Mencegah Kecurangan Pemilu Legislatif

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

HIRUK-pikuk kampanye pemilu legislatif baru saja usai. Foto-foto calon anggota legislatif dan gambar-gambar partai pun mulai menghilang dari pandangan mata.

Kini kita memasuki tiga hari tenang sebelum rakyat memberikan suara pada 9 April 2009.Namun,kita harap-harap cemas, apakah pemilu legislatif ini akan benar-benar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman?

Kecemasan ini muncul karena tidak sedikit dari partai politik dan khalayak pemilih yang menilai betapa banyak kekurangan pada pelaksanaan pemilu legislatif ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai oleh banyak pihak sebagai KPU paling buruk dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Tiga hari menjelang hari-H masih ada soal pengiriman kertas suara yang belum sampai ke seluruh pelosok Nusantara.Kertas suara yang rusak juga amat banyak. Sosialisasi bahwa kertas suara yang rusak masih dapat digunakan juga tidak diterima secara lengkap di setiap tempat pemberian suara.

Sosialisasi mengenai cara pencontrengan juga tidak berjalan secara masif dan berjangka panjang. Berbagai simulasi di daerah menunjukkan betapa banyak rakyat yang salah dalam memberikan suara. Belum lagi soal daftar pemilih tetap (DPT) yang diduga menggelembung di sejumlah daerah.Kasus penggelembungan DPT diduga bukan saja terjadi di Jawa Timur, melainkan secara sistematis juga terdapat di 14 provinsi lain.

Secara teoretis,amat sulit bagi seorang pemilih untuk mencontreng dua kali pada Pemilu Legislatif 2009 ini karena adanya sistem pencelupan jari tangan ke tinta yang sulit dibasuh. Namun ada kecurigaan, DPT digelembungkan dengan cara amat canggih,melalui teknologi informasi (IT) yang memungkinkan nomor induk penduduk diperbanyak di beberapa daerah pemilihan.

Tinta China yang katanya lekat dan sulit dibasuh itu ternyata juga dapat dikalahkan dengan teknologi kimiawi untuk menghilangkannya. Ada dua cara agar salah satu partai peserta pemilu dapat memenangkan pemilu legislatif secara signifikan. Pertama, di daerah di mana partai itu kuat, penggelembungan perolehan suara bagi partai itu dapat dilakukan.

Kedua, di daerah di mana partai pemerintah itu lemah, surat panggilan untuk memilih pun tidak disampaikan kepada para pemilih yang sudah pasti tidak akan memilih partai itu atau mereka tidak terdaftar di dalam DPT.

Jika ini benar-benar terjadi, Pemilu Legislatif 2009 merupakan pemilu terburuk dibandingkan 13 kali pemilu sebelumnya sejak Pemilu 1955 atau juga terburuk di era demokrasi sejak Pemilu 1999. Kita patut bertanya, apakah hanya untuk mempertahankan kekuasaan orang harus berbuat curang? Padahal kita tahu pemilu adalah sarana yang paling demokratis untuk mendapatkan legitimasi politik bagi penguasa di negara mana pun.

Pangkal Kecurangan
Kita patut bertanya di mana pangkal kecurangan ini? Selama ini beredar rumor politik bahwa Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab atas penggelembungan DPT itu karena pada Pemilu 2009 ini data pemilih amat tergantung pada data penduduk yang dibuat oleh Departemen ini.

Pemutakhiran DPT yang seharusnya dilakukan KPU pada Juni 2008 dan September 2008 tidak berjalan normal karena berbagai alasan, antara lain lambatnya turunnya dana dari pemerintah dan bahkan kurang memadainya anggaran untuk melakukan pemutakhiran DPT tersebut. Dalam kaitan ini, partai-partai politik juga ikut bertanggung jawab atas kekisruhan soal DPT ini, mengapa mereka tidak jauh-jauh hari memeriksanya dan bukan baru menjelang hari-H meributkannya?

Terlepas dari kelemahan yang dimiliki partai-partai politik peserta pemilu dan rakyat pemilih yang kurang aktif mendaftarkan diri, pemerintah dan KPU tetap harus bertanggung jawab atas proses pemilu yang luber dan jurdil ini. Ada akibat lain dari penggelembungan DPT itu, yakni kemungkinan penggelembungan suara pemilih pada partai tertentu.

Caranya, DPT digelembungkan dan jika ternyata banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya, suara golput itu dimasukkan sebagai suara pendukung salah satu partai tertentu. Kita tahu bahwa kecurangan dapat terjadi pada tingkatan terendah, yaitu tempat pemungutan suara (TPS). Hasil pemilu di tingkat TPS itu kemudian digabungkan ke tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, gabungan provinsi sampai ke tingkat nasional.

Pada Pemilu 2009 ini memang ada pusat pemrosesan suara di KPU,tapi kita tak lagi memiliki pusat penghitungan suara tingkat nasional (national tally room) yang setiap saat dapat dipantau publik secara langsung seperti pada Pemilu 2004 di Hotel Borobudur.

Pencegahan Kecurangan
Kecurangan mungkin saja terjadi. Caranya memang berbeda dengan pada era Orde Baru di mana rakyat tidak dapat mengungkapkan kecurangan-kecurangan pemilu yang hasilnya sudah ditentukan, bahkan sebelum pemilu itu sendiri berlangsung.

Orang dulu tidak peduli pada kecurangan karena pemilu bukanlah sarana demokratis untuk penggantian pemimpin nasional,melainkan sekadar “pesta demokrasi” atau legitimasi politik bagi rezim yang berkuasa saat itu.

Pada Pemilu 2009, rakyat begitu peduli soal kecurangan ini karena mereka tidak mau suaranya dipermainkan pada penghitungan suara. Masih banyak cara untuk mencegah terjadinya kecurangan pada proses pemilu legislatif ini.Pertama dan yang utama, para saksi yang ditunjuk oleh partai atau gabungan partai politik harus terus mengikuti jalannya penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke tingkat tertinggi.

Kedua,organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO) harus berani dan aktif dalam mengungkapkan apakah aparat Departemen Dalam Negeri,TNI,Polri, dan jajaran intelijen menjadi aparat negara yang memihak atau bersifat imparsial? Ketiga, media massa juga dapat menjadi watchdog dari pelaksanaan pemilu ini. Mereka sepatutnya menjadi salah satu tiang demokrasi yang dipercayai rakyat.

Keempat, para caleg dan partaipartai politik juga harus aktif memantau apakah terjadi kecurangan pada proses pemilu ini? Kita berharap proses Pemilu Legislatif 2009 ini benar-benar berlangsung secara luber, jurdil, dan damai. Ini merupakan pertaruhan bagi citra politik negara kita di mata internasional dan di mata rakyatnya sendiri.

Sejak reformasi Mei 1998, Indonesia dipandang sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang dapat menyandingkan demokrasi dan Islam. Indonesia juga negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat.Pada tingkatan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara paling demokratis dan paling bebas mengemukakan pendapat di muka umum.

Melalui demokrasi pula kita dapat mempertahankan NKRI tanpa harus melalui penerapan “politik ketakutan” seperti era Orde Baru. Janganlah hanya karena nafsu kekuasaan, ada peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangi pemilu.Jika ini terjadi,runtuh sudah citra Indonesia yang dalam dua pemilu sebelumnya terbukti amat demokratis, luber,jurdil,dan aman.(*)

Seputar Indonesia, Tuesday, 07 April 2009

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/227392/38/

0 Responses to “Mencegah Kecurangan Pemilu Legislatif”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

April 2009
M T W T F S S
« Mar   May »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

%d bloggers like this: