Saat Demonstrasi Jadi Anarki

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Demonstrasi menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli, Selasa (3/2), yang berlangsung anarki dan menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Pertama, apakah koordinator lapangan (korlap) demonstrasi sudah memberi tahu pihak kepolisian 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan, seperti diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum?

Kedua, apakah intelijen Polri Kota Medan dan Polda Sumut sudah melaksanakan kewajiban dengan baik?

Ketiga, apakah Kepolisian Kota Besar Medan sudah melaksanakan prosedur tetap (protap) sesuai Peraturan Kepala Polri No 16/2006 tentang pedoman pengendalian massa yang mengatur cara bertindak, jumlah kekuatan, peralatan yang digunakan, dan strategi pelaksanaannya? Jika tidak, pada tataran mana kesalahan itu terjadi, pada pelaksana di lapangan yang menjadi tanggung jawab Kepala Poltabes Medan atau pada tataran di atasnya, yaitu Kepala Polda Sumatera Utara?

Ini perlu diinvestigasi agar tidak muncul rumor, pencopotan Kepala Polda Sumut, Kepala Poltabes Medan, Inspektur Pengawasan Daerah Polda Sumut, Kepala Biro Operasi, dan Direktur Intel Pengamanan Polri Polda Sumut lebih bernuansa politik dan pertarungan di internal Polri ketimbang atas dasar profesionalisme. Keputusan pimpinan Polri harus berdasarkan aturan. Kepala Polri tidak boleh terombang- ambing tekanan dari dalam Polri, akibat power struggle yang didasari kepentingan individu atau kepentingan politik eksternal Polri.

Kewenangan Polri
Reformasi yang bergulir sejak Mei 1998 telah menimbulkan eforia politik, revolusi harapan, dan meningkatkan aspirasi. Tak seperti era Orde Baru yang hampir menihilkan kebebasan bersuara dan berpendapat, era reformasi benar-benar membuka peluang bagi kebebasan. Padahal, demokrasi tak identik dengan kebebasan, meski demokrasi membutuhkan kebebasan itu sendiri. Dalam demokrasi, kebebasan seseorang atau kelompok dibatasi kebebasan orang atau kelompok lain. Dengan kata lain, demokrasi bukan kebebasan untuk bertindak semaunya, tetapi harus patuh pada aturan hukum, terlebih jika ingin melakukan unjuk rasa.

Di jajaran Polri ada aturan terkait tata cara pengendalian massa, termasuk unjuk rasa yang berubah menjadi anarki. Seperti diutarakan seorang dosen Bidang Studi Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, kepada penulis, ada urut-urutan tindakan yang harus dilakukan Polri sesuai eskalasi ancaman. Tataran kewenangannya adalah, pada tahap bawah, yang bertanggung jawab di lapangan adalah pimpinan kesatuan setingkat kepolisian resor (polres), kepolisian wilayah (polwil), atau kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes). Pengendalian massa (dalmas) dilakukan kepolisian pada tingkatan bawah ini.

Kepala polda berkewajiban untuk terus memantau kejadian di lapangan, sementara komandan di lapangan harus terus melaporkan perkembangan dari waktu ke waktu. Selain itu, kepala polda wajib mendukung kekuatan Polri di bawahnya jika dirasa perlu. Jika eskalasi ancaman meningkat dan dalmas tidak mampu mengatasinya, alih lapis harus dilakukan, yaitu dengan menambah kekuatan menerjunkan Brigade Mobil (Brimob) yang ada di bawah kendali kepala polda. Jika kesatuan di bawahnya juga tidak mampu mengatasi keadaan, harus dilakukan alih lintas, yaitu komando diambil alih kepala polda. Jika itu pun tidak cukup, kepala polda wajib melaporkan kepada Kepala Polri apakah perlu meminta bantuan kepada kesatuan TNI guna membantu Polri dengan status di bawah kendali operasi (BKO) Polri. Jika itu pun gagal, Presiden harus memutuskan agar TNI mengambil tindakan represif terbatas guna menstabilkan keamanan dalam jangka tertentu, lalu menyerahkan kembali kendali operasi keamanan kepada Polri.

Aturan perbantuan
Hingga kini, kita belum memiliki aturan perbantuan TNI, baik dalam bentuk UU Perbantuan TNI yang berdiri sendiri, UU Keamanan Negara, atau aturan hukum lain. Yang berlaku hanya koordinasi antara pimpinan Polri dan TNI di daerah dan/atau pimpinan Polri dan TNI di tingkat pusat dalam mengatasi ancaman keamanan di berbagai daerah. Kita juga belum memiliki tataran kewenangan tentang siapa yang bertanggung jawab atas keamanan daerah, kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota), atau pihak kepolisian. Aturan tentang tata cara permintaan bantuan dari Polri ke TNI juga belum baku, apakah dilakukan Polri kepada TNI (tingkat daerah atau nasional) atau dari kepala daerah kepada Presiden.

Investigasi atas kejadian di Medan perlu dilakukan. Jika pemberitahuan unjuk rasa dilakukan kurang dari 3 x 24 jam, pihak Polri sepantasnya melakukan tindakan hukum yang tegas, yakni melarang unjuk rasa. Pihak intelijen kepolisian juga seharusnya sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan korlap demonstrasi agar demo berjalan damai dan tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Jika intelijen sudah mengetahui apa yang akan terjadi, intelijen keamanan Polri sudah melakukan peringatan dini untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis seperti berubahnya demonstrasi damai menjadi anarki atau membeludaknya demonstran dari ratusan menjadi ribuan atau puluhan ribu. Jika eskalasi ancaman kian meningkat, Kepala Poltabes Medan wajib melaporkan kepada kepala polda dan kepala polda harus mengambil alih komando.

Salut atas sikap jantan Kepala Poltabes Medan yang menerima sanksi dari atasannya dengan mengatakan kesalahan penanganan demonstrasi ada pada dia, bukan pada kepala polda, karena ia sedang di ruang rapat dan tak berada di lapangan.

Polisi juga manusia dan bisa berbuat salah. Kesalahan sepatutnya diberi sanksi, tetapi jangan karena itu masa depan kariernya tertutup. Dari kesalahan itu, Polri mendapatkan pelajaran amat berharga untuk bekerja lebih baik lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya di masa depan.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/11/00405483/saat.demonstrasi.jadi.anarki

Di muat di Kompas, 11 Maret 2009

0 Responses to “Saat Demonstrasi Jadi Anarki”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

February 2009
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

%d bloggers like this: