Tantangan Yudhoyono ke Depan

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Harapan sebagian masyarakat agar pemilu presiden berlangsung satu putaran terkabul. Hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei mengindikasikan kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Bagaimana kita membaca kemenangan itu, apa saja tantangan ke depan?

Terlepas dari pro-kontra hiruk pikuk kampanye dan perdebatan calon presiden (capres) yang kurang bermutu, juga kinerja KPU yang amat mengecewakan, bangsa Indonesia telah menentukan pilihannya. Sebagian besar rakyat masih memberi kepercayaan kepada Yudhoyono untuk memegang kemudi negeri besar, luas, dan merentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke ini di timur.

Gumpalan kekecewaan boleh teranyam, protes dan unjuk rasa bisa digalang, tetapi semua itu tak boleh mendelegitimasi keputusan mayoritas rakyat. Apabila kita sepakat bahwa pilpres sekadar metode untuk menerjemahkan suara rakyat menjadi kursi RI-1, sikap sportif dan ksatria diperlukan agar roda negeri ini tidak berhenti berputar dengan usainya pemilu. Pekerjaan rumah kolektif yang tidak kalah besar adalah mengawal kerja presiden dan wakil presiden terpilih, menagih janji dan komitmen mereka untuk perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini.

Politik figur
Kemenangan Yudhoyono-Boediono dalam Pilpres 2009 menegaskan kembali terjadinya pergeseran preferensi dan orientasi rakyat dalam memilih. Jika pada Pemilu 1955 cenderung berkembang format politik aliran, dan pada awal reformasi (1999) muncul partai-partai baru dengan basis aliran serupa, Pemilu 2004 dan 2009 menandai mengentalnya politik figur. Artinya, pilihan rakyat tidak lagi didasarkan pada preferensi kultural atau ideologis yang diperjuangkan parpol, tetapi pada ketokohan kandidat.

Kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu sudah mengindikasikan terjadinya pergeseran itu. Partai berlambang bintang segitiga yang dibentuk tahun 2001 itu sebenarnya belum solid dan efektif secara organisasi. Namun, ketokohan Yudhoyono memorakporandakan kedigdayaan parpol mapan seperti Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah malang melintang dalam kehidupan politik nasional.

Begitu kuatnya identifikasi para pemilih terhadap figur para capres, momentum kampanye akhirnya hanya menjadi aksesori demokrasi karena tak bisa mendongkrak dukungan. Begitu pula tawaran perubahan dalam debat terbuka para capres, ternyata belum bermakna signifikan dalam memengaruhi perubahan pilihan sebagian rakyat kita.

Keberhasilan pencitraan
Faktor penting lain di balik kemenangan Yudhoyono adalah klaim-klaim keberhasilan yang dikemas begitu rupa sehingga tidak penting, apakah pemerintah benar- benar bekerja untuk itu. Salah satu di antaranya adalah penurunan harga BBM tiga kali berturut-turut. Rakyat kita jelas tidak menyimak bahwa kebijakan penurunan harga BBM hanya konsekuensi logis merosotnya harga minyak dunia. Hal itu berlaku di balik sukses perdamaian Aceh, meningkatnya produksi pertanian, atau bantuan langsung tunai meski semua itu belum tentu sebagai prestasi Yudhoyono.

Terlepas dari fakta bahwa Yudhoyono adalah peragu yang lamban mengambil keputusan, tetapi sulit dibantah bahwa pencitraan keberhasilan pemerintah dalam ekonomi, politik, hukum, dan keamanan telah terbentuk di benak masyarakat. Hal ini diindikasikan oleh konsistensi hasil sejumlah survei, baik sebelum maupun sesudah pemilu legislatif, yang memperlihatkan tingginya elektabilitas Yudhoyono dibandingkan dengan kandidat lain, termasuk Megawati dan Kalla.

Karena itu, kalaupun terjadi pergeseran pilihan akibat kampanye dan debat capres, kecenderungan itu berlangsung terbatas di kalangan kelas menengah perkotaan yang memiliki akses informasi dan media alternatif melimpah. Sementara bagi rakyat, tampaknya tak menjadi penting, apakah para capres menawarkan solusi alternatif bagi bangsa ini atau tidak. Apalagi seribu komitmen politisi cenderung berhenti hanya sebagai janji pemilu yang acap kali terlupakan dengan usainya pemilu.

Tantangan Yudhoyono
Keberhasilan Yudhoyono meraih dukungan signifikan dalam satu putaran pilpres adalah modal politik amat besar guna membentuk pemerintahan yang lebih efektif ketimbang periode sebelumnya.

Pembentukan kabinet merupakan tantangan terbesar Yudhoyono. Masalahnya, dia tak hanya dihadapkan pada tuntutan balas jasa politik dari 24 parpol koalisi dan aneka tim sukses yang mengantar kemenangannya, tetapi juga pada konsistensi komitmen untuk membentuk kabinet presidensial yang efektif. Pengalaman 2004- 2009 menunjukkan, kabinet koalisi partai-partai justru menjadi ”penjara” bagi Yudhoyono karena sering ditelikung partai-partai pendukungnya di parlemen.

Soal lain yang dihadapi Yudhoyono adalah memaksimalkan peran Boediono sebagai pendamping yang lebih efektif dibandingkan dengan Kalla. Problemnya, jika Boediono lebih tampil sebagai priayi ketimbang komplementer bagi kekurangan Yudhoyono, sulit dibayangkan bahwa pemerintahan hasil Pemilu 2009 bisa lebih baik dari sebelumnya.

Namun, tantangan Yudhoyono mungkin lebih ringan jika tiba-tiba Partai Golkar berubah haluan dari ”lawan” menjadi ”kawan” seperti watak dasarnya. Itu artinya, kita harus bersiap-siap mengelus dada kembali dan merajut harapan akan perubahan pada pemilu berikut.

Dimuat di Kompas, Senin, 13 Juli 2009

1 Response to “Tantangan Yudhoyono ke Depan”


  1. 1 Ahmad Wahyudhi July 24, 2009 at 11:25 am

    Tantangan SBY-Boediono ke depan tidak ringan. Ada lima tantangan fundamental yang terakumulasi sejak masa Orde Baru, yaitu (i) ketimpangan struktural; (ii) perangkap hedonisme yang melahirkan perilaku sosial materialistis, oportunistis, individualistis, dan pragmatis; (iii) kemerosotan lingkungan hidup dan kawasan; (iv) beban ketergantungan kepada kekuatan ekonomi asing; dan (v) distorsi kedaulatan terutama di bidang ekonomi.
    Sementara itu, dalam kurun waktu lima tahun mendatang, SBY-Boediono menghadapi lima tantangan kontekstual, yaitu: (i) tarik ulur antara penegakkan sistem presidensil dan akomodasi koalisi multi-partai, baik dalam hubungannya dengan pembentukan “kabinet ahli” maupun penciptaan stabilitas legislatif dalam pengawalan kinerja pemerintahan; (ii) resistensi birokrasi terhadap tindakan penciptaan pemerintahan yang bersih dan amanah; (iii) kelangkaan sumber dana pembangunan sementara menambah hutang baru dianggap “aib;” (iv)tuntutan memingkatkan program populis sesuai janji-janji semasa kampanye; dan, las but not least, (v) ancaman external shocks akibat krisis finansial global yang masih berlanjut.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2009
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: