Konstitusi Pilpres 2009

Oleh: TA Legowo
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
dan Ketua Komisi Publikasi PP AIPI

Kompetisi Pemilu Presiden 2009 diwarnai pertarungan wacana akan diselesaikan dalam satu putaran. Justifikasinya adalah efisiensi anggaran negara karena bisa menghemat uang negara Rp 4 triliun.

Tidak menjadi soal jika pilpres satu putaran terjadi tanpa disertai intensi politis yang mengarahkan pemilih pada satu pasangan capres-cawapres tertentu. Sebab, dalam keadaan ekonomi negara terpuruk, efisiensi anggaran menjadi kebutuhan.

Meski demikian, tidak ada jaminan, efisiensi akan langsung mengalihalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Bahkan, bisa jadi anggaran yang diefisienkan itu membuka peluang korupsi karena manajemen anggaran negara belum transparan dan akuntabel.

Efisiensi juga tampak kurang bernilai jika dihitung dari kontribusi pemilih secara perseorangan. Sebab, seorang pemilih akhirnya hanya memberi Rp 20.000. Nilai ini penting dihitung karena pemilu demokratis menghargai hak pemilih secara perseorangan yang harganya tidak ternilai.

Kurang terhormat
Oleh karena itu, persuasi atas nama efisiensi anggaran pemilu kurang terhormat diajukan sebagai justifikasi satu putaran pilpres. Dan, kian tidak terhormat jika di balik persuasi itu tersurat kepentingan memenangkan satu pasangan capres-cawapres.

Pertama, persuasi semacam itu mempersempit kesempatan pemilih untuk mempertimbangkan pilihan berdasarkan penilaian atas integritas, kapasitas, dan kualitas program capres-cawapres. Kebebasan pemilih terganggu. Cara ini mencederai salah satu asas utama pemilu demokratis, yakni ”bebas dari tekanan apa pun” dalam memilih.

Kedua, persuasi itu, langsung maupun tidak langsung, menempatkan negara di atas kedaulatan rakyat. Demi efisiensi anggaran negara, rakyat harus menyerahkan kedaulatan politiknya untuk sejumlah uang yang relatif kecil jika dibandingkan kekayaan rakyat Indonesia. Persuasi semacam ini memantulkan semangat etatisme yang secara substantif bertentangan dengan demokrasi.

Ketiga, pilpres yang berlangsung dua putaran sah secara konstitusional. Artinya, anggaran pilpres untuk dua putaran tak menjadi masalah dari sisi konstitusi pilpres. Mendorong pemilih atas nama efisiensi anggaran demi memenangkan satu pasangan capres-cawapres dapat dinilai sebagai siasat politis terhadap UUD 1945.

Tidak berarti Pilpres 2009 tidak boleh selesai satu putaran. Ini harus dan hanya akan terjadi jika satu pasangan capres-cawapres memenangi mayoritas mutlak (50 persen plus satu) dukungan pemilih secara nasional yang tersebar merata (20 persen) di lebih dari setengah jumlah provinsi di Nusantara.

Dukungan mayoritas mutlak seyogianya datang dari pilihan pemilih yang memantulkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) dari suatu prosedur pemilu jujur dan adil (jurdil). Asas ini tegak dan dapat terwujud bukan hanya karena kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang tertulis, lebih-lebih karena norma dan etika berkompetisi politik secara bermartabat.

Cara bermartabat
Tidak ada larangan dalam peraturan perundangan untuk ”membujuk” pemilih menentukan pilihan pada capres-cawapres tertentu agar pilpres selesai satu putaran. Tetapi, bujukan seperti ditunjukkan di atas tidak memantulkan asas jujur, terutama karena mengalihkan isu program capres-cawapres menjadi isu efisiensi anggaran yang tidak terkait substantif kompetisi meraih kepercayaan publik.

Sebagai arena dan prosedur kompetisi untuk jabatan tertinggi dalam pemerintahan demokratis, pilpres menawarkan banyak kehormatan bukan hanya bagi pasangan capres-cawapres yang memenangi persaingan, tetapi juga elite pendukung utama pasangan itu. Diakui atau tidak, justru karena kehormatan itu mereka dapat mudah terjebak ”menghalalkan segala cara” demi memenangi persaingan.

Akan merupakan ironi manakala suatu jabatan publik yang terhormat harus diraih dengan cara tidak bermartabat, termasuk pembelian suara (money politics), ancaman, paksaan, dan tekanan untuk mengarahkan pemilih pada satu pilihan tertentu. Cara seperti ini sering lepas dari jerat hukum, karena itu hanya akan terhindarkan oleh tegaknya norma dan etika berpolitik secara bermartabat.

Kompetisi pilpres yang luber- jurdil menganjurkan cara bermartabat melalui pemaparan fakta, penampilan kinerja, penawaran program, dan pernyataan komitmen kandidat untuk meyakinkan pemilih atas kelayakan mereka mengendalikan pemerintahan yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Cara ini mengungkap sejauh mana integritas, kapasitas, dan komitmen calon pemimpin dapat dipercaya, terutama karena akan menguntungkan pemilih bukan sekadar untuk jangka pendek, tetapi jangka menengah dan panjang.

Dengan cara itu, pasangan capres-cawapres dan tiap pendukung utama menghadirkan peluang bagi pemilih untuk kian cerdas karena berkesempatan menggunakan akal sehat membandingkan integritas, kapasitas, dan komitmen kandidat dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan. Juga bertanggung jawab karena dengan akal sehat, tahu konsekuensi (hasil dan akibat) dari pilihan yang dibuat, baik untuk diri maupun masyarakat luas.

Jika ini dapat dilakukan, bukan impian melihat demokrasi Indonesia beranjak maju dari demokrasi prosedural ke demokrasi substantif.

Kompas, Jumat, 26 Juni 2009

0 Responses to “Konstitusi Pilpres 2009”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

June 2009
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: