Pilpres 2009 dan Problem Presidensial

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Untuk kedua kalinya bangsa Indonesia menggelar perhelatan akbar pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) secara langsung pada 8 Juli 2009 mendatang. Peta kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu legislatif telah diumumkan, begitu pula peta koalisi. Apakah semua itu menjanjikan pemerintahan yang lebih efektif?

Secara terminologis, konsep pemerintahan efektif lazimnya dimaksudkan sebagai “pemerintah yang bisa memerintah” (governable) –dalam pengertian tanpa gangguan berarti dari parlemen. Karena itu konsep pemerintahan efektif dalam konteks presidensial sebenarnya mengandung contradictio in terminis. Berbeda dengan sistem parlementer di mana pemerintah (kabinet) bukan hanya dipilih sendiri oleh parlemen melainkan juga “satu tubuh” dengannya, skema presidensial belum tentu menjanjikan pemerintahan efektif.

Sistem presidensial memang memiliki kelebihan dibandingkan sistem parlementer, di antaranya: keterpisahan institusi presiden dan parlemen, masa jabatan presiden (dan wapres) yang bersifat tetap, dan pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Ketiga ciri tersebut tak hanya dianggap dapat menjamin tegaknya prinsip checks and balances dalam relasi eksekutif-legislatif, melainkan juga terbentuknya pemerintahan yang stabil dan efektif.

Namun bagi Juan Linz (1994), kelebihan-kelebihan tersebut justru merupakan sumber kelemahan presidensialisme. Pertama, sebagai konsekuensi keterpisahan antara lembaga presiden dan institusi parlemen, potensial terjadi apa yang disebut sebagai dual democratic legitimacy dalam relasi eksekutif-legislatif. Kedua, akibat kekakuan sistemik yang melekat pada dirinya, presiden terpilih dengan suara mayoritas mutlak, potensial mengabaikan suara parlemen dan menjadi otoriter. Ketiga, parlemen yang merasa memiliki legitimasi sebagai representasi rakyat, potensial menghambat dan bahkan “menjegal” kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhirnya berujung pada instabilitas demokrasi presidensial.

Presidensial Berbasis Multipartai
Problematik presidensial semakin bertambah ketika dikombinasikan dengan sistem multipartai seperti berlaku di Indonesia. Problematik tambahan itu di antaranya, pertama, sebagai akibat banyaknya partai yang bersaing, pemilu presiden hampir selalu menghasilkan minority president atau presiden dengan basis politik minoritas di parlemen. Ujungnya tentu saja adalah minority government. Kedua, pemilu legislatif hampir selalu menghasilkan peta kekuatan parlemen yang sangat fragmentatif serta tanpa partai mayoritas. Dampak dari situasi ini adalah potensi terjadinya jalan buntu politik (deadlock) dalam relasi presiden-parlemen.

Problematik institusional tersebut tidak hanya dialami Indonesia pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), tetapi juga Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Presiden Megawati (2001-2004) –meski pada era Wahid dan Mega belum berlaku presidensial “murni” seperti amanat UUD 1945 hasil amandemen. Baik Yudhoyono (Partai Demokrat) maupun Wahid (PKB) dan Megawati (PDI Perjuangan), pada dasarnya adalah “presiden minoritas” karena basis politik mereka tidak mencapai mayoritas sederhana kekuatan parlemen.

Karena itu tidak mengherankan jika Wahid, Megawati, dan Yudhoyono membentuk kabinet yang menyertakan pula partai-partai lain. Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk Wahid, Kabinet Gotong Royong era Megawati, dan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Yudhoyono saat ini, pada hakikatnya adalah kabinet koalisi partai-partai dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah di parlemen. Tiga kabinet koalisi partai-partai hasil pemilu demokratis pasca-Soeharto tersebut secara teoritis memiliki basis lebih dari 70 persen kursi DPR.

Akan tetapi penguasaan kursi parlemen ternyata tidak menjamin kedudukan presiden aman. Buktinya, atas usul DPR hasil Pemilu 1999, Sidang Istimewa MPR pada 2001 akhirnya memecat Presiden Abdurrahman Wahid, presiden pertama yang terpilih secara demokratis melalui Majelis.

Perangkap Oportunisme
Urgensi koalisi dalam skema presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai terletak di sini, yakni sebagai upaya meminimalkan risiko instabilitas dan jalan buntu politik. Namun koalisi yang diperlukan itu bukan yang bersifat semu dan berorientasi bagi-bagi kekuasaan belaka seperti koalisi pada masa Wahid, era Megawati, dan Yudhoyono dewasa ini.

Untuk membentuk “pemerintah yang bisa memerintah”, yang diperlukan adalah koalisi berbasis kesamaan ideologi dan atau platform politik di antara partai-partai yang berkoalisi. Melalui format koalisi semacam ini diharapkan bahwa dukungan ataupun penolakan terhadap suatu kebijakan berorientasi kepentingan kolektif, bukan kepentingan jangka pendek partai-partai di parlemen. Koalisi berbasis platform juga diperlukan agar relasi Presiden-DPR tidak semata-mata menjadi arena transaksi politik antarelite pemerintah dan politisi partai-partai di Senayan.

Problematik koalisi selama ini tak hanya karena koalisi lebih bersifat personal ketimbang institusional, melainkan juga tidak jelas substansi kesepakatan yang mengikatnya. Presiden Yudhoyono misalnya memiliki “kontrak politik” dengan Wapres Jusuf Kalla, dan para menteri kabinet, termasuk dari partai-partai, namun publik selaku pemberi mandat tak mengetahui apa isinya. Akibatnya, partai-partai koalisi menikmati kursi kabinet sekaligus merongrongnya melalui fraksi mereka di parlemen.

Hampir lima tahun pemerintahan Yudhoyono memperlihatkan, koalisi semu justru menjadi perangkap bagi oportunisme para elite politik. Namun ironisnya, tidak ada upaya serius para elite membenahinya. Kegaduhan koalisi yang berlangsung beberapa minggu terakhir belum beranjak dari soal bagi-bagi kekuasaan. Mengapa presidensialisme dipilih jika para elite politik tak pernah becus mengelolanya?

Dimuat Kompas, 22 Mei 2009

2 Responses to “Pilpres 2009 dan Problem Presidensial”


  1. 1 Arifin June 29, 2009 at 3:36 am

    mudahan pemilihan kali ini dapat memberikan yang terbaik terhadap kemakmuran rakyat kita….


  1. 1 Pemilih.com Trackback on June 21, 2009 at 1:11 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2009
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: