Otonomi Daerah: Banyak Pintu Menuju Pemekaran

Segala cara dilakukan untuk meraih cita-cita. Segala jalan akan dilalui untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan pembentukan daerah otonom baru atau lazim disebut pemekaran daerah. Aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui tiga pintu, yakni pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Sekretaris Jenderal Komite Persiapan Pembentukan Provinsi (KP3) Aceh Leuser Antara (ALA) Burhan Alpin harus bolak-balik Aceh-Jakarta untuk memperjuangkan pemekaran di wilayah Aceh. Masyarakat dari lima kabupaten yang menginginkan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara memercayakan sepenuhnya kepada Burhan bersama teman-temannya di KP3.

Langkah awal yang diambilnya, mengajukan usulan pemekaran provinsi ke Gubernur Aceh. Ketika usul itu mentok, Burhan langsung mengajukan aspirasi masyarakat itu ke Menteri Dalam Negeri. Proses di Departemen Dalam Negeri dilakukan sejak tahun 2001. “Kami tentu saja ingin proses pemekaran ini cepat selesai, karena itu pula kami ajukan usulan melalui DPR, sejak April lalu. Setiap saat saya selalu mengingatkan DPR, saya desak supaya cepat membahas pemekaran Provinsi ALA, kalau tidak, nanti mereka lupa,” cerita Burhan.

Bukan hanya pemekaran Provinsi ALA yang ingin cepat terwujud. Banyak daerah yang memasukkan usulan ke dua pintu atau juga lebih, dengan melalui DPD. Kalau dilihat dari daftar usulan pemekaran yang masuk ke pemerintah, DPR, dan DPD, ada banyak usulan daerah pemekaran yang sama. Depdagri setidaknya menerima hampir 90 usulan pemekaran kabupaten/kota dan 21 usulan pemekaran provinsi. Usulan itu mulai dari yang hanya aspirasi masyarakat maupun yang sudah memenuhi syarat administratif. Begitu pula DPD, menerima sekitar 50 usulan pemekaran kabupaten/kota dan satu provinsi. Di sisi lain, DPR menerima lebih sedikit, yakni 39 usulan pemekaran kabupaten/kota.

Bahkan, beberapa waktu lalu pemerintah telah mengajukan 10 daerah otonom baru untuk dibahas, sementara DPR mengajukan 12 daerah otonom baru yang menjadi hak inisiatif DPR. Akhirnya, pemerintah, dalam hal ini Depdagri, pun menyesuaikan dengan DPR dan akan mempercepat proses pemekaran di enam daerah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Depdagri Kausar AS menyatakan, tidak keberatan bila usulan pemekaran daerah itu juga masuk melalui pintu DPR. “Kami sudah bertemu dengan DPR, dan nanti kan semuanya akan diharmonisasikan. Tetapi, semuanya harus melalui kajian DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah),” katanya.

Ini berbeda dengan aturan pemekaran yang masih dipakai, Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Aturan itu menguraikan usulan dari daerah disampaikan ke Mendagri. Setelah disetujui di DPOD, diajukan ke Presiden untuk mendapat amanat Presiden, baru kemudian dibahas oleh pemerintah dan DPR. Jadi, dalam aturan itu tidak ada hak inisiatif DPR ataupun usulan dari DPD. Ketua Panitia Perancang Undang-undang DPD I Wayan Sudirta menganggap, dengan usulan dari daerah yang disampaikan ke beberapa lembaga, akan semakin melengkapi undang-undang itu sendiri. Lebih jauh dari itu, kelengkapan permasalahan diharapkan dapat mengantisipasi berbagai masalah yang muncul di daerah pemekaran.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Alfitra Salamm menyatakan sebaiknya usulan pemekaran hanya masuk melalui satu pintu, Depdagri. Alasannya, hanya pemerintahlah yang mengetahui secara persis bagaimana kondisi wilayah setiap daerah di Indonesia.

“Memang DPR menjadi perpanjangan tangan aspirasi masyarakat, tetapi kalau usulan pemekaran masuk ke sana, akan lebih bernuansa politis daripada untuk pelayanan masyarakat. Nanti malah syarat-syarat tidak terpenuhi, tetapi daerah bisa lolos dimekarkan,” ujar Alfitra. Usulan pemekaran yang disampaikan ke DPR atau DPD memang telah diteliti dengan melihat persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di kedua lembaga itu, proses bisa cepat dilakukan.

Seperti disampaikan Ketua Tim Kerja Otonomi Daerah Komisi II DPR Chozin Chumaidy, (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Jawa Barat IX) yang mengungkapkan bahwa timnya yang berjumlah 17 orang sudah menyelesaikan pengkajian 12 usulan daerah pemekaran yang diharapkan selesai akhir tahun ini. Salah satu yang menjadi usulan DPR yang sudah selesai adalah pemekaran Kabupaten Bandung Barat. Di sisi lain, pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang sudah masuk ke Depdagri sejak tahun 2004 baru akan dikaji mulai pekan lalu.

Hampir sama dengan DPR, di DPD pun usulan pemekaran bisa diproses dalam waktu enam bulan pembahasan di Tim Kerja Pemekaran PAH I DPD. Wayan Sudirta mengungkapkan DPD yang lebih dekat dengan masyarakat mendapat tekanan yang lebih tinggi. “Kami sudah sering didesak masyarakat untuk segera memproses pemekaran. Mau bagaimana lagi? Tidak mungkin kan kami membendung aspirasi masyarakat,” katanya. Banyaknya pintu yang bisa dilalui untuk mengusulkan pemekaran memang akan mempercepat proses pembahasan di DPR. Namun, apakah itu akan menjamin daerah baru itu nantinya akan berjalan baik? Tentu saja tidak.

Satu-satunya harapan sekelompok masyarakat yang mengajukan usulan pemekaran adalah terbentuknya kabupaten/kota atau provinsi baru dengan cepat. Proses yang cepat tanpa diteliti dengan cermat ini mungkin yang menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan daerah pemekaran di kemudian hari. Data Litbang Kompas menunjukkan, dari 24 daerah yang dimekarkan pada tahun 2001-2002, 88 persen daerah masih mempunyai potensi daerah yang lemah. Penelitian itu melihat 20 indikator potensi daerah seperti yang tertuang dalam PP No 29/2000, seperti kemampuan ekonomi, sosial budaya, serta luas wilayah pemukiman dan industri. Akibatnya, tujuan pemekaran, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadi kurang optimal.

Aturan tentang proses pembentukan daerah menjadi sangat penting untuk direvisi. Selain itu, daerah pemekaran yang sudah ada pun sebaiknya dievaluasi, untuk melihat apa yang sudah baik atau apa yang kurang dalam hal pemekaran. Depdagri, menurut Alfitra, juga harus terbuka supaya masyarakat mengetahui semua kondisi daerah pemekaran. Semua pihak pasti masih berharap pemekaran bisa menjadi “obat mujarab” untuk penyelesaian masalah pelayanan masyarakat. Atas dasar itu, proses kelahiran itu harus disiapkan dengan matang supaya daerah pemekaran tidak babak belur di masa datang.

Di tulis oleh: Susie Berindra

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/10/Politikhukum/2872177.htm

1 Response to “Otonomi Daerah: Banyak Pintu Menuju Pemekaran”


  1. 1 daishz December 27, 2008 at 4:54 pm

    pemekatan wilayah saat ini lebih banyak unsur politis daripada untuk kepentingan rakyatnya, apalagi pemekararan wilayah di jawa terutama jawa barat
    silakan baca pendapat tentang pemekaran wilayah:
    http://daishz.blogspot.com/2008/08/pemekaran-daerah-demi-kepentingan.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

June 2008
M T W T F S S
« May   Jul »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

%d bloggers like this: