Elite Parpol dan Massa Akar Rumput

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SATU premis yang dikemukakan oleh guru penulis, Juwono Sudarsono, dalam tulisan yang menjadi bagian dari buku Indonesia Kini dan Esok, adalah betapa di Indonesia masih ada jurang kepentingan antara elite politik dan massa.

Buku yang diterbitkan Yayasan Adam Malik itu muncul pada 1980, hampir tiga puluh tahun lalu. Menurut Juwono, antarelite politik, dari aliran politik apa pun, lebih mudah untuk memiliki kepentingan yang sama, dibandingkan antara elite dan massa dari aliran politik yang sama. Hingga kini, jurang kepentingan antara elite dan massa itu ternyata masih amat nyata.

Tengoklah dua deklarasi capres dan cawapres yang amat kontras, yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang diselenggarakan di Gedung Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung (Sabuga ITB) pada 15 Mei 2009 dan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, 24 Mei 2009.

Dua pasangan capres dan cawapres itu memiliki kepentingan yang sama, yaitu meraih dukungan rakyat demi mempertahankan dan/atau meraih kekuasaan. Namun, cara penyampaiannya amat kontras. Pasangan SBY-Boediono menyelenggarakannya secara meriah dan glamor, meniru gaya saat pasangan Barack Obama- Joe Biden dideklarasikan sebagai capres dan cawapres dari Partai Demokrat di Negeri Paman Sam.

Pasangan Megawati-Prabowo mendeklarasikannya di “tempat sampah” dengan pernyataan “ingin belajar dari rakyat”, walau pasangan ini adalah pemilik kekayaan terbesar dibandingkan dengan dua pasangan lain, SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto. Rakyat tetap merupakan penonton atau pelengkap penyerta saja di dalam kedua deklarasi itu.

Tengok pula betapa kini terjadi perpecahan internal pada partai-partai pengusung ketiga pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung pada pemilihan presiden 8 Juli 2009 itu, terlebih lagi di dalam koalisi pendukung SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto. Perpecahan internal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pembentukan koalisi bersifat setengah hati yang tidak didasari oleh ideologi dan platform yang sama.

Kedua, keputusan untuk berkoalisi dengan partai atau gabungan partai tertentu dilakukan tanpa proses politik internal partai yang demokratis dan ditunjang oleh musyawarah untuk mencapai mufakat, melainkan, dan terlebih lagi, hanya didasari oleh kepentingan elite-elite partai yang memiliki kekuasaan atau pengaruh di dalam partai.

Ketiga, keputusan partai juga tidak didasari oleh kepentingan massa konstituen partai.Keempat, dalam kasus koalisi dengan Partai Demokrat, partai-partai non-Demokrat yang mereka dukung, dipaksa untuk menandatangani “ijab kabul” yang tidak seimbang, yaitu posisi tawar mereka amat lemah terhadap Partai Demokrat.

Adanya gerakan-gerakan di dalam Partai Golkar untuk memaksakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar merupakan petunjuk betapa ada kegerahan di dalam partai berlambang beringin itu, khususnya di antara lapis pertama elite partai yang dekat dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, dengan lapis kedua elite partai yang kurang berani mengambil risiko dan hanya ingin memperoleh kekuasaan tanpa kucuran keringat.

Di dalam Partai Amanat Nasional (PAN) juga terjadi konflik antara mereka yang terpaksa mengikuti garis Amien Rais, yang ingin bergabung dengan Partai Demokrat; dan mereka yang menentang gaya otoriter Amien Rais. Mereka yang menentang itu kini ada yang berani mengambil risiko dengan menjadi kelompok pendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto.

Meski PPP katanya solid dan keputusannya dibuat secara demokratis, tampak jelas betapa ada juga sempalan PPP yang mendukung pasangan Megawati-Prabowo. Dari jajaran NU yang menjadi tulang punggung utama kekuatan PPP, juga terjadi gerakan untuk mendukung pasangan yang “berasal dari kalangan NU”.

Ini berarti mereka akan mendukung Jusuf Kalla-Wiranto karena Jusuf Kalla merupakan satu-satunya orang NU yang maju menjadi capres. Di dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga terjadi gelombang protes, khususnya dari sebagian pendukung setia PKS. Misalnya, mereka masih kurang sreg dengan keputusan partai yang mendukung pasangan SBY-Boediono yang tampak dari survei internal yang menyatakan bahwa sebagian pendukung PKS tidak akan memilih SBY-Boediono.

Berbagai kegerahan pada tingkatan elite lapis kedua atau ketiga dan massa partai tentu dapat mengurangi kekukuhan massa partai untuk memilih pasangan yang didukung partainya.Pengungkapan secara implisit dan eksplisit kegerahan mereka melalui berbagai media dapat menimbulkan efek negatif penggerogotan dari dalam partai-partai itu sendiri. Pilpres 2004 menunjukkan,para massa konstituen partai belum tentu memilih pasangan yang didukung oleh partainya.

Ini bukan hanya terjadi pada PDIP dan PKS yang hubungan partai dengan pendukungnya amat erat, tetapi, dan terlebih lagi pada partai-partai yang hubungan partai dan pendukungnya kurang kokoh. Sejarah Pilpres 2004 bukan mustahil akan terulang kembali. Rakyat akan memberikan pelajaran bagi para elite yang tidak memperhatikan aspirasi mereka.

Kita akan melihat apakah semboyan “Lanjutkan” milik pasangan SBY-Boediono, “Lebih Cepat, Lebih Baik” dan “Hanya dengan Kerja Keras Indonesia Akan Maju”milik pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, atau “Ekonomi Kerakyatan dan Belajar dari Rakyat” milik Mega-Pro yang akan menarik hati rakyat untuk memilih salah satu pasangan itu.

Demokrasi memberi kesempatan kepada rakyat pemilih untuk “belajar dan menjadi dewasa” dalam membuat keputusan. Walau keputusan para elite politik mungkin lebih baik daripada keputusan yang dibuat rakyat, namun hanya melalui demokrasi rakyat bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, bukan karena popularitas semu elite politik. (*)

Seputar Indonesia, Selasa, 26 Mei 2009

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/241662/38/

2 Responses to “Elite Parpol dan Massa Akar Rumput”


  1. 1 Ahmad Wahyudhi June 21, 2009 at 11:10 am

    Warisan primordialisme dan sejumlah derivatnya, yang melekat dalam kultur bangsa kita, membuka peluang yang amat luas bagi bercokolnya kaum elite. Warisan kultural itu pula yang melegitimasi jurang abadi antara kelompok elite dan massa jelata. Sejak merdeka hingga sekarang, sejarah kekuasaan negara-bangsa adalah sejarah tentang pergantian kekuasaan dari elite ke elite. Massa jelata hanyalah pelengkap penyerta dan sekaligus pelengkap penderita yang ditimang-timang sambil dibakar emosinya setiap mereka dibutuhkan.
    Proses demokratisasi yang berjalan selama ini belum terlepas dari fenomena itu. Penuh dengan warna elitis. Kita resah melihat tingkah-laku elite. Kita iba menyaksikan “kenerimaan” massa. Kita galau melihat ketidakadilan yang berjalan. Tetapi cukupkah jika kita hanya mengungkapkan perasaan resah, iba dan galau? Tugas intelektual ilmu sosial-politik yang paling mendasar adalah, bagaimana kita mempersempit dan memperlandai jurang pemisah antara elite dengan massa. Melepaskan demokrasi dari kekuasaan diktator minoritas?

  2. 2 Maxgrosir April 21, 2014 at 10:53 am

    awalnya para elite politik kan berangkat dari rakyat biasa yang mengutamakan hati nurani dan berniat untuk megubah lebih baik, namun banyak yang lupa diri akan niatnya itu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2009
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: