Setelah Pilpres Usai

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

PEMILIHAN presiden (pilpres) langsung baru saja usai. Penghitungan suara secara manual untuk menentukan angka pasti hasil pilpres masih dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati begitu, hasil penghitungan cepat oleh berbagai lembaga survei telah menyatakan pasangan nomor 2, SBY-Boediono, ditengarai akan menjadi pemenang. Sejalan dengan itu, dinamika politik di tiga kubu politik mulai tampak. Di kubu pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, masih tampak upaya untuk mengungkap adanya berbagai kecurangan yang dilakukan KPU.

Berbagai upaya itu jangan dipandang negatif sebagai ungkapan yang tidak menerima kekalahan, melainkan harus dilihat sebagai hal positif agar pilpres benar-benar bersih dari berbagai kejanggalan. Selain untuk menguji apakah pilpres berlangsung luber dan jurdil, ini juga amat berharga bagi perbaikan pelaksanaan pilpres ke depan serta penguatan konsolidasi demokrasi.

Hingga kini kubu pasangan nomor 1 ini masih tetap solid. Soliditas ini bukan mustahil akan terus bertahan sampai lima tahun ke depan, saat pelaksanaan Pilpres 2014 berlangsung. Bukan mustahil PDIP dan Partai Gerindra akan tetap memosisikan diri sebagai partai oposisi yang loyal di parlemen selama lima tahun mendatang.

Posisi oposisi dapat saja berubah jika di dalam PDIP muncul kembali gagasan untuk menerima tawaran kubu SBY-Boediono untuk masuk ke kabinet, seperti yang terjadi menjelang pilpres lalu. Namun, jika sang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap tegar, PDIP akan mengulang kembali posisinya sebagai partai oposisi di parlemen mendatang.

PDIP dan Gerindra, jika tetap solid, bukan mustahil akan menyiapkan kader-kader mudanya untuk bertarung lima tahun mendatang, dengan Prabowo Subianto sebagai mata panah utama yang akan dilesatkan. Persoalan internal di PDIP dan Gerindra tampaknya dapat diselesaikan secara baik, mengingat Megawati dan Prabowo memegang posisi kunci di partai masing-masing.

Regenerasi di dalam partai masing-masing akan berjalan mulus tanpa entakan politik yang amat berarti seperti dalam kasus PDIP pasca-Pilpres 2004 yang menyebabkan pecahnya partai berlambang banteng moncong putih yang gemuk itu. Pada kubu pasangan nomor 2, SBY-Boediono, mulai tampak geliat politik untuk memperebutkan kursi-kursi di kabinet, walau untuk menempatkan wakil kubu ini di kursi ketua DPR mereka tampak solid.

Problem utama yang dihadapi kubu ini ialah persoalan “hak prerogatif presiden” yang tidak dapat diganggu gugat. Namun, jika senjata pamungkas ini terus dipakai oleh Partai Demokrat, ini dapat mengikis habis proses dialog yang merupakan esensi dari demokrasi. Lebih buruk lagi jika istilah “hak prerogatif presiden” ini semakin menjurus pada sistem otoritarianisme baru.

Problem kedua yang terkait dengan yang pertama di atas ialah ungkapan bahwa SBY akan lebih mengutamakan kaum profesional masuk kabinet, ketimbang politisi dari partai-partai politik. Di satu sisi, ini mengandung sisi positif persis ketika Bung Karno memerintahkan Ir. Djuanda membentuk “kabinet ahli” atau zakenkabinet pada pertengahan 1957 setelah kabinet Ali Sastroamidjojo yang menandai awal dari keberakhiran sistem Demokrasi Konstitusional/ Demokrasi Parlementer.

Ini juga mirip dengan keputusan Presiden Soeharto yang dalam menyusun kabinetnya selalu mengutamakan keahlian dan teknokrasi ketimbang asal partai. Dari sisi lain, ini juga dapat mengandung unsur negatif, yakni merosotnya secara tajam demokrasi konstitusional jilid dua yang berarti pula menafikan keberadaan kader-kader profesional dari partai-partai politik.

Padahal, kita tahu bahwa profesionalisme dan politisi dapat merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Meremehkan kader partai yang profesional sama saja membunuh secara perlahan sistem demokrasi kita ke depan. Mari kita tunggu apakah SBY akan konsisten dengan pernyataannya ataukah justru, misalnya, lebih memasukkan kaum ”mullah”/ ideolog dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ketimbang kaum profesional muda dari partai yang sama ke dalam jajaran kabinet yang akan dibentuknya.

Jika ini terjadi, SBY akan selalu dipandang sebagai pemimpin yang sering konsisten dengan ketidak konsistenannya, termasuk dalam memenuhi janji-janji politiknya pada masa kampanye. Pada kubu pasangan nomor 3, JK-Wiranto, geliat internal di Partai Golkar semakin dinamis.

Dua partai pendukung utama pasangan ini, masa depannya amat suram.Golkar dan Partai Hanura, jika tidak dikelola dengan apik, dapat menuju pada ”senjakala” yang akan melenyapkan kedua partai ini dalam sistem politik Indonesia.

Untuk mudahnya, kita tidak tahu masa depan Partai Hanura jika Wiranto tidak memiliki semangat kembali untuk memimpin dan membesarkan partai ini ke depan.Bagi Golkar, bukan konsolidasi politik yang mereka lakukan, malah kini sudah mulai ribut untuk “menggulingkan” sang ketua umum, Jusuf Kalla, melalui musya-warah nasional luar biasa (munaslub).

Padahal Kalla sudah berjanji, jika dia kalah pada pilpres, dia akan lengser melalui musyawarah nasional yang dipercepat, tanpa didesak dari mana pun. Sebagian pimpinan Golkar di pusat dan daerah menunjukkan bahwa mereka adalah“kader-kader terburuk ”Partai Golkar, ketika mereka mempertanyakan kepemimpinan Kalla sebagai akibat merosotnya suara JK-Wiranto pada pilpres yang lalu, lebih rendah daripada perolehan suara Golkar pada pemilu legislatif April lalu.

Mereka tidak seperti kader-kader PDIP dan Gerindra yang mempertanyakan kemungkinan adanya kecurangan pada pilpres yang lalu, termasuk bermainnya “tangan-tangan halus” yang mirip operasi intelijen yang membuat angka-angka perolehan ketiga pasangan di setiap provinsi secara statistik “menakjubkan”—kalau tidak bisa disebut aneh.

Para kader utama Partai Golkar bukannya mempertanyakan apa yang sudah mereka lakukan di lapangan selama kampanye pilpres lalu untuk mendukung ketua umum mereka agar terpilih menjadi presiden, justru menjatuhkan kesalahan semata pada Kalla.

Kader-kader partai semacam ini tidak akan menjadi pemimpin partai yang baik di masa depan, karena selalu ingin lepas dari tanggung jawab, tetapi ribut memperebutkan posisi penting dalam partai. Jika ini terus berlangsung, kita tinggal menunggu waktu, dalam dua pemilu mendatang Partai Golkar akan menjadi partai paria, tak sejantan dan setangguh pada era Orde Baru. Mungkin ini nasib dari partai karbitan di masa lalu yang tidak tahan banting tanpa didukung birokrasi dan militer.(*)

Seputar Indonesia, Selasa 14 Juli 2009

0 Responses to “Setelah Pilpres Usai”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2009
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: