Masalah Koalisi

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf
Dosen dan Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP UI
dan Dewan Penasehat PP AIPI

Pembentukan koalisi di Indonesia adalah suatu hal yang mutlak perlu. Alasannya, sistem multipartai tidak mempunyai partai mayoritas, sehingga tidak ada satu pun di antara partai-partai itu yang bisa secara sendirian mengajukan calon presiden yang syarat minimalnya 25% suara nasional atau 20% kursi DPR.

Partai Demokrat pun diperkirakan hanya mampu memperoleh suara sekitar 20% dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2009. Tentu saja koalisi juga perlu agar dapat memenangi Pilpres 2009, karena semakin besar sebuah koalisi berarti semakin besar kekuatan koalisi tersebut, sehingga semakin besar kemungkinan menangnya.

Meski mutlak diperlukan, ternyata pembentukan koalisi merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia. Partai-partai politik yang telah melakukan lobi selama lebih kurang dua bulan belum berhasil membentuk satu koalisi pun, padahal jadwal pengajuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2009 (10–16 Mei) sudah semakin dekat.

Keramaian politik berupa pertemuan-pertemuan di antara sejumlah pimpinan partai politik setiap hari dalam beberapa pekan terakhir ini telah menyita perhatian masyarakat banyak. Namun tetap koalisi masih belum jelas. Tidak dapat disangkal bahwa kegagalan membentuk koalisi sampai sekarang menimbulkan citra buruk partai politik di mata masyarakat.

Pimpinan partai hanya bisa bicara, tapi tidak mampu mewujudkannya dalam tindakan nyata. Semakin lama kasak-kusuk itu terjadi, semakin kuat pandangan negatif masyarakat terhadap partai dan pimpinan partai.

Ketidakmampuan mereka menghasilkan koalisi menunjukkan lemahnya kemampuan mereka menyatukan sikap dan pendapat dan kuatnya keinginan untuk menonjolkan kepentingan diri sendiri. Bila kepentingan bangsa dinomorsatukan, koalisi tersebut pasti dapat dibentuk dengan mudah.

Capres sebagai Kendala
Kelihatannya kendala utama dalam pembentukan koalisi adalah sulitnya menentukan capres. Tentu saja tidak mungkin terbentuk koalisi bila partai-partai yang akan terlibat dalam koalisi mempunyai capres masing-masing.

Belum ada satu pun di antara para capres dari partai politik yang me-nyatakan bahwa dia mundur dari niatnya menjadi capres dan akan mendukung capres lain, atau seorang capres menurunkan tuntutannya menjadi cawapres yang akan berpasangan dengan capres yang menjadi mitranya dalam koalisi.

Kalau semua mau jadi capres, koalisi sudah pasti tidak bisa terwujud. Di samping keinginan yang menggebu- gebu, penyebab lain dari kesulitan untuk mengubah status seorang capres adalah adanya dasar hukum yang kuat bagi pencalonan seorang capres. Semua capres dari partai politik diputuskan dalam rapat pimpinan partai tersebut pada tingkat nasional yang merupakan salah satu tingkatan tertinggi dalam pembuatan keputusan partai.

Hal ini membuat keputusan tersebut sulit diubah, bila ada kebutuhan untuk mengubahnya. Perubahan tersebut hanya bisa dilakukan oleh rapat pimpinan partai pada tingkatan yang sama atau yang lebih tinggi. Hal ini tentu membuat kesulitan dalam mengubah strategi partai dalam proses pencalonan capres bila dirasakan perlu ada perubahan.

Karena itu, penentuan capres dan cawapres cukup dilakukan oleh rapat pimpinan partai yang lebih rendah dan terbatas, seperti rapat dewan pimpinan pusat atau yang sejenis. Rapat seperti ini dapat dengan mudah diselenggarakan sehingga perubahan keputusan dapat dilakukan dengan segera untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi politik.

Karenanya perubahan status seorang capres menjadi cawapres atau bahkan tidak mengajukan capres atau cawapres dapat dilakukan dengan mudah.Tentu saja yang paling diperlukan bagi semua perubahan tersebut adalah kesediaan untuk mengalah dan menerima kenyataan bahwa pengajuan capres sudah tidak layak lagi dan mengalihkan sasaran partai pada jabatan-jabatan yang lebih rendah (seperti jabatan menteri umpamanya).

Fleksibilitas seperti itu memang membuat proses penentuan capres tidak melibatkan berbagai organ partai di daerah-daerah. Hal ini terkesan kurang demokratis karena tidak dibuat oleh rapat tertinggi (kongres atau muktamar partai). Tidak dapat disangkal bahwa terdapat berbagai kelompok dalam setiap partai yang menginginkan capres atau cawapres yang berbeda. Hal ini adalah produk dari demokratisasi.

Rapat pada tingkat apa pun tidak akan mampu mengakomodasi semua kepentingan tersebut karena pasti selalu ada yang kalah dan menang. Meski begitu, rapat pimpinan pusat tentu saja harus tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang di daerah.

Namun siapa capres yang akan ditampilkan dan perubahan apa yang diperlukan harus diberikan kepada pimpinan pusat partai untuk membuat partai bisa bergerak lincah dalam manuver-manuver politik pembentukan koalisi.

Kendala dalam Negosiasi
Tidak dapat disangkal bahwa proses pembentukan koalisi berisikan serangkaian negosiasi alot yang terjadi di antara petinggi-petinggi partai. Salah satu persoalan yang dibicarakan adalah power sharing di antara partai-partai peserta koalisi.

Ini berarti para tokoh partai membicarakan apa yang mereka berikan kepada koalisi dan apa yang akan mereka terima.Bila jabatan tertinggi (presiden) tidak bisa dicapai, sangat wajar bila partai bersangkutan menurunkan tuntutannya menjadi cawapres. Kalau itu pun tidak bisa, partai ini harus puas dengan jabatan politik yang lebih rendah (menteri). Inilah hakikat dari negosiasi.

Ada juga yang mengatakan itu sebagai bargaining (tawar-menawar) yang didasarkan pada bargaining position (posisi tawar-menawar) setiap partai. Tentu saja setiap partai harus mengajukan tuntutan sesuai posisi yang dipunyainya dalam proses tawar-menawar tersebut. Partai yang mempunyai posisi tawar-menawar yang kuat akan mengajukan tuntutan yang tinggi.

Demikian pula sebaliknya. Negosiasi yang diwarnai oleh proses tawar-menawar adalah inti dari demokrasi. Tawar menawar dalam politik bukanlah sesuatu yang tabu,buruk,dan jahat karena hal itu adalah proses yang wajar untuk mencapai keputusan.Tidak ada demokrasi yang tidak melakukan negosiasi dan tawar-menawar karena beragamnya kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Masing-masing kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda ingin memperjuangkan kepentingannya itu sehingga dapat terwujud sebagai kebijakan nasional, antara lain berupa undangundang. Demokrasi menuntut agar semua kepentingan tersebut diperjuangkan secara damai sehingga negosiasi dan tawar-menawar harus dilakukan secara damai pula.

Namun, negosiasi tidak bisa berlarut-larut karena keputusan diperlukan dalam waktu yang cepat. Kelihatannya proses pembentukan koalisi yang berlarut-larut mengalami kesulitan dalam negosiasi. Para pimpinan partai politik mengalami kesulitan dalam power sharing. Bisa saja terjadi partai yang berada dalam posisi tawarmenawar yang rendah mengajukan tuntutan yang tinggi sehingga tidak dapat disetujui oleh partai yang lebih besar.

Memang betul bahwa dalam sistem multipartai, partai-partai kecil kadangkadang memainkan peran menentukan karena mereka diperebutkan oleh partai-partai yang lebih besar.Sebagai contoh,partai menengah (PKS, PAN, PPP, dan PKB) dan dua partai kecil (Gerindra dan Hanura) menjadi sangat menarik dalam proses pembentukan koalisi karena suara mereka sangat menentukan bagi tiga capres terkuat (SBY, Kalla, dan Megawati). Akibatnya bisa saja mereka memberikan penawaran yang tinggi dalam negosiasi sehingga koalisi tidak kunjung terbentuk.

Citra Partai
Mau tidak mau, pembentukan yang bertele-tele memberikan citra yang kurang baik bagi partai politik.Citra yang memang kurang baik selama ini menjadi lebih buruk lagi akibat permainan politik yang tidak kunjung selesai.Karena itu sudah saatnya pimpinan partai politik melakukan negosiasi yang benar dengan membuka peluang bagi berbagai kemungkinan dengan cara bersedia menerima posisi dalam koalisi yang akan mereka bentuk itu.

Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga keutuhan partai menjelang dan sesudah keputusan partai tentang capres dibuat. Beberapa partai seperti PKS, PAN, dan PPP mengalami konflik internal yang kuat dalam menentukan capres dan koalisi yang diikuti.

Diharapkan semua unsur partai dapat mendukung apa pun keputusan yang dibuat partai sehingga partai tetap bersatu. Memang debat boleh memanas sebelum keputusan dibuat. Setelah itu semua pihak harus mendukung keputusan. Inilah etika politik yang harus di patuhi oleh semua pihak yang berkoalisi.

Rakyat mengharapkan gonjang- ganjing pembentukan koalisi tidak menambah masalah bagi bangsa ini.Koalisi bertujuan membentuk pemerintah yang kuat yang dapat memperbaiki nasib rakyat kecil. Pimpinan partai politik bertanggung jawab dalam mengatasi berbagai masalah dalam proses pembentukan koalisi, sehingga koalisi bisa terbentuk segera.(*)

Seputar Indonesia, Jumat, 01 Mei 2009

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/234682/

0 Responses to “Masalah Koalisi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2009
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: