Rekomendasi Seminar Nasional XXII AIPI – Banjarmasin

PEMILU LEGISLATIF DAN PRESIDEN 2009:
PEMANTAPAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI
DAN PENGOKOHAN REFORMASI

Banjarmasin, 15-16 April 2008

Seminar Nasional XXII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) yang diselenggarakan di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, pada tanggal 15-16 April 2008 menghadirkan sekitar 18 pemakalah yang terbagi dalam tujuh tema yaitu: Evaluasi Sistem Presidensial; Sosialisasi UU Pemilu 2009 dan Masalah RUU Pemilihan Presiden; Sosok Ideal Presiden RI 2009-2014; Format Kampanye Ideal Pemilu Legislatif dan Presiden 2009; Evaluasi Sistem Pemilu Legislatif dan Pilpres 2004; Peta Kekuatan Politik dan Kecenderungan Koalisi; dan Partisipasi Publik dan Budaya Politik Pemilih.

Seminar ini dihadiri oleh para Pengurus Pusat dan Cabang AIPI dari 23 Daerah di Seluruh Indonesia serta para intelektual, tokoh masyarakat dan pejabat di Provinsi Kalimantan. Peserta lain yang hadir adalah civitas Akademiki Universitas Sam Ratulangi. Seminar juga dihadiri oleh para wartawan di tingkat lokal dan berbagai pihak lainnya, seperti anggota DPRD, partai-partai politik dan kalangan NGO di Kalimantan Selatan.

Pada bagian pertama berkaitan dengan evaluasi sistem presidensial, para panelis memaparkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan memang menganut sistem presidensial dan bukan parlementer. Praktik sistem presidensial di masa lalu, memang cenderung memberikan porsi yang lebih besar kepada presiden ketimbang kepada legislatif. Gejala executive heavy cenderung menonjol bahkan di masa Orde Lama, presiden sangat berkuasa, demikian pula pada masa Orde Baru.

Praktik demikian sebenarnya telah diubah dengan adanya amandeman UUD 1945 pertama hingga keempat di masa reformasi. Namun, amandemen UUD 1945 ini masih memberi celah adanya impeachment atau “pemakjulan” presiden oleh DPR sebagaimana terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid.

Gejala ini sering disebut sebagai pelaksaan praktik sistem presidensial di Indonesia yang berubah menjadi sistem parlementer, di mana peluang penjatuhan presiden dapat dilakukan. Walaupun pada kenyataannya kita memilih presiden secara langsung dan memiliki legitimasi yang kuat, seharusnya presiden sejak awal telah membangun format lembaga kepresidenan atas dasar visi dan misi dalam menyusun kabinet dan bukan didasarkan pada akomodasi dari kepentingan-kepentingan partai politik untuk menduduki posisi jabatan menteri sebagai pembantu presiden. Sebab, praktik semacam ini kurang dikenal dalam sistem presidensial, lebih cenderung dikenal dalam sistem parlementer.

Kelemahan ini disebabkan karena presiden yang terpilih secara legitimate, ternyata kurang memiliki dukungan yang optimal di parlemen. Dampaknya, presiden kurang dapat menyusun kabinet yang lebih profesional, sebab masih dihantui oleh desakan partai-partai politik yang memiliki kekuatan di parlemen. Kelemahan ini menyebabkan dibutuhkannya perbaikan sistem presidensial di Indonesia, apabila kita memang memiliki komitmen untuk memperkuat sistem presidensial.

Untuk memperbaiki kelemahan itu, para panelis dan peserta seminar merekomendasikan beberapa perbaikan, yaitu: pertama, dibutuhkan arah dan visi yang jelas untuk memperkuat sistem presidensialisme. Visi untuk memperkuat sistem presidensial ini harus tercermin pada konstitusi (UUD 1945) dan menjadi tujuan dari semua elemen kekuatan-kekuatan politik.

Strategi yang dapat dilakukan adalah memperjelas pola hubungan DPR dan Presiden dalam UUD 1945 sebagai sumber hukum di bawahnya. Upaya untuk memperkuat sistem presidensial dengan kata lain menjadi suatu keharusan. Selain melakukan penataan pada konstitusi kita, strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengharuskan adanya koalisi partai-partai pengusung presiden sejak awal di satu sisi dan di sisi lain adalah adanya partai-partai yang berperan melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur dalam arti oposisi yang konstitusional. Bagaimanapun, partai-partai yang berkoalisi memiliki kewajiban untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah dan bukan sebaliknya justru mereka menjadi kekuatan penolak dari kebijakan pemerintah seperti yang selama ini terjadi.

Upaya lain agar bangunan sistem presidensial kuat adalah melakukan pengaturan sistem kepartaian. Bagaimanapun, sistem multi partai dengan jumlah yang cukup banyak cenderung akan melahirkan fragmentasi di parlemen. Karena itu, lambat laun perlu dipikirkan kembali tentang pembatasan partai-partai politik dalam arti penyederhanaan partai, baik secara alamiah maupun berdasarkan aturan perundang-undangan. Urgensi pembatasan partai politik ini adalah lebih pada kepentingan untuk terbentuknya pemerintahan yang kuat, khususnya presiden sehingga ada efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Selain itu, kebijakan presiden relatif aman dan tidak diganggu oleh legislatif. Namun demikian, bukan berarti legislatif tidak memiliki peran kontrol, tetapi peran kontrol terletak pada mekanisme check and balances yang sederajat dan bukan satu diantara yang lain saling direndahkan. Memperbaiki kualitas hubungan parlemen dan presiden serta upaya untuk memperkuat sistem presidensial diharapkan dapat menjadi momentum dalam rangka melakukan perbaikan kinerja legislatif di satu sisi dan di sisi lain perbaikan kinerja pemerintahan.

Upaya selanjutnya yang patut dipikirkan adalah mengurangi derajat potensi konflik presiden dengan legislatif (DPR). Cara ini dapat dilakukan melalui adanya kejelasan mekanisme check and balances antara legislatif dan presiden. Selain itu, dengan relatif adanya koalisi yang permanen pendukung presiden di DPR, maka potensi konflik antara presiden dan DPR dapat dikurangi.

Salah satu teknik yang perlu diperketat adalah adanya “kewajiban” untuk melakukan koalisi sejak awal, sehingga kekuatan-kekuatan politik tidak terfragmentasi. Hal ini dimungkinkan sebab model koalisi partai di Indonesia tidak didasarkan pada ideologi partai dan program, tetapi lebih pada kepentingan. Gejala ini dapat menimbulkan perbedaan jalan dan langkah dalam kebijakan. Sebab ideologi partai yang bersebrangan, tetapi melakukan koalisi dapat menjadi kendala dalam menyusun kebijakan. Sebagai contoh, bila partai berprinsip mendukung ekonomi liberal bergabung dengan partai yang mendukung ekonomi kerakyatan, tentu akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam menentukan kebijakan setelah yang bersangkutan terpilih. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah koalisi partai sedapat mungkin dilandasi oleh ideologi partai dan bukan semata-mata oleh kepentingan sesaat. Dengan koalisi yang dekat secara ideologis tersebut, visi dan misi mereka akan tercermin pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Sementara mengenai sosok presiden yang ideal, para panelis memberikan rekomendasi yang beragam. Pada dasarnya sosok presiden yang akan maju dalam Pilpres 2009 mendantang, seperti Susilo Bambanyang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputeri, Wiranto, Akbar Tanjung, Abdurrahman Wahid, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan ini didasarkan atas sejumlah penilaian yang didasarkan kriteria tertentu yang tidak sepenuhnya tertera dalam UU Pemilu. Salah satu cara untuk menilai sosok ideal, perlu dilihat dari profil dan rekam jejak tokoh yang mencalonkan, termasuk masalah visi dan misi. Pemilih di Indonesia pada dasarnya masih belum rasional dalam menentukan calon, lebih melihat pada aspek fisik ketimbang program. Ini merupakan salah satu kendala dalam menentukan sosok presiden ideal di Indonesia.

Salah satu faktornya berkaitan dengan perilaku pemilih di Indonesia yang masih terkesan pada mitologi dan pesona sosok/figur yang mencalonkan. Ke depan, upaya untuk memperbaiki penjaringan sosok presiden yang ideal, dilakukan sejak dini oleh masing-masing partai yang dikombinasikan dengan cara-cara yang demokratis dan terbuka sehingga publik dapat menjaring dan mengenal calon sejak awal.

Sosok yang ideal adalah sosok yang memenuhi kriteria yang telah diberikan oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan. Selain itu, sosok yang ideal harus memiliki visi ke depan (visioner) dalam membangun dan membangkitkan Indonesia dari krisis yang berkepanjangan. Sosok semacam ini yang dibutuhkan oleh Indonesia pada saat Pemilu Legislatif dan Presiden 2009 maupun selanjutnya.

Dalam kontek itu, sistem kampanye sebenarnya memiliki peran yang cukup siginifikan. Kampanye merupakan sarana partai dan calon presiden untuk mendekati publik dan konstituen. Konvensi yang pernah dilakukan oleh Partai Golkar, ternyata kini ditiadakan. Sementara itu dengan waktu kampanye yang sempit, menyebabkan publik justru kurang dapat menguji program-program partai dan calon. Oleh karena itu, ada baiknya kampanye lebih ditingkatkan modelnya, bukan semata-mata melalui televisi, karena pemirsa televisi hanya terbatas hanya sekitar 10 persen. Dalam konteks itu, kampanye sudah saatnya diubah, tidak lagi konvensional, tetapi sudah taktis dengan cara melibatkan massa dan dialog melalui cara-cara yang inovatif. Salah satu contohnya adalah meniru teknik dan cara kampanye Obama, calon Presiden Demokrat AS yang berhasil menguji dukungan melalui bentuk sumbangan dari para pemilih (konstituen), dan gagasan-gagasan kebijakan yang akan dilakukan.

Berkaca dari keberhasilan Pemilu 2004 yang lalu, para panelis yang melakukan evaluasi Pemilu 2004 sebagai pelajaran untuk Pemilu 2009 memberikan sejumlah catatan. Pertama, bahwa pemilu dijalankan secara demokratis, jujur, adil dan transparan.

Kunci kesuksesan Pemilu 2004 yang awalnya diperkirakan akan menimbulkan potensi konflik ternyata tidak terjadi. Salah satunya dipengaruhi oleh independensi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, kesiapan dan independensi penyelenggara pemilu menjadi salah satu prasyarat agar pemilu dapat dilakukan secara damai dan demokratis. Kedua, peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan partisipasinya dalam bentuk pengawasan dan pengawalan sehingga pemilu dapat berjalan lancar. Ketiga, adanya dukungan anggaran yang memadai sebagai salah satu faktor suksesnya penyelenggaraan pemilu.

Atas dasar pengalaman penyelenggaran Pemilu 2004 lalu, baik Pemilu Legislatif maupun Presiden, diharapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah dapat mengantisipasi sejak awal melalui sejumlah aturan teknis penyelenggaraan hingga masalah logistik pemilu, sehingga Pemilu 2009 dapat berjalan lebih baik lagi ketimbang sebelumnya. Selain itu, dukungan partai politik dan pemerintah pun memiliki andil yang besar bagi terselenggaranya Pemilu 2009 yang aman dan demokratis.

Banjarmasin, 16 April 2008

Tim Perumus
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

1 Response to “Rekomendasi Seminar Nasional XXII AIPI – Banjarmasin”


  1. 1 ketut sukresna November 8, 2009 at 12:42 pm

    perbedaan apa yang terjadi pada sistem pemerintahan presidensial di masa orde baru dengan masa revormasi?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

May 2008
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: