Kemasan Baru Pilpres 2009?

Oleh: Moch Nurhasim, S.IP., M.SI
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Setelah penantian yang relatif panjang dan pergulatan internal serta eksternal partai-partai politik yang relatif melelahkan, akhirnya rakyat Indonesia dipastikan akan memilih satu di antara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres- cawapres).

Ketiga pasangan capres-cawapres itu adalah Jusuf Kalla-Wiranto, SBY-Boediono, dan Mega-Prabowo. Apa yang menarik dari tiga paket pasangan capres dan cawapres tersebut? Ke manakah arah koalisi ketiga calon dalam membangun pencitraan politik?

Kebangsaan-Islam vs Kebangsaan-Nasionalis
Dari tiga paket pasangan capres- cawapres, terdapat dua gambaran derajat persaingan antar calon. Pertama adalah persaingan calon-calon presiden yang dapat dikatakan mengulang pertarungan capres 2004 lalu. Mega tampil dengan cawapres “baru”, bergandengan dengan Prabowo.

Sementara, SBY pecah kongsi dengan Kalla dan bergandengan dengan Boediono. Kedua adalah turun naiknya capres-cawapres 2004 yang lalu, khususnya dari pasangan JK-Wiranto. Pada Pilpres 2004 lalu Kalla sebagai cawapres SBY dan Wiranto sebagai capres dari Golkar, tetapi saat ini JK-Wiranto tampil bergandengan.

Bedanya Wiranto turun kelas dengan menjadi cawapres dan Kalla naik kelas dengan menjadi capres. Dari peta capres dan cawapres pada Pilpres 2009, rakyat Indonesia sesungguhnya disuguhi calon-calon lama yang relatif sudah mereka kenal sepak terjangnya dalam berpolitik. Pola pertarungan dari ketiga pasangan capres-cawapres saat ini mengalami perubahan yang signifikan.

Dari sisi ideologi, SBY yang diusung oleh Partai Demokrat cenderung membangun koalisi dengan partai-partai Islam, minus partai Islam bekas Masyumi. SBY didukung PKB, PAN, PPP, dan PKS yang merupakan empat partai berbasis Islam. Keempat partai penyokong SBY tersebut merepresentasikan ideologi partai Islam tradisionalis, modern, dan “aktivis militan”.

Kelompok Islam tradisionalis diwakili kehadiran PKB, kalangan Islam modernis diwakili PAN dan Islam “aktivis-militan” diwakili PKS. Adapun PPP berada di tengah-tengah. Dari sisi ideologi, keempat partai Islam ini dalam sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia mengalami kesulitan untuk bekerja sama.

Ada dua faktor minimal yang memengaruhinya, yaitu perbedaan sekat ideologis yang tidak mungkin dikompromikan dan perbedaan kepentingan arus bawah dari basis militannya. Kedua faktor itulah yang menyulitkan SBY untuk kemudian menentukan salah satu cawapres yang diusulkan PAN dan PKS yang akhirnya tidak diterima oleh SBY dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan yang menonjol adalah pertimbangan ideologis. SBY tidak ingin terjebak pada isu merapat pada kelompok partai-partai yang berideologi Islam dengan berbagai macam variasinya. Karena itulah sejak semula, tim 9 Partai Demokrat dan SBY menandai koalisi yang mereka bangun bukanlah koalisi yang didasari ideologi.

Sebab, SBY ingin menjaga citra publik—khususnya dari sisi eksternal (internasional)––bahwa SBY-Demokrat tidak sedang membangun basis politik keagamaan. Bagaimanapun isu ini tetap sensitif bagi sebagian kalangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, bagi para pihak yang memahami konstelasi politik di Tanah Air, tidak mungkin begitu saja percaya bahwa tidak ada agenda- agenda politik “keagamaan” dalam koalisi SBY-Demokrat dengan keempat partai yang berbasis Islam tersebut.

Untuk meredam isu itu, SBY memilih tokoh di luar keempat partai penyokong koalisi dengan memilih tokoh dari luar, yaitu Boediono. Sementara itu, bagi pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo, koalisi yang mereka bangun tidak mendasarkan diri pada ideologi Islam (kanan), tetapi lebih pada ideologi tengah-kebangsaan dan pembangunan.

Golkar dan Hanura relatif memiliki kesamaan ideologi sebagai partai yang berasaskan ideologi kebangsaan dan pembangunan, sementara PDIP dan Gerinda sama-sama membangun basis politiknya dari wong cilik, suatu ideologi kebangsaan-nasionalis.

Keduanya ini berbeda dengan pola koalisi yang dibangun SBY-Demokrat di mana Partai Demokrat berideologi tengah (kebangsaan demokrasi), tetapi dalam perilaku politiknya justru mulai cenderung merapat ke kanan dengan membangun koalisi dengan partai-partai berideologi Islam.

Tiga paket capres-cawapres yang sudah mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum di atas sebenarnya menggambarkan pertarungan politik lama dalam sebuah kemasan baru. Pertarungan politik lama itu adalah pertarungan antara ideologi politik keagamaan, kebangsaan, dan nasionalis di Indonesia.

Namun pada Pilpres 2009 ini mulai ada kesadaran untuk tidak semata-mata mengikuti garis ideologi partai, tetapi lebih mendasarkan diri pada akseptabilitas calon yang didukung dan tingkat kemungkinan untuk menang. Karena itu, selain faktor ideologi, koalisi juga bertujuan memperoleh keuntungan- keuntungan politik, khususnya jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan.

Relevankah Isu Politik Citra?
Jika kita memutar arah jarum jam pada pelaksanaan Pilpres 2004 yang lalu, politik citra dan pencitraan politik menjadi salah satu faktor yang signifikan atas kemenangan pasangan capres-cawapres. SBY yang dicitrakan sebagai pihak yang teraniaya––mirip sinetron- sinetron di televisi di mana tokoh yang teraniaya justru lebih disukai––akhirnya memperoleh dukungan yang luas.

Karena itu, makna politik citra bagi para calon tampaknya masih terus akan digunakan oleh ketiga pasangan capres-cawapres dalam membangun basis politiknya. JK-Wiranto mencitrakan dirinya paling cepat dan paling tegas sebagai kritik dari gaya politik SBY yang terkesan lamban dan ragu-ragu. Kelompok JK juga sempat memunculkan isu sebagai pihak yang terzalimi oleh kepongahan Demokrat yang mengombang-ambingkan nasibnya.

Sementara itu, SBY berupaya mempertahankan citranya sebagai sosok yang hati-hati dan ingin selalu bijak dalam setiap menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sementara itu, kubu Mega-Prabowo tampaknya belum “memiliki” pencitraan yang melekat sebagai sebuah ikon untuk menawarkan dirinya. Mungkin keduanya masih memakai pencitraan usang milik Megawati yang dekat pada wong cilik.

Dari gejala lahirnya politik citra dan pencitraan itu, jika benar bahwa rakyat lebih memilih calon presiden dan wakil presiden atas dasar citra dan pencitraan politik, hal ini akan berdampak pada dua hal. Pertama, politik mitos akan terus menghantui perkembangan demokrasi modern. Kedua, pasangan capres-cawapres kembali akan mengobral janji politik tanpa adanya mekanisme penilaian dan tanggung jawab dari tiap calon bila terpilih menjadi presiden.

Suasana politik yang terlalu didominasi citra dan pencitraan bukan atas dasar visi dan misi serta agenda politik yang jelas dan terukur tentu akan merugikan rakyat itu sendiri. Sebab merekalah yang akan menanggung seluruh dampak dari kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemimpin mereka.(*)

Seputar Indonesia, Rabu, 20 Mei 2009

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/240003/

1 Response to “Kemasan Baru Pilpres 2009?”



  1. 1 Pemilih.com Trackback on June 21, 2009 at 1:08 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2009
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: