstrem yang mendasari pilihan ini adalah sedapat mungkin biaya kembali––syukursyukur lebih! Kendatipun pengecualian selalu saja ada, pragmatisme telah menjadi warna dasar dari aktivisme politik dewasa ini.

Mestinya, komitmen para aktivis politik kepartaian untuk menegakkan demokrasi––di mana salah satu ciri utamanya adalah terjaminnya mekanisme kontrol, checks and balances––, hendaknya disertai dengan kesediaan untuk menjadi kelompok penyeimbang di parlemen ketika mereka gagal mendukung seseorang sebagai calon presiden.

Dikalahkannya caloncalon presiden dari Partai Golkar dan PDIP mestinya diikuti dengan tekad untuk mengontrol kepemimpinan pihak yang memenangi pemilihan presiden. Hanya dengan hadirnya kekuatan penyeimbang atau oposisi yang cukup kuat, proses demokrasi bisa berjalan baik.

Lebih dari itu, hadirnya kekuatan penyeimbang akan menjamin tersedianya mekanisme “pengujian” (scrutiny) terhadap kebijakan atau aturan yang diajukan pemerintah. Dengan demikian, kepentingan publik benar-benar terartikulasikan dan ter-agregasikan.

Jika ternyata Partai Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura memilih untuk mendukung kepemimpinan SBY-Boediono, kita belum bisa berharap bahwa mekanisme kontrol akan terwujud dengan baik. Demokrasi akan kehilangan salah satu ciri utamanya.(*)

Seputar Indonesia, Kamis, 16 Juli 2009

1 Response to “Setelah Pilpres: Koalisi atau Oposisi?”


  1. 1 sistem informasi sekolah terpadu July 16, 2009 at 3:58 am

    Info yang sangat bagus, kritis dan membangun….. trim’s


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2009
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: