Golkar dan Koalisi Hijau SBY

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Arah koalisi yang dibentuk Partai Demokrat (PD) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya semakin jelas. Jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergabung, maka Yudhoyono sepenuhnya didukung partai-partai Islam dan berbasis massa Islam. Sementara itu Golkar membuka peluang bagi kadernya untuk menjadi calon wakil presiden di luar skema institusi partai beringin. Ke mana arah peta Pilpres 2009?

Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bergabung dengan PD, Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya turut serta dalam kubu Yudhoyono meski berdampak pada friksi atau konflik internal. Apabila Yudhoyono membuka pintu bagi PPP, maka lengkaplah partai-partai Islam dan berbasis Islam lolos parliamentary threshold (PT) di belakang purnawirawan jenderal kelahiran Pacitan ini.

Itu artinya, untuk pertama kalinya sebagian besar partai eks koalisi “Poros Tengah” (1999) bersekutu kembali mengusung calon presiden yang sama. Meski tak lolos PT, salah satu parpol Poros Tengah lainnnya, Partai Bulan Bintang (PBB), sudah menyatakan turut mendukung Yudhoyono. Perbedaannya, jika menjelang Sidang Umum MPR 1999 Poros Tengah mengusung Abdurrahman Wahid, kandidat dari lingkungan sendiri (PKB), maka kini capres yang diusung adalah Yudhoyono dari partai nasionalis.

Mendikte atau Didikte?
Realitas politik selama ini memperlihatkan bahwa pembedaan antara partai Islam dan partai nasionalis sebenarnya tidak begitu relevan. Partai-partai politik di Indonesia pasca-Soeharto cenderung tidak ideologis, sehingga sikap dan perilaku mereka dalam merespons kebijakan relatif tidak banyak berbeda. Pengecualian hanya berlaku untuk usul kebijakan yang sensitif seperti terbitnya UU Antipornografi yang kontroversial, ketika parpol Islam dan berbasis Islam berhadapan dengan sebagian parpol non-Islam.

Namun demikian, momentum parpol Islam dan berbasis Islam bersekutu di belakang Yudhoyono jelas merupakan tantangan tersendiri bagi capres incumbent tersebut. Apalagi jika kandidat calon wakil presiden, seperti sinyalemen yang berkembang akhir-akhir ini, diambil dari partai pendukung koalisi, entah Hatta Radjasa (PAN), Hidayat Nur Wahid (PKS), atau Muhaimin Iskandar (PKB).

Apabila kecenderungan demikian menjadi kenyataan, pertanyaannya, apakah Yudhoyono bisa mengontrol partai-partai koalisi yang dibentuknya, atau sebaliknya, Yudhoyono bakal “didikte” oleh Poros Tengah wajah baru? Persoalannya, gabungan suara parpol Islam dan berbasis massa Islam lolos PT tersebut mencakup hampir 25 persen kekuatan parlemen, atau lebih besar dari sekitar 20-21 persen kekuatan PD sebagai basis politik Yudhoyono.

Cawapres Non-Koalisi
Atas dasar problematik tersebut Presiden Yudhoyono tampaknya akan berpikir keras jika mengambil cawapres dari salah satu parpol lolos PT yang berkoalisi dengannnya. Karena itu pilihan politik Yudhoyono bisa jadi lebih mengarah pada tiga skenario. Pertama, memilih cawapres yang berasal tokoh-tokoh partai di luar kubu koalisi yang dibentuknya dalam rangka menjaga keseimbangan pengaruh di dalam relasi internal koalisi. Beberapa nama yang mungkin masuk pertimbangan Yudhoyono adalah Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, atau Andi Mattalata dari Golkar.

Kedua, cawapres diambil dari tokoh partai dari lingkungan PD sendiri dengan asumsi bahwa koalisi yang dibentuk Yudhoyono lebih berbasis platform politik ketimbang pembagian kekuasaan. Kandidat yang cukup potensial untuk skenario ini adalah Ketua Bidang Politik sekaligus tokoh muda PD, Anas Urbaningrum.

Ketiga, cawapres dari kalangan nonpartai seperti Gubernur Bank Indonesia Budiono atau Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani. Skenario terakhir ini bisa saja menjadi pilihan Yudhoyono jika mantan Menko Polkam era Megawati ini tidak terlalu khawatir atas gangguan parlemen selama masa pemerintahannya.

Keuntungan dan Kerugian
Uraian singkat di atas memperlihatkan bahwa skenario apa pun yang diambil Yudhoyono dalam menentukan cawapres pendamping, tampaknya sangat ditentukan oleh seberapa besar keberanian dan “nyali politik” Yudhoyono sendiri. Semua skenario jelas berisiko. Persoalannya berpulang pada Yudhoyono, apakah cukup berani menghadapi risiko atas pilihan politik yang diambilnya atau tidak.

Dalam skema kombinasi presidensial dan sistem multipartai seperti dianut bangsa kita, cawapres yang berasal dari anggota koalisi jelas menguntungkan dari segi dukungan politik di parlemen. Akan tetapi jika basis koalisi lebih pada platform politik ketimbang pembagian kekuasaan, maka siapa pun cawapres pendamping Yudhoyono sebenarnya tidak masalah sepanjang memiliki komitmen untuk membangun pemerintahan yang efektif.

Skenario ideal sebenarnya adalah memilih cawapres yang berasal dari partai yang sama dengan capres agar relasi politik presiden-wapres tidak berkomplikasi bagi efektifitas pemerintahan. Namun demikian, skenario ideal ini belum tentu merupakan pilihan terbaik dan realistik untuk jangka pendek mengingat lemahnya disiplin partai-partai kita dalam melembagakan koalisi di satu pihak, dan kentalnya syahwat kekuasaan mereka di lain pihak. Problematik yang sama berlaku untuk skenario cawapres nonpartai.

Strategi Ganda Golkar
Keputusan Rapat Harian DPP Golkar yang membuka peluang bagi para kadernya untuk menjadi cawapres Yudhoyono atau Megawati dapat dipandang sebagai strategi ganda partai beringin agar tetap dapat meraih kekuasaan. Strategi semacam ini dilakukan pada Pilpres 2004 tatkala Jusuf Kalla menjadi cawapres Yudhoyono padahal Golkar secara resmi mengajukan pasangan Wiranto-Solahudin Wahid.

Melalui keputusan mutakhir tersebut Golkar menangkap peluang masih terbukanya koalisi “di bawah tangan” dengan PD dan Yudhoyono. Selain itu, Golkar tampaknya berkepentingan agar koalisi pemerintahan yang dibentuk Yudhoyono –jika terpilih kembali—tidak terperangkap pada skenario Poros Tengah, yakni ketika partai-partai pengusung capres justru kemudian mengambil inisiatif untuk menjatuhkannya, seperti dialami Abdurrahman Wahid (1999-2001).

Fenomena “turun gunung”nya Amien Rais, arsitek Poros Tengah 1999, ketika turut serta mengontrol pilihan politik PAN, bisa saja menjadi salah satu sumber kekhawatiran Golkar tersebut. Begitu pula ancaman Sekjen PKS Anies Matta sebelumnya, yang menyatakan enggan berkoalisi dengan PD jika Yudhoyono-Kalla berduet kembali.

Persoalannya berpulang kepada Yudhoyono, apakah memiliki keberanian dan “nyali politik” untuk menetapkan cawapres di luar perangkap “penjara politik” yang disediakan oleh partai-partai yang haus kekuasaan.

Dimuat di Seputar Indonesia, Sabtu, 9 Mei 2009

0 Responses to “Golkar dan Koalisi Hijau SBY”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2009
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: