TNI yang Merana

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

TUJUH kasus kecelakaan pesawat angkut, pesawat latih, dan helikopter milik TNI yang terjadi selama 2009 dan menewaskan tidak kurang dari 133 orang (Seputar Indonesia, 15/6) telah membuka mata kita, termasuk para anggota eksekutif dan legislatif, betapa parahnya alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

Berapa kali sudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan membuat tim untuk mengkaji berbagai kecelakaan tersebut, tetapi hingga kini kita tak tahu rimbanya, apakah tim tersebut sudah, sedang atau bahkanbe lum bekerja. Hari demi hari telah berlalu dan dalam dua bulan terakhir terjadi empat kali kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa.

Dalam berbagai kajian mengenai lingkungan strategis Indonesia, bahkan di dalam Buku Putih Pertahanan 2003, selalu dinyatakan bahwa dalam 20 tahun mendatang tidak akan terjadi invasi militer dari luar terhadap Indonesia. Budaya strategis militer kita pun masih terfokus pada ancaman dari dalam negeri, khususnya gerakan separatisme, walau belakangan sudah juga memperhitungkan ancaman nontradisional/ nonkonvensional yang berbentuk kejahatan lintas negara seperti terorisme, narkotik, penyelundupan senjata, pencurian ikan, penjualan kayu ilegal, dan penyelundupan manusia.

Ketiadaan ancaman militer dari luar ditambah dengan keterbatasan anggaran negara mengakibatkan anggaran pertahanan kita kini menduduki peringkat ketujuh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009. Pertama kali pula dalam sejarah pemerintahan di era Reformasi, anggaran pertahanan negara mengalami pengurangan dua kali dari Rp. 36,5 triliun pada 2008 menjadi Rp. 35 triliun, kemudian dipotong lagi menjadi Rp. 33,6 triliun sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia.

Akibat dari persoalan demonstrasi tentara di Abepura, Papua, beberapa waktu lalu anggaran operasi militer ditambah dari Rp. 300 miliar menjadi Rp. 500 miliar yang pada 2008 berjumlah Rp. 800 miliar. Kini juga timbul pemikiran untuk menaikkan anggaran pertahanan sebesar Rp. 10 triliun pada 2010, terutama untuk membeli alutsista baru dan memelihara alutsista yang ada.

Jika kita bandingkan dengan lima negara tetangga ASEAN, anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang terkecil kedua setelah Filipina. Indonesia yang memiliki populasi sekitar 230 juta jiwa hanya memiliki 395.000 tentara dan anggaran sebesar USD3,90 miliar atau USD16,96 per kapita pada 2008.

Bandingkan dengan Thailand yang berpenduduk 64.300.000 jiwa memiliki tentara 242.000 dengan anggaran USD4,49 miliar atau USD69,83 per kapita. Singapura yang hanya berpenduduk 4.588.000 jiwa memiliki tentara 60.000 personel dengan anggaran terbesar di ASEAN, yakni USD6,93 miliar atau USD1.510 per kapita.
Malaysia dengan penduduk 25.300.000 memiliki tentara 107.500 personel dengan anggaran USD3,28 miliar atau USD1.426 per kapita. Adapun Vietnam yang berpenduduk 83.600 jiwa memiliki 455.000 tentara dengan anggaran sebesar USD3,60 miliar atau USD43,06 per kapita.

Semua anggaran tersebut adalah anggaran pertahanan pada 2008. Anggaran pertahanan Indonesia yang Rp. 33,6 triliun pada 2009 tersebut 70% di antaranya habis hanya untuk gaji dan upah personel tentara dan personel yang ada di Departemen Pertahanan RI serta hanya 30% yang digunakan untuk perawatan dan pembelian terbatas alutsista TNI. Sebenarnya sejak awal era Reformasi bukan hanya pesawat tempur TNI AU yang akan diremajakan, melainkan juga angkutan udara dan kekuatan armada laut milik TNI AL.

Namun, fokus pada peremajaan alat angkut udara TNI hingga kini belum diimplementasi kan walau kini embargo senjata dari AS kepada Indonesia sudah berakhir. Hingga kini juga masih terjadi silang pendapat mengenai alutsista TNI, apakah akan diremajakan atau hanya merawat yang sudah usang?

Tak sedikit kalangan pengamat militer di Indonesia yang berpandangan agar dilakukan moratorium alutsista tua dan lebih baik alutsista TNI diremajakan secara bertahap karena biaya pemeliharaannya jauh lebih murah, masa pakai cukup lama serta masih dapat diandalkan.

Satu sisi yang menarik,sumbersumber di Departemen Pertahanan ada juga yang berpendapat bahwa akibat dari kekurangan anggaran, tidak jarang suku cadang yang digunakan bagi alutsista TNI adalah yang abal-abal (asli tapi palsu atau baru tapi bekas). Minyak pelumas bagi kendaraan TNI dan bukan mustahil bagi alutsista TNI juga oli bekas atau oli yang dijual drum-druman, yang tidak memenuhi standar.

Hingga kini rencana peningkatan anggaran TNI masih sekadar wacana. Dari tiga pasangan capres dan cawapres, tidak ada yang secara tegas menyatakan akan meningkatkan kapabilitas pertahanan kita yang berarti pula meningkatkan anggaran pertahanan.

Pasangan SBY-Boediono atau dalam hal ini Presiden SBY sendiri selalu mengatakan anggaran pertahanan akan dinaikkan jika ekonomi Indonesia semakin baik. Prabowo Subianto, cawapres yang diusung oleh PDIP dan Gerindra, menyatakan hal yang sama.

Padahal saat ia masih perwira muda, Prabowo memiliki obsesi agar TNI kita memiliki peralatan canggih dan kapabilitas sumber daya manusia sama dengan tentara Israel. Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto juga hanya berjanji akan menaikkan anggaran pertahanan tanpa mematok bagaimana caranya dan tahapannya.

Meningkatkan postur TNI bukan suatu yang asal jadi atau tanpa rencana berjangka. Sampai kini TNI kita belum sampai pada tahap minimal essential force yang harus dimiliki oleh negara kepulauan seluas Indonesia.Jika anggaran terus terbatas, ini juga akan mengganggu proses reformasi TNI, dari yang dulu tentara politik dan tentara niaga menjadi tentara profesional murni yang benar-benar menanggalkan aktivitas politik dan bisnisnya.

Pada seminar yang membahas reformasi sektor keamanan yang diorganisasi Indonesia Solidarity di Sydney, 12–13 Juni 2009 lalu, masih ada peneliti Australia yang percaya bahwa anggaran negara buat TNI adalah 30%, sedangkan off-budget militer masih 70%, yang didapat dari bisnis TNI. Mereka tidak tahu bahwa dari 100% yang diminta TNI, hanya 30% yang dapat dipenuhi negara.

Bisnis militer harus berakhir atau diambil alih oleh negara pada 20 Oktober 2009 mendatang walau kita ragu apakah Presiden SBY berani dan serius melakukan amanat UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu. Departemen Pertahanan RI juga sudah melakukan kajian strategis mengenai kapabilitas apa yang seharusnya dimiliki TNI dalam jangka pendek, menengah atau panjang mendatang.

Namun kita juga masih bertanya soal implementasinya. Di Indonesia memang berlaku bukan kegiatan yang menentukan anggaran, melainkan kegiatan ditentukan oleh terbatasnya anggaran.(*)

Seputar Indonesia, Selasa, 16 Juni 2009

0 Responses to “TNI yang Merana”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

June 2009
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: