Komposisi Fraksi & Efektifitas DPR RI

Oleh: Syafuan Rozi Soebhan, M.Si
Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) – LIPI dan Anggota Komisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat AIPI

Pengantar
Demi masa dan kembara waktu yang mengajarkan kearifan manusia nusantara. Persoalan kenaikan harga BBM yang berulang pada setiap pergantian presiden bukan hanya soal kinerja lembaga eksekutif, namun juga menunjukkan sesungguhnya parlemen kita kurang berfungsi optimal selama ini. Ada indikasi, itu semata ketidakmampuan Pertamina dalam mengantisipasi dan mengangkat minyak mentah di perut bumi nusantara. Namun ada fakta bahwa tidak pesatnya penemuan ladang minyak baru dan penambahan kilang minyak dalam negeri, memang ”bukan tekanan” dan tidak diwajibkan oleh legislatif terhadap eksekutif selama ini. Ada yang berteriak, inilah akibat terlalu banyaknya jumlah fraksi di DPR RI!. Debatnya kuat, hebat, seolah padat dalam rapat-rapat. Namun hasilnya cukup kesat, mudharat dan bikin ”publik sekarat”.

Ada fakta bahwa terlalu banyaknya pemandangan umum fraksi yang perlu didengar, akhirnya kinerja Parlemen melemah. Anggotanya kehabisan energi karena rapat terlalu panjang mendengarkan fraksi-fraksi. Hasilnya, fungsi parlemen kurang memberi pengawalan dan pengawasan terhadap otoritas energi nasional, sejak formulasi UU hingga implementasinya. Ada begitu banyak fraksi yang perlu berbicara dan didengarkan dalam suatu pleno UU Energi dan Perminyakan, namun nyatanya belum mampu mensejahterakan rakyat nusantara. Sehingga Minyak mentah banyak diimpor dan dikilang di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Kenaikan harga minyak dunia menjadi bencana nasional. Situasi itu bukan menjadi peluang ’emas hitam; bagi pemasukan negara. Fraksi yang begitu banyak, menjadi biang keladi, sulitnya pembuatan kebijakan yang komprehensif dan sederhana, menuju akar pemecahan gunung es persoalan.

Saat itu elemen bangsa termasuk fraksi PDI-P, PKB dan yang lain, seyogyanya mengajukan hak angket atau bahkan Judicial Review untuk merekonstruksi UU Energi agar lebih berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat banyak, mengawal kinerja Departemen Energi dan Sumberdaya mineral, BPH Migas dan Pertamina agar memproduksi minyak lebih banyak di dalam negeri atau membuka kompetitot lain perusahan daerah untuk memenuhi kebutuahan energi di tiga daerah waktu nusantara. Walaupun Fraksi Demokrat berkeberatan karena khawatir akan disalahgunakan untuk memakzulkan pemerintahan SBY. Walaupun itu dibantah oleh sekretaris Fraksi PDIP Ganjar H. dan Ketua Pansus Hak Angket BBM dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan. SBY adalah pilihan langsung mayoritas pemilih. Fraksi Partai Demokrat seharusnya berterima kasih karena ada fraksi lain yang ingin membantunya mencarikan jalan keluar terbaik bagi eksekutif yang memerintah. Itu semua ada dalam kerangka asas checks and balances, Trias Politika, Kita.

Ada sejumlah paradoks berkaitan dengan keberadaan fraksi dalam tubuh parlemen kita, sekarang dan masa lalu. Keberadaan fraksi berdasarkan basis partai cenderung telah menghasilkan hukum besi oligharkhi yang mengkhianati keterwakilan politik pemilih. Contoh ada kecenderungan selama ini terlihat besarnya peran fraksi dalam menentukan keputusan-keputusan di DPR dengan adanya mekanisme blocking vote ini. Akibatnya, fraksi seringkali menjadi penghambat inisiatif anggota dewan dalam membela konstituennya.

Ada apa dengan lambatnya proses pembahasan UU Hak Masyarakat memperoleh Informasi Publik, UU Perlindungan Saksi, Perlindungan TKI, Pengembangan Bio-fuel dan energi terbaharukan, peningkatan anggaran dan kualitas pendidikan nasional, dll. Proses demokratisasi di DPR terjebak dalam mekanisme prosedural tata tertib Susduk saja dan menghambat perjuangan substansial yaitu kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Adanya hukum besi oligharkhi fraksi menciptakan anggota parlemen menjadi wakil partai bukan wakil pemilih.

Bagaimana tidak, pendirian maupun pendapat seorang anggota DPR terhadap suatu rancangan keputusan acapkali dimentahkan oleh pendirian atau pendapat fraksi. Bahkan terjadi pada masa “Orde Baru,” anggota DPR yang berseberangan dengan fraksi akan mendapat sanksi recall (penggantian antar-waktu, dengan rekomendasi dari partai politik yang bersangkutan). Kehadiran fraksi lebih lanjut memberi dampak terhadap dampak pada lemahnya kinerja anggota DPR untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang telah memilihnya melalui pemilihan umum (Pemilu). Karena anggota DPR akan lebih menyuarakan aspirasi partai politik mereka ketimbang melihat lebih dalam permasalahan dan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya.

Dengan kondisi tersebut tidak dapat dihindari lagi, kompleksnya struktur fraksi bisa disalah gunakan menjadi kendaraan politik untuk mengusung kepentingan hidden agenda politik kelompok sempit tertentu. Pengelompokkan anggota parlemen berdasarkan minat dan aliran politiknya memang merupakan suatu hal yang jamak di parlemen manapun di dunia. Namun bagaimanapun, parlemen adalah sebuah lembaga politik yang mewakili pemilih, bukan diri sendiri atau partainya yang oligharkhis. Namun demikian, ketika pengelompokkan politik ini diformalkan dan diadopsi menjadi sebuah sistem yang menentukan keputusan di DPR, keberadaanya kompleks, maka yang terjadi adalah peminggiran capaian demokrasi substansial oleh pelaku demokrasi prosedural.

Banjir Fraksi tanpa Koalisi=Kerumitan
Kita sebagai warga nusantara dan pemilih bisa bertanya apakah fraksi itu perlu ada sesuai keberadaaan aliran partai di parlemen yang berbuah kerumitan dan pendangkalan mutu hasil pembuatan kebijakan publik? Atau perlu penyederhanaan dua fraksi saja lewat tawaran dan kewajiban koalisi partai? Caranya membagi fraksi dua saja yaitu fraksi kekuatan pengimbang dan fraksi partai memerintah.

Ada usulan untuk menyederhanakan saja 10 fraksi partai di DPR RI menjadi dua fraksi yaitu Fraksi pengimbang dan Fraksi Pemerintah. Tujuannya menjadikan mekanisme pembuatan keputusan di DPR RI sederhana dan solid. Meski bukan alat kelengkapan DPR yang mempunyai penjabaran tugas tertentu, dalam kenyataannya fraksi mempunyai peran yang signifikan. Sebab, dalam pengambilan keputusan di DPR, suara fraksilah yang diperhitungkan, dengan dasar “musyawarah untuk mufakat.”

Dalam proses legislasi misalnya, ada prosedur terakhir dalam pembahasan undang-undang, yaitu pembahasan tingkat II dalam Sidang Paripurna. Agendanya adalah pemandangan umum fraksi-fraksi. Bayangkan ada kerumitan, sebelum rancangan undang-undang itu disahkan oleh atas nama DPR bersama dengan pemerintah ada 10 pihak yang perlu didengar. Jelas ini demokratis, namun tidak efisian dan kurang produktif karena melemahkan syaraf para formulator kebijakan yang berpotensi pada pendangkalan kebijakan. Memang suara individu yang tidak sepakat seoalh diberi ruang, dengan menyampaikan catatan yang akan dicatat dalam risalah sidang dan dinamakan “mijnderheidsnota”, tanpa mengubah keputusan yang sudah disepakati fraksi-fraksi. Inilah hukum besi olihgharkhi. Apakah 10 fraksi itu perlu disederhanakan menjadi dua saja agar lebih efektif, yaitu fraksi partai pemerintah dan fraksi partai pengimbang (oposisi konstruktif)?. Sehingga pembahasan menjadi solid dan sederhana.

Fakta 10 Fraksi & hukum besi Oligharkhi
Kecenderungan hukum besi Oligharkhi pada partai politik, menjadi kepedulian utama seorang ilmuwan politik seperti Robert Michales. Ada gejala partai telah menjadi tujuan dengan target dan kepentingan kelas atau kelompok tertentu elit partai, sehingga anggota partai yang berjuang untuk kepentingan pemilih seolah, terpisah dari keinginan dan harapan kelas yang memilihnya atau yang seharusnya diwakili untuk diperjuangkan. Keberadaan Fraksi begitu kompleks dan menyebabkan pembuatan keputusan yang mendesak dinanti publik menjadi lamban dan tidak responsif dengan dinamika yang cepat berkembang.

Ada penjelasan bahwa fraksi bukanlah merupakan alat kelengkapan DPR seperti layaknya Pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Panitia Anggaran maupun Panitia Khusus (Pansus). Berdasarkan Tatib DPR, pembentukan fraksi bertujuan mengoptimalkan dan membuat efektif pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPR. Namun kenyataannya terasa fraksi yang begitu banyak membuat pembuatan keputusan menjadi lamban dan bertele-tele. Apa tidak terpikir untuk membuat koalisi fraksi berbasis ideologi/platform partai atau membuatnya menjadi dua fraksi saja. Fraksi partai pemerintah dan fraksi partai pengimbang?

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 14, fraksi adalah pengelompokkan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Lebih lanjut ditegaskan dalam Tatib tersebut bahwa fraksi bersifat mandiri. Struktur Fraksi DPR RI priode 2004-2009 terdiri dari 10 keping. Fraksi PG, PDIP, PPP, PD, PAN, KB, PKS, BR, PDS, BPD. Ada pandangan akibat banyaknya fraksi, maka pembuatan kebijakan di DPR mengalami kealotan, pendangkalan dan rawan politik dagang sapi.

0 Responses to “Komposisi Fraksi & Efektifitas DPR RI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2008
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: