Seminar Nasional XXII AIPI

Pemilihan Presiden 2009: Pemantapan Sistem Politik Demokrasi dan Pengokohan Reformasi

Salah satu implikasi dari reformasi di Indonesia adalah diterapkannya model pemilihan presiden secara langsung. Dalam tatanan normatif model pemilihan presiden tersebut di rancang guna memuwujudkan sebuah pemerintahan yang aspiratif, akuntabel, dan demokratis. Seiring dengan perjalanan waktu beragam pembenahan pemilihan presiden dilakukan. Upaya besar tersebut kemudian berdampak tidak saja dalam tatanan kelembagaan dan konstelasi politik nasional, namun pula pada percepatan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski diakui oleh beragam pihak arah model pemilihan presiden langsung sudahlah tepat, namun masih diakui bahwa pelaksanaan pemilihan presiden masih menyisakan banyak persoalan. Salah satunya adalah belum mewujudnya sebuah pemerintahan yang berorientasi program dan sosok presiden yang memposisikan dirinya sebagai pengayom semua pihak sekaligus pemimpin yang taktis dan efektif.

Dalam konteks Pemilihan Presiden Tahun 2009 arti penting pemilihan ini setidaknya terkait dengan beberapa hal. Pertama, pemilihan tersebut secara langsung akan menjadi tolok ukur sejauh mana pemantapan demokrasi akan berlangsung. Kegagalan baik pada level prosedural maupun substansial akan membawa Indonesia pada kemunduran politik dan bahkan kemunduran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Kedua, pemilihan presiden juga akan menjadi momentum bagi upaya peningkatan kualitas pemerintahan. Dengan semakin tingginya espektasi masyarakat akan jalannya pemerintahan yang efektif dan berorientasi program, Pemilihan Presiden 2009 ditengarai akan makin mengarah pada pertarungan program para kandidat. Hal ini tentu saja menuntut kandidat presiden untuk tidak semata mengandalkan kharisma atau sentimen primordial dalam mengkampanyekan dirinya, namun pula program-program konkret bagi seluruh bangsa. Situasi ini tentu saja akan berandil dalam mematangkan dan memodernkan kehidupan politik bangsa.

Ketiga, terkait dengan itu maka keberhasilan atau kegagalan Pemilihan Presiden 2009 berarti juga akan menjadi legitimasi bagi reformasi itu sendiri. Hal ini terutama terkait dengan upaya pembuktian konkret dari “rezim demokrasi” dengan setidaknya memperbesar peluang perbaikan kehidupan, menghadirkan rasa aman dan pemantapan keadilan serta proporsionalitas keterwakilan seluruh elemen bangsa. Atas dasar itulah pemilihan presiden 2009 bermakna demikian penting mengingat efek politik yang ditimbulkannya bagi reformasi. Keempat, terkait dengan persoalan seleksi politik menuju pemantapan faksionalisasi politik. Pemilihan Presiden 2009 akan dapat menjadi batuloncatan bagi terbentuknya konstelasi politik nasional yang lebih ajeg. Dalam hal ini koalisi yang terbentuk pada pemilu kali ini bukan tidak mungkin akan memunculkan dan mematangkan pengkubuan politik (political faction) yang akan menciptakan sebuah garis batas yang lebih pasti antara “kelompok pemerintah” dan “kelompok oposisi” di kemudian hari. Dalam makna yang positif situasi sedemikian akan tidak saja memunculkan semangat oposisional yang sehat, namun pula memicu sebuah pertarungan politik yang berorientasi program antara pemerintah dan oposisi.

Dalam pada itu, pemilihan presiden sejatinya merupakan salah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem politik demokrasi. Dalam lingkup sebuah sistem politik membicarakan model Pemilihan Presiden langsung sejatinya berhubungan pula dengan eksistensi lembaga eksekutif, dimana dalam konteks Indonesia berarti menghubungkannya dengan sistem presidensial. Oleh karena itu melihat relasi antara pemilihan presiden dengan sistem presidensial merupakan kajian yang patut dikembangkan. Terkait juga dengan logika sistem, maka persoalan budaya politik menjadi relevan untuk dikaji. Hal ini karena dengan sifatnya yang omnipresent budaya politik sedikit banya turut pula menentukan preferensi dan konstelasi politik yang ada menjelang pelaksanaan pemilihan presiden.

Sehubungan dengan itu, memahami hakekat dan perkembangan budaya politik dan partisipasi publik merupakan sebuah kajian yang relevan dalam mengkaji pemilihan presiden. Dan bagaimana konstelasi politik dan kecenderungan koalisi menjelang Pemilihan Presiden 2009 merupakan sebuah tema yang juga penting untuk diekplorasi secara mendalam. Hal mana terutama, terkait tidak saja dengan bagaimana terbentuknya konstelasi dan koalisi politik, namun pula prediksi atas dampak yang ditimbulkan dari konstelasi dan koalisi politik tersebut.

Dari beberapa hal yang menjadi tantangan umum dan spesifik di atas, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan Pemilihan Presiden 2009 sesungguhnya demikian kompleks dan luas. Persoalan itu mencakup tidak saja menjelang dan pada saat pemilihan, melainkan juga pasca-pemilihan. Di sisi lain, persoalan juga mencakup tidak saja pada level pemikiran, idealisme maupun teoritis, namun juga di level praktis, yang tidak saja terkait dengan aspek kultural, namun juga hal-hal yang menyangkut masalah struktural dan aturan main. Terkait dengan aturan main ini, maka persoalan kampanye ideal merupakan bagian didalamnya yang perlu untuk terus dikaji dan dibenahi. Diharapkan dengan pembahasan yang komprehensif akan meretas pula jalan dalam upaya menguak tabir figur dan indikator sosok presiden ideal di kemudian hari. Suatu hal yang juga secara akademis menantang untuk dibahas secara mendalam pada saaat ini.

Bentuk Kegiatan

Sehubungan dengan beberapa hal di atas maka jelas persoalan pemilihan presiden 2009 bukan sekadar sebuah momentum ritual yang bersifat seremonial belaka dan hanya berurusan secara substansial dengan elit politik saja. Pemilihan presieden dalam makna mendalam jelas merupakan hak seluruh rakyat dan terkait dengan penentuan nasib bangsa ini. Terkait dengan itu maka Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bermaksud mengadakan Seminar Nasional ke XXII dengan tema: “Pemilihan Presiden 2009: Pemantapan Sistem Politik Demokrasi dan Pengokohan Reformasi”.

Dalam seminar ini akan dikaji secara mendalam beberapa persoalan, yaitu:
1. Evaluasi Sistem Presidensial.
2. Sosok Ideal Presiden RI 2009-2014
3. Format Kampanye Ideal
4. Evaluasi Pilpres tahun 2004
5. Peta Kekuatan Politik dan Kecenderungan Koalisi.
6. Partisipasi Publik dan Budaya Politik Pemilih.

Panitia membuka kesempatan kepada para anggota AIPI, intelektual, dan praktisi, untuk mengajukan makalah yang temanya sesuai dengan sub-sub tema di atas. Panjang makalah 15 halaman kwarto, 1,5 spasi. Makalah sumbangan sudah harus diterima panitia paling lambat tanggal 7 April 2008 berikut berupa print out berikut 1 (satu) copy disket atau melalui e-mail pp_aipi@yahoo.com atau pp.aipi@gmail.com atau dikirim langsung ke alamat Sekretariat Panitia Pelaksana Pusat Seminar Nasional XXII AIPI, Gedung Widya Graha LIPI Lt. 7, Jln. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710. Penilaian akan dilakukan tanggal 8-9 April 2008, dan pengumuman makalah yang lolos seleksi tanggal 10 April 2008.

Peserta

Peserta seminar adalah anggota AIPI dari seluruh Pengurus Cabang di Indonesia, pengurus partai, pengusaha, birokrat pemerintah, anggota DPR, DPD dan DPRD, akademisi, wartawan, praktisi hukum, mahasiswa dan lain-lain.

Biaya dan Tempat Pendaftaran

Seminar ini akan diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 15-17 April 2008. Selama seminar berlangsung, Panitia akan menyediakan makalah, perlengkapan seminar, makan siang dan makanan kecil. Untuk itu, para peserta yang anggota AIPI dikenakan biaya Rp. 100.000,- dan yang non-anggota AIPI dikenakan biaya Rp. 150.000,-. Tempat pendaftaran: Panitia Seminar Nasional XXII AIPI, Widya Graha LIPI, Lantai VII, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta 12710. Telp./Fax: 021 5224480 atau langsung ke tempat acara sebelum acara pembukaan.

Susunan Kepanitiaan:
Pelindung:
Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA (Ketua Umum AIPI)
H. Rudy Arifin (Gubernur Kalimantan Selatan)

Steering Committee:
Alfitra Salamm
Diana Fawzia AS
Djohermansyah Djohan
Ganewati Wuryandari
Hamdan Basyar
Isbodroini Suyanto
Ikrar Nusa Bhakti
J. Soedjati Djiwandono
Maswadi Rauf
Mochtar Pabottingi
Ninok Leksono
Nurul Aini
Syamsuddin Haris
Zainuddin Djaffar

Organizing Committee:
Ketua : Firman Noor
Wakil Ketua : Jamaluddin
Sekretaris : Rosita Dewi
Wakil Sekretaris : Septi Satriani
Bendahara : Sri Yanuarti
Wakil Bendahara : Sarah Nuraini Siregar
Seksi Dana : Lidya C. Sinaga
Nyimas Letty
Nurul Arifin
Seksi Makalah : Wawan Ichwanuddin
Moch. Nurhasim
Tri Rainny Syafarani
Seksi Persidangan : Lili Romli
Fredy L. Tobing
Satrio Arismunandar
Irine H. Gayatri
Seksi Akomodasi : Hargyaning Tyas
Awani Irewati
Seksi Umum : Jamalullail
Muhammad
Prayoga

PANITIA PELAKSANA PUSAT
SEMINAR NASIONAL XXII ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

Widya Graha LIPI, Lantai VII
Jl. Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta 12710
Telp: 021-5224480
Email: pp.aipi@gmail.com atau pp_aipi@yahoo.com
http://www.aipi.wordpress.com

R S V P :
Septi (HP. 0856-2871-731)
Rosita (HP. 0813-1576-2773)

0 Responses to “Seminar Nasional XXII AIPI”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

February 2008
M T W T F S S
    Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

%d bloggers like this: