Pilihlah dengan Hati Nurani dan Pikiran Jernih

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI dan Ketua II PP AIPI

BESOK, Rabu (8/7), merupakan hari yang amat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk kedua kalinya, sejak 2004, seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat untuk memilih akan memberikan suara pada pemilihan presiden/wakil presiden langsung.

Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin memutuskan bahwa para pemilih yang tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT) dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) bagi mereka yang tinggal di Indonesia dan paspor bagi mereka yang tinggal di luar negeri, sebagai bukti bahwa mereka dapat memilih di tempat pemungutan suara (TPS) di tempat mereka tinggal. Namun, putusan MK ini masih menimbulkan pertanyaan.

Pertama, bagaimana jika seseorang yang memiliki KTP tidak tinggal di alamat sesuai KTP-nya, namun terdaftar sebagai penduduk wilayah lain? Apakah mereka tetap dapat memberikan suaranya di wilayah itu? Ini berlaku bagi para mahasiswa atau para perantau yang tidak tinggal di alamat yang sesuai KTP-nya. Sulit bagi mereka untuk pulang kampung hanya untuk memberikan suara pada pilpres ini.

Sikap fleksibel para petugas dan petunjuk yang jelas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghilangkan kesan bahwa putusan MK hanyalah untuk menenangkan hati para penuntut yang meminta agar DPT diperbaiki. Sampai kini masih ada persepsi di sebagian masyarakat bahwa Keputusan MK masih mengandung unsur konspirasi antara MKKPU- Istana untuk memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono.

Kedua, janji KPU bahwa kertas suara dapat dialihkan dari TPS yang kelebihan kertas suara ke TPS-TPS yang kekurangan kertas suara bukanlah suatu yang mudah secara teknis, khususnya di daerah kepulauan atau daerah perbukitan dan pegunungan yang sulit komunikasi dan transportasinya. Ketiga, tanpa sosialisasi yang cepat pada semua jajaran kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), kericuhan dapat saja terjadi.

Keempat, tanpa adanya kecepatan gerak dari KPU di berbagai daerah untuk mengantisipasi kelebihan dan kekurangan kertas suara, kericuhan dapat terjadi di berbagai daerah. Lepas dari berbagai kesulitan teknis di atas—jika keputusan MK itu tidak konspiratif dan dapat dilaksanakan secara fleksibel—kita harus memberikan acungan dua jempol tangan kiri dan kanan setinggi- tingginya kepada MK atas putusan tersebut lantaran ini merupakan jalan keluar terbaik dari kebuntuan soal DPT yang masih bermasalah.

Tanpa itu, bukan mustahil tuntutan agar pilpres ditunda sampai persoalan DPT beres akan terus bergema. Secara jujur, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada KPU yang merespons secara positif tuntutan dua pasangan capres/ cawapres nomor 1 dan nomor 3 yang mereka lontarkan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, pada Minggu (5/7) malam yang mengultimatum KPU agar menyelesaikan persoalan DPT dalam waktu 1 x 24 jam. Jika dua pasangan itu tidak mengultimatum KPU, bukan mustahil persoalan DPT dan penundaan pilpres akan berkepanjangan.

Ultimatum pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto janganlah diartikan sebagai tindakan pengecut dari pasangan-pasangan yang “sudah kalah sebelum bertanding”, seperti dikatakan guru penulis, Arbi Sanit. Apa yang mereka lakukan pada Minggu malam itu merupakan suatu tindakan terpuji dan heroik untuk menyelamatkan demokrasi kita.

Tanpa itu, siapa pun yang akan menang pada Pilpres 2009 ini, terlebih lagi kalau yang menang adalah pasangan SBY-Boediono,akan terbebani oleh suatu persepsi bahwa pasangan itu memenangi pilpres di atas penderitaan sebagian rakyat yang tidak dapat melaksanakan hak-hak demokratik mereka akibat tidak masuk dalam DPT. Ultimatum dan keluarnya keputusan MK ini justru dapat menepis citra buruk pasangan nomor 2 yang oleh sebagian kalangan dicurigai melakukan kecurangan DPT.

Selama ini timbul kesan dari sebagian masyarakat, khususnya para pendukung pasangan nomor 1 dan nomor 3, bahwa tim pasangan nomor 2 akan melakukan cara apa pun demi kemenangan jago mereka: SBY-Boediono. Dengan strategi apa pun, asalkan tidak melanggar hukum dibolehkan, tetapi caracara “Machiavellis” (menghalalkan segala cara) demi kemenangan dalam pemilu adalah suatu yang diharamkan. Kini tinggal bagaimana kita dapat mengawal penghitungan suara dari tingkat TPS ke kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat, agar tidak terjadi kecurangan pada tabulasi data pilpres. Ini penting agar suara rakyat benar-benar dihormati.

Di masyarakat kini santer terdengar isu bahwa salah satu tim pasangan capres/cawapres sudah siap-siap memberikan dana yang cukup kepada para saksi mereka di berbagai TPS untuk melakukan dua hal. Pertama, memantau dan mencatat data perhitungan suara di tiap TPS di seluruh Indonesia; kedua, menyogok saksisaksi dua pasangan lain yang mendapatkan honor yang kecil, agar mau saja menandatangani hasil perhitungan suara yang curang. Jika itu benar,ini akan mencederai demokrasi kita.

Demi pilpres yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil), kita berharap para anggota KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan para petugas di seluruh TPS, serta mereka yang melakukan tabulasi data pilpres di setiap tingkatan benar-benar jujur. Jika pilpres ini benar-benar luber dan jurdil, rakyat tentunya amat lega dan merasa suaranya benar-benar diperhitungkan dengan saksama.

Kini tinggal kita semua sebagai bagian dari rakyat Indonesia, dari golongan berpunya ataupun tidak, dari suku dan agama apa pun, dapat memberikan suaranya sesuai dengan hati nurani dan pertimbangan yang matang. Pilihan terserah pada kita semua, mau mencontreng pasangan yang prorakyat (No 1), atau No 2 yang ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai, atau No 3 yang berslogan melanjutkan pembangunan dengan “lebih cepat, lebih baik” dibandingkan dengan pemerintahan yang sekarang.

Apa pun pilihan kita dan pasangan mana pun yang menang, itu adalah kemenangan kita semua, asalkan tak satu pasangan pun yang “menghalalkan segala cara” demi mempertahankan atau meraih kekuasaan politik. Jika kecurangan terjadi, Ibu Pertiwi akan meratap sedih karena demokrasi telah dinodai oleh mereka yang tidak dapat menahan libido kekuasaan.(*)

Seputar Indonesia, Selasa, 07 Juli 2009

0 Responses to “Pilihlah dengan Hati Nurani dan Pikiran Jernih”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

July 2009
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: