Mengelola Relasi Presiden-DPR

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Salah satu masalah krusial dalam perkembangan demokrasi di negeri ini adalah mengelola relasi kekuasaan lembaga eksekutif-legislatif. Fenomena executive heavy selama era Orde Baru digantikan oleh legislative heavy sejak awal reformasi kendati secara institusional presidensialisme semakin diperkuat. Apa seharusnya yang dilakukan oleh presiden terpilih kelak?

Pemakzulan (impeachment) atas Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001 yang dilakukan Sidang Istimewa MPR atas usul DPR, adalah bukti betapa krusial persoalan relasi Presiden-DPR. Beberapa waktu sebelumnya, pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie ditolak oleh Sidang Umum MPR 1999, sehingga putera Pare-pare, Sulawesi Selatan, tersebut akhirnya mundur dari pencalonan presiden pada sidang yang sama.

Problematik relasi Presiden-DPR khususnya dan eksekutif-legislatif pada umumnya, telah dialami bangsa Indonesia sejak awal proklamasi. Tanpa restu Presiden Soekarno, atas tekanan kelompok Sutan Sjahrir, Wapres Mohamad Hatta menerbitkan maklumat yang kemudian menjadi dasar perubahan status Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi parlemen sementara. Maka, sejak akhir 1945 semangat presidensial yang dianut UUD 1945 akhirnya dipraktikkan secara parlementer, bahkan hingga periode 1950-an.

Kecewa dengan peran simbolik presiden dalam skema parlementer, Bung Karno akhirnya membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan mendeklarasikan Demokrasi Terpimpin yang sangat president heavy. Pada periode krisis pascapemberontakan Gerakan 30 September 1965, pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno “Nawaksara” ditolak oleh Sidang MPRS yang keanggotaannya telah dikuasai Soeharto –jenderal TNI-AD yang dipercaya Bung Karno memulihkan keamanan dan ketertiban. Format president heavy berlanjut selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Soeharto di bawah Orde Baru.

Format Baru
Pengalaman historis di atas mendorong meluasnya desakan bagi amandemen konstitusi. Kekuasaan presiden yang hampir tak terbatas pada era Soekarno dan Soeharto bagaimana pun bersumber pada ketimpangan struktur otoritas eksekutif-legislatif yang dianut UUD 1945. Karena itu salah satu obsesi amandemen konstitusi adalah mencari format baru relasi eksekutif-legislatif, juga relasi segitiga eksekutif-legislatif-yudikatif.

Format baru relasi Presiden-DPR akhirnya terbentuk. Sejumlah perubahan mendasar mewarnai konstitusi hasil amandemen yang dilakukan MPR (1999-2002). Beberapa di antaranya yang penting: (1) pembatasan masa jabatan presiden selama-lamanya dua periode; (2) pemilihan presiden (dan wapres) secara langsung oleh rakyat; (3) pengalihan locus fungsi legislasi ke DPR, meski tetap harus melalui persetujuan Presiden; (4) delegitimasi supremasi MPR; (5) proses pemakzulan presiden dipersulit karena harus melalui Mahkamah Konstitusi dan tidak bisa dilakukan dengan alasan politik.

Namun demikian tak berarti tidak ada masalah dalam relasi Presiden-DPR. Atas dasar otoritas legislasi yang dimilikinya, DPR justru semakin memperkuat kekuasaannya sendiri. Termasuk memberi kewenangan bagi dirinya sendiri untuk memilih pejabat publik yang diusulkan Presiden. Maka tidak mengherankan jika kini hampir semua anggota komisi negara seperti KPK dan KPU serta juga pimpinan lembaga negara yang strategis seperti Bank Indonesia, ditentukan oleh DPR.

Melalui struktur kekuasaan yang dimilikinya, DPR sangat berpeluang “mengganggu” dan bahkan “mempermainkan” Presiden. Fenomena semacam itu dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tatkala harus menghadapi 14 usulan hak interpelasi dan 8 hak angket yang diajukan DPR selama hampir lima tahun terakhir. Ironisnya, penolakan kebijakan pemerintah tidak hanya dilakukan oleh partai oposisi, melainkan juga partai-partai pendukung pemerintah yang memiliki kursi dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Penguatan Kantor Presiden
Pada masa lalu, kebutuhan adanya “komunikator” antara pemerintah dan parlemen diatasi melalui penciptaan jabatan menteri penghubung. Hal itu dilakukan Soekarno pada Kabinet Kerja II (1960-1962) hingga Kabinet Dwikora I (1964-1966), begitu pula yang dilakukan Soeharto pada Kabinet Pembangunan I, ketika mengangkat HMS Mintaredja sebagai menteri negara penghubung pemerintah dengan MPRS, DPR-GR, dan DPA. Kesadaran yang sama juga muncul dalam sistem presidensial di AS, yaitu dengan dibentuknya Congressional Liasion Office di Gedung Putih.

Namun untuk membangun relasi konstruktif Presiden-DPR ke depan mungkin tidak diperlukan pejabat setingkat menteri. Yang diperlukan adalah penguatan supporting staff pada kantor kepresidenan. Ironi Indonesia dewasa ini adalah bahwa kantor presiden hampir tidak memiliki staf pendukung yang andal dan profesional sebagaimana seharusnya dalam skema presidensial. Staf pendukung dalam jumlah besar dan mencakup berbagai bidang justru dimiliki oleh kantor wakil presiden.

Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) oleh Presiden Yudhoyono justru menuai kontroversi. Unit kerja yang secara obyektif diperlukan oleh kantor presiden, kini tidak jelas fungsinya. Sementara itu lembaga Dewan Pertimbangan Presiden yang diamanatkan konstitusi justru diisi oleh para tokoh “sepuh” yang kurang dinamis dalam mendukung dinamika kerja kantor presiden.

Ironisnya, Presiden Yudhoyono justru dikelilingi oleh para “staf khusus” yang tidak jelas kapasitas dan keahliannya. Staf khusus akhirnya menjadi beban yang “menjerumuskan” presiden pada kebijakan kontroversial. Masih segar dalam ingatan kita skandal blue energy atas prakarsa salah seorang staf khusus presiden. Presiden Yudhoyono bahkan sempat mempromosikan pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali (2007), seolah-olah Indonesia bisa mengubah air menjadi minyak atau bahan bakar.

Mungkin inilah salah satu tantangan presiden terpilih Pilpres 2009 mendatang.

Dimuat Kompas, 1 Juni 2009

0 Responses to “Mengelola Relasi Presiden-DPR”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

June 2009
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: