Suara Terbanyak dan Konflik Internal Golkar

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI Dan Sekretaris Jenderal AIPI

Di luar dugaan, Partai Golkar mengumumkan berlakunya system proporsional terbuka penuh (mekanisme suara terbanyak) dalam penentuan calon legislatif terpilih Pemilu 2009. Padahal, ketika RUU Pemilu dibahas, partai warisan Orde Baru ini mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas dengan ambang batas 25 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP).

Ada apa sebenarnya? Semula satu-satunya partai yang secara internal memberlakukan mekanisme suara terbanyak adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, ketika daftar calon legislatif (caleg) diserahkan ke KPU, Golkar dan Partai Demokrat (PD) tiba-tiba mengumumkan akan memberlakukan mekanisme suara terbanyak.

Bagi publik, sistem atau mekanisme suara terbanyak jelas lebih menguntungkan karena caleg terpilih benar-benar mencerminkan dukungan suara yang diperoleh dalam pemilu. Persoalannya, melalui UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, partai-partai di DPR dan pemerintah telah sepakat untuk memberlakukan sistem proporsional terbuka terbatas dengan ambang batas 30% suara dari BPP.

Dalam konteks PD, penetapan mekanisme suara terbanyak mungkin bisa dipahami karena sejak awal, melalui RUUPemilu, partai yang didirikan oleh Presiden Yudhoyono ini mengusulkan penggunaan sistem proporsional terbuka, tetapi ditolak oleh partai-partai besar,terutama Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP. Akan tetapi, keputusan Golkar justru membingungkan publik karena kebijakan DPP partai beringin tersebut diambil menjelang penyerahan daftar caleg ke KPU.

Perebutan Nomor Urut
Sebagai partai terbesar, berpengalaman, bahkan partai tertua di Indonesia dewasa ini, Golkar cenderung dipandang sebagai kendaraan politik paling mumpuni untuk meniti karier sebagai elite politik nasional di pusat dan daerah.

Meski sempat dicaci maki pada awal reformasi, Partai Golkar relatif berhasil mempertahankan eksistensinya di tengah transisi politik pasca-Orde Baru.Tidak mengherankan jika banyak kalangan, mulai dari pengusaha, akademisi, aktivis, artis, ulama, hingga mantan petinggi sipil dan militer saling berebut untuk menjadi caleg Golkar.

Padahal, pada saat yang sama, di dalam organisasi Golkar sendiri antrean untuk menjadi caleg telah begitu panjang. Belum lagi para anggota DPR dan DPRD yang ingin mempertahankan posisi mereka sebagai wakil rakyat di lembaga-lembaga legislatif di pusat dan daerah-daerah. Beberapa elite Golkar bercerita bagaimana repotnya pimpinan DPP dan DPD Golkar menerima tumpukan ”titipan”nama caleg dari berbagai kalangan untuk Pemilu 2009.

Ketua Umum DPP Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden, Jusuf Kalla, misalnya, ”pusing tujuh keliling” menghadapi permintaan dan titipan nama caleg karena semuanya meminta nomor urut teratas. Permintaan itu tidak hanya datang dari kalangan luar Golkar, melainkan juga dari elite Golkar sendiri yang hendak menitipkan keluarga mereka menjadi caleg dari Golkar. Fenomena serupa diduga dialami pula oleh DPD Golkar di daerah dalam penyusunan caleg DPRD propinsi, dan kabupaten/kota.

Menghadapi situasi demikian, mungkin tak ada pilihan lain bagi Jusuf Kalla selaku penanggung jawab terakhir daftar caleg Golkar kecuali memberlakukan mekanisme suara terbanyak. Bagi Kalla, biarlah masyarakat atau pemilih yang memutuskan siapa yang layak untuk dipilih sebagai wakil rakyat yang diusung Golkar dalam Pemilu 2009 mendatang.

Konflik Internal
Penilaian sebagian kalangan bahwa seolah olah Golkar lebih aspiratif dalam seleksi caleg tidak seluruhnya benar. Perubahan sikap Golkar yang akhirnya memilih mekanisme suara terbanyak adalah produk dari konflik internal dalam penyusunan daftar caleg sementara (DCS) yang harus diserahkan ke KPU secepatnya.

Namun persoalannya, sesuai amanat UU Pemilu, KPU akan menetapkan calon terpilih atas dasar ambang batas 30 persen suara dari BPP, yang apabila tidak dipenuhi kembali ke mekanisme nomor urut. Konflik internal Golkar dalam penyusunan caleg sebenarnya sudah bisa diduga muncul sebagai dampak dari tiga faktor lain. Pertama, kegagalan partai terbesar ini melembagakan mekanisme kaderisasi kepemimpinan secara berkala dan terukur, sehingga tidak harus tergantung pada kader ”karbitan” dari luar.

Dengan demikian, mereka yang telah berjuang dan bekerja bagi partai semestinya lebih diprioritaskan ketimbang, misalnya, artis populer. Kedua, kegagalan kepemimpinan partai dalam menegakkan disiplin organisasi. Hal ini diakui atau tidak, menimbulkan keresahan internal Golkar sehingga tidak sedikit kader Partai Beringin yang akhirnya keluar dan membentuk partai-partai baru.

Sebagian partai baru dewasa ini adalah partai-partai yang dibentuk oleh elite politik yang dulu pernah berkiprah di dalam Golkar. Ketiga, berkembangnya sikap kompromi partai yang cenderung berlebihan dalam penyusunan daftar caleg sehingga dimanfaatkan oleh elite Golkar sendiri untuk menitipkan keluarga atau anak-cucu mereka sebagai caleg, padahal belum pernah ”berkeringat” bagi Golkar.

Mengubah Kultur Partai
Pengalaman Partai Golkar dan banyak partai lain memperlihatkan bahwa penyusunan caleg justru baru dilakukan menjelang masa penyerahan daftar caleg ke KPU. Padahal partai- partai lama seperti Golkar sebenarnya memiliki waktu panjang, yakni 3–4 tahun sebelum pemilu untuk mempersiapkan daftar caleg.

Fenomena ini benar-benar memprihatinkan karena tidak hanya mencerminkan ketidaksiapan partai-partai, melainkan juga memperkuat sinyalemen publik bahwa partai-partai hanya sibuk menjelang pemilu. Pertanyaannya, lalu apa yang dilakukan oleh partai partai (lama) selama 3–4 tahunsebelum pemilu?

Barangkali di sinilah urgensi mengubah kultur partai-partai politik kita agar tidak semata-mata sibuk ketika merebut atau mempertahankan kekuasaan.(*)

Dimuat di Koran Sindo, Edisi 26 Agustus 2008
URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/suara-terbanyak-dan-konflik

2 Responses to “Suara Terbanyak dan Konflik Internal Golkar”


  1. 1 orang awam August 28, 2008 at 3:49 am

    Terus terang saya bingung melihat perkembangan poltik akhir-akhir ini. Fenomena apa ini? kenapa begitu banyak artis yang masuk ke jalur politik. Padahal dari segi kemampuan belum tentu bisa.

    Kenapa sekarang (atau mungkin sudah terjadi), para politisi tidak pindah jalur ke dunia selebritis saja, biar semua tambah bingung.

    Rusulullah pernah berpesan, “Jika Suatu Pekerjaan Diberikan Kepada Yang Bukan Ahlinya, Maka Tunggu Saat Kehancurannya”.

    Apakah negera kita ini akan semakin hancur?
    Entahlah, mungkin Prof. Syamsuddin Haris punya jawabannya?

  2. 2 pura' pura' awam January 27, 2009 at 4:55 pm

    kalau saya sih, biar artis kalo’ pintar gak apa apa lah, soalnya aku lihat di Caleg Artis dari Partai No. 9 Partai Amanat Nasional pintar pintar kok. betul aku ini.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2008
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: