Memutar Balik Jarum Jam

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti P2P LIPI, Direktur Desk Pilkada dan Pemilu Puskapol UI

Dalam era Reformasi, arus deras demokrasi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, tetapi juga di tingkat lokal (daerah). Kita mencatat bahwa mulai Juli 2005 telah terjadi gelombang demokratisasi di tingkat lokal.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semua kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang sebelumnya dipilih oleh DPRD kini dipilih langsung oleh rakyat. Napas utamanya, selama ini rakyat menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu ternyata membawa kekecewaan kepada masyarakat.

Praktik pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD telah memunculkan banyak distorsi kepentingan. Namun, pilkada langsung itu menuai banyak kritik. Muncul wacana perlu adanya evaluasi terhadap pilkada langsung. Beberapa tokoh menyarankan pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti semula, melalui DPRD.

Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi, seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden pada akhir Januari 2008 misalnya, menilai bahwa pemilihan kepala daerah seharusnya tidak dilakukan secara langsung karena selain menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan, juga hanya menghamburhamburkan uang. Beliau mengatakan bahwa pemilihan langsung sebaiknya hanya dilakukan untuk pemilihan presiden dan wakil rakyat di DPR.

Pada akhir 2007, Peserta Program Pelatihan Reguler (PPPR) Angkatan 40 Lemhanas mengusulkan agar proses pemilihan gubernur seperti saat ini diubah. Presiden menunjuk langsung gubernur.Alasan mereka bahwa posisi gubernur merupakan kepanjangan tangan presiden sehingga bila tidak ditunjuk langsung oleh presiden berarti akan mengurangi kewenangan presiden.

Selain itu dengan penunjukan langsung, biaya pelaksanaan pilkada yang amat mahal dapat dialokasikan ke hal yang lebih bermanfaat. Selanjutnya mereka mengatakan, pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih rakyat adalah pada pemilihan bupati dan wali kota. Sebab masyarakat yang memilih akan bersentuhan langsung dengan bupati dan wali kota yang dipilih. Kini wacana kembali digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengenai penghapusan pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung.

Alasan Mendagri, antara lain, persoalan besarnya biaya dan lamanya proses pemilihan gubernur seperti yang terjadi di Jawa Timur. Menanggapi usulan Mendagri itu, fraksi-fraksi di DPR setuju usulan pemerintah meninjau ulang pelaksanaan pilkada gubernur tersebut. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Saifullah Ma’sum, misalnya, meminta pemerintah dan DPR segera melakukan revisi UU No 32 Tahun 2004.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan bahkan menyambut baik usulan Mendagri itu. Dia mengatakan bahwa usulan Mendagri itu merupakan wacana bagus dan dia akan mendukungnya (Seputar Indonesia,14/2).

Perjelas Kedudukan Provinsi
Mencermati wacana peninjauan ulang pemilihan gubernur itu,menurut hemat penulis,yang terlebih dahulu harus dibicarakan adalah status atau kedudukan provinsi itu sendiri.

Desain tentang kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang kita terapkan harus jelas. Apakah titik berat otonomi hanya ada pada kabupaten/ kota, tidak termasuk pada provinsi. Pada UU No 32 Tahun 2004, kebijakan otonomi daerah mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan demikian, sebelum kita mewacanakan tentang peninjauan ulang pemilihan gubernur, mesti diperjelas dulu kedudukan provinsi.

Ini penting. Bila nanti kedudukan provinsi sebagai wilayah administratif, penulis setuju dengan usulan yang disampaikan oleh PPPR Lemhanas dan Ketua Umum PBNU. Karena provinsi sebagai wilayah administratif, posisi gubernur merupakan wakil atau kepanjangan tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pada tempatnyalah bila gubernur ditunjuk oleh Presiden. Jika provinsi sebagai wilayah administratif disepakati, bukan hanya gubernur saja yang ditunjuk oleh Presiden, tetapi keberadaan DPRD provinsi juga harus ditiadakan.

Karena, sebagai wilayah administratif, keberadaan DPRD provinsi tidak relevan lagi. Namun bila desain kebijakan otonomi daerah masih menempatkan provinsi sebagai daerah otonom,wacana tentang pemilihan gubernur ditunjuk oleh Presiden menjadi tidak relevan karena itu bertentangan dan menyalahi demokrasi. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai hak untuk memilih dan menentukan pimpinan. Bila hak itu ditiadakan, lalu di mana letak otonominya?

Sebuah Kemunduran

Memang, harapan kita dengan pilkada langsung akan terjadi seperti slogan Perum Pegadaian,“mengatasi masalah tanpa masalah”. Tetapi tampaknya tidak demikian, pilkada langsung ternyata memunculkan masalah baru.

Banyak masalah yang muncul dalam pilkada langsung,mulai dari pendaftaran pemilih, money politics, tidak independennya penyelenggara pemilu sampai pada konflik horizontal. Meski demikian, digulirkannya wacana pemilihan gubernur dikembalikan seperti semula melalui DPRD merupakan kemunduran. Wacana penghapusan pilkada gubernur langsung tidak sesuai dengan semangat reformasi dan merupakan kemunduran dalam perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Menurut hemat penulis, wacana peninjauan ulang pemilihan gubernur seperti semula melalui DPRD terlalu terburu-buru. Memang, pilkada langsung memiliki sejumlah kekurangan, kelemahan, dan bahkan konflik. Tetapi,dengan adanya kekurangan, kelemahan,dan konflik horizontal tersebut, bukan berarti kita mau memutar balik kembali jarum jam dan mundur ke belakang.Menurut hemat penulis, terlalu dini kita menghukum kesalahan pilkada langsung yang baru berjalan satu periode.

Janganlah setiap ada kekurangan,lalu kita memvonis dan memberi hukuman bahwa biang keladinya adalah pilkada langsung. Harusnya segala kelemahan dan kekurangan dalam pilkada langsung itu kita perbaiki bersama bukan untuk menyalahkannya.Tentu kita semua. Ingat pepatah bahwa untuk membunuh satu tikus, membakar satu lumbung adalah kesalahan.

Yang bermasalah di sini bukan pilkada langsungnya,tapi pelaksanaannya. Karena bagaimanapun pilkada langsung merupakan bentuk terbaik bagi rekrutmen kepemimpinan di tingkat lokal dengan melibatkan rakyat sebagai penentu dan pemilik kedaulatan. Pilkada langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat.Melalui pilkada langsung rakyat secara langsung ikut berpartisipasi menentukan pemimpinnya.

Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas.Pilkada langsung tetap kita pertahankan sebagai bentuk mekanisme suksesi kepemimpinan di tingkat lokal.Semoga! (*)

Dimuat di Seputar Indonesia, Senin, 16 Februari 2009

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/213836/

0 Responses to “Memutar Balik Jarum Jam”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

February 2009
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

%d bloggers like this: