Utak-atik Koalisi Partai

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SELEPAS pemilu legislatif, partai-partai politik yang kemungkinan besar memenuhi parliamentary threshold sibuk melakukan politik dagang sapi (horse trading politics) untuk membangun koalisi menghadapi pemilu presiden pada 8 Juli 2009.

Sampai saat ini paling tidak sudah ada dua kubu besar koalisi yang akan dibangun, barisan partai berhaluan nasionalis majemuk yang terdiri atas PDIP, Gerindra, dan Hanura serta campuran nasionalis majemuk dan partai-partai Islam yang terdiri atas Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Posisi Partai Golkar, PAN, dan PPP belum menentu.

Golkar masih bergelut dengan persoalan internal mengenai siapa yang akan mendampingi SBY pada Pilpres 2009 ini. Di dalam PPP juga terjadi pergelutan internal antara kubu ketua umum yang menginginkan PPP bergabung dengan PDIP dan kubu sekjen yang menginginkan PPP merapat ke Partai Demokrat. Sementara PAN masih menikmati hasil pemilu legislatif yang mempertahankan keberadaan PAN di parlemen, sumbangan dari para artis yang mampu meraih suara signifikan.

Kemelut Internal Golkar
Dinamika politik internal di Partai Golkar kian marak setelah pemilu legislatif ini. Bagi mereka yang tidak menyukai gaya kepemimpinan Jusuf Kalla, yang tidak bertipe solidarity maker dan ”organisatoris”, Jusuf Kalla dianggap bertanggung jawab atas kekalahan Golkar pada pemilu legislatif ini.

Ini berbeda dengan gaya Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, Akbar Tandjung, yang di tengah riak gelombang anti-Golkar di awal Reformasi, ternyata mampu membawa Golkar meraih posisi nomor satu pada Pemilu 2004.

Konsekuensi logis dari kekalahan Partai Golkar bukan saja terjadinya gelombang untuk menggantikan Kalla pada Munas Golkar, Desember 2009 mendatang, melainkan juga agar pada Rapimnas Khusus Partai Golkar, 23 April ini, Kalla diharapkan tidak maju sebagai cawapres, apalagi capres, mewakili Partai Golkar.

Karier politik Kalla tampaknya akan berakhir pada 2009 ini jika ternyata SBY tidak memilihnya sebagai cawapres pada Pilpres 2009. Ada berbagai persoalan di antara keduanya. SBY kurang menyukai Kalla yang terlalu menonjol pada pemerintahan yang masih akan berlangsung sampai Oktober 2009 ini.

Kalla sendiri pernah berkampanye bahwa jika terpilih menjadi presiden, ia akan lebih baik dan lebih cepat dalam membuat keputusan bagi perbaikan negeri ini. Selain itu, Kalla juga pernah mengatakan, ”Sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang. ”Artinya, sekali ia mencanangkan akan menjadi capres, amat tabu baginya untuk mundur.

Di sini, persoalan ”siri” atau kehormatan pribadi dan keluarga menjadi taruhan. Kalla juga pernah mengatakan, ia bisa berbakti kepada nusa dan bangsanya di mana pun, tidak harus menjadi wapres atau presiden. Namun bagi para pendukungnya, Kalla sebaiknya menurunkan derajat ”siri”-nya dengan bersedia menjadi orang nomor dua di bawah SBY.

Persoalannya, apakah SBY mau dan apakah keluarga kedua tokoh bangsa itu mendukungnya? Belum lagi kemelut di Partai Golkar yang masih terpecah antara mereka yang masih setia kepada Kalla dan mereka yang setia kepada tokoh Golkar lain seperti Akbar Tanjung.

Selain soal corak kepemimpinan itu, ada juga soal lain yang harus diperhitungkan SBY, yakni hasil akhir dari dinamika internal dalam Partai Golkar, baik pada 23 April ini atau Desember mendatang. Fakta yang ada, Kalla dianggap oleh sebagian ”lawan politiknya” di Partai Golkar telah gagal membawa partai berlambang beringin itu eksis sebagai partai nomor satu di Indonesia.

Karena itu, SBY tampaknya harus mencari tokoh lain yang kemungkinan dapat menjadi ”solidarity maker” di Partai Golkar walau tidak harus sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dari hasil survei yang dilakukan gabungan empat institusi, LP3ES, LIPI, CSIS, dan Lab Politik UI, tokoh yang disebut-sebut itu adalah Akbar Tandjung.

Akbar memang lebih merupakan tokoh politik bercorak solidarity maker ketimbang administrator. Pertimbangan ini perlu dikaji oleh SBY jika tetap menginginkan Golkar bergabung dalam koalisi bersama Partai Demokrat. Kesulitan untuk mempertahankan duet SBY- Kalla juga datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sekjen PKS Anis Matta yang asal Makassar sudah mengancam bahwa jika SBY memilih Kalla menjadi pendampingnya, PKS akan keluar dari koalisi bersama Partai Demokrat. Anis memang menentang pragmatisme politik karena selama ini Kalla sudah menyatakan diri akan maju menjadi capres menantang SBY.

Namun, di balik itu, PKS juga memiliki kepentingan politik agar kader terbaiknya dipilih oleh SBY sebagai cawapres, suatu pilihan yang amat sulit bagi SBY. Itu hanya akan terjadi jika Partai Golkar benar-benar tidak bergabung dalam koalisi bersama Partai Demokrat.

Posisi PPP dan PAN
Jika PKS dan PKB dapat dipastikan bergabung dengan Partai Demokrat, posisi PPP dan PAN masih dilematis. Namun kecenderungannya agak kuat kedua partai itu bergabung dengan Partai Demokrat dengan asumsi SBY lebih mudah melenggang dalam Pilpres 2009 ini.

Baik Golkar, PPP, PAN atau partai-partai lain di luar PDIP, Gerindra, dan Hanura kurang memiliki ”nyali politik” untuk menjadi oposisi.Ini dapat dimaklumi karena bergabung untuk meraih kekuasaan merupakan fenomena politik yang amat kental di Indonesia. Kekuasaan bukan hanya berarti posisi dan kehormatan, melainkan juga akses pada informasi dan dana.

Ini menjadi tantangan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai apakah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atas penggunaan anggaran publik untuk kepentingan organisasi dan kampanye partaipartai politik yang ada di kabinet.

Koalisi Nasionalis Majemuk
Koalisi yang akan dibangun PDIP, Gerindra, dan Hanura juga menarik untuk disimak. Pertanyaannya, siapa yang akan mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai cawapres pada Pilpres Juli 2009 ini? Wiranto, Prabowo Subianto atau bahkan mungkin Sri Sultan Hamengku Buwono X?

Dari ketiga tokoh itu, Prabowo Subianto tampaknya menduduki peringkat teratas jika faktor dana menjadi alasan bagi PDIP. Namun jika persoalan citra politik lebih menentukan, Sri Sultan Hamengku Buwuno X menjadi pilihan utama. Persoalannya, apakah Sultan mau menjadi orang nomor dua karena dalam beberapa kesempatan ia selalu mengatakan ingin menjadi orang nomor satu?

Pertarungan Citra Pribadi dan Ideologi
Seperti penulis ungkapkan dalam tulisan di harian Seputar Indonesia (SI), Sabtu (11/4), pemilihan presiden kali ini bukan hanya persoalan citra tokoh semata, melainkan juga persoalan ideologi yang diembannya. SBY tampaknya harap-harap cemas mengenai ke mana langkah politik Partai Golkar pasca-23 April ini.

Partai Golkar memang tidak punya nyali politik untuk menjadi oposisi,tetapi siapa tokoh yang harus dipilih SBY? Tanpa tokoh dari Partai Golkar, SBY akan dicitrakan oleh para pemilih nasionalis dan nonmuslim sebagai tokoh yang terlalu lekat dengan partai-partai Islam. Memang tidak mudah baginya untuk memilih di tengah berbagai desakan dari partai-partai Islam.

Padahal, nominasi capres dan cawapres harus sudah masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 10 Mei ini. Baik SBY maupun Megawati Soekarnoputri berpacu dengan waktu untuk membangun koalisi yang memiliki elektabilitas tinggi. Salah memilih pasangan dan koalisi partai, akibat politiknya bisa fatal.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, Selasa, 14 April 2009

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/229504/38/

0 Responses to “Utak-atik Koalisi Partai”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

April 2009
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

%d bloggers like this: