Modal dan Popularitas Calon Presiden

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI Dan Sekretaris Jenderal AIPI

Empat presiden Indonesia— BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono—berturut-turut menggantikan Soeharto. Satu dekade reformasi terlampaui. Namun, tuntutan reformasi bagi kelahiran Indonesia baru serta tegaknya pemerintahan yang bersih dan adil bagi mayoritas rakyat cenderung tersedak dalam retorika para elite politik. Apa yang salah dengan republik ini?

Sebagian jawabannya mungkin dapat ditemukan hari-hari ini. Berbagai tokoh sejak mantan jenderal, aktivis, politikus, seniman, akademikus, artis, hingga pengusaha saling berebut tiket jadi pengganti kelima Soeharto. Belum jelas resep mereka menata bangsa ini jadi lebih baik. Satu hal yang amat jelas, miliaran rupiah digelontorkan buat promosi diri demi berhala baru bernama ”popularitas”.

Berbagai media, cetak dan elektronik, serta perusahaan iklan kebanjiran rezeki dalam perburuan popularitas, begitu pula para konsultan pembangun citra dan penata kepribadian. Lembaga survei kewalahan menerima pesanan untuk mengukur apakah miliaran rupiah mampu mendongkrak popularitas atau terbuang sia-sia.

Lampu kilat
Hak tiap warga negara, bermimpi jadi presiden. Juga tak ada yang salah dengan perburuan popularitas karena ia adalah konsekuensi logis dari format pemilihan langsung kepala negara (dan kepala daerah). Masalahnya, popularitas tak selalu berbanding lurus dengan kapasitas, apalagi jika dihubungkan dengan kemampuan mengelola pemerintahan secara cerdas, bijak, sekaligus tegas.

Popularitas dapat diibaratkan lampu kilat kamera yang tiba-tiba menyilaukan, tetapi lenyap seketika. Popularitas adalah produk budaya instan yang mengagungkan pesona lahir yang bersifat sesaat dan mengabaikan keluhuran akal budi yang bersifat kekal. Karena itu, popularitas belum tentu berurusan dengan rekam jejak, moralitas, atau mutu komitmen seseorang bagi perbaikan kehidupan kolektif.

Tak mengherankan jika seseorang yang sepanjang hidupnya tak pernah merasakan penderitaan petani tiba-tiba tampak peduli pada harga produk pertanian dan nasib petani. Seseorang yang tak pernah merasakan pahitnya mengonsumsi nasi aking seketika bisa amat terbiasa dengan nasi aking dan keluarga miskin. Seseorang yang cara pandangnya cenderung neoliberal tiba-tiba berapi-api merujuk Soekarno yang antiliberal atau mengutip Bung Hatta yang sosialis-religius.

Kok bisa? Itulah kerja industri pencitraan. Wajah dan penampilan buruk, tutur kata tak komunikatif, gaya bicara kurang berwibawa, atau tata busana tampak tak sesuai dengan mode mutakhir bisa dikemas sesuai dengan keinginan pasar. Melalui industri pencitraan, seseorang yang belum pernah bertobat atas kejahatan masa lalu bisa dikemas sebagai calon pemimpin masa depan. Peluang dan celah ini juga dimanfaatkan artis film atau sinetron yang sudah populer dan terbiasa mencitrakan diri sebagai orang lain untuk berlomba-lomba terjun ke politik.

Kegagalan parpol
Salah satu faktor yang ikut mendorong perburuan popularitas adalah kegagalan partai-partai politik melakukan kaderisasi dan seleksi kepemimpinan. Tecermin dalam pilkada, alih-alih menyiapkan kader calon kepala daerah, partai-partai menjadi sekadar ”kendaraan politik” bagi mereka yang memiliki uang dan berminat menjadi gubernur, bupati, atau walikota. Akibatnya, kompetensi, rekam jejak, dan komitmen kandidat terhadap kepentingan umum acapkali menjadi pertimbangan terakhir dalam penentuan pasangan calon. Para pemilih akhirnya terkena fait accompli oleh partai atau gabungan partai sehingga tidak mengherankan jika sebagian orang memutuskan untuk golput.

Faktor penting lain di balik realitas itu adalah meredupnya ideologi dalam kehidupan partai-partai kita. Banyaknya jumlah partai berbanding terbalik dengan ideologi yang ditawarkan partai. Kalaupun ada ideologi, ia berhenti sebagai dokumen tertulis AD/ART partai, itu pun karena dipersyaratkan undang-undang. Tak heran jika kita sulit membedakan program politik partai yang satu dengan yang lain kendati mengaku berasas nasionalis, Islam, sosialis, atau Pancasila. Semua partai ingin menyejahterakan rakyat, tetapi karena tak ada komitmen ideologis yang jelas, program politik yang ditawarkan akhirnya menjadi gincu untuk membungkus ”ideologi” baru: uang dan kekuasaan.

Kehendak pasar?
Tuntutan pasar menjadi apologi para kandidat yang tak mau berpeluh keringat membangun kepemimpinan dari bawah. Padahal, ”selera pasar” sering manipulatif karena merupakan konstruksi media massa yang tak memberi kesempatan bagi publik mengonsumsi agenda lain di luar yang ditawarkan media. Media tak hanya mengonstruksi realitas sosial menurut hukum pasar kapitalistik, tetapi juga turut mengatur siapa yang kita lihat dan apa yang kita dukung. Format relasi antara kandidat atau partai dan konstituen akhirnya berlangsung timpang karena tak ada peluang bagi publik memilih agenda atau tokoh alternatif, apalagi menentukan agenda dan tokoh sendiri.

Karena itu, calon pemimpin yang tak memiliki modal dan akses media jangan berharap bisa berkompetisi dalam model demokrasi kita saat ini. Era pemimpin dilahirkan oleh sejarah sudah berlalu. Juga harapan tentang munculnya satrio piningit atau ratu adil mungkin harus dikubur. Suka tak suka kini kita hidup dalam era saat pemimpin dilahirkan oleh modal yang berkolaborasi dengan jaringan media yang menguasai pasar.

Apakah ini jalan yang benar? Saya termasuk yang tak percaya bahwa ideologi pasar bisa menyelamatkan republik dalam era global saat ini. Terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar bangsa ini jika membiarkan para pemimpin sekadar produk instan dari kolaborasi antara modal dan media. Sudah saatnya para pemimpin dilahirkan dari rahim Ibu Pertiwi, yakni masyarakat sendiri, sehingga darma baktinya lebih diabadikan bagi republik, bukan pemimpin yang menghambakan diri pada modal dan kekuasaan pasar. Juga bukan pemimpin instan yang fasih mengatasnamakan rakyat, bangsa, dan republik, tetapi sekadar sebagai gincu bagi perburuan rente dan kekuasaan.

Dimuat dikompas: Rabu, 20 Agustus 2008

1 Response to “Modal dan Popularitas Calon Presiden”


  1. 1 tian June 22, 2009 at 10:44 am

    pak, saya mau bertanya pak, faktor-faktor dari popularitas itu apa saja ya pak? turunan dari popularitas itu juga apa ya pak??
    mohon dibalas, terimakasih…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2008
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

%d bloggers like this: