Menimbang Demokrasi, Merajut Optimisme

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Karut-marut politik pasca-pemilu legislatif dan menjelang Pilpres 2009 terus mewarnai perjalanan negeri ini. Kampanye yang seharusnya menjadi momentum untuk menawarkan gagasan terbaik bagi pembenahan negeri ini ke depan, terperangkap sebagai ajang saling menyindir antarcalon presiden, adu citra, serta unjuk kekuatan. Bagaimana seharusnya kita menimbang semua haru-biru politik dan dinamika demokrasi yang berlangsung satu dekade terakhir?

Harus diakui bahwa performance para politisi, partai politik, caleg dan capres, serta parlemen dan pemerintah yang dihasilkan pemilu masih mengecewakan. Para aktor dan institusi demokrasi tersebut relatif gagal memanfaatkan kesempatan emas satu dekade reformasi bagi kejayaan Ibu Pertiwi. Seperti dikemukakan dalam ulasan saya sebelumnya, para aktor demokrasi terperangkap pada pendangkalan politik tak berkesudahan yang berujung pada salah-urus negara dan daerah.

Namun demikian saya berpendapat, tidak cukup adil bagi kita menyalahkan mereka yang mau mewakafkan dirinya untuk kerja politik yang potensial dicerca publik. Kita perlu memberi apresiasi atas apa yang telah dicapai negeri serta menilai secara jujur, yakni dengan melihat realitas politik dalam konteks perjalanan bangsa ini secara utuh.

Tahap Belajar
Tak satu negara pun yang bisa dijadikan model demokrasi terbaik di dunia ini. Amerika Serikat (AS) yang sering menjadi rujukan demokrasi termaju, ternyata tak hanya menghasilkan Barack Obama yang cerdas dan brilian, tapi juga George W. Bush Jr yang bodoh dan buruk mengelola negerinya. Selain itu, tak pernah ada sistem demokrasi yang benar-benar final. Demokrasi adalah kerja dan perjuangan kolektif yang tak pernah selesai, termasuk bagi negeri kita.

Kita baru mulai merajut kembali demokrasi sejak 1998-1999 setelah sempat mekar pada periode 1950-an. Sesudahnya bangsa ini didera pengalaman pahit sistem otoriter yang panjang selama hampir empat dekade, di bawah Demokrasi Terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto. Seperti diketahui, sistem otoriter tak hanya membelenggu hak-hak politik dan kebebasan sipil serta melembagakan prasangka dan saling-curiga antar-golongan masyarakat, melainkan juga membunuh segenap potensi kreatif negeri ini, termasuk kepemimpinan, karakter, etika, dan keberadaban.

Karena itu wajah buruk para aktor dan institusi demokrasi untuk sebagian harus dipandang sebagai tahap belajar bagi negeri ini pasca-rejim otoriter. Apalagi para elite politik sipil tidak pernah memiliki agenda yang benar-benar genuine mengenai arah bangsa ketika Soeharto benar-benar lengser dari kekuasaannya. Tak mengherankan jika Deklarasi Ciganjur (1998) yang dihasilkan Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Sultan HB X, misalnya, gagal melandasi kerjasama dan konsolidasi antarelemen reformasi.

Wajah Kita
Apa yang hendak saya garisbawahi adalah bahwa wajah demokrasi kita pada dasarnya merupakan potret kita juga, potret diri bangsa ini. Artinya, apa boleh buat, kualitas demokrasi dan kualitas para aktor semacam itulah yang bisa dihasilkan negeri kita saat ini. Potret diri itu akan berangsur-angsur membaik bersamaan dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesejahteraan mayoritas bangsa ini.

Kalau mau jujur, dengan tingkat pendidikan mayoritas bangsa kita yang masih sekolah dasar, dan pendapatan per kapita sekitar 2.200 dollar AS, pencapaian demokrasi harus dikatakan sangat signifikan. Meski masih prosedural, pemilu-pemilu dalam 10 tahun terakhir (1999-2009), serta ratusan pemilihan kepala daerah sejak 2005, berlangsung relatif damai dan hampir tanpa gejolak politik yang berarti. Apalagi jika dikaitkan dengan rumitnya sistem dan manajemen pemilu karena harus melayani lebih dari 100 juta pemilih dengan tingkat kesulitan antarpulau yang sangat beragam, serta format surat suara yang berbeda-beda dari ribuan daerah pemilihan, dan puluhan ribu caleg.

Merajut Optimisme
Ada beberapa argemen mengapa kita perlu merajut optimisme. Pertama, bangsa ini pernah melahirkan Soekarno, Hatta, HOS Tjokroaminoto, dan Tjipto Mangunkusumo yang memiliki komitmen luar biasa bagi keindonesiaan, bukan sekadar “mengambil” seperti para politisi partai dewasa ini. Setelah merdeka, keteladanan serupa diberikan oleh Mohammad Natsir, Sjahrir, dan J. Kasimo. Mereka rela hidup menderita demi komitmen kebangsaan dan keindonesiaan. Realitas historis ini adalah aset untuk merajut harapan bahwa pemimpin serupa dapat dilahirkan negeri ini di masa depan.

Kedua, meski konflik komunal pernah mengguncang beberapa wilayah seperti Kalbar, Kalteng, Maluku, dan Poso di Sulteng, tetapi relatif tidak berdampak pada dinamika pemilu. Konflik-konflik tersebut lebih bersumber pada ketimpangan struktur ekonomi penduduk asli dan pendatang ketimbang pada perbedaan pandangan dan afiliasi politik. Itu artinya, terbuka peluang bagi tegaknya demokrasi atas dasar pluralitas politik di negeri ini.

Ketiga, beberapa studi menggarisbawahi bahwa institusionalisasi demokrasi selama satu dekade terakhir cukup menjanjikan. Andreas Ufen (2008) misalnya mengatakan sebagian besar partai di Indonesia lebih terinstitusionalisasi ketimbang sebagian besar partai di Filipina dan Thailand. Penilaian serupa diberikan Marcus Mietzner (2008), bahkan juga apabila dibandingkan partai-partai di Korea Selatan. Sementara itu studi Bappenas dan UNDP (2008) menemukan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia dewasa ini berada pada skala “kinerja sedang”.

Keempat, kendati didera berbagai bencana, korupsi belum berkurang, salah-urus negara terus berlangsung, dan krisis finansial global menghantam kita, ekonomi ternyata bisa tumbuh cukup signifikan, diperkirakan di atas empat persen pada 2009 ini. Ada peluang bagi negeri besar ini untuk mensejahterakan rakyat jika berbagai distorsi salah-urus negara bisa dibenahi.

Kelima, seyogyanya kita bersyukur, berbagai elemen civil society memiliki komitmen besar untuk mengawal demokrasi dan HAM, menegakkan pemerintahan bersih, serta menyuarakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anak negeri. Begitu tingginya komitmen itu, sehingga sejumlah mahasiswa (tragedi Mei, Semanggi I dan II), aktivis pers (Fuad M. Syafruddin alias Udin), buruh (Marsinah), HAM (Munir), dan banyak lagi, rela dibunuh demi Indonesia yang lebih baik.

Walaupun demikian, tidak pada tempatnya pula jika kita cepat puas dengan semua itu. Sebaliknya, para aktor yang dihasilkan pemilu justru harus terus-menerus diingatkan, bahkan jauh lebih keras, agar mereka benar-benar bertanggung jawab atas mandat rakyat di pundaknya.

Dimuat Kompas, 29 Juni 2009

0 Responses to “Menimbang Demokrasi, Merajut Optimisme”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

June 2009
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: