Seminar Nasional XXIV – AIPI

SEMINAR NASIONAL XXIV
“SEWINDU OTONOMI KHUSUS PAPUA”

Kerjasama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan
Pemerintah Daerah Papua, Pemerintah Daerah Papua Barat,
Sekretariat Wakil Presiden dan Universitas Cendrawasih

Jayapura, 28-9 Oktober 2009

Latar Belakang
Sejak berakhirnya kekuasaan rejim Orde Baru pada 1998, pendekatan politik dan ekonomi (pembangunan) yang sentralistik diganti dengan pendekatan desentralistik. Tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua, termasuk penyelesaian konflik. Bentuk nyata dari desentralisasi politik di Papua adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus) bagi daerah Papua, pada 21 November 2001.

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan Pemerintah kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Daerah Papua diberikan otonomi khusus dengan pertimbangan antara lain bahwa selama ini penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum mendukung terwujudnya penegakan hukum, belum menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dengan provinsi lain.

Perubahan pendekatan dan kebijakan ternyata tidak otomatis dapat menyelesaikan masalah Papua. Banyak pihak di Jakarta dan Papua, meyakini bahwa Otsus Papua merupakan format desentralisasi yang ideal. Bahkan, ada pula pihak yang mengatakan bahwa Otsus Papua merupakan cara yang tepat untuk membangun rasa saling percaya (trust building) antara Jakarta dan Papua. Pemberian Otsus kepada Papua pun tak luput dari pantauan pihak internasional, terutama untuk melihat sejauh mana Otsus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Untuk memahami keberhasilan dan kegagalan implementasi Otsus Papua, perlu diingat kembali latar belakang lahirnya UU itu. Bagi orang Papua, terutama mereka yang mewakili Tim 100 dalam Dialog Nasional di Jakarta pada 1999, Otsus Papua bukan merupakan jawaban atau tawaran politik yang sesuai dengan tuntutan mereka untuk merdeka. Meskipun demikian, substansi dari rancangan UU Otsus Papua disusun oleh orang Papua sebagai “jalan tengah” antara tuntutan merdeka di satu pihak dan tawaran pemekaran di pihak lain. Melalui Otsus, Papua memiliki kewenangan yang luas, meliputi seluruh bidang pemerintahan (kecuali politik luar negeri, keamanan, moneter dan fiskal), keuangan, perekonomian, hak asasi manusia, kepolisian daerah Povinsi Papua, kekuasaan peradilan, keagamaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kerja sama dan penyelesaian perselisihan.

Setelah sewindu sejak ditetapkannya UU Otsus Papua pada 2001, harus diakui bahwa telah banyak perubahan di Papua, seperti berbagai posisi politik yang dipegang oleh orang Papua asli, mulai dari jabatan gubernur, bupati dan camat di seluruh wilayah Papua. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Papua dapat diselenggarakan secara aman dan damai. Secara fisik, pembangunan gedung perkantoran, pusat perbelanjaan moderen, hotel dan jalan meningkat pesat setelah pemberlakuan Otsus di Papua. Selain itu, mobilitas orang dari dan ke Papua pun semakin meningkat. Untuk mendukung pelaksanaan Otsus pemerintah memberikan dana Otsus yang sangat besar. Pada tahun 2008, dana Otsus yang dikucurkan berjumlah lebih dari Rp 17 triliun, dan meningkat menjadi sekitar Rp 27 triliun pada tahun anggaran 2009. Ironisnya, keberhasilan Otsus Papua hampir selalu hanya dikaitkan dengan pengucuran dana Otsus yang melimpah.

Salah satu kekhasan Otsus Papua adalah pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Walaupun pembentukannya terlambat, keberadaan MRP akhirnya bisa diwujudkan berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No. 54 Tahun 2004. Keterlambatan ini disebabkan adanya kekhawatiran Pemerintah bahwa MRP akan menjadi superbody untuk mempersiapkan kemerdekaan Papua.

Kewenangan yang luas, dana Otsus yang sangat besar, dan kekhasan Otsus Papua ternyata belum dapat meningkatkan kualitas hidup orang Papua, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan. Berdasarkan data BPS 2007, Papua masih tercatat sebagai daerah paling miskin dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, yakni lebih dari 40 persen penduduknya tergolong miskin. Dengan jumlah penduduk asli Papua yang hanya sekitar 1,5 juta orang, angka kemiskinan di Papua meningkat dari 75% sebelum Otsus menjadi 85% setelah Otsus. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan orang Papua justru memburuk pada era Otsus ketimbang sebelumnya. Fakta ini tentu bukan untuk mengatakan bahwa rejim Orde Baru lebih berhasil dalam membangun daerah Papua dibandingkan pemerintahan Orde Reformasi. Selain itu, dengan kewenangan yang luas pun ternyata Pemda belum berhasil membuat Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) yang diperlukan untuk mendukung implementasi Otsus.

Dalam sewindu perjalanannya, implementasi Otsus cenderung lemah. Hal ini disebabkan antara lain karena: (1) inkonsistensi Pemerintah dalam melaksanakan Otsus; (2) kurangnya supervisi dari Pemerintah terhadap pelaksanaan Otsus; 3) ketidaksiapan Pemda dan masyarakat Papua dalam melaksanakan Otsus.

Perkembangan politik, keamanan dan ekonomi Papua tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius semua pihak, bukan hanya dalam kaitannya dengan Otsus, namun juga bagaimana masalah Papua dapat diselesaikan secara damai dan menyeluruh. Persoalannya, penyelesaian persoalan Papua secara menyeluruh dan damai akan menjadi barometer proses demokrasi dan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Seperti diketahui, isu Papua hingga kini masih menjadi sorotan internasional, khususnya beberapa anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Selain persoalan pembangunan ekonomi yang belum dinikmati rakyat Papua yang berdampaknya meningkatnya penduduk miskin, stigma yang melekat pada Papua sebagai daerah konflik masih kuat. Stigmatisasi ini cenderung sulit dihilangkan manakala terjadi upaya “sistemik” untuk memunculkan citra buruk Papua sebagai daerah bermasalah.

Realitas perkembangan Papua setelah sewindu implementasi Otsus tersebut jelas perlu dikaji dan dievaluasi secara multidimensi agar bisa direkomendasikan solusi menyeluruh atas segenap persoalan Papua. Urgensi evaluasi Otsus Papua tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan akan Papua yang damai, aman, dan sejahtera di dalam konteks keindonesiaan, tetapi juga diperlukan untuk mengurangi politisasi sebagian kalangan atas berbagai isu di balik persoalan Papua.

Atas dasar pemikiran di atas, maka Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) akan mengadakan Seminar Nasional XXIV di Jayapura dengan tema “Sewindu Otonomi Khusus Papua”. Beberapa persoalan yang akan didiskusikan dalam seminar tersebut adalah

1. Bagaimana latar belakang lahirnya UU Otsus Papua, dan mengapa otsus menjadi pilihan bagi Papua?

2. Apakah terdapat persamaan ataupun perbedaan karakteristik politik di Papua dan daerah lain di Indonesia, khususnya di Aceh, dikaitkan dengan pemberian UU Otsus?

3. Bagaimana UU Otsus menjawab persoalan di Papua?

4. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan) orang Papua pada era Otsus?

5. Bagaimana implementasi Otsus Papua dalam pandangan internasional?

6. Apakah format Otsus Papua bisa menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh dan bermartabat.

TUJUAN
1. Mendiskusikan dan mengevaluasi UU Otsus Papua dan implementasinya, baik di bidang politik dan keamanan maupun di sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
2. Merekomendasikan kepada para pemangku kepentingan di Jakarta dan Papua langkah-langkah strategis ke depan agar Otsus Papua dapat menjadi solusi damai dan menyeluruh masalah Papua.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Seminar Nasional XXIV AIPI akan diselenggarakan pada hari Selasa-Rabu, tanggal 8-9 Oktober 2009 di Jayapura, Papua.

TOPIK-TOPIK UTAMA
1. Perspektif sosial dan budaya Papua.
2. Perspektif hubungan pusat dan daerah.
3. Perspektif keamanan (Hukum & HAM, pengelolaan keamanan, regional).
4. Perspektif Ekonomi dan SDA (politik anggaran, pengelolaan SDA)
5. Perspektif administrasi pemerintahan.
6. Perbandingan Otsus Aceh, Mancanegara serta masalah Papua dalam Perspektif Internasional.

MAKALAH-MAKALAH DAN PEMBICARA
Makalah-makalah dalam Seminar Nasional XXIV AIPI akan disajikan oleh para pakar politik dan pemerintahan, hubungan internasional dan administrasi negara, serta kalangan praktisi politik, baik yang diundang oleh panitia, maupun mereka yang berminat menyampaikan makalah yang sebelumnya diseleksi oleh Pengusus Pusat (PP) AIPI. Pemakalah yang diundang maupun yang terseleksi oleh PP AIPI, pembiayaannya ditanggung oleh panitia (tiket dan akomodasi).

Makalah diterima panitia Seminar Nasional XXIV AIPI paling lambat tanggal 1 Oktober 2009. Panjang makalah antara 20-30 halaman kwarto diketik satu setengah spasi, lengkap dengan catatan kaki, daftar pustaka dan biodata ringkas penulis. Makalah dikirimkan melalui email di pp.aipi@gmail.com atau pp_aipi@yahoo.com. Informasi lebih lanjut, hubungi Prayogo di telp (021) 5224480 atau HP: 0819-3249-3334.

PESERTA
Seminar Nasional XXIV AIPI di Jayapura akan diikuti oleh para ahli ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, dan ilmu administrasi negara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, para praktisi politik di pemerintahan, para anggota dan pengurus AIPI, serta para peminat lain yang mendaftarkan diri ke panitia seminar.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Seminar Nasional XXIV AIPI akan diselenggarakan pada tanggal 8-9 Oktober 2009 di Jayapura, Papua.

BIAYA DAN TEMPAT PENDAFTARAN
Peserta anggota AIPI dan non-AIPI tidak dikenakan biaya. Tempat pendaftaran langsung di tempat pelaksanaan seminar. Panitia akan menyediakan makalah, seminar kit, sertifikat dan konsumsi selama seminar berlangsung.

SUSUNAN KEPANITIAAN
Pelindung :
– Drs. S.H Sarundajang (Ketua Umum Pengurus Pusat AIPI/
Gubernur Sulawesi Utara)
– Barnabas Suebu, SH (Gubernur Papua)
– Abraham Oktavianus Atururi (Gubernur Papua Barat)
– Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA (Rektor Uncen)

Panitia Pengarah :
Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA
Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Prof. Dr. Nurul Aini
Dr. Alfitra Salamm
Dr. Isbodroini Suyanto, MA
Dr. Ninok Leksono

Panitia Pelaksana :
Ketua : Prof. Dr. Djohermansyah Djohan
Wakil Ketua I : Pemda Papua
Wakil Ketua II : Univ. Cendrawasih (FISIP)
Sekretaris : Syafuan Rozi, SIP, M.Si
Bendahara : Dra. Sri Yanuarti
Wakil Bendahara : Sarah N. Siregar, S.IP, M.Si
Seksi Makalah : Drs. Hamdan Basyar, M.Si
Seksi Persidangan : Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si
Drs. Fredy B.L Tobing, M.Si
Seksi Akomodasi : Dra. Hargyaning Tyas
Seksi Umum : Prayogo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

June 2009
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: