Partai, Pemilu, Dan Pendangkalan Politik

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Pemilihan umum kini menjadi ajang berbagai kalangan mulai politisi, mantan tentara, aktivis, seniman, akademisi, artis, dan pengusaha berebut tiket menjadi calon legislatif, calon presiden dan cawapres. Miliaran rupiah digelontorkan untuk mempromosikan diri demi berhala baru bernama “popularitas”, agar tingkat keterpilihan atau elektabilitas dalam pemilu membubung. Padahal uang sebanyak itu bisa menyelamatkan puluhan ribu rakyat kita yang hidupnya didera kemiskinan.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah partai berbanding lurus dengan membengkaknya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Ratusan miliar rupiah diduga turut menyangga lahirnya partai-partai baru. Tak terbayangkan bagaimana masa depan negeri ini jika motif utama mereka hanya merebut dan mempertahankan kekuasaan. Apa yang salah pada Republik ini?

Harus diakui bahwa demokrasi pasca-Orde Baru, meski masih bersifat prosedural, telah meningkat secara signifikan, ditandai antara lain reformasi konstitusi, pemilu yang demokratis, dan bahkan pemilihan langsung bagi presiden dan kepala-kepala daerah. Pada pemilu legislatif 2009, kedaulatan rakyat dalam menentukan wakilnya pun lebih meningkat lagi dengan diberlakukannya mekanisme suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih.

Relasi Hak Belaka
Akan tetapi bersamaan dengan itu pemahaman terhadap politik, partai politik, pemilu, demokrasi, dan esensi pemerintahan itu sendiri mengalami pendangkalan yang luar biasa selama satu dekade terakhir. Pendangkalan pemahaman terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan politik tersebut meluas sedemikian rupa di semua tingkat, baik negara-masyarakat, maupun elite-massa.

Politik cenderung tidak lagi dilihat sebagai kebebasan untuk memproduksi kebajikan dan keutamaan bagi kehidupan kolektif, tetapi lebih dipandang sebagai kesempatan yang disediakan oleh hak dasar yang melekat pada setiap manusia bebas. Politik akhirnya menjadi sangat konkrit, yakni seolah-olah hanya kekuasaan itu sendiri, sehingga tidak menjadi penting apakah kekuasaan itu bermanfaat bagi kolektifitas atau justru menjadi monster yang menghancurkan kolektifitas seperti Leviathan-nya Thomas Hobbes.

Dalam bahasa Hannah Arendt, politik semata-mata dilihat sebagai relasi hak, padahal hak hanyalah salah satu manifestasi dari kebebasan atau politik (dalam Takwin, et.al, 2008). Dalam bahasa Caporaso dan Levine (1992), politik semestinya tidak hanya berkaitan dengan soal “who gets what, when, and how” seperti dikatakan oleh Laswell (1936), atau sekadar masalah “the patterns of power, rule, and authority” sebagaimana dirumuskan oleh Dahl (1956), melainkan juga persoalan bagaimana segenap aktivitas tersebut berhubungan dengan kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Partai Menjadi Tujuan
Pemahaman terhadap partai politik mengalami pendangkalan serupa. Secara historis kita sebenarnya sempat mengalami periode ketika elite terdidik dalam jumlah terbatas membentuk partai-partai dalam rangka mengabdi bagi Ibu Pertiwi. Namun semuanya berubah ketika kaum aristokrat tak sudi menanggalkan hak-hak privilege mereka, tatkala tentara memasuki gelanggang politik yang bukan domainnya, dan sewaktu rejim kapitalisme global melalui Bank Dunia, IMF, dan IGGI memfasilitasi munculnya para Leviathan baru atas nama pembangunan, modernitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Tampaknya semangat “mengambil” ketimbang mengabdi itulah warisan otentik rejim Soeharto bagi para politisi kita dewasa ini. Maka partai-partai pun berkembang menjadi tempat untuk mencari nafkah dalam pengertian yang sepenuh-penuhnya. Tidak mengherankan jika para elite partai-partai yang menjamur pasca-Soeharto tidak memiliki proposal genuine mengenai reformasi, termasuk bagaimana seharusnya negara ditata kembali demi cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan. Dalam ungkapan Bung Hatta (1966), “partai dijadikan tujuan dan negara menjadi alatnya”.

Ideologi partai pun cenderung didistorsikan sekadar sebagai “visi dan misi” normatif tanpa kejelasan argumentatif mengapa suatu program lebih dipilih ketimbang yang lain. Maka asas atau ideologi pun berhenti menjadi dokumen tertulis sebagai prasyarat kelengkapan AD/ART yang diharuskan oleh undang-undang. Yang terjadi kemudian adalah akumulasi pendangkalan berpolitik yang tak berujung.

Sementara itu dalam realitas politik di parlemen, keharusan bagi para wakil rakyat mengontrol pemerintah cenderung didistorsikan sekadar sebagai “hak interpelasi” atau “hak angket”. Maka muncullah euforia untuk mengusulkan hak interpelasi dan hak angket, kendati pada akhirnya lebih menjadi “panggung politik” bagi para politisi partai di DPR untuk mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat yang “kritis” dan peduli.

Di sisi lain, keseriusan pemerintah bekerja untuk rakyat didistorsikan sebagai rapat-rapat kabinet yang lebih sering dan bahkan tidak mengenal waktu, tempat, dan jarak. Seolah-olah intensitas rapat kabinet yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah bekerja serius untuk rakyat. Berbagai instansi pemerintah pun berlomba mengiklankan program mereka, seolah-olah dengan itu birokrasi telah bekerja dan melayani rakyat.

Predikat bangsa kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah India dan Amerika Serikat memang membanggakan. Namun kebanggaan itu tak ada artinya jika suara rakyat masih diperlakukan sebagai alas kaki kekuasaan belaka.

Barangkali inilah tantangan terbesar para elite politik yang memperoleh mandat melalui pemilu legislatif yang lalu dan pilpres mendatang. Yakni menjadikan politik dan kekuasaan sebagai jalan keutamaan untuk memproduksi kebajikan bagi kolektifitas.

(Dimuat Kompas, 10 Juni 2009)

1 Response to “Partai, Pemilu, Dan Pendangkalan Politik”



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

June 2009
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: