Dilema Yudhoyono Tanpa Kalla

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

PERPISAHAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tampaknya hanya soal waktu. Secara tak langsung Yudhoyono memberi sinyal perpisahan itu melalui wawancara khusus dengan wartawati MetroTV, Najwa Shihab pekan lalu.

Meski Kalla segera menemui Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, spekulasi sang jenderal ingin berlabuh di lain hati, tak berkurang. Melalui Najwa, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) ini tak hanya memberi apresiasi atas pencalonan Kalla sebagai capres Partai Golkar, tapi juga menyatakan siap bersaing dengan wapresnya tersebut jika situasi politik mengharuskan demikian. Perkembangan mutakhir ini jelas akan mengubah peta pertarungan capres dalam pemilu mendatang.

Jika benar, mengapa Yudhoyono harus berpisah dengan Kalla? Apa dampak ”perkawinan semusim” Yudhoyono-Kalla bagi peta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 dan pemerintahan baru kelak?

Di berbagai kesempatan pasangan ”kawin campur” Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar ini hampir selalu membantah isu disharmoni di antara mereka.

Namun sulit dibantah bahwa ada riak-riak konflik dan ketegangan dalam relasi dua orang mantan menteri koordinator era Megawati ini Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) oleh Yudhoyono tanpa sepengetahuan Kalla, misalnya, mengundang reaksi keras Partai Golkar.

Kekecewaan Golkar bukan semata-mata lantaran Kalla tidak diberitahu, tapi juga karena Yudhoyono menetapkan Marsilam Simanjuntak sebagai pimpinan unit kerja kepresidenan yang dibentuk itu. Marsilam, konon, adalah salah seorang konseptor Maklumat Presiden pembekuan Golkar pada era Abdurrahman Wahid.

Selain itu, menurut Kalla, di dalam kabinet sudah ada fungsi-fungsi built-in yang telah dijalankan oleh menteri koordinator, sehingga tidak diperlukan koordinasi lain dalam bentuk UKP3R. Kekecewaan Kalla tampaknya cukup serius sehingga dia tak hanya merespons secara publik, tapi juga menemui langsung Yudhoyono dengan membawa serta ”kontrak politik” yang pernah dibuat di antara mereka.

Kontroversi
Jauh sebelum kontroversi UKP3R, pada akhir Desember 2004 Wapres Kalla menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1/2004 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana dan Tsunami dalam rangka pemulihan Aceh pasca-tsunami. Beleid ini dinilai menyimpang karena di luar kewenangan Wapres, sehingga memicu ketegangan Yudhoyono-Kalla.

Pada lain waktu, tatkala Yudhoyono melakukan rapat kabinet secara teleconference dari AS, Kalla justru sibuk dengan aktivitas lain. Kekecewaan Yudhoyono pun muncul tatkala Fraksi Golkar di DPR dianggap tidak maksimal memperjuangkan Agus Martowardoyo, calon unggulan pemerintah untuk Gubernur BI, yang ternyata ditolak Dewan.

Dilemanya, media cetak dan elektronik acap mendramatisasi aktivitas Presiden-Wapres semata-mata sebagai ”persaingan”, termasuk ketika Yudhoyono dan Kalla menonton film laris Ayat-ayat Cinta dengan rombongan terpisah.

Apabila Yudhoyono benar-benar menceraikan Kalla, maka risiko terbesar yang bakal dihadapi adalah terjadi aliansi strategis antara Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Peluang itu telah dirintis oleh Taufik Kiemas dan Surya Paloh dalam silaturahim nasional kedua partai tersebut di Medan dan Palembang beberapa waktu lalu.

Persekutuan sangat mungkin terjadi jika PDI-P tidak memperoleh suara signifikan dalam pemilu legislatif, sehingga Megawati mundur dari pencalonan presiden.

Mungkin tidak sulit bagi Yudhoyono mencari pengganti Kalla. Apalagi sejumlah survei mengkonfirmasi, ”siapa pun pasangannya –seperti bahasa iklan minuman ringan– pilihannya tetap Yudhoyono”. Popularitas putra Pacitan ini turut terdongkrak ketika pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyakl (BBM) sebagai akibat kemerosotan harga minyak dunia di pasar global. Kredit politik serupa diperoleh Yudhoyono tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan besannya, Aulia Pohan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Yayasan Bank Indonesia.

Akan tetapi jelas tidak mudah bagi PD menggalang koalisi relatif besar yang dapat menjamin kelangsungan pemerintahan apabila Yudhoyono kelak terpilih kembali. Juga masih menjadi pertanyaan, apakah Fraksi PD benar-benar siap menghadapi akrobat partai-partai di DPR yang kerap sekadar ”asal beda” dalam merespons kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pengalaman lebih dari empat tahun terakhir menunjukkan, Fraksi PD belum cukup mahir mengelola isu, sehingga sulit diharapkan bisa menjadi bemper politik yang meyakinkan bagi Yudhoyono. Di sisi lain, Yudhoyono tidak cukup percaya diri jika berhadapan dengan DPR, sehingga lebih suka ”rapat konsultasi” tertutup dengan pimpinan Dewan ketimbang menghadiri forum Rapat Puripurna DPR.

Kebuntuan Politik
Para ahli perbandingan politik seperti Juan Linz (1994) dan Scott Mainwaring (1993) sebenarnya telah mengingatkan problematik institusional dari sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai.

Salah satu persoalan krusial itu adalah kebutuhan akan kemampuan Presiden mengelola relasi dengan Parlemen agar tidak terperangkap pada situasi kebuntuan politik (deadlock). Apalagi ancaman kebuntuan politik dan bahkan konfrontasi politik eksekutif-legislatif telah dialami bangsa kita pada era Abdurrahman Wahid. Putra KH Wahid Hasyim ini akhirnya dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001.

Perangkap kebuntuan politik potensial terjadi karena kombinasi presidensial-multipartai hampir selalu melahirkan ”presiden minoritas” –yakni presiden dengan basis politik kecil di Parlemen.

Di sisi lain, peta kekuatan Parlemen yang dihasilkan pemilu legislatif hampir selalu fragmentatif dan tanpa partai mayoritas, seperti juga dialami bangsa kita pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Karena itu sebenarnya tak ada pilihan lain bagi presiden terpilih kecuali mengelola secara cerdas relasinya dengan parlemen.

Itu artinya, tantangan terbesar Presiden Yudhoyono –jika memutuskan berpisah dengan Golkar dan Kalla bukanlah sekadar memenangkan pertarungan dalam Pilpres 2009, tetapi memastikan terbentuknya koalisi politik yang bisa menjamin kelangsungan pemerintahannya apabila kelak terpilih kembali.

Persoalannya, dalam konstelasi politik saat ini, tidak begitu mudah bagi Yudhoyono mencari mitra politik berpengalaman seperti Fraksi Golkar di DPR. Selain itu, peluang Yudhoyono untuk menggalang dukungan dari partai-partai menengah seperti PKS, PPP, PAN, dan PKB juga tidak begitu mudah karena mereka mulai menjajaki koalisi alternatif, semacam ”Poros Tengah” jilid kedua.

Karena itu rencana ”perkawinan semusim” Yudhoyono-Kalla mungkin perlu direnungkan kembali. Pilihan terbaik bagi Yudhoyono dan Kalla adalah mempertahankan duet di antara mereka. Lagi pula, daripada mencoba pasangan baru, bukankah lebih baik menata kembali kualitas hubungan dengan pasangan lama? (35)

Dimuat di Suara Merdeka, Sabtu 28 Februari 2009

0 Responses to “Dilema Yudhoyono Tanpa Kalla”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

March 2009
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggers like this: