Divide Et Impera

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Politik Pecah Belah (Devide Et Impera atau Divide and Rule) agar dapat menguasai lawan atau kelompok lain bukan hanya berlaku pada era kolonial semata. Devide et Impera juga dapat dilakukan oleh orang/kelompok kepada orang/kelompok lain dalam suatu negara merdeka agar pihak pertama dapat menguasai kelompok-kelompok itu, baik dari sisi pemikiran maupun tingkah laku politiknya.

Devide et Impera, seperti juga the exercise of power lainnya, secara teoretik dapat dilakukan dengan tiga cara, baik sendiri-sendiri atau kombinasi dua cara atau ketiganya. Pertama, paksaan atau coercion, yaitu bagaimana seseorang atau kelompok orang mempengaruhi orang/kelompok lain untuk melakukan sesuatu yang orang atau kelompok kedua itu tidak ingin melakukannya. Kedua, bujukan atau persuasion, yaitu the exercise of power dengan menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan oleh kelompok kedua itu sesuai dengan keinginan atau kepentingan pihak kedua itu (politik, ekonomi dan keamanan). Ketiga, membangun insentif atau the construction of incentives, yaitu dengan memberikan beberapa opsi yang sebaiknya dilakukan pihak kedua itu, tapi dengan penekanan bahwa hanya ada satu opsi saja yang paling mungkin dilakukan pihak kedua (orang/kelompok) itu.

Dalam pembentukan koalisi-koalisi partai menjelang hari akhir pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) pada 16 Mei 2009 ini, tampak secara kasat mata betapa Partai Demokrat sebagai partai peroleh suara terbanyak pemilu legislatif 2009 melakukan politik pecar belah atas partai-partai politik agar mereka mau berkoalisi dengannya. Kekuatan Partai Demokrat dan capresnya, Susilo Bambang Yudhoyono, paling tidak secara teoretik, terletak pada tiga hal: pertama, posisi SBY sebagai incumbent yang masih memiliki kekuasaan nyata di pemerintahan; kedua, jumlah suara dan kursi yang signifikan sebagai hasil pemilu legislatif 2009, dan; ketiga, ekspose hasil berbagai survei yang meletakkan SBY sebagai kandidat presiden yang paling potensial memenangi pilpres pada 8 Juli 2009.

Canggih
Dalam exercise of power untuk memecah belah internal partai atau gabungan partai-partai agar mereka akhirnya mendekat atau berkoalisi dengannya, Partai Demokrat melakukan tiga cara di atas, baik secara sendiri-sendiri atau pun kombinasi dari dua cara di atas. Paksaan bukan tidak mungkin dilakukan terhadap internal partai-partai politik seperti terhadap PDI-P dan PPP yang sebagian elite partainya saat ini ada yang sedang menghadapi tuduhan korupsi di Departemen Sosial (kasus PPP) atau soal bantuan dana kampanye pemilu pada 2004 yang diberikan oleh pimpinan perusahaan publik (dalam kasus PDI-P). Meski asas praduga tidak bersalah atau proses pengadilan itu sendiri baru akan berlangsung, tidak tertutup kemungkinan cara-cara paksaan dilakukan terhadap PPP dan PDI-P. Dalam kasus PKB, persoalan internal dan hutang budi Muhaimin Iskandar terhadap SBY soal perseteruannya dengan Gus Dur, menyebabkan PKB tak punya pilihan lain selain tetap mendukung SBY.

Bujukan kekuasaan juga amat kasat mata dilakukan Partai Demokrat terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) sampai-sampai pendiri dan mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais, merendahkan dirinya dari seorang demokrat menjadi seorang yang otoriter dan dari pengeritik ulung menjadi pendukung utama SBY di dalam PAN, asalkan “anak emasnya”, Hatta Radjasa, dipilih sebagai cawapres SBY. Tapi begitu SBY memilih Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sebagai cawapresnya, barulah Amien Rais berteriak mau memimpin pembentukan kekuatan poros tengah alternatif.

Devide et Impera hanya mungkin terjadi jika pihak yang akan dintervensi atau dipecah belah memiliki persoalan internal di dalam partainya, baik soal soliditas partai maupun soal kepentingan politik para elite partainya. Di internal PPP tampak jelas betapa dua kubu, pendukung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang menginginkan PPP berkiblat ke koalisi dengan PDI-P dan pendukung Bahtiar Chamsyah yang berkiblat ke Partai Demokrat saling bertarung. Di dalam PDI-P, tampak kasat mata pula adanya perbedaan internal antara kelompok pendukung Ketua Umum PDI-P, Megawati Sukarnoputri, yang amat konstitusionalis, idealis dan ingin mempertahankan harga diri dan harkat partai dengan kelompok pendukung Ketua Dewan Pertimbangan Partai, Taufik Kiemas, yang amat pragmatis, realistis dan menekankan semboyan “sekarang atau tidak pernah” (It’s Now or Never) berada di kekuasaan. Ancaman, bujukan dan konstruksi insentif tidak mustahil dilakukan Partai Demokrat terhadap PDI-P. Di dalam PAN juga terjadi pertarungan politik internal antara pendukung Soetrisno Bachir dan pendukung Amien Rais. Perbedaan di internal partai inilah yang menyebabkan Partai Demokrat amat mudah melakukan politik pecah belah dan menguasai cara pikir dan tindak elite-elite partai-partai itu.

Pada kasus PKS dan partai-partai islam, Partai Demokrat menggunakan cara konstruksi insentif. Partai-partai Islam yang perolehan suaranya tidak terlalu siknifikan pada pemilu legislatif 2009 berada dalam kegamangan apakah membentuk poros tengah tandingan dan mengajukan pasangan capres dan cawapresnya sendiri, ataukah tetap mendukung SBY. Kegerahan PKS dan PAN atas gaya komunikasi politik Partai Demokrat yang memandang remeh kekuatan mereka dan gaya SBY yang tak mau bermusyawarah saat menentukan Boediono sebagai cawapresnya, tidak mampu mengalahkan kepentingan politik kedua partai itu untuk tetap berada di kekuasaan.

Partai-partai islam awalnya dipreteli kekuatan politiknya melalui penandatanganan koalisi Partai Demokrat dan PKB pada 13 Mei malam, lalu beralihnya PPP ke Demokrat yang meninggalkan PKS dan PAN berdua tanpa kekukuhan politik. Ini mengukuhkan thesis guru penulis, Arbi Sanit, tiga puluh tahun lalu bahwa Islam hanyalah kekuatan politik yang potensial, tetapi tidak akan pernah menjadi kekuatan politik yang aktual, karena perbedaan antar kekuatan-kekuatan politik islam begitu besar.

Devide et impera dapat saja dilakukan Partai demokrat dan SBY untuk memecah-belah dan menguasai partai-partai tersebut. Gaya ini mirip dengan apa yang dilakukan Soeharto pada era Orde Baru. Bangunan koalisi yang dibentuk juga amat berbau Orde Baru yang menyulitkan Checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Ini amat berbahaya bagi masa depan demokrasi kita.

Dimuat di Kompas, Jumat 15 Mei 2009

0 Responses to “Divide Et Impera”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2009
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: