Mencari Format Baru Kepartaian

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekretaris Jenderal AIPI

Pemilihan Umum 2009 relatif masih lama, tetapi partai-partai politik kini mulai sibuk merancang strategi baru untuk mendulang suara. Partai-partai baru muncul, dan partai-partai lama yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara (electoral threshold) mulai panik mencari nama dan tanda gambar baru pula.

Sampai kapan bangsa kita akan menjalani ritual rutin lima tahunan tersebut, sementara kualitas keberpihakan dan akuntabilitas partai-partai tak kunjung lebih baik?

Sudah terlalu sering dinyatakan bahwa partai politik adalah salah satu pilar penting demokrasi, selain pemilihan umum (pemilu), badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pers yang bebas. Kualitas partai dan para politisi partai sangat menentukan, apakah bangsa kita sekadar berdemokrasi secara prosedural-elektoral atau secara lebih substansial—di mana ada keberpihakan dan tanggung jawab para pemimpin terhadap rakyatnya. Namun, dua kali momentum pemilu pascarezim otoriter Orde Baru, pada 1999 dan 2004, ternyata tak cukup bagi bangsa ini untuk menjemput demokrasi secara substansial.

Tidak konsisten
Sistem kepartaian pada dasarnya tidak terpisah dari sistem pemilu. Secara teoretis, sistem kepartaian bahkan merupakan produk dari pilihan terhadap sistem pemilu. Hanya saja bangsa kita tak pernah konsisten mengimplementasikannya. Pembicaraan dan diskusi tentang sistem kepartaian hampir selalu mendahului kesepakatan mengenai sistem pemilihan.

Inkonsistensi yang sama tampak dalam format perwakilan yang semestinya mengadopsi sistem perwakilan dua-kamar sebagai akibat pilihan atas sistem pemerintahan presidensial pasca-amandemen konstitusi. Akibatnya, status dan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pun antara “ada” dan “tiada” karena kewenangannya yang sangat terbatas.

Secara tradisional, Duverger (1954) mengidentifikasi sistem kepartaian atas dasar jumlah partai sehingga dikenal, misalnya, sistem dua-partai dan sistem multipartai. Sistem dua-partai adalah produk sistem pemilu majoritarian (distrik) di bawah pemerintahan bercorak presidensial, sedangkan sistem multipartai terbentuk dari sistem pemilu proporsional yang umumnya dipraktikkan dalam sistem parlementer. Sementara itu, Dahl (1966) memperkenalkan pembedaan tipe sistem kepartaian atas tingkat kompetisi antarpartai sehingga terbentuk berbagai pola oposisi partai dalam berhadapan dengan kekuasaan. Selanjutnya Sartori (1976) mengelompokkan sistem kepartaian tidak hanya berdasarkan jumlah, tetapi juga atas dasar “jarak ideologis” antarpartai di dalam sistem kepartaian yang berlaku sehingga dikenal tipe sistem kepartaian seperti moderate pluralism dan polarized pluralism.

Berbagai pilihan teoretis tersebut menggarisbawahi bahwa sistem kepartaian tidak semata-mata berkenaan dengan jumlah partai, tetapi juga tingkat kompetisi dan relasi ideologis di antara partai-partai. Karena itu, penataan kembali sistem kepartaian semestinya tidak semata-mata memperhitungkan faktor jumlah, tetapi juga tingkat kompetisi di satu pihak dan relasi ideologis partai-partai di lain pihak.

Tiga cara penyederhanaan
Oleh karena itu, jika sistem pemilu proporsional tetap dipertahankan dan kualitas kinerja partai hendak ditingkatkan, sistem multipartai ke depan hendaknya semakin sederhana secara jumlah dan lebih kompetitif secara ideologis. Artinya, meskipun konstitusi menjamin kebebasan warga negara dalam pembentukan partai, tetap diperlukan prasyarat yang ketat bagi partai yang hendak ikut pemilu dan duduk di badan-badan legislatif. Bahwa prasyarat tersebut lebih ditentukan oleh proses legislasi yang didominasi oleh partai-partai besar di parlemen, tentu saja hak itu tak terhindarkan karena demikianlah aturan main berdemokrasi.

Dalam konteks sistem proporsional, paling kurang ada tiga cara membangun sistem multipartai yang sederhana dalam jumlah dan kompetitif secara ideologis. Pertama, memberlakukan ketentuan ambang batas perolehan suara untuk membatasi jumlah partai peserta pemilu. Dalam konteks kita, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa hanya partai-partai yang memperoleh minimal 3 persen kursi yang dapat menjadi peserta Pemilu 2009. Ini berarti tinggal Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional yang langsung bisa menjadi kontestan Pemilu 2009.

Kedua, penciptaan mekanisme penggabungan partai sebelum pemilu dan koalisi partai sesudah pemilu yang diatur secara jelas dan transparan di dalam undang-undang (UU Parpol, UU Pemilu, dan UU Susduk) yang kelak direvisi kembali. Melalui mekanisme penggabungan dan koalisi, partai-partai tak hanya disederhanakan secara jumlah, tetapi juga sederhana secara ideologis. Dengan demikian, partai-partai yang gagal memenuhi ambang batas perolehan suara dapat memilih bergabung dengan partai-partai besar atau bergabung dengan sesama partai kecil dan akhirnya muncul dengan identitas baru. Dalam hubungan ini, UU perlu memfasilitasi hak-hak dan kewajiban partai yang saling gabung berikut kompensasi politik bagi para pihak berkepentingan.

Ketiga, pengaturan kewajiban mendepositkan sejumlah dana tertentu bagi partai-partai baru yang berniat menjadi peserta pemilu. Dana deposit tersebut akan dikembalikan apabila partai itu dapat merebut dukungan sekurang-kurangnya setara dengan ketentuan ambang batas perolehan suara. Namun, dana tersebut tidak akan kembali apabila partai yang bersangkutan gagal memperoleh dukungan minimal yang ditentukan UU. Kewajiban deposit dana semacam ini diperlukan agar partai-partai tidak sekadar menjadi tempat “mencari nafkah”, tetapi juga wadah untuk mengabdi kepada rakyat dan bangsa ini.

Ketiga cara di atas harus diimplementasikan sekaligus jika kita tidak hendak melihat ritual lima tahunan saat para elite politik “mendaur ulang” partai lama dengan nama, lambang, dan atribut baru agar bisa mengikuti pemilu.

“Meriah”, tetapi tak produktif
Secara akal sehat, tak ada demokrasi yang bisa bekerja efektif jika tingkat polarisasi dan fragmentasi partai terlalu tinggi seperti dianut sistem kepartaian bangsa kita. Energi partai-partai di parlemen acap kali hanya tersedot untuk memperdebatkan soal-soal elementer seperti tata bahasa dan istilah dalam berbagai rancangan kebijakan.

Demokrasi di parlemen memang menjadi “meriah”, tetapi pada saat yang sama ratusan bahkan mungkin ribuan rakyat meregang nyawa terancam kelaparan, penyakit, dan bencana. Soal-soal besar itu tak pernah menjadi agenda sentral wakil-wakil rakyat karena waktunya tersita untuk mengompromikan perbedaan-perbedaan sepele di antara mereka.

Sistem multipartai yang sederhana secara jumlah dan kompetitif secara ideologis diperlukan agar demokrasi yang dihasilkannya lebih efektif dan produktif. Toh, demokrasi dibangun bukanlah semata-mata demi “kemeriahan” demokrasi itu sendiri, tetapi juga untuk tujuan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat.

Dimuat di Kompas: 11 Oktober 2006

1 Response to “Mencari Format Baru Kepartaian”


  1. 1 bendiel October 26, 2008 at 7:08 am

    gimana mo prodoktif? kalo pengkaderan cuma asal2an…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

October 2008
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: