Politik Golkar Pascaperceraian

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Upaya Wakil Presiden Jusuf Kalla melanjutkan duetnya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya kandas.

Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut memperoleh mandat partai untuk membuka kembali komunikasi dengan partai lain di luar Partai Demokrat. Bagaimana peluang Golkar jika memajukan calon presiden (capres) sendiri? Tanda-tanda perpisahan SBY-Kalla sebenarnya sudah tampak sejak sebelum pemilu legislatif.

Dalam jumpa pers mendadak di Cikeas pada awal Februari 2009 Presiden SBY berulang-ulang menyebut Golkar sebagai “partner” dan “sahabat”, tetapi nama Kalla tidak pernah disebut. Ketika penghitungan cepat lembaga-lembaga survei mengonfirmasi kemenangan Partai Demokrat atas Golkar, kepercayaan diri SBY semakin besar.

Puncaknya adalah tatkala pekan lalu Presiden SBY mengajukan lima kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang dikehendakinya. Kriteria cawapres yang dikemukakan SBY sebenarnya bahasa lain untuk menolak Kalla. Soalnya, keharusan bagi cawapres bersikap “loyal” terhadap Presiden jelas mengarah ke sosok Kalla yang acap mengeluarkan pernyataan publik yang tidak senada dengan SBY.

Kepentingan Golkar atau Kalla?
Kebuntuan politik dalam negosiasi Tim Tiga Partai Demokrat (Hadi Utomo, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie) dan Partai Golkar (Muladi, Andi Mattalata, Sumarsono) sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya partai beringin membaca secara cerdas sinyal SBY.

Ironisnya, meskipun sudah ada sinyal yang cukup jelas, Golkar tetap hendak mem-fait accompli SBY dengan mengajukan Kalla sebagai satu-satu cawapres. Sebagian tokoh Golkar seperti Akbar Tandjung dan Marzuki Darusman sudah mengingatkan DPP agar mengajukan lebih dari satu nama cawapres pendamping SBY. Selain ada sinyal resistensi SBY terhadap Kalla, Golkar semestinya menyadari bahwa “bola politik” Pilpres 2009 tengah berada di tangan Partai Demokrat dan SBY ketimbang Golkar dan Kalla.

Sebagai ketua dewan pembina partai pemenang pemilu legislatif sekaligus capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi, SBY jelas tidak mau “didikte” secara politik oleh Kalla. Mengapa demikian? Sulit dimungkiri bahwa kepentingan personal Kalla cenderung mendominasi keputusan-keputusan politik DPP Golkar ketimbang kepentingan partai beringin secara institusi.

Masih segar dalam ingatan kita, sebelum pemilu legislatif, Kalla tiba-tiba menyatakan siap menjadi calon presiden sebelum Golkar secara organisasi memutuskannya. Sesuai keputusan Rapimnas Golkar 2007 dan 2008, mekanisme pencalonan presiden dilakukan melalui penjaringan oleh dewan pimpinan daerah (DPD), baru kemudian disurvei secara publik terhadap tujuh kandidat peringkat teratas.

Karena itu tidak begitu jelas bagi kita, apakah rapimnas khusus yang digelar hari ini masih kental dengan kepentingan politik Kalla selaku Ketua Umum Golkar atau benar-benar hendak menyelamatkan masa depan partai beringin. Apabila kepentingan partai didahulukan, rapimnas khusus semestinya merujuk pada keputusan Rapimnas 2007 dan 2008.

Itu berarti, pertama, segenap jajaran Golkar perlu tahu hasil penjaringan atas capres, begitu pula hasil survei publik atasnya. Kedua, sebagai konsekuensi logisnya, Golkar semestinya membuka peluang bagi tokoh-tokoh lain di luar Kalla untuk menjadi capres dari Golkar.

Poros Baru atau ke Megawati
Keputusan “cerai” Partai Golkar dan Partai Demokrat yang disepakati rapat harian DPP kemarin dan difinalkan dalam rapimnas khusus hari ini membuat semuanya menjadi jelas. Itu berarti tersedia dua pilihan bagi Golkar, yaitu mengajukan capres sendiri dengan membentuk poros koalisi baru atau menjadi bagian dari koalisi yang dipimpin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati.

Secara matematis, agak sulit bagi Golkar membentuk poros baru dalam pengertian poros koalisi yang terpisah dari kubu Megawati dan PDIP di satu pihak serta kubu SBY dan Partai Demokrat di pihak lain. Jika diasumsikan bahwa Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto dan Partai Hanura pimpinan Wiranto cenderung berkoalisi dengan Megawati, satu-satunya partai lolos parliamentary threshold yang belum jelas posisi politiknya hanya PPP pimpinan Suryadharma Ali.

Gabungan suara Golkar (14,6%) dan PPP (5,3%) jelas tidak mencukupi untuk mengajukan pasangan capres sesuai ketentuan UU Pemilu Presiden No 42 Tahun 2008. Itu bearti poros baru membutuhkan tambahan dukungan suara partai-partai “desimal”. Di sisi lain, kubu Megawati juga masih mencari tambahan dukungan suara dari partai-partai gurem karena gabungan suara PDIP (14,1%), Gerinda (4,3%), dan Hanura (3,6%) juga belum memenuhi persyaratan minimal 25% perolehan suara partai secara nasional.

Koalisi Kebangsaan Jilid 2
Oleh karena itu, pilihan paling realistis bagi Golkar adalah merajut kembali “kenangan lama” bersama PDIP pimpinan Megawati. Seperti diketahui, partai beringin dan partai banteng bulat pernah bersekutu dalam Koalisi Kebangsaan di DPR setelah Megawati- Hasyim Muzadi gagal dalam Pilpres 2004.

Koalisi tersebut hanya bertahan sekitar dua setengah bulan karena kepemimpinan Golkar kemudian direbut oleh Wapres Kalla (atas desakan Presiden SBY) dalam Munas Golkar di Bali pada 16–20 Desember 2004. Upaya menghidupkan kembali Koalisi Kebangsaan pernah dicoba dilakukan oleh Ketua Dewan Penasihat Golkar Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kiemas melalui silaturahmi nasional di Medan dan Palembang pada Juni–Juli 2007, tetapi tidak berlanjut.

Ketika pinangan SBY atas Kalla tak kunjung datang menjelang pemilu legislatif yang lalu, Golkar dan PDIP kembali mendekatkan diri, antara lain melalui pertemuan Megawati dan Kalla. Karena itu momentum perceraian politik antara Golkar dan Partai Demokrat dewasa ini tampaknya akan mendorong partai warisan Soeharto ini merapatkan barisan bersama Megawati dan PDIP yang sebelumnya sudah merangkul Prabowo dan Wiranto.

Megawati Mundur?
Persoalan krusial yang mungkin menjadi kendala jika Golkar bergabung ke kubu Megawati adalah siapa yang menjadi capres-cawapres di antara Kalla dan Megawati. Jika didasarkan pada perolehan suara pemilu legislatif––hingga saat ini Golkar sedikit unggul atas PDIP—, Kalla semestinya memperoleh kesempatan menjadi capres.

Namun tentu tidak elok pula bagi Megawati yang pernah menjadi presiden diposisikan sekadar sebagai cawapres. Oleh karena itu, perlu jiwa besar Megawati untuk mundur sebagai capres agar “kemesraan” Koalisi Kebangsaan bisa dirajut kembali. Sementara untuk cawapres pendamping Kalla mungkin Pramono Anung (Sekjen PDIP) atau Prabowo Subianto (Gerindra) bisa menjadi alternatif. Hanya saja, apakah mantan Presiden RI kelima ini memiliki jiwa besar untuk mundur, tentu hanya Mega yang bisa menjawabnya.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, Jum’at, 24 April 2009

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/232562/

0 Responses to “Politik Golkar Pascaperceraian”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

April 2009
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

%d bloggers like this: