Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

HASIL kerja keras Tim Delapan yang dipimpin ahli hukum senior, Adnan Buyung Nasution, telah diserahkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (16/11).

Laporan kerja Tim Delapan bukan hanya berisi jalinan mozaik hasil temuan para anggota tim, melainkan juga rekomendasi mengenai apa yang sebaiknya dilakukan Presiden mengenai kasus Bibit dan Chandra serta bagaimana kelanjutan dari reformasi di tubuh Polri dan Kejaksaan Agung. Alasan Tim Delapan agar kasus Bibit dan Chandra tidak dilanjutkan ke pengadilan ialah karena tidak ada bukti yang cukup untuk melanjutkan proses peradilan atas kedua wakil ketua KPK nonaktif itu.

Namun ini bukan persoalan mudah. Keputusan Presiden untuk tidak melanjutkan proses persidangan itu harus mendapatkan persetujuan dulu dari DPR. Namun, pihak Kejaksaan Agung dan Polri tampaknya akan terus melanjutkan sidang perkara Bibit dan Chandra.Hingga kini Kejaksaan Agung dan Polri masih terus bolak-balik memeriksa dan melengkapi berkas perkara keduanya. Pihak Kejaksaan Agung bahkan berani mengatakan bahwa Hasil temuan Tim Delapan tidak mengikat secara hukum.

Tim Delapan dibentuk oleh Presiden dan laporan serta rekomendasinya harus masuk ke Presiden.Tergantung Presiden, akan mengimplementasikannya atau tidak. Yang menjadi titik krusial ialah, kasus hukum atas Bibit dan Chandra memang mengandung komplikasi politik. Jika Presiden SBY akan mengimplementasikan rekomendasi Tim Delapan, dia harus memerintahkan Kejaksaan Agung dan Polri untuk menghentikannya. Jika ini terjadi, berarti nama baik Bibit dan Chandra harus direhabilitasi dan otomatis posisi jabatan mereka sebagai wakil ketua KPK harus diaktifkan kembali.

Jika Presiden mengabaikan rekomendasi Tim Delapan,citra politik SBY di mata masyarakat, khususnya mereka yang mendambakan keadilan hukum dan kelanjutan penyelesaian berbagai kasus korupsi tingkat menengah dan tinggi, akan menurun secara drastis. Sebuah pertaruhan politik yang tidak mudah bagi SBY. Asumsi saya selama ini, Presiden SBY akan berpikir keras sebelum mengambil keputusan politik yang amat menentukan itu.Keputusan politik itu bagaikan makan buah simalakama, jika diimplementasikan akan mengembalikan citra KPK namun menurunkan citra Kejaksaan Agung dan Polri yang dipandang mengkriminalisasi Bibit dan Chandra serta ingin melemahkan KPK.

KPK juga akan semakin percaya diri untuk memberantas korupsi di negeri ini,yang bukan mustahil akan masuk ke ranah kekuasaan tertinggi negara. Sebaliknya, jika rekomendasi tidak diindahkan,bukan hanya citra SBY yang menurun drastis, melainkan juga akan semakin meningkatkan gelombang demonstrasi anti-SBY.

Hanya Ada Satu Jalan

Akankah SBY mengimplementasikan rekomendasi Tim Delapan? Jawaban atas pertanyaan itu hanya SBY sendiri yang tahu, selain Tuhan. Sesungguhnya tidak sulit bagi SBY untuk mengimplementasikannya karena Tim Delapan juga merekomendasikan agar mereka yang diduga melakukan “kriminalisasi KPK”, baik di Kejaksaan Agung maupun Polri,mendapatkan sanksi administratif, bahkan jika perlu sanksi hukum yang tegas.

Ini tentu akan menyelamatkan citra SBY sebagai orang yang juga disebut-sebut namanya dalam percakapan Anggodo Widjojo dengan oknum-oknum Kejaksaan Agung dan Polri.Namun SBY juga akan dipersepsikan sebagai orang yang ingin “cuci tangan” atas kasus ini dan menjadikan orang-orang yang terlibat dalam kasus kriminalisasi KPK ini sebagai tumbal politik. Tindakan politik Presiden SBY, jika benar-benar berani mengimplementasikan rekomendasi Tim Delapan, akan dikenang sepanjang masa sebagai presiden yang serius memberantas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini.

Walau ini menyerempetnyerempet bahaya, namun dampak negatifnya terhadap legitimasi politiknya di mata rakyat amatlah kecil ketimbang jika dia mengabaikannya. Institusi kepresidenan,Kejaksaaan Agung, dan Polri juga akan terselamatkan jika Presiden SBY berani mengimplementasikan rekomendasi Tim Delapan ini. Citra baik lembaga kepresidenan akan terangkat kembali. Citra Kejaksaan Agung dan Polri juga akan dipulihkan kembali—yang selama ini buruk dalam kaitannya dengan penegakan hukum—karena hanya oknum-oknum yang bersalah yang mendapatkan sanksi, sementara lembaganya terselamatkan.

Keputusan politik Presiden tentu tidak berhenti di situ.Rekomendasi Tim Delapan agar institusi Kejaksaan Agung dan Polri semakin mereformasi diri juga patut diperhatikan.Satu hal yang paling mendasar ialah agar kedua institusi itu benar-benar menjalankan fungsinya secara profesional dalam menegakkan hukum di negeri ini, tanpa dipengaruhi oleh mafia peradilan atau diintervensi oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Asumsi yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung, Polri atau bahkan Mahkamah Agung sangat rentan pada kekuasaan ekonomi dan politik. Asumsi itu harus ditepis dengan suatu langkah politik yang berani dari Presiden SBY untuk mereformasi institusi-institusi negara yang berkaitan dengan penegakan hukum di negeri ini.Saat ini adalah momentum yang amat tepat bagi jajaran penegak hukum itu untuk mereformasi diri. Langkah ini membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengannya.

Ketika “besi masih panas”, akan lebih mudah untuk diluruskan. Dengan kata lain, lebih mudah mereformasi Kejaksaan Agung, Polri, dan Mahkamah Agung ketika momentumnya amatlah tepat seperti saat ini.(*)

Seputar Indonesia, Selasa, 17 November 2009

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Beberapa kali rilis Transparansi Internasional Indonesia, bahwa institusi kepolisian, kejaksaan, dan partai politik sebagai lembaga terkorup, hari-hari ini kian terbukti. Kecuali Partai Hati Nurani Rakyat, tak satu pun parpol lain yang mengecam kriminalisasi sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengapa dan ke mana arah kasus ini bergulir?

Alih-alih mengecam tindak kriminalisasi atas KPK yang bertentangan dengan akal sehat, parpol di DPR justru memberi panggung kepada kepolisian untuk membela diri. Komisi III DPR yang mengundang Kepala Polri dan jajarannya bahkan berpihak kepada absurditas proses penegakan hukum yang dilakukan institusi kepolisian. Karena itu, wajar jika sejumlah kalangan menyindir DPR tak lebih sebagai ”humas” kepolisian yang mencoba melawan aspirasi rakyat dan rasa keadilan masyarakat.

Rekaman rekayasa upaya kriminalisasi KPK yang jelas dan diperdengarkan berjam-jam di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu seolah tidak ada artinya. Hati rakyat yang terluka oleh pembebasan Anggodo Widjojo kian teriris ketika ternyata sikap politisi parpol setali tiga uang dengan unsur kepolisian dan kejaksaan yang memperdagangkan keadilan atas nama proses hukum. Mengapa?

Masa bulan madu

Pada umumnya parpol kita tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Kerja sama, aliansi, dan koalisi antarparpol lebih diikat oleh kepentingan jangka pendek yang bersifat transaksional-kolutif ketimbang persamaan ideologis dan program di antara mereka.

Studi Kuskridho Ambardi, Mengungkap Politik Kartel (2009), menggarisbawahi, kerja sama dan koalisi antarparpol lebih diikat kepentingan bersama untuk mengamankan sumber-sumber keuangan bagi mereka sendiri ketimbang kepentingan rakyat. Tak mengejutkan apabila parpol di DPR juga ”geram” terhadap KPK yang mengadili dan bahkan mengirim rekan-rekan mereka sesama politisi ke penjara.

Di sisi lain, saat ini adalah masa ”bulan madu” antara parpol dan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah memperoleh jatah kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, parpol-parpol koalisi yang mendominasi DPR merasa tidak enak berseberangan dengan sikap Presiden Yudhoyono yang cenderung membenarkan langkah-langkah absurd penegakan hukum oleh institusi kepolisian. Karena itu, tidak mustahil tesis Ambardi tentang politik kartel berlaku pula dalam konteks relasi dan persamaan sikap antara parpol di DPR dan Presiden Yudhoyono.

Realitas politik yang berlangsung dewasa ini benar-benar merupakan ironi bagi negeri kita yang memberikan kepercayaan kembali kepada Yudhoyono. Betapa tidak, janji-janji manis pemilu yang dipidatokan dengan penuh retorika masih begitu segar dalam memori kita. Pakta integritas para elite politik bahkan belum kering ditandatangani.

Namun, tampaknya perburuan rente dan kekuasaan telah menjadi berhala baru bagi para elite politik sehingga apa pun suara publik cenderung dipandang sebagai nonfaktor dalam politik yang amat keruh dan konspiratif dewasa ini.

Ongkos politik
Namun, yang dilupakan para elite politik adalah bahwa gumpalan kekecewaan dan hati publik yang terluka hampir selalu ada batasnya. Gelombang dukungan publik atas Bibit-Chandra—dua unsur pimpinan KPK nonaktif yang akhirnya dibebaskan—yang melampaui satu juta orang di jejaring sosial Facebook, misalnya, tak bisa dipandang sekadar virtual belaka. Begitu pula aksi protes yang masih marak di sejumlah daerah merefleksikan begitu besar harapan masyarakat akan tegaknya keadilan, integritas pejabat publik, dan pemerintahan yang bersih.

Salah satu biaya politik yang harus dibayar bangsa ini adalah terus melembaganya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, institusi peradilan, dan para penyelenggara negara. Akumulasi ketidakpercayaan publik tidak bisa dianggap sepele. Jika tidak dikelola secara cerdas dan tepat, kekecewaan dan ketidakpercayaan bisa berujung apatisme masyarakat terhadap apa pun yang dilakukan negara dan atau pemerintah.

Biaya politik lebih besar harus ditanggung negeri kita jika semua ini berujung pada ketidakpercayaan terhadap Presiden Yudhoyono. Masyarakat memang tidak memiliki mekanisme langsung untuk mencabut mandat politik yang diberikan kepada Yudhoyono.

Namun, suatu pembangkangan sipil dan politik yang terorganisasi dan semakin terkonsolidasi tidak mustahil muncul beberapa waktu ke depan jika Presiden masih menyikapi tindak kriminalisasi atas rasa keadilan masyarakat ini secara normatif belaka.

Bukan pidato
Karena itu, sebelum ongkos politik lebih besar ditanggung negeri ini, berbagai kalangan mengetuk hati nurani Presiden Yudhoyono agar mengambil tindakan politik yang tegas, cerdas, dan tepat untuk menyelamatkan bangsa dari pemangsaan oleh para koruptor. Apabila ada indikasi ”bias” dalam proses hukum yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan, seperti ditemukan oleh Tim Pencari Fakta, Presiden tentu wajib mencampuri dan meluruskannya.

Sama sekali tidak benar jika Presiden selaku atasan langsung kepolisian dan kejaksaan membiarkan semua absurditas ini terus berlangsung atas nama ”proses hukum”. Yang tak boleh diintervensi oleh Presiden adalah proses hukum yang sedang berada di wilayah yudikatif, mulai dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kita semua berharap, Presiden Yudhoyono tak sekadar pintar membangun citra untuk diri sendiri, tetapi juga memiliki komitmen besar dalam melawan konspirasi busuk koruptor dan para pejabat tak bertanggung jawab.

Sangat jelas, yang ditunggu rakyat bukan sekadar komitmen yang dipidatokan berapi-api, tetapi tindakan nyata.

Sumber: Kompas, 17 November 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestik Affairs LIPI

Keangkuhan kekuasaan di negeri ini tampaknya tak lagi dapat melawan nurani publik. Sebagian besar rakyat Indonesia tersentak, marah, dan kaget betapa parah skandal penegakan hukum di negeri ini.

Mahkamah Konstitusi harus diacungi jempol, berani utuh memperdengarkan rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo—adik Dirut PT Masaro Anggoro Widjojo, yang terlibat korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan—dan para lawan bicaranya untuk mengatur kriminalisasi Wakil Ketua (nonaktif) KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Dari rekaman itu tampak ada persekongkolan busuk antara penguasa, pengusaha nakal, dan aparat penegak hukum di Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengatur berita acara penahanan Chandra dan Bibit, membunuh mereka saat dalam tahanan, dengan sasaran akhir, penutupan KPK. Hal yang membuat publik marah ialah mengapa perangkat hukum negeri ini begitu mudah dibeli. Kemarahan tidak hanya dari aktivis antikorupsi, cendekiawan, dan tokoh masyarakat, tetapi juga dari warga Tionghoa.

Berita di media cetak dan elektronik mungkin tidak akan menjadi perhatian publik jika istilah ”cicak lawan buaya” tak muncul menjadi wacana pertarungan antara KPK dan Polri. Berita juga tidak akan membesar jika Polri dan Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini melalui proses hukum yang benar dan transparan.

Masyarakat menilai dua lembaga hukum itu telah melanggar asas kepatutan hukum karena tidak profesional, transparan, imparsial, tidak memiliki kepentingan, dan tidak memiliki perhatian asimetris untuk memenangkan salah satu pihak. Namun, pemutaran hasil sadapan KPK atas pembicaraan Anggodo Widjojo dengan beberapa elite di Kejaksaan Agung dan Polri dengan mencatut nama Presiden Yudhoyono telah menimbulkan dugaan keras adanya persekongkolan busuk.

Pelajaran berharga
Kasus ”cicak lawan buaya” ini membawa pelajaran berharga bagi penegakan hukum di negeri ini. Pertama, dari sisi penegakan hukum, kini kian transparan betapa isu adanya mafioso (mafia pengadilan) yang mempermainkan rasa keadilan masyarakat dengan mengatur proses hukum di pengadilan bukanlah isapan jempol. Ini adalah saat paling tepat untuk menghabisi praktik mafia pengadilan itu. Tanpa itu, karut-marut penegakan hukum di negeri ini akan terus berlangsung.

Kedua, dalil Lord Acton, ”kekuasaan cenderung untuk korup”, masih terjadi di negeri kita. Pada masa Orde Baru, hukum dapat dikalahkan oleh sabda penguasa. Namun, pada era reformasi/demokrasi ini tampaknya sulit bagi penguasa bermain-main dengan kekuasaannya karena adanya kebebasan masyarakat untuk mengkritik dan melawan ketidakadilan. Keangkuhan kekuasaan dalam mempermainkan hukum dapat dilawan melalui nurani publik. Ini menunjukkan kebangkitan kelompok masyarakat madani yang berani melawan kesewenang-wenangan penguasa demi menjaga demokrasi, transparansi, pemerintahan yang bagus dan bersih.

Ketiga, meski cicak (KPK) jauh lebih kecil daripada buaya (Polri), aparat penegak hukum lupa, cicak yang agung dan dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi memiliki basis kekuasaan yang lebih kuat, yakni adanya sekutu KPK di dalam masyarakat madani. Di sini timbul harapan agar Polri dapat menjadi institusi yang benar-benar melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan dapat dipercaya sebagai aparat penegak hukum. Kita juga berharap Kejaksaan Agung dapat benar-benar steril dari praktik mafia pengadilan yang selama ini masih berlangsung. ”Cicak” dan ”buaya” adalah sama-sama satu keluarga yang seharusnya bekerja sama demi penegakan hukum, khususnya memberantas korupsi di negeri ini, dan bukan institusi yang saling mematikan.

Keempat, pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum oleh Presiden SBY mudah-mudahan bukan menjadi sarana ”pemadam kebakaran” untuk memadamkan kemarahan publik dan mengembalikan citra penguasa, tetapi benar-benar menjalankan tugas secara benar sesuai asas kepatutan meski harus berlawanan dengan kepentingan politik dan hukum penguasa yang membentuknya. Hasil dari tim ini sepatutnya diimplementasikan secara benar dan patut pula. Pada masa lalu, tim pencari fakta semacam ini, seperti dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, dan kasus Semanggi, meski telah bekerja secara baik, hasilnya hanya dibuang ke keranjang sampah.

Kelima, kekuatan media massa ternyata memberi nilai lebih pada penegakan hukum di negeri ini. Pemberitaan media yang begitu memukau publik telah menjadikan media massa sebagai pilar keempat demokrasi di negeri ini, selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bola panas bagi Presiden SBY
Kasus penahanan Bibit dan Chandra telah menjadi ”bola panas” bagi Presiden Yudhoyono. Pertanyaan publik yang harus dijawab SBY ialah adakah intervensi penguasa terhadap aparat penegak hukum agar Bibit dan Chandra ditahan, dan KPK dilumpuhkan. Publik memiliki dugaan keras atas keterlibatan SBY dalam kasus ini karena namanya disebut-sebut mendukung Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga serta mengizinkan penahanan Bibit dan Chandra. Apakah kata tahan itu berarti Polri dan Kejaksaan Agung harus menahan diri agar kasus Bibit dan Chandra tidak membesar, ataukah pihak Polri menginterpretasikannya sebagai perintah penahanan.

Pertanyaan kedua yang harus dijawab SBY ialah adakah kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa atas kasus yang menimpa dua wakil ketua (nonaktif) KPK itu? Jika hasil tim independen membuktikan adanya keterlibatan penguasa, tentu akan sulit bagi SBY menahan gelombang kritik dan tekanan publik atas adanya persekongkolan busuk penguasa, pengusaha nakal, dan aparat penegak hukum. Kita berharap asumsi ini salah dan nama SBY hanya dicatut semata. Jika tidak, citra SBY akan tercemar dan sulit diperbaiki kembali. Kita juga berharap Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK tidak dijadikan tumbal demi kepentingan penguasa semata.

Sumber: Kompas, Kamis, 5 November 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

KASUS penahanan dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, oleh Polri, Kamis (29/10) lalu, menimbulkan gelombang pro dan kontra di masyarakat.

Bagi mereka yang mendukung tindakan Polri, sebagai aparat penegak hukum Polri berwenang menangani masalah itu tanpa harus ada intervensi dari pihak mana pun. Bagi mereka yang kontra, sebaliknya: tindakan Polri itu tidak perlu dilakukan karena kedua pimpinan KPK nonaktif itu sangat kooperatif selama proses penyidikan oleh Polri.

Keduanya dijadikan tersangka dan ditahan oleh Polri karena dituduh menyalahgunakan wewenangnya terkait kebijakan pencekalan terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja serta pencekalan dan pencabutan cekal mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima Joko S Tjandra yang diduga melakukan tindakan korupsi. Padahal, jika keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi penyuapan, mengapa bukan itu tuduhannya dan mengapa pula mereka yang melakukan penyuapan tidak dijadikan tersangka?

Kasus ini tidak akan ramai dibicarakan orang seandainya tidak ada testimoni dari mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang menyebut dua unsur pimpinan KPK itu menerima suap terkait kasus yang melibatkan Direktur PT Masaro Anggoro Widjaja. Istilah “kriminalisasi KPK” juga muncul akibat beredarnya transkrip rekaman percakapan antara Anggodo Widjaja (adik Anggoro Widjaja) dan sejumlah orang, termasuk pejabat di Kejaksaan Agung dan Polri yang diduga berisi rekayasa kriminalisasi terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Di dalam transkrip itu juga terungkap “pencatutan” nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang seolah-olah merestui kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK itu.

Gelombang Dukungan
Kasus Bibit dan Chandra menjadi ramai karena diduga ada persekongkolan politik antara penguasa, penegak hukum, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung, dan pelaku korupsi untuk mengkriminalisasikan para pimpinan KPK yang tujuan akhirnya ialah melemahkan KPK.Gelombang dukungan terhadap Bibit dan Chandra bukan saja datang dari masyarakat yang aktif di dunia maya (internet), melainkan juga dari kalangan intelektual, aktivis antikorupsi, dan beberapa tokoh masyarakat.

Mereka amat peduli pada nasib KPK sebagai lembaga independen yang selama ini masih mendapatkan tempat teratas dalam kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum yang membongkar kasus korupsi, di atas institusi Polri, Mahkamah Agung,dan Kejaksaan Agung. Dalam kacamata masyarakat yang melek hukum dan politik,ada unsur ketidakpatutan (unfairness) oleh Polri dalam penanganan kasus para pimpinan KPK tersebut.

Jika Polri benar-benar memenuhi asas kepatutan, seharusnya polisi tidak memiliki kepentingan (disinterested), tidak memiliki perhatian (unattentive) atau bersikap tidak memihak (imparsial) dan harus profesional dalam menyelesaikan kasus itu.Berbagai kalangan menduga Polri menjadi “pion” persekongkolan politik antara penguasa dan pengusaha nakal, yang bertujuan melemahkan KPK serta menghancurkan kredibilitas para pimpinan KPK agar penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi tidak mendapatkan dukungan riil masyarakat.

Persekongkolan politik itu justru menimbulkan gelombang protes masyarakat yang bertujuan menyelamatkan KPK.Semboyan “Cinta Indonesia,Cinta KPK”bukan gema slogan kosong semata, melainkan tumbuh berkembang menjadi kekuatan rakyat melawan rezim kesewenang-wenangan. Seandainya Polri menjadi bagian dari aparat penegak hukum yang independen, gelombang demonstrasi di depan Mabes Polri tidak akan terjadi. Apa yang dilakukan masyarakat bukan berarti mereka lebih mencintai KPK dan membenci Polri, sebaliknya justru rakyat ingin menunjukkan kecintaan mereka kepada institusi Polri yang menjadi garda terdepan penegakan hukum di Indonesia.

Jika Polri menjadi institusi independen yang lepas dari intervensi kekuasaan untuk kepentingan penguasa, citra Polri di mata masyarakat tentu akan semakin baik. Biar bagaimanapun Polri adalah institusi penegak hukum yang akan terus ada selama republik ini masih ada. Sedangkan KPK dan berbagai komisi yang lain hanyalah institusi yang bersifat sementara—yang keberadaannya tergantung pada kapan era transisi di Indonesia berganti menjadi situasi normal. Pimpinan dan jajaran Polri seharusnya sadar bahwa mereka mengemban amanat rakyat.

Bukan saja sebagai pelindung,pengayom, dan pelayan masyarakat; melainkan juga sebagai salah satu unsur utama penegakan hukum di Indonesia. Jika langkah Polri lebih dikendalikan oleh kepentingan ekonomi, politik,dan hukum duet “penguasa dan pengusaha nakal”, upaya Polri untuk memperbaiki citranya melalui langkah-langkah quick-winsyang terpampang di berbagai sudut kota-kota besar di Indonesia tentu tidak akan tercapai. Siapa pun yang berkuasa dapat melakukan langkah “cuci tangan” ketika masyarakat mencium adanya kejanggalan di dalam kasus penegakan hukum di Indonesia.

Ketika itu terjadi, Polri pun menjadi sasaran tembak kritik dari masyarakat.Ini patut disayangkan karena dalam dua bulan terakhir ini nama Polri sedang melambung tinggi karena keberhasilannya dalam melemahkan kelompok teroris yang dipimpin oleh Noordin M Top. Keberhasilan Polri yang begitu baik menjadi sirna akibat adanya berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan para pimpinan KPK.

Herannya pula,mengapa ada perwira tinggi Polri yang dengan ringannya memberi label persoalan antara KPK dan Polri ini sebagai perseteruan antara “cicak versus buaya”. Istilah itu menjadi aneh karena cicak dan buaya masih satu keluarga binatang melata yang tidak mungkin berseteru atau saling memakan satu sama lain.

Tumbal
Kini, setelah Presiden SBY bertemu dengan empat tokoh—Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki, dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana—diusulkan tiga opsi penyelesaian. Pertama, gelar perkara kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah; kedua, pembentukan tim pencari fakta; ketiga, proses hukum bagi yang terlibat kasus itu.

Kita harap ini bukan bagian dari etalase politik untuk memperbaiki citra SBY yang mulai agak menurun terkait dengan komitmennya pada pemberantasan kasus-kasus korupsi. Jika itu hanya digunakan sebagai etalase politik penguasa, tinggallah Polri menjadi pelengkap penderita, kalau tidak dapat dikatakan sebagai tumbal, dalam perkara yang melibatkan kasus para pimpinan KPK.

Satu hal yang kita takutkan ialah kalau kemudian muncul tuduhan dari kalangan Istana sendiri bahwa tindakan Polri sewenangwenang, tidak melalui due process yang benar, alasan Polri menjadikan dua pimpinan KPK tersebut sebagai tersangka amat lemah, Polri juga dipandang terlalu arogan menempatkan diri sebagai “buaya”yang lebih besar daripada KPK yang hanya sebesar “cicak”. Jika ini terjadi amat sulit bagi Polri untuk mengembalikan citranya sebagai aparat penegak hukum yang tepercaya.Quo vadisPolri? (*)

Seputar Indonesia, Selasa, 03 November 2009

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf , MA
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Akhirnya kabinet baru yang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) diumumkan dua hari lalu (Rabu, 21 Oktober 2009) sesuai jadwal yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Semula diberitakan bahwa pengumuman tersebut baru akan dilakukan Kamis atau Jumat sehingga menimbulkan berbagai dugaan mengenai penyebab penundaan tersebut. Dengan dikeluarkannya pengumuman tersebut, sebuah teka-teki politik terbesar dalam lima tahun terakhir di Indonesia ini telah terjawab. Hal itu melegakan, tidak hanya caloncalon menteri yang menunggu dengan harap-harap cemas, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia yang sangat berkepentingan dengan nama-nama menteri yang mengisi kabinet baru itu.

Teka-teki politik menjadi sangat penting karena rakyat ingin segera tahu siapa saja yang akan menjabat sebagai menteri baru yang akan bekerja untuk membawa perbaikan bagi negara dan rakyat Indonesia dalam lima tahun mendatang. Harapan rakyat adalah para pejabat tinggi tersebut perlu mempunyai kemampuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang menjadi tugas kementerian yang mereka pimpin sehingga menterimenteri tersebut berhasil dalam program-program mereka.

Keberhasilan menteri-menteri tersebut juga keberhasilan KIB II yang juga berarti keberhasilan pemerintahan SBY. Namun, yang lebih penting bagi rakyat adalah semakin membaiknya penyelenggaraan pemerintahan yang akan berdampak pada membaiknya kehidupan rakyat. Karena Presiden SBY mempunyai hak prerogatif dalam menentukan menteri-menteri, ketepatan SBY dalam memilih menterimenteri adalah sangat penting.

Memang banyak sekali pertimbangan yang harus diperhatikan SBY dalam memilih menterinya, namun yang paling penting untuk membuat kabinet sukses adalah kapabilitas para menteri. Karena itu, pengumuman kabinet mendapat perhatian yang besar.Meskipun nama-nama calon menteri sudah diberitakan secara luas oleh media massa sebelumnya, rakyat memerlukan kepastian siapa saja yang akan duduk dalam kabinet tersebut.

Yang tidak kalah pentingnya dalam teka-teki politik tersebut adalah kemungkinan bergabungnya PDI Perjuangan (PDIP) ke dalam koalisi pemerintah. Spekulasi ini berkembang luas di masyarakat karena pemberitaan media massa yang intensif mengenai masalah ini. Di satu pihak ada beberapa tokoh PDIP yang secara terangterangan menginginkan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah.

Di pihak lain Megawati tidak pernah setuju untuk bergabung dengan koalisi pemerintah.Yang hebatnya lagi, banyak berita yang disampaikan oleh media massa bahwa Presiden SBY sengaja memperpanjang waktu pemanggilan calon menteri dan penundaan pengumuman kabinet baru karena menunggu sikap Megawati. Namun, sampai detik terakhir tidak ada perubahan sikap Megawati sehingga kabinet baru diumumkan tanpa memasukkan kader-kader PDIP ke dalam koalisi pemerintah.

Tantangan Politik
Susunan KIB II menunjukkan bahwa pemerintahan SBY didukung oleh enam partai yang bergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi ini menguasai 75,6% suara di DPR, sedangkan partai-partai yang berada di luar koalisi pemerintah mempunyai kursi DPR sebesar 24,4%. Hal ini komposisi yang cukup ideal di dalam sistem presidensial karena ada partaipartai yang menjadi penyeimbang bagi koalisi pemerintah di dalam DPR.

Rakyat Indonesia patut berterima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati karena sikapnya yang mempertahankan PDIP sebagai partai penyeimbang terhadap koalisi pemerintah. Partaipartai yang menjalankan peran oposisi tersebut mempunyai arti yang amat penting dalam demokrasi. Bisa dikatakan bahwa tidak ada demokrasi bila tidak ada partai oposisi.

Dalam lima tahun mendatang koalisi pemerintah diharapkan bisa lebih kompak, kebijakan pemerintah tidak ditentang anggotaanggota DPR yang berasal dari koalisi pemerintah. Hal ini hanya dapat tercapai bila setiap kebijakan pemerintah yang akan diambil harus dibicarakan terlebih dulu oleh pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi. Dengan demikian, kebijakan pemerintah adalah hasil kesepakatan semua partai yang tergabung dalam koalisi.

Debat antara kader-kader partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah bisa terjadi di sini untuk mencapai keputusan terbaik yang bisa dijadikan kebijakan pemerintah. Kesepakatan ini perlu diketahui oleh semua anggota DPR yang berasal dari partai-partai koalisi tersebut sehingga dapat melaksanakannya dalam rapat-rapat DPR. Arti penting koalisi dapat terlihat di sini.

Anggota-anggota DPR yang berada di luar koalisi pemerintah dituntut untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, sebaliknya anggota-anggota DPR yang berasal dari koalisi pemerintah memberikan argumentasi yang masuk akal dari kebijakan pemerintah.

Tentu saja kedua belah pihak bertindak atas dasar kepentingan rakyat dan berdebat tentang cara-cara yang paling baik dalam memajukan negara dan rakyat. Idealnya, rapat-rapat di DPR bisa mencapai titik temu yakni kebijakan yang terbaik yang didukung semua pihak. Namun bila tidak, voting terpaksa digunakan.

Masalah Pilkada dan Status Gubernur
Penunjukan Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah sebuah kejutan karena untuk pertama kali sejak Orde Baru seorang pejabat sipil diangkat dalam jabatan tersebut. Biasanya jabatan Mendagri disediakan bagi pejabat militer.

Penunjukan Gamawan Fauzi sebagai menteri memang tidak terlalu mengejutkan karena dia telah terlihat berperan besar pada waktu deklarasi pasangan SBY-Boediono di Bandung sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Mendagri Gamawan Fauzi menghadapi tantanganbesaruntuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang telah berlangsung selama empat tahun.

Banyak sekali kritik dan masalah yang dihasilkan oleh pelaksanaan pilkada. Di samping biaya yang besar dan politik uang yang merajalela, pilkada juga menyita banyak waktu semua pihak padahal sebagian kepala daerah yang dihasilkan oleh pilkada bukanlah kepala daerah yang ideal untuk memimpin dan membawa rakyat ke arah kemakmuran.

Perlu dipikirkan langkah-langkah perbaikan atau alternatif yang lebih baik. Terkait erat dengan pilkada adalah status gubernur. Mendagri Gamawan Fauzi sudah lama memikirkan masalah status gubernur ini karena beliau sendiri mengalami hal tersebut.

Otonomi daerah yang ditekankan pada kabupaten/ kota menyebabkan peranan gubernur menjadi tidak jelas.Karena itu, gubernur sering kali diabaikan oleh para bupati/wali kota karena tidak ada lagi hubungan hierarkis di antara mereka. Status provinsi dalam era otonomi daerah sekarang ini juga perlu dikaji secara lebih intensif oleh Mendagri Gamawan Fauzi.

Reformasi Birokrasi
KIB II menuntut agar perhatian yang lebih besar diberikan pada reformasi birokrasi. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) menjadi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Ide reformasi birokrasi memang sudah lama dikumandangkan, namun mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Boleh dikatakan bahwa birokrasi pemerintahan belum mengalami reformasi secara berarti, padahal reformasi telah berjalan sukses di berbagai sektor lainnya. Lagi pula usaha-usaha Presiden SBY dan kabinet tidak akan membawa hasil yang berarti bila birokrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien. Karena itu, sudah selayaknya bila salah satu target utama KIB II dalam waktu lima tahun mendatang adalah menuntaskan perbaikanperbaikan dalam birokrasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Pencantuman istilah “Reformasi Birokrasi” ke dalam nama kementerian tersebut menuntut Menteri EE Mangindaan untuk menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama dalam melaksanakan tugasnya. Reformasi birokrasi tentu saja tidak dapat dilakukan oleh kementerian itu sendirian karena terkait kepentingan semua instansi pemerintah.Dengan demikian, sebuah tim yang melibatkan semua instansi pemerintah dan dipimpin oleh Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi dalam waktu secepatnya perlu dibentuk.(*)

Seputar Indonesia, 22 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Sebagian besar calon menteri yang diwawancarai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, ternyata wajah baru. Namun, komposisi Kabinet Indonesia Bersatu II yang lebih bernuansa politik tampaknya tidak banyak berubah. Apa artinya?

Dari sekitar 34 posisi menteri Kabinet Indonesia Bersatu, hanya 10 orang yang dipercaya kembali Presiden Yudhoyono dengan kemungkinan posisi yang berubah. Sebagian besar lainnya, yang semula berharap-harap cemas ditelepon Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi atau staf kepresidenan, apa boleh buat, harus gigit jari.

Sementara itu, dari segi formasi, Yudhoyono telah menegaskan, Kabinet Indonesia Bersatu II, seperti kabinet sebelumnya, mencakup 34 jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri. Diperkirakan sekitar separuh di antara mereka adalah kandidat menteri yang berasal dan diusulkan parpol dengan komposisi Partai Demokrat 5 orang, PKS 4 orang, PAN dan Golkar masing-masing 3 orang, serta 2 parpol lainnya, PPP dan PKB, kemungkinan masing-masing dua orang.

Parpol tidak disiplin
Jika sebagian besar dari mereka yang dipanggil ke Cikeas dipilih sebagai menteri, tampaknya format KIB II tidak jauh berbeda dengan kabinet sebelumnya. Artinya, Presiden Yudhoyono beranggapan, betapapun mandat politik yang diperolehnya dari rakyat amat absolut, dia tetap mengharapkan dukungan politik dari partai-partai di DPR. Jenderal kelahiran Pacitan ini tampaknya tidak cukup memiliki ”nyali politik” untuk memenuhi harapan publik agar kabinetnya lebih bernuansa profesional ketimbang politik.

Di satu pihak, pilihan kabinet yang tetap bernuansa politik menjanjikan stabilitas politik dan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Apalagi para menteri kini diikat kesepakatan koalisi antarparpol pendukung secara institusi, penandatanganan pakta integritas, dan kontrak kinerja secara individual. Namun, di pihak lain, Yudhoyono melupakan realitas karakter politisi parpol yang tak hanya cenderung oportunistik, tetapi juga tidak konsisten dan tak disiplin dalam berkoalisi.

Pengalaman Kabinet Persatuan Nasional di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan pengalaman Presiden Yudhoyono selama 2004-2009 jelas mengindikasikan hal itu. Penolakan kebijakan pemerintah acap dilakukan parpol pendukung pemerintah melalui penggunaan hak angket dan hak interpelasi di DPR. Artinya, tidak ada jaminan apa pun bahwa parpol koalisi dan pendukung Presiden Yudhoyono konsisten dengan komitmen selama lima tahun ke depan.

Mulai nol kembali
Sementara itu, fakta hanya sebagian kecil menteri KIB jilid I yang dipilih kembali Presiden Yudhoyono jelas cukup mengejutkan. Betapa tidak, selama masa kampanye Pemilu 2009 lalu, Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat selalu mengklaim keberhasilan pemerintahannya di berbagai bidang. Apabila klaim keberhasilan demikian disepakati sebagai hasil kerja kolektif Presiden beserta para pembantunya, seharusnya Yudhoyono memberikan kepercayaan kembali kepada setidaknya separuh dari menteri KIB jilid I. Ironisnya, dari sekitar 10 personalia menteri yang dipertahankan, hanya dua—di antaranya Sri Mulyani dan Mari Elka Pangestu—yang tetap pada posisi mereka seperti sebelumnya.

Urgensi mempertahankan setidaknya 50 persen posisi menteri adalah dalam rangka kontinuitas kerja dan kinerja pemerintah itu sendiri. Apalagi ini bukan pemerintah baru, tetapi pemerintah yang dipercaya kembali untuk masa jabatan periode kedua. Melalui pengangkatan kembali separuh menteri KIB pada jabatan yang sama, Presiden Yudhoyono sebenarnya bisa memacu kinerja kabinet lebih cepat seperti diharapkan.

Konsekuensi logis dari formasi KIB jilid II adalah bahwa sebagian besar menteri harus bekerja mulai dari nol kembali. Sebagian menteri yang belum berpengalaman dalam pemerintahan, apa boleh buat, memerlukan waktu cukup lama untuk mengenali bidang tugas dan mengidentifikasi problematik, sebelum ”tancap gas” seperti harapan Yudhoyono melalui program kerja 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu II.

Risiko pilihan politik
Barangkali, itulah risiko pilihan politik Presiden Yudhoyono yang membentuk kabinet atas dasar pertukaran kesempatan para elite parpol. Masalahnya, kuat sekali kesan bahwa posisi kementerian tertentu seolah merupakan ”jatah” parpol tertentu sehingga prinsip orang yang tepat di tempat yang sesuai, seperti berulang kali dipidatokan Yudhoyono, ternyata dilanggar sendiri.

Mungkin inilah risiko pilihan Presiden Yudhoyono yang tak kunjung berani menghindar dari perangkap oligarki parpol yang mulai mengancam masa depan demokrasi di Tanah Air. Betapa tidak, dengan dukungan 75,5 persen basis politik enam parpol koalisi di DPR, pemerintahan Yudhoyono tak hanya berpotensi kolutif, tetapi juga berpeluang ”terpenjara” oleh kepentingan para politisi. Konsekuensi logisnya, efektivitas pemerintahan hasil Pemilu 2009 jelas menjadi taruhan mahal bagi Yudhoyono.

Apabila kecenderungan itu menjadi kenyataan, tidak ada pilihan lain bagi segenap elemen masyarakat sipil kecuali turut serta mengawal kerja kabinet dan pemerintahan Yudhoyono. Masa depan demokrasi dan negeri ini tampaknya belum waktunya diserahkan sepenuhnya kepada parpol dan para politisi.

Terlalu besar risiko bagi bangsa ini jika mandat rakyat dipertukarkan sekadar sebagai voucer atau ”bukti utang” bagi elite politik dalam meraih kesempatan dan merebut kekuasaan.

Sumber: Kompas: Rabu, 21 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Di luar dugaan, ternyata hanya sekitar seperempat personalia Kabinet Indonesia Bersatu yang tetap dipertahankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk KIB jilid II.

Selebihnya adalah para wajah baru gabungan unsur profesional dan partai politik pendukung SBY. Apa saja tantangan kabinet baru? Meskipun basis politik koalisi parpol pendukung SBY di DPR lebih besar dibandingkan periode 2004-2009, secara umum tantangan kabinet baru jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Besarnya tantangan tersebut bukan hanya karena KIB II dihadapkan pada realitas krisis ekonomi global yang belum berakhir, juga karena periode 2009-2014 merupakan kesempatan terakhir bagi SBY menorehkan tinta emas bagi dirinya pribadi dan masa depan negeri ini. Sekurang-kurangnya terdapat tiga kelompok tantangan yang bakal dihadapi SBY dan KIB II.

Pertama, kemampuan SBY membangun relasi institusi dan kemitraan politik yang lebih produktif dengan DPR sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya. Kedua, kemampuan Presiden memimpin dan mengelola potensi kabinet baru dalam rangka pencapaian visi, komitmen, dan janji-janji politik SBY semasa pemilu. Ketiga, kemampuan optimalisasi pemanfaatan APBN bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Relasi dengan DPR
Salah satu persoalan krusial yang dihadapi setiap presiden terpilih dalam skema presidensial berbasis multipartai seperti Indonesia adalah membangun relasi kekuasaan yang kondusif dengan parlemen. Dalam konteks KIB II, Presiden SBY diuntungkan oleh kemenangan Partai Demokrat (PD) dalam pemilu legislatif sehingga menjadi parpol terbesar di DPR.

Keuntungan politik berikutnya adalah besarnya jumlah kursi, 423 kursi dari 560 kursi DPR (75,5%) yang dikuasai parpol koalisi pendukung SBY di Senayan. Namun di pihak lain, sama sekali tidak ada jaminan bahwa parpol koalisi yang tergabung dalam KIB II konsisten dengan komitmen mereka mendukung pemerintahan SBY selama lima tahun ke depan. Pengalaman relasi Presiden- DPR periode sebelumnya memperlihatkan bahwa parpol-parpol pendukung pemerintah acap kali turut menolak kebijakan pemerintah di DPR melalui penggunaan hak interpelasi dan hak angket.

Persoalannya, disiplin parpol-parpol koalisi dalam mendukung pemerintahan hasil Pemilu 2009 acap kali turut ditentukan oleh kemampuan Presiden SBY memberikan hadiah dan kompensasi politik bagi parpol pendukungnya. Karena itu, salah satu tantangan SBY adalah mendorong kemampuan Fraksi PD–yang notabene sebagian besar adalah wajah baru—mengelola dan menggalang dukungan parpol koalisi terhadap setiap kebijakan pemerintah. Kalau tidak, maka secara potensial SBY akan “terpenjara” oleh koalisi politik yang dibangunnya.

Kinerja Kabinet
Selanjutnya kemampuan memimpin, mengarahkan dan mengoordinasikan kerja para menteri kabinet adalah tantangan yang tak kalah besarnya bagi Presiden SBY. Apalagi sebagian besar menteri KIB II adalah wajah baru yang relatif belum berpengalaman dalam pemerintahan. Tantangan SBY bukan hanya mendorong para menteri bekerja atas dasar inisiatif mereka menerjemahkan sekaligus mengimplementasi kan visi, komitmen, dan platform politik presiden terpilih, melainkan juga terkait kemampuan SBY memberikan arahan dan agenda yang jelas bagi kabinetnya.

Masalah lain terkait kinerja kabinet adalah watak personal Presiden SBY yang terlalu hati-hati, penuh pertimbangan, dan lamban mengambil keputusan. Pengalaman KIB sebelumnya memperlihatkan bahwa rapat-rapat kabinet begitu sering dilakukan, namun problematiknya sering kali tidak ada keputusan yang diambil dari rapat kabinet yang tidak mengenal waktu, tempat, dan bahkan jarak tersebut.

Oleh karena itu, kinerja KIB II tidak akan lebih baik dari kabinet sebelumnya apabila pola yang sama terulang kembali dan para menteri cenderung menunggu perintah serta arahan Presiden ketimbang mengambil inisiatif dalam merumuskan dan mengeksekusi suatu kebijakan. Pertanyaannya, apakah menteri-menteri baru pilihan SBY memiliki nyali besar untuk merumuskan dan mengeksekusi kebijakan tanpa harus menunggu “restu” dan petunjuk Presiden.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Tantangan besar lain bagi Presiden SBY dan KIB II adalah tingginya ekspektasi publik terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Soalnya, sudah terlalu sering pidato dikumandangkan terkait keberhasilan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah hantaman krisis ekonomi global.

Namun, dampak pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan bisa dikatakan bergerak di tempat. Masa jabatan periode kedua merupakan kesempatan emas bagi Presiden SBY untuk menunjukkan secara publik bahwa pemerintahannya tidak sekadar pandai membangun citra keseriusan berpihak kepentingan rakyat.

Juga, bukan lagi momen yang tepat bagi SBY untuk sekadar mencitrakan kesungguhan pemerintah bekerja untuk rakyat seperti cenderung tampak selama lima tahun pertama kepemimpinannya. Kini saatnya SBY membuktikan bahwa kabinet yang dibentuknya benar-benar berorientasi kepentingan rakyat pemberi mandat, bukan sekadar kabinet “balas jasa” seperti tercermin dari penjatahan posisi menteri bagi parpol koalisi. Kalau tidak, mungkin tak banyak yang bisa dicatat sejarah dari kepemimpinan jenderal kelahiran Pacitan, Jawa Timur, ini kecuali prosesi pencitraan diri yang tak berujung.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, 20 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Sebuah pertanyaan mendasar muncul di benak saya ketika melihat daftar nama para calon menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari nama-nama itu ternyata dua pertiga di antaranya adalah muka-muka baru. “Untuk penyegaran,” mungkin itu jawaban yang tepat yang akan dilontarkan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono.

Akan tetapi, jika kita kaitkan jumlah menteri baru tersebut, pertanyaan kedua pun muncul, “Kalau memang kabinet yang lalu dianggap berhasil, mengapa hanya sepertiganya saja yang dipertahankan?” Bukankah untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan, perubahan anggota kabinet hanya dilakukan seperlunya saja? Lalu, kalau kabinet dianggap berhasil, apakah hanya SBY dan 10 menteri itu saja yang berhasil sedangkan yang lainnya gagal?

Yang lebih mengherankan ialah, sejak awal SBY selalu sesumbar bahwa anggota kabinet mendatang terdiri atas para profesional, 35 persen berasal dari partai politik, 65 persen dari kalangan non-partai. Pertanyaannya ialah, mengapa kenyataannya para menteri yang berasal dari parpol masih amat dominan? Apakah ini bagian dari “Hutang budi pada masa pilpres dibayar dengan kursi di kabinet”? Padahal kita tahu, tanpa dukungan dari partai-partai itu SBY tetap akan menang karena popularitas pribadinya.

Ada juga pertanyaan yang unik, jika proses audiensi ini benar-benar uji kelayakan dan kepatutan, mengapa jumlah mereka yang datang kerumah kediaman pribadi SBY di Puri Indah Cikeas, Bogor, Jawa Barat, jumlahnya sama dengan jumlah kursi di kabinet? Padahal kita tahu, namanya uji kelayakan seharusnya lebih dari satu orang yang diwawancara dan yang terbaiklah yang dipilih.

Nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet juga ada yang mengundang tanya. Contohnya Purnomo Yusgiantoro yang kalau informasi media massa benar, akan berpindah posisi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi Menteri Pertahanan. Apakah Purnomo orang yang tepat menjadi Menhan? Apakah ia memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam bidang pertahanan? Apakah ini terkait dengan bagaimana membayar hutang TNI kepada Pertamina terkait dengan bahan bakar pesawat-pesawat TNI yang jumlahnya sekitar Rp 3 Triliun?

Gamawan Fauzi yang masih menjabat Gubernur Sumatera Barat, konon akan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Di satu sisi ini merupakan kejutan politik yang amat positif, karena untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, seorang sipil murni menjabat sebagai mendagri. Di sisi lain, apakah Gamawan Fauzi dianggap berhasil menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Sumatera Barat?

Kejutan politik yang juga muncul terkait dengan tidak adanya kader dari PDI-P yang diundang untuk audiensi ke Cikeas. Apakah ini kegagalan pendekatan antara SBY dan Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri? Terlepas dari kegagalan rekonsiliasi politik tersebut, duduknya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR-RI periode 2009-2014 apakah cukup untuk mencegah PDI-P menjadi partai oposisi di parlemen?

Upaya Megawati untuk tetap mendudukkan PDI-P independen terhadap pemerintah tentunya membawa angin segar dalam demokrasi Indonesia. Bayangkan jika PDI-P ternyata juga masuk ke kabinet, apa jadinya demokrasi kita jika tiada kekuatan oposisi di parlemen dan tiadanya checks and balances antara eksekutif dan legislatif di parlemen?

Politik Pasca Pembentukan Kabinet
Akankah SBY memiliki agenda politik lanjutan setelah pembentukan kabinet demi menumpuk kekuasaan di tangannya? Pertanyaan ini patut dikemukakan karena beredar isu bahwa beberapa menteri yang berasal dari parpol itu diharapkan akan memenangi pertarungan politik untuk meraih jabatan ketua umum partai atau organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki pengaruh besar, seperti NU.

Rekonsiliasi politik yang gagal antara Partai Demokrat dan PDI-P tentunya juga akan menyebabkan SBY berupaya keras membendung kekuatan oposisi di daerah. Dalam hal ini, bukan mustahil perebutan ketua-ketua DPD I dan II Partai Golkar misalnya, akan diramaikan dan dimenangkan oleh orang-orang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ini untuk menambah kekuatan pendukung SBY di daerah, karena kebetulan Aburizal Bakrie merupakan orang dekat SBY.

Sepak terjang SBY dalam melemahkan kekuatan oposisi benar-benar lebih canggih ketimbang yang dilakukan Soeharto pada era Orde Baru. Jika dulu soko guru kekuatan Soeharto adalah ABRI, Birokrasi, Golkar dan Intelijen dan cara yang dilakukan adalah ‘Politik Pecah Belah’, ‘Deparpolisasi’, ‘Depolitisasi’, ‘Politik Massa Mengambang’ dan ‘Politik Ketakutan’, kini cukup dengan ‘Politik Pecah Belah Partai-partai Politik.’ Era reformasi ternyata masih menyisakan adanya pemikiran otoriterisme kekuasaan, sesuatu yang dulu ingin dilenyapkan melalui sistem demokrasi. Kita hanya dapat berharap, mudah-mudahan kita tidak lagi berputar dalam lingkaran setan menuju ke otoriterisme berselimut demokrasi!

Sumber: Celah (inilah.com) 20 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SELEKSI, audisi, atau uji kelayakan dan kepatutan para calon menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.

Ada yang menilainya positif agar masyarakat tahu siapa-siapa saja yang akan duduk di kabinet, tapi ada pula yang mempertanyakan apakah itu benar-benar uji kelayakan? Pertanyaan itu muncul karena jika kita melakukan uji kelayakan, calon yang akan menduduki satu jabatan menteri sepatutnya lebih dari satu orang.

Ada pula yang bertanya, jika Kabinet Indonesia Bersatu yang lalu (2004–2009) benar-benar mencapai target yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengapa hanya sepertiga anggota kabinet lama yang masuk kembali ke jajaran menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II? Lalu, siapa yang berhasil menjalankan tugas-tugas kabinet di masa lalu, Presiden SBY sendirian atau dibantu Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan para menteri?

Tugas memimpin negara kepulauan sebesar Indonesia dengan kemajemukan penduduknya bukanlah suatu yang mudah. Itu tidak dapat dilakukan oleh presiden sendirian. Karena itu dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri yang membidangi bidang-bidang khusus. Jika keberhasilan kabinet pada periode 2004– 2009 benar- benar tercapai, bukan bongkar pasang kabinet yang sepatutnya dilakukan Presiden SBY, melainkan kesinambungan anggota kabinet, dengan perombakan yang sedikit.

Upaya SBY untuk memasukkan lebih dari 60% muka-muka baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu II justru menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, dibutuhkan waktu cukup lama untuk konsolidasi di antara anggota kabinet; kedua, para anggota kabinet baru tentu juga harus memahami gaya memerintah Presiden SBY.

Evaluasi kinerja para menteri yang dimulai pada 100 hari pertama dan berlanjut dengan satu tahun pemerintahan SBY tentu akan membuat para menteri stres berat, apalagi kalau mereka tidak memahami apa yang diinginkan SBY, ditambah dengan kekurangpahaman mereka pada sistem birokrasi dan keuangan di tiap departemen, kementerian negara, dan kementerian koordinator.

Kerisauan masyarakat mengenai para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II juga muncul ketika mengetahui bahwa mereka yang duduk di kabinet, kalau bukan berasal dari partai-partai pendukung SBY-Boediono, memiliki kedekatan politik dengan SBY. Kedekatan politik bisa disebabkan mereka bekas anggota tim sukses SBY-Boediono atau bagian dari keluarga elite politik yang dekat dengan SBY.

Adanya kedekatan politik itu memang bukan suatu yang ditabukan. Berhasilnya sebuah pemerintahan memang membutuhkan adanya hubungan kimiawi yang kuat antara presiden dan para pembantunya. Istilah all the president’s men/women tidak harus mengandung nilai negatif asalkan mereka benar-benar dapat bekerja secara profesional.

Namun, profesionalisme saja tidak cukup untuk menghasilkan kinerja kabinet yang prima. Ia juga membutuhkan sikap tindak yang berani mengambil risiko dari para pembantu presiden demi keberhasilan tugas dan bukan hanya menunggu perintah dari presiden. Di sini, inisiatif para pembantu presiden tetap dibutuhkan agar kabinet sukses. Sebaliknya, Presiden SBY juga jangan menganggap adanya inisiator di kabinet selain dirinya, lalu dianggapnya sebagai pesaing kuat kekuasaannya atau dianggap sebagai “Matahari Kembar”.

Tugas Berat
Hari-hari setelah pelantikan presiden dan para menteri akan dipenuhi oleh kegamangan para pembantu presiden untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Bagi mereka yang menduduki jabatan yang sama pada kabinet sebelumnya, hal itu terasa akan lebih ringan .Namun bagi mereka yang belum pernah menduduki jabatan apa pun di pemerintahan, akan muncul keanehan keanehan tingkah laku politik mereka.

Pindah tempat dari parlemen ke kabinet juga butuh penyesuaian. Akankah ini menjadi tontonan politik yang menarik? Jawabannya, politik kadang menyenangkan dan menghibur bagi mereka yang mengamatinya. Namun politik juga kadang menjemukan. Politik birokrasi juga pastinya akan menarik untuk diamati, bukan saja antarpara menteri dan antarkementerian, melainkan juga antara presiden, wakil presiden, para menteri, dan partai-partai politik.

Tanpa memandang remeh profesionalisme para pembantu presiden, pada 100 hari pertama tentunya mereka sudah harus dapat menjabarkan 15 program Kabinet Indonesia Bersatu II ke dalam kebijakan yang konkret. Gebrakan politik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 7% pada tahun pertama kabinet, misalnya, bukanlah tugas yang mudah.

Belum lagi pengurangan angka kemiskinan 8–10% melalui pembangunan pertanian, perdesaan,dan program prorakyat atau pengurangan pengangguran 5–6% melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan modal usaha melalui Kredit Usaha Kecil. Inisiatif politik untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia juga bukan suatu yang mudah untuk dijabarkan mengingat sistem anggaran kita bukan mengacu pada program, melainkan sebaliknya program kerja kabinet amat ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang mereka miliki.

Satu hal yang harus selesai pada 2011 adalah reformasi birokrasi di seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah. Ini tentu juga tugas berat yang harus diemban menteri pendayagunaan aparatur negara. Keberhasilan kabinet akan ditentukan pula oleh seberapa lama presiden melakukan konsolidasi para anggota kabinetnya. Jika waktu yang dibutuhkan lebih dari satu tahun, ini tentu akan memengaruhi proses mencapai target yang telah dibuatnya.

Ini mungkin saja terjadi karena sebagian besar anggota kabinet adalah muka-muka baru. Inisiatif para menteri harus lebih didahulukan, sementara presiden hanya memberikan garis-garis besar arahan politiknya. Tanpa itu, para pembantu presiden hanya akan melulu menunggu perintah dari presiden, suatu yang secara politik tentu amat melelahkan dan menjemukan.

Tugas memimpin negara pada periode kedua memang amat berat bagi SBY karena ia akan dinilai oleh rakyat atas hasil-hasil kepemimpinannya selama 10 tahun ini. Jika hasilnya baik, berarti SBY telah mampu mewariskan suatu Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih menghormati HAM, lebih aman, lebih makmur, dan kata lebih lainnya.

Namun jika sebaliknya yang terjadi, SBY akan dipandang kurang dapat memanfaatkan dua kali lima tahun mandat yang diberikan rakyat kepadanya. Alih-alih terus menerapkan politik pencitraan, akan lebih bermanfaat jika kerja, kerja, dan kerja lebih didahulukan ketimbang mencitrakan dirinya sebagai presiden yang santun, ramah, dan humble.

Era politik pencitraan harus sudah berakhir karena SBY tak mungkin lagi menjadi kandidat presiden pada 2014, kecuali jika UUD 1945 diamendemen kembali untuk memungkinkan hal itu terjadi. Jika itu dilakukan oleh MPR, tamat sudah era demokrasi di Indonesia. Keberhasilan Presiden SBY mengantar Indonesia ke gerbang kemajuan disegala bidang akan mengukir namanya dalam sejarah Indonesia modern bahwa seorang presiden yang dipilih secara demokratis dapat menjalankan mandat dari rakyat secara baik.

Sebaliknya, jika SBY membawa Indonesia ke gerbang kekacauan politik dan kebangkrutan ekonomi, ia pun akan terukir dalam sejarah sebagai presiden pertama di era pemilihan presiden langsung yang tak mampu menggunakan mandat rakyat secara positif. Angan-angan atau mimpi kita mengenai Indonesia yang siap bertanding di era globalisasi ekonomi dan dinamika politik internasional akan terwujud jika SBY benar-benar memanfaatkan periode kedua pemerintahannya untuk kemaslahatan rakyat. Ini bukanlah impian semusim.

Sudah sering kita berganti sistem demokrasi dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila, dan dari demokrasi Pancasila ke era Reformasi total. Namun semua itu belum mampu menjadikan Indonesia lebih kuat, makmur, adil, dan sejahtera.

Tantangan bagi para anggota kabinet ialah mereka harus membuktikan kepada rakyat bahwa jabatan yang mereka emban bukanlah suatu rezeki, melainkan suatu tugas berat membawa Indonesia ke pintu gerbang yang penuh dengan sinar kebahagiaan dan bukan Indonesia yang diselimuti mendung kesedihan.(*)

Seputar Indonesia, Selasa, 20 October 2009

Oleh: Moch Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Tradisi program kerja 100 hari presiden terpilih Indonesia baru dikenal semenjak masa Reformasi. Seratus hari atau tiga bulan adalah waktu yang cukup singkat.Tradisi ini memang banyak dinanti oleh masyarakat. Banyak pihak yang ingin mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan presiden terpilih dalam jangka waktu tiga bulan tersebut?

Fondasi Kebijakan Lima Tahun
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono telah meletakkan 5 strategi pokok selama lima tahun mendatang pada masa kampanye Pilpres 2009 yang lalu. Kelima hal itu, pertama, melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kedua, melanjutkan upaya menciptakan good government dangood corporate governance. Ketiga, demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.

Keempat, melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. Kelima, belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa. Dari lima strategi pokok tersebut, dalam dokumen visi dan misi pasangan SBY-Boediono kemudian dikembangkan 13 program kerja yang meliputi melanjutkan program pendidikan nasional, kesehatan masyarakat, program penuntasan kemiskinan; menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja bagi Rakyat Indonesia;

melanjutkan program pembangunan infrastruktur perekonomian Indonesia; meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada beras, gula, jagung, dsb; menciptakan ketahanan energi dalam menghadapi krisis energi dunia; menciptakan good governmentdan good corporate governance; melanjutkan proses demokratisasi; melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; pengembangan teknologi; perbaikan lingkungan hidup; dan pengembangan budaya bangsa.

Dari lima strategi pokok dan 13 program kerja tersebut, tampaknya tidak jauh berbeda dengan visi dan misi Presiden SBY seperti lima tahun yang lalu. Bahkan 13 program pokoknya pun masih terlihat abstrak dan mungkin akan baru ditindaklanjuti oleh para menteri yang akan duduk dalam Kabinet Indonesia Jilid II yang berganti wakil presiden.

Menentukan Arah
Pertanyaan yang mengemuka selama perdebatan masa kampanye Pilpres 2009 adalah ke manakah arah ekonomi Indonesia akan diprioritaskan? Benturan antara konsep neoliberal dengan prokerakyatan dalam pembangunan Indonesia begitu mengemuka dan menonjol. Dari segi konsep pembangunan yang telah dilansir SBY, secara paradigmatik memang mengalami perubahan yang disebut sebagai “pembangunan untuk semua”.

Pembangunan untuk semua dilakukan agar tercipta keserasian dan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan atau growth with equity. Suatu upaya untuk mengoreksi konsep pembangunan trickle down effect yang selama ini terjadi.Masalahnya,bagaimana dengan kapasitas anggaran pemerintah (pusat dan daerah), apakah memungkinkan melakukan proses growth with equality tersebut secara bersamaan mengingat selama lima tahun terakhir ini pemerintah masih cenderung berorientasi pada pertumbuhan minus pemerataan.

Idealnya, selama lima tahun ke depan pemerintahan SBY-Boediono dengan slogan “lanjutkan” sebenarnya tinggal menentukan prioritas pembangunan. Apakah prioritas pembangunan untuk sektor rakyat ataukah untuk para pelaku ekonomi mapan (elite). Memilih jalan tengah, membangun dua prioritas untuk rakyat (mikro) dan ekonomi makro seperti selama ini diterapkan semenjak Orde Baru hingga saat ini, kecenderungan yang terjadi justru sebaliknya.

Pembangunan masih cenderung berorientasi kepada elite, bukan berciri populis. Inilah pesan dalam perdebatan selama ini antara neoliberal dengan ekonomi kerakyatan yang banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Jangan sampai hanya paradigma pembangunan yang berubah, tetapi pada sisi implementasinya mengalami jalan buntu dan tidak populis bagi rakyat, tetapi cenderung elitis.

Bukan Sekadar Tradisi untuk Menyenangkan
Dari segi visi, misi, dan strategi kebijakan pembangunan SBYBoediono lima tahun tersebut,program kerja 100 hari akan menjadi batu pijakan selanjutnya. Karena itu, makna program kerja 100 hari bukan semata-mata tradisi dan upaya untuk menyenangkan serta sebagai upaya mengelola citra bahwa SBY-Boediono tetap konsisten dengan janji-janji kampanye.

Namun yang lebih penting dan mendasar dari itu semua adalah apakah jalan pembangunan lima tahun selanjutnya seperti yang dilansir pada pidato tentang pembangunan daerah oleh SBY adalah untuk mempersiapkan arah kebijakan kabinet yang berorientasi membangun untuk semua bukan untuk golongan dan kelompok.Dalam konteks itu, pembangunan untuk semua seperti yang telah disinggung oleh SBY haruslah ditunjang oleh struktur kabinet kerja yang profesional.

Sementara itu, fakta menunjukkan susunan kabinet masih kental dengan warna kompromi politik, yaitu akomodasi politik pihak lawan agar pemerintahan menjadi kuat dan tidak diganggu di tengah jalan. Akankah ritme kerja, visi, dan misi presiden ini diikuti oleh para menteri mengingat mitos bahwa birokrasi kita masih buruk dengan temperamen ketradisionalannya serta perilaku-perilaku para pejabat yang konsumtif masih terus saja dilakukan?

Hal sepele yang sering menjadi cermin adalah ganti pejabat ganti mobil dinas, tunjangan fasilitas,dan sebagainya. Karena itu,dalam menyongsong lima tahun mendatang dan mengimplementasikan pembangunan untuk semua, konsolidasi pemerintahan harus dilakukan agar tercipta ritme dan keselarasan. Keduanya dibutuhkan dalam memadukan dua kepentingan sekaligus, antara visi SBY-Boediono dengan orientasi para pejabat di kementerian dan birokrasi.

Pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Pengalaman lima tahun terakhir dan pengalaman selama Megawati Soekarnoputeri menjadi presiden yang pernah mengatakan bahwa birokrasi adalah sampah bukan sebagai agen pembangunan tentu akan menjadi beban dari gagasan visi SBY-Boediono untuk melaksanakan prinsip pembangunan untuk semua.

Tantangan yang dihadapi masih terlalu banyak, selain persoalan penataan sektor birokrasi agar efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai agen pembangunan. Juga masih muncul berbagai beban pemerintah pusat berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah sebagai agen pembangunan.

Konsep pembangunan untuk semua sebagai landasan dan pijakan pemerintah SBY-Boediono lima tahun mendatang tergantung pula dari kapasitas dan kemampuan birokrasi daerah dalam mengelola anggaran untuk publik dan pembangunan. Seperti sudah menjadi rahasia umum, struktur APBD masih tersedot oleh biaya-biaya birokrasi dan gaji, sementara untuk biaya pembangunan masih terlalu kecil.

Hampir sebagian besar biaya pembangunan mengandalkan dari APBN. Dengan kondisi demikian,tentu beban pemerintah pusat masih akan besar dalam menyukseskan gerakan pembangunan untuk semua. Tantangan lainnya adalah tantangan yang berasal dari elite-elite politik yang menduduki kekuasaan.

Apakah para teknokrat dan pejabat akan melakukan perubahan sikap dan orientasi, sebab lima tahun terakhir kecenderungan perilaku birokrasi yang dianggap “koruptif”terlalu berorientasi pada proyek dan pembangunan yang ala kadarnya. Semoga gagasan perubahan paradigma pembangunan yang diusung oleh presiden bukan sekadar angin surga.(*)

Seputar Indonesia, Senin, 19 Oktober 2009

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Pada 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono secara resmi akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh MPR.

Sehari berikutnya mereka akan mengumumkan nama-nama menteri yang akan menduduki pos-pos kementerian. Para menteri pilihan SBY-Boediono itu rencananya akan dilantik dan diambil sumpahnya pada 21 Oktober 2009. Di berbagai media massa saat ini sudah beredar nama-nama menteri yang hendak menduduki pospos kementerian.

Para calon menteri itu ada wajah-wajah lama dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) masa pemerintahan SBY-Jusuf Kalla dan para calon menteri wajahwajah baru dari kalangan profesional (nonpartai) maupun dari orang-orang partai, termasuk di dalamnya figurfigur yang selama ini menjadi tim sukses pasangan SBY-Boediono.

Gemuk
Para pengamat dan pemerhati mengharapkan kabinet yang akan dibentuk oleh duet SBY-Boediono nanti akan ramping. Hal ini karena kabinet sebelumnya (KIB) terlalu gemuk, akibatnya tidak efisien dan efektif. Karena itu mereka berharap kabinet mendatang benarbenar ramping.

Sehubungan dengan itu, beberapa pos kementerian atau departemen bisa dilikuidasi atau digabung. Tuntutan perlunya perampingan kabinet itu juga merujuk pada negara-negara lain. Amerika Serikat hanya mempunyai 15 menteri dalam kabinet, di Jepang jumlah kementerian hanya 25 menteri, Thailand 15 menteri, Republik Rakyat China 20, Malaysia 27, dan Australia 18 (Edy Suandi Hamid). Sepertinya harapan agar kabinet nanti ramping tampaknya tidak akan terpenuhi. Kabinet mendatang sepertinya tetap akan gemuk.

Hal-hal yang menyebabkan kabinet mendatang tetap gemuk, antara lain karena faktor-faktor teknis. Duet SBY-Boediono tentu tidak begitu saja mengabaikan figur-figur yang selama ini sudah bekerja keras dalam memenangkan kedua pasangan ini. Sebagai imbalannya tentu di antara sosok di balik kemenangan SBY-Boediono akan mendapat jatah menteri. Para partai koalisi pengusung pasangan SBY-Boediono sudah akan mendapat jatah menteri.

Di antara partai koalisi penyokong pasangan ini, sebanyak lima parpol memiliki wakil di DPR dan sebanyak 24 parpol di luar parlemen. Para parpol penyokong itu sudah pasti, paling tidak bagi parpol-parpol yang duduk di parlemen, akan meminta jatah kursi. Jatah menteri yang diminta tentu tidak minimalis, tetapi maksimalis. Apalagi kemudian, seperti yang kerap disampaikan, koalisi yang sudah ada itu akan diperluas lagi dengan mengajak Golkar, PDIP, dan Gerindra. Bila partai-partai yang sudah kalah dalam pemilihan presiden itu jadi bergabung, maka otomatis mereka akan mendapatkan jatah menteri.

Dengan kondisi seperti itu, harapan terbentuknya kabinet yang ramping tampaknya seperti “jauh panggang dari api”. Atau dalam bahasa guyonan pelawak Srimulat, Asmuni, itu merupakan suatu “hil yang mustahal”, plesetan dari suatu hal yang mustahil, yaitu suatu yang tidak mungkin akan tercapai. Kabinet yang dibentuk, sekali lagi, pasti akan gemuk.

Figur Kompeten
Harapan kita pada pemerintahan SBY-Boediono dalam membentuk kabinet, baik yang berasal dari kalangan nonpartai maupun kalangan partai, sungguh-sungguh diisi oleh figur-figur yang memiliki integritas, profesional, kompeten, dan memiliki keahlian di bidangnya. Jangan sampai mereka yang menjadi menteri tidak memenuhi kualifikasi tersebut.

Seperti yang dijanjikan oleh SBY sendiri dalam pidato penerimaan kemenangannya (acceptance speech) bahwa dia akan mempersiapkan sebuah kabinet baru yang terdiri dari tenaga-tenaga yang kompeten, bersih, jujur, dan penuh dedikasi. Tidak itu saja, SBY juga akan menyiapkan pakta integritas dan kontrak kerja sebagai bagian penting dalam pelaksanaan tugas kabinet.

Sehubungan dengan itu SBY berjanji, “Saya akan memilih yang terbaik, yang profesional dari semua kalangan, baik dari partai politik maupun dari kalangan nonpartai. Saya akan memastikan bahwa kabinet baru nanti akan siap untuk bekerja sejak hari pertama mereka dilantik.”

Reformasi Birokrasi
Banyak tantangan yang dihadapi dalam kabinet mendatang. Sejumlah ahli mengemukakan tantangan-tantangan yang mesti dihadapi dan dicari solusi. Dalam menghadapi krisis global, kabinet mendatang mesti mampu mencegah dan mengatasi jangan sampai terjadi krisis ekonomi yang kedua kali bagi Indonesia.

Masalah kemiskinan yang masih tetap tinggi perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Apakah program BLT masih tetap relevan untuk terus dipertahankan? Begitu juga dengan masalah pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia, baik pengangguran absolut maupun setengah pengangguran, juga masih tinggi. Ekspektasi para pelajar atau mahasiswa yang telah lulus ingin segera memperoleh pekerjaan begitu tinggi. Perlu ada kanalisasi bagi mereka agar di kemudian hari tidak menjadi masalah dan “bom waktu”.

Begitu juga dengan masalah dunia pendidikan, usaha ekonomi rakyat, dan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, khususnya di luar Jawa, mesti mendapat skala prioritas. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, problem utamanya ada di hulu, yaitu birokrasi. Selama ini, menurut hemat penulis, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah relatif bagus. Persoalannya terletak pada implementasi. Sesungguhnya aktor utama penggerak program-program tersebut, selain pemimpin departemen (para menteri), adalah birokrasi.

Persoalannya, birokrasi di Indonesia belum banyak berubah. Budaya dan mental birokrasi belum reformis. Sudah lama memang good governance didengungkan. Para pejabat dan aparat birokrasi hafal di luar kepala dengan kata good governance beserta prinsip-prinsip yang menyertainya. Good governance sepertinya sudah menjadi mantra bagi mereka. Namun, prinsip-prinsip good governance itu sepertinya sungguh-sungguh hanya mantra saja, kurang diimplementasikan. Karena itu,yang pertama-tama dan utama yang mesti segera dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi.

Seperti kita ketahui, kondisi birokrasi tidak efisien dan tidak efektif. Selama birokrasi Indonesia belum reformis, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, saya kira program-program sebagus apa pun yang dicanangkan tidak akan terimplementasi dengan optimal dan akan mencapai sasaran dengan tepat.

Sesuai janji yang disampaikan dalam kampanye pemilihan presiden dan pidato penerimaan, tekad untuk melakukan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama SBY-Boedino. Semoga! (*)

Seputar Indonesia, 14 Oktober 2009

INFORMASI: Mohon jika anda sudah mentransfer kiranya SMS ke nomor: 0819-3249-3334 (Yoga) atau tlp di 021-522 4480 (Sekretariat PP AIPI). Dengan menyebutkan atas nama siapa dan berapa jumlahnya.

Oleh Dr. J. Kristiadi
Pengamat Politik CSIS dan Dewan Pengawas
PP AIPI Periode 2008-2012

Pertarungan sengit dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar memperebutkan kursi ketua umum pekan lalu—yang sepi dari bursa ide besar, tetapi riuh dengan berita politik uang—telah dimenangi oleh Aburizal Bakrie.

Secara terbuka bagi-bagi uang diakui dan disesalkan beberapa tokoh Golkar. Dengan demikian, harapan Munas Golkar menciptakan spirit, gairah, vitalitas, karakter, dan psike para kader untuk mengubah medan politik sebagai perjuangan telah pupus.

Pusaran arus pragmatisme telah semakin menyedot Golkar dalam turbulensi yang dapat memorakporandakan nilai dan pilar-pilar perjuangan Golkar. Kenikmatan kekuasaan telah menjadi pilihan Golkar yang dapat menjadi titian menuju kematian politik.

Proses itu semakin gamblang karena sang pemenang segera mengunjungi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang oleh banyak kalangan diduga menegaskan keinginannya agar Golkar menjadi bagian dari pemerintahan SBY.

Panggung Munas Golkar telah semakin memperkuat persepsi publik bahwa ranah politik adalah ajang lelang kekuasaan dan wilayah di mana kepentingan apa pun dapat dijadikan transaksi. Inilah lahan subur bagi para politisi melakukan petualangan, baik untuk memanipulasi kekuasaan, mencari proteksi, menghapus sejarah kelam masa lalu, maupun membangun citra.

Koalisi partai politik yang seharusnya ditujukan untuk mengompromikan kebijakan untuk rakyat menjadi sekadar kelindan politik berupa jalinan kepentingan saling mengamankan interes subyektif masing-masing.
Semula, niat SBY mengakomodasi Golkar dianggap strategis agar koalisi pemerintahannya lebih plural dan lebih akseptabel.

Mengharapkan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) agak sulit karena hampir lima tahun PDI-P selalu menegaskan sebagai partai oposisi. Hanya kalkulasi pragmatislah yang akhirnya membuat PDI-P melunak sehingga atas dukungan Partai Demokrat, Taufik Kiemas mulus menjadi Ketua MPR. Praktis, PDI-P menjadi pendukung pemerintahan SBY.

Namun, menyaksikan perkembangan Golkar pascamunas, niat untuk mengakomodasi Golkar dalam pemerintahannya tampaknya kurang menguntungkan SBY.

Citra SBY akan terpuruk kalau pemerintahannya hanya dijadikan tempat perlindungan politik atau tempat pembersihan nama tokoh-tokoh Golkar yang pernah terkena atau terimbas berbagai kasus kontroversi, seperti Lapindo, Bank Bali, penyelundupan gula impor, dan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom.

Selain itu, Golkar akan disibukkan dengan potensi eksodusnya tokoh-tokoh andal Golkar yang merasa disingkirkan. Rasa sakit hati semakin menumpuk atas pengangkatan Rizal Mallarangeng, yang secara sengit menghantam habis-habisan tokoh Golkar dalam Pemilu 2009, tiba-tiba menjadi salah satu ketua Partai Golkar.

Cermat
Oleh sebab itu, kemenangan simbolik SBY berupa lebih dari 60 persen dukungan rakyat dan dukungan politik di parlemen lebih dari 50 persen seyogianya membuat SBY lebih cermat dalam mempertimbangkan apakah mengakomodasi Golkar dalam pemerintahannya akan memberikan berkah atau justru menyebabkan musibah.

Sementara itu, harapan Golkar dapat meraih kemenangan signifikan dalam Pemilu 2014 berkat berkelindan dengan SBY juga sangat diragukan. Dalam lima tahun ke depan, SBY masih merupakan tokoh sentral yang tidak dapat dikalahkan siapa pun. Pesona SBY akan dimanfaatkan oleh Partai Demokrat habis-habisan untuk memenangi pemilu 2014.

Secara bertahap, SBY tentu tidak mau kehilangan momentum mentransformasikan karisma dan daya pesonanya untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai institusi politik yang andal. Ia tidak akan mewariskan Demokrat hanya sekadar sebagai fans club-nya SBY.

Mimpi
Oleh sebab itu, harapan Aburizal akan memetik keuntungan sebagai partai penguasa yang dapat mendongkrak perolehan Golkar dalam Pemilu 2014 hanya mimpi di siang hari bolong. Bahkan, tidak mustahil Demokrat akan menyedot kader-kader andal yang ditinggalkan oleh Aburizal pasca-Munas Golkar.

Adapun keberadaan Akbar Tandjung, tokoh yang pernah menyelamatkan Golkar dalam Pemilu 1999, diragukan apakah masih memiliki kemampuan mengontrol praktik pragmatisme yang sudah sangat akut.

Oleh sebab itu, sebaiknya Aburizal belajar dari pengalaman Golkar lima tahun lalu. Menjadi bagian kekuasaan tidak otomatis mempunyai peluang meraih kemenangan dalam pemilu.

Lebih baik Golkar tetap berada di luar kekuasaan dan secara bertahap melakukan konsolidasi ideologi, wawasan, dan organisasi.

Pemberantasan korupsi
Agenda lain yang harus dilakukan Golkar agar dapat merebut kembali kredibilitasnya, selain melalui kaderisasi yang benar, adalah Golkar harus memelopori pemberantasan korupsi politik dengan cara memprakarsai dan mengawal penyusunan regulasi yang mewajibkan parpol membuka akses publik terhadap keuangan parpol yang transparan dan akuntabel.

Persyaratan mendirikan parpol juga harus disertai kewajiban parpol mempunyai pelapor yang memenuhi standar sehingga dapat diaudit oleh akuntan publik.

Sanksi yang jelas harus diberikan kepada parpol yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian, Golkar, melalui asketisme (mesu budi) politik, akan menjadi parpol yang tangguh, modern, dan beradab.

Kompas: Selasa, 13 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI, Jakarta

SUSUNAN Kabinet masa bakti 2009–2014 amat dinanti-nantikan banyak kalangan, baik partai politik, pelaku ekonomi, akademisi, maupun masyarakat biasa.

Kita akan melihat apakah para anggota kabinet lebih banyak berasal dari kelompok profesional nonpartai atau masih campuran antara kelompok profesional murni dan kelompok profesional yang berasal dari partai-partai politik. Upaya serius pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono, untuk lebih mengedepankan kinerja kabinet ketimbang bagi-bagi kursi harus kita acungi jempol.

Apalagi bagi SBY pribadi ini adalah suatu “pertaruhan politik” yang amat luar biasa pentingnya karena ini adalah masa bakti terakhirnya sebagai presiden. Jika SBY salah memilih orang, bukan mustahil berbagai program yang sudah dia canangkan, baik program 100 hari maupun lima belas program yang akan dijalankannya selama lima tahun akan sulit dicapai. Citra keseriusan SBY dalam menyusun kabinet antara lain tampak dari ketatnya urutan jadwal memanggil para kandidat menteri sampai pelantikan kabinet (Seputar Indonesia, 12/10).

Pada Jumat (16/10) para kandidat menteri akan dipanggil ke rumah kediaman pribadi SBY di Cikeas. Mereka akan dihubungi oleh dua orang kepercayaan SBY, Hatta Rajasa dan Sudi Silalahi. Ini untuk menghindari adanya “orang-orang iseng” yang menelepon mereka yang “ingin sekali” masuk ke dalam jajaran kabinet. Pada 21 Oktober kabinet akan diumumkan, sehari kemudian para menteri pilihan itu akan dilantik. Inisiatif pasangan SBY-Boediono menyiapkan kontrak kerja dan pakta integritas yang harus ditandatangani para calon menteri pun suatu yang positif.

Kita ingin para menteri bekerja dengan baik, tidak korup, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan, termasuk dalam hal ini semua yang terkait dengan pembelian barang untuk kebutuhan departemen, kementerian negara, atau lembaga pemerintah nondepartemen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa persoalan pengadaan barang kadang dapat menguntungkan pribadi, keluarga,atau kelompok dari sang menteri. Kontrak kerja dan pakta integritas kita harapkan dapat benarbenar diterapkan dan tidak membelenggu para menteri nantinya untuk berkreasi demi keberhasilan tugas-tugas mereka.

Peringatan ini perlu saya kemukakan di dalam tulisan ini karena selama ini Presiden SBY selalu menekankan bahwa, menurut konstitusi kita, wakil presiden dan para menteri hanyalah “pembantu presiden”. Pernyataan SBY tidak salah karena begitulah bunyi konstitusi. Namun, jangan kata “pembantu presiden” itu kemudian menafikan kreativitas para menteri untuk berkarya demi bangsa. Presiden sebaiknya hanya memberikan arahan garis besar kebijakan yang harus ditempuh dan dicapai, sedangkan proses kerja biarkan para menteri berkreativitas untuk mencapainya.

Ada pula satu pertanyaan yang mengganjal di benak saya,apakah panggilan terhadap para kandidat menteri itu akan mengulang situasi pada 2004 lalu—yang dijuluki para pengamat sebagai “bak audiensi calon pemain sinetron”— ataukah seserius yang kita bayangkan. Ini terkait dengan pemberitaan harian ini (12/10) yang seakan sudah mengetahui siapa-siapa saja yang akan duduk di kabinet. Jika pilihan sudah ditentukan sebelum wawancara berlangsung, pengumuman anggota kabinet pada 21 Oktober merupakan antiklimaks, bukan suatu klimaks yang dinanti masyarakat.

Walau demikian, kita tak perlu berburuk sangka,semoga saja wawancara itu sungguh serius dan jika ada calon yang tidak memenuhi kriteria jabatan, sebaiknya diganti dengan yang lain agar slogan the right person in the right place benar-benar terpenuhi.

Program dan Kinerja Menteri
Cita-cita SBY agar semua atau sebagian besar dari 15 program Kabinet SBY-Boediono dapat terlaksana dengan baik dalam lima tahun ke depan merupakan suatu tujuan suci pemerintahan keduanya.

Program itu ibarat “Meraih Mimpi” karena begitu fantastis dan banyak. Tengok misalnya program pertumbuhan ekonomi minimal 7%, penurunan kemiskinan hingga 10%, penurunan pengangguran hingga 6%, swasembada beras dilanjutkan dengan swasembada daging sapi dan kedelai, serta peningkatan mutu pendidikan. Para calon menteri yang akan duduk di departemen- departemen yang terkait dengan program itu tentu harus bersiap diri untuk bekerja keras, bukan hanya mampu membuat iklan layanan masyarakat soal kinerja departemennya.

Inisiatif Presiden SBY untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan serta memodernisasi alutsista TNI/Polri juga harus didukung menteri yang tahu seluk-beluk pertahanan dan keamanan serta liku-liku pembelian alutsista. Tanpa itu, seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan pemerintah kepada TNI/Polri, hanya akan menguap dan kurang terasa bagi peningkatan kapabilitas TNI/Polri serta kesejahteraan prajurit. Nama baik dan peran Indonesia di dunia internasional kini terasa rendah.

Tak mengherankan jika meningkatkan kedua hal tersebut merupakan suatu suatu keniscayaan. Namun, itu bukan semata tugas dari seorang menteri luar negeri dan jajarannya semata, melainkan tugas seluruh komponen pemerintah dan masyarakat. Tengok betapa malunya kita di tengah upaya meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional, ternyata Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun ini bukannya meningkat, melainkan justru menurun. Ini memperburuk citra Indonesia yang selama ini selalu sesumbar tentang Human Development Index yang menjadi program PBB.

Tak pelak lagi, jika kita ingin meningkatkan peran internasional Indonesia, kita harus meningkatkan sumber daya manusia, kekuatan ekonomi,kekuatan militer, kekuatan intelektual, dan tentu kekuatan diplomasi kebudayaan kita. Gabungan ke-15 program kerja pemerintah itu, jika berjalan baik, akan meningkatkan hard power, soft power, dan smart power Indonesia yang dapat digunakan dalam diplomasi internasional. Angan-angan meningkatkan peran internasional Indonesia merupakan suatu yang amat positif, seperti juga impian agar suatu saat nanti ada tokoh Indonesia yang menjadi sekretaris jenderal PBB.

Namun, untuk meraihnya kita harus bekerja keras,tak cukup melalui proyek pencitraan yang membabi buta—yang kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Menggapai bintang-bintang di langit atau meraih mimpi bukanlah suatu yang buruk, asalkan itu sesuai modal dasar, kerja keras, dan hasil yang telah kita capai hingga saat ini.

Sebelum kita melambungkan impian yang begitu tinggi,adalah amat terhormat jika SBY paling tidak memiliki mimpi seperti Bill Clinton sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, yaitu meninggalkan warisan pada anak-anak Indonesia sesuatu yang amat menjanjikan bagi masa depan mereka: dari segi kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan secara vertikal dan horizontal. Untuk meraih semua itu,harus tetap dalam koridor demokrasi, bukan dengan cara-cara otoriter seperti era Orde Baru.

Kita tak ingin, seperti dikatakan oleh almarhum Herb Feith soal Orde Baru, pemerintahan SBY 2009–2014 dijuluki sebagai “rezim developmentalis represif.” Demokrasi yang kita bangun jangan sampai tertatih-tatih sebagai akibat nafsu besar SBY untuk membangun kabinet atas dasar koalisi besar nasional yang memasukkan semua kekuatan politik ke kabinet.Salah satu program kerja pemerintah ialah penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Ini harus dibuktikan dalam praktik kepemerintahan.

Kita tunggu saja apa hasil wawancara SBY dengan para kandidat menteri. Kita harap semua sesuai nilai-nilai ideal yang sering dilontarkan SBY di berbagai kesempatan. Kita juga tidak ingin melihat adanya kekuatan politik yang “mutung” karena hanya dapat satu atau tidak dapat sama sekali kursi di kabinet, lalu menyatakan diri menjadi partai oposisi.

Angan-angan kita ialah para anggota kabinet nanti adalah orangorang terpilih yang memiliki visi dan kerja keras membangun bangsa, bukan visi untuk membangun diri, keluarga, ataukelompoknya semata. Kita tunggu saja, apakah anganangan kita akan menjadi kenyataan, ataukah kita seakan jatuh dari langit karena tak mampu mewujudkan angan-angan suci tersebut.(*)

Seputar Indonesia: Selasa, 13 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI, Jakarta

Iklan besar Ketua Umum baru Partai Golkar antara lain mengatakan, di era Indonesia modern, pilihan antara menjadi bagian pemerintah atau oposisi, bukanlah pilihan ideologis yang kaku dan mati. Kalimat itu perlu dikritisi karena dua hal: pertama, apa yang dimaksud dengan era Indonesia modern tersebut? Karena ketiadaan kultur oposisi sudah ada sejak era Demokrasi Terpimpin dan berlanjut pada era Orde Baru. Kedua, pilihan itu bukanlah pilihan ideologis, melainkan pilihan politik. Ideologi dapat saja sama, misalnya liberalisme, tapi pilihan politik bisa berbeda, di pemerintahan atau di oposisi.

Kedekatan Partai Golkar pada kekuasaan memang sudah mendarah daging karena itu sulit bagi partai ini untuk mengubah haluan dari Partainya penguasa menjadi partai oposisi. Persoalannya ialah apa yang dicari Golkar di pemerintahan jika jatah bagi partai politik di luar PKS, Partai Demokrat dan PAN yang mendapatkan tiga kursi, hanya satu atau tidak sama sekali.

Antara harapan dan kenyataan politik pada masa 2009-2014 ini memang seperti bumi dan langit. Di masa Orde Baru Golkar selalu mendominasi kabinet. Di masa Reformasi pun Partai Golkar memiliki kursi yang lumayan banyaknya di kabinet, baik era Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarnoputri, maupun era Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009.

Saat SBY ingin membentuk Kabinet Kerja pada 2009-2014 ini, jatah bagi partai-partai politik semakin dikurangi. Mungkin karena jatah kursinya terbatas sebagai akibat banyaknya anggota koalisi besar nasional, atau karena SBY lebih memilih orang profesional non-partai menguasai 65% jatah kursi di kabinet.

Alih-alih Partai Golkar akan mendapatkan jatah kursi empuk di kabinet, mungkin saja ia dapat satu atau dua kursi tapi bukan jabatan yang penting. Kalaupun penting, mungkin kursi yang kini diduduki oleh Andi Mattalata, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan.

Yang sangat menyakitkan adalah jika ternyata Partai Golkar akhirnya tidak mendapatkan jatah satu pun kursi di kabinet. Sudah sesumbar menjadi bagian dari kekuasaan yang ada, ternyata hanya dapat pepesan kosong.

Alangkah indahnya jika saat ini Partai Golkar berbenah diri. Kekuasaan di kabinet ternyata tidak lagi menjanjikan. Tak seperti dulu, para menteri kini tak lagi dapat mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi atau partai, sebagai akibat adanya Pakta Integritas yang para menteri tandatangani pada pertemuan dengan SBY, Jumat (16/10) ini.

Nama baik Partai Golkar juga sudah semakin merosot dari satu pemilu ke pemilu lainnya di era reformasi. Kini yang tinggal hanyalah konstituen setia partai yang belum beranjak jauh dari partai itu. Tidakkah Partai Golkar sebaiknya memilih kritis kepada jalannya pemerintahan dengan memberi alternatif kebijakan yang lebih menjanjikan ketimbang yang diajukan pemerintah.

Gerakan membelok ke arah oposisi sebenarnya ada di dalam Partai Golkar seperti yang disuarakan Surya Paloh dan Jusuf Kalla. Tapi suara itu nyaris tak terdengar karena Partai Golkar masih terninabobokan oleh iming-iming nikmatnya kekuasaan. Padahal, jika pun Golkar masuk ke jaringan kekuasaan, apalah artinya sebuah kursi di kabinet, kalau Golkar kemudian terbelenggu kebebasan politiknya.

Kita berpandangan, sebenarnya banyak yang dapat diperbuat Golkar jika tidak berada di kabinet. Pertama, arahan Ketua Umum Partai Golkar untuk menjadikan partai ini sebagai partai yang penuh gagasan atau The Party of Ideas dapat terwujud. Kedua, Golkar akan dapat ke luar dari bayang-bayang kekuasaan yang kalau pun hasilnya baik, bukan Golkar yang meraih nama, melainkan Partai Demokrat. Ketiga, Partai Golkar dapat berbenah diri untuk mengonsolidasikan kekuatan partai, sembari menata kembali sistem rekrutmen politiknya. Keempat, Partai Golkar juga sejak dini dapat melakukan rekrutmen politik pada tingkatan alite partai agar ada kader Golkar terbaik yang bisa diajogak pada pemilu presiden 2014 mendatang.

Upaya Ketua Umum Partai Golkar untuk membawa partai ini ke sambungan gerbong kekuasaan, tampaknya sesuatu yang akan mendatangkan penyesalan di kemudian. Jika saja Golkar mau mendengarkan kata hati para pendukung yang menginginkan partai berlambang beringin ini beroposisi, bukan mustahil nama baik partai ini akan muncul kembali. Bergabung dengan pemerintah atau beroposisi memang pilihan yang tidak mudah, namun harus diambil. Pilihan Golkar tetap pada jalur pemerintahan. Kita lihat saja apa hasilnya nanti, Golkar Bangkit, atau terjungkal lagi.

Celah (inilah.com) 12 Oktober 2009

Oleh: Moch Nurhasim , S.IP, M.Si
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI di Jakarta

Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kader Golkar, karena kalah dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, sebaiknya Golkar mengambil posisi sebagai pengontrol pemerintahan atau oposisi (Seputar Indonesia, 7/10/09).

Pesan JK lainnya juga menyiratkan kegamangan elite-elite Golkar saat ini. Menurutnya, Golkar memang tidak terbiasa di luar kekuasaan. Namun, lebih tidak biasa lagi jika Golkar mengemis kekuasaan. Sangat tidak biasa kalau Golkar mengemis kekuasaan (Seputar Indonesia,7/10/09). Ada apa di balik pesan JK pada saat membuka Munas VIII Golkar di Labersa Hotel & Convention, Pekanbaru, Riau?

Pilihan Sulit
Pesan JK dalam pembukaan Munas VIII Golkar di Riau menyiratkan keinginan JK bahwa hendaknya Golkar berada di luar jalur kekuasaan. JK menghendaki agar partai beringin ini tidak silau oleh iming-iming kekuasaan yang dianggap dapat merendahkan martabat partai yang pernah menjadi penyokong utama Orde Baru selama 32 tahun.

Soal martabat partai ini, saya kira publik masih ingat ketika menjelang pencalonan presiden pada Mei 2009 yang lalu. SBY dan Partai Demokrat yang menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2009 terkesan begitu “pongah” ketika harus memberi pilihan sulit bagi Partai Golkar untuk mengajukan nama lebih dari satu. Sementara nama yang diajukan hanya satu, yaitu JK, dan itu ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan lima kriteria SBY-Demokrat. Pesan JK soal martabat Golkar yang diulang kembali di awal pembukaan Munas VIII Golkar tentu tidak tanpa alasan.

Golkar sedang mengalami kebimbangan politik kalau tidak disebut sedang berada di persimpangan jalan. Terdapat dua keinginan yang masih bercampur, antara menjadi bagian dari pemerintahan SBY-Boediono dan berada di luar pemerintahan. Alasan bahwa Golkar tidak terbiasa dan tidak memiliki budaya sebagai oposisi adalah alasan yang terlalu naif, mungkin terlalu diada-adakan. Namun kegamangan Golkar ini justru mengindikasikan bahwa pola patron klien dalam tubuh Golkar masih cukup kuat. Pola-pola orang bawaan yang menyelimuti proses rekrutmen dan pengaderan di dalam tubuh Golkar, seperti juga partaipartai lain, menyebabkan kemacetan tradisi kritis di dalam partai politik.

Tradisi melawan arus, melawan kebijakan pimpinan partai bukanlah suatu tradisi yang tanpa risiko. Bukankah setelah Munas VII di Bali yang dimenangi Jusuf Kalla, proses “pembersihan” lawan-lawan politik juga terasa dilakukan? Ada gejala orang-orang Akbar Tanjung (AT) juga tersingkir atau terpinggirkan dari kepengurusan. Bahkan perbedaan afiliasi dan dukungan politik juga berujung pada nasib para kader Golkar yang berada di parlemen. Tradisi demikian menimbulkan dua hal. Pertama adalah munculnya tipe kader yes man, siap bos, dan takut untuk melawan kebijakan elite partai.

Risiko melawan kebijakan pimpinan partai menjadi senjata yang paling menakutkan bagi para kader, baik di pusat maupun di daerah. Isu penggantian pengurus DPD II oleh DPD I karena dianggap berbeda afiliasi dan dukungan politik menjadi salah satu isu yang “menakutkan” bagi mereka menjelang Munas VIII Golkar. Model manajemen partai seperti itu juga akan melahirkan tipe-tipe kader yang sangat pragmatis, bahkan dapat dikatakan oportunis.

Alih-alih mereka akan melawan dan mengoreksi garis kebijakan partai, mereka justru akan cenderung “diam,” bukan berarti diam itu emas, tetapi diam karena risiko yang akan menimpa dirinya terlalu besar. Jika demikian, oligarki partai sebagai suatu hukum besi partai akan terus berlangsung dari waktu ke waktu. Inilah paradoks yang akan terus terjadi,di satu sisi partai politik adalah instrumen penting demokrasi,tetapi di sisi lain manajemen partai terkadang melupakan prinsip-prinsip dan nilai demokrasi itu sendiri.

Kedua, pesan JK tersebut pada akhirnya tergantung pada Ketua Umum Golkar lima tahun mendatang. Kini, ketika Aburizal Bakrie dari kubu triple A (Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, dan Agung Laksono) yang terpilih menjadi ketua umum, sudah dapat dipastikan Golkar akan masuk dan merapat dalam pemerintahan SBY-Boediono.

Menunggu Keajaiban
Sebagai partai pemenang sepanjang pemilu Orde Baru dan Pemilu 2004 di masa transisi,Partai Golkar pasca-2004 mengalami krisis “kepercayaan politik dan institusional”. Krisis ini ditunjukkan oleh tidak beraninya Golkar mengambil sikap untuk maju mencalonkan kader terbaiknya jauh-jauh hari menyongsong Pilpres 2009.

Kader-kader Golkar dalam istilah orang Jawa kalah “yukyi atau aura” atau dalam pengertian magis kalah kesaktian dari SBY. Hampir sulit dicari kader-kader yang dalam rentang waktu 2004–2009 dapat menyaingi popularitas SBY dalam memimpin masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, mestinya Munas VIII Golkar yang baru lalu perlu mengevaluasi krisis kepemimpinan yang terjadi di dalam tubuh Golkar jika Golkar ingin selamat dan bangkit pada 2014 mendatang.

Memilih calon Ketua Umum Golkar adalah bukan semata- mata memilih nakhoda, tetapi sekaligus menyiapkan strategi. Adakah kader Golkar yang akan dapat diusung pada periode kepemimpinan berikutnya (2014– 2019)? Masalahnya laik jualkah Ketua Umum Golkar terpilih kali ini di mata publik? Hal ini penting karena pada periode itulah pertaruhan partai-partai besar yang sebenarnya akan terjadi. Dengan demikian,evaluasi dan proyeksi atas masa depan Partai Golkar tidak dapat dilepaskan dari pijakan politik saat ini.

Jika elite-elite Partai Golkar saat ini bimbang untuk menentukan langkah dan arah politik sebagai oposisi atau tidak, politik kebimbangan semacam ini akan terus menjadi dosa warisan yang bisa saja terjadi pada periode-periode selanjutnya. Karena itu, menimbang letak strategis dan situasi politik saat ini, di mana sebagian kubu PDIP telah terkooptasi oleh kepentingan politik penguasa, harapan adanya kontrol dan pengawasan kinerja pemerintahan terletak pada Partai Golkar.

Oleh karena itu, kegalauan JK di masa akhir jabatannya yang menyindir agar kader-kader Golkar tidak mengemis kekuasaan akan dibuktikan oleh sejarah. Masalahnya, siapkah kader-kader Golkar kehilangan kursi kekuasaan yang katanya enak, empuk, dan bergelimang fasilitas? (*)

Seputar Indonesia, 12 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI, Jakarta

Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, 5-8 Oktober 2009, akhirnya memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2015. Aburizal, yang masih Menko Kesra, telah diduga akan memenangi pertarungan karena memiliki tiga hal: ”gizi”, jaringan organisasi pendukung, dan dukungan kekuasaan di luar Partai Golkar karena dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Akankah ketua umum yang baru dapat membangkitkan kembali Partai Golkar dalam lima tahun mendatang? Apakah Partai Golkar akan menjadi kekuatan oposisi untuk mendapat simpati rakyat pada Pemilu Legislatif 2014? Atau, Golkar akan terjerembab dalam ”kenikmatan kekuasaan, tetapi akan kembali menuai kesengsaraan” pada pemilu mendatang? Akankah Aburizal dapat menjaga jarak dengan kekuasaan yang ada dengan tak mau masuk ke dalam kabinet mendatang?

Berbagai pertanyaan itu muncul sebab Partai Golkar suka tak suka masih diharapkan sebagai salah satu penopang demokrasi konstitusional di negeri ini. Suasana politik yang berkembang di dalam partai ini sekarang, sayangnya, masih menunjukkan betapa godaan kekuasaan masih merasuk pengurus Partai Golkar.

Alih-alih mengedepankan moral politik dan mendudukkan diri sebagai ”garda penjaga demokrasi” melalui pilihan politiknya menjadi kekuatan oposisi, Partai Golkar ternyata tak mau dan tak mampu keluar dari belenggu kekuasaan. Ketika lampu kuning di simpang mengharuskan partai berlambang pohon beringin ini memutuskan pilihan politiknya sebagai partai oposisi, justru ia memilih berada di titik tak terbalikkan: tetap dalam kekuasaan. Ini membikin Partai Golkar sedang mengalami ”senja kala politik” menuju kehancuran.

Bonsai beringin
Intuisi penulis bisa saja salah bila ternyata Partai Golkar punya agenda tersembunyi di balik keputusan politiknya. Namun, masuknya kader Partai Golkar dalam jajaran kabinet justru akan membonsai pohon beringin, yang pada Orde Baru akarnya demikian besar dan kuat menancap rakyat. Para pengurus Partai Golkar sepatutnya sadar, partai ini bukan lagi ”mitra penting atau mitra yang kuat” di dalam koalisi besar nasional SBY-Boediono.

Tergiurnya PDI-P ke dalam godaan kekuasaan paling tidak telah menggeser Partai Golkar sebagai mitra politik Partai Demokrat. Posisi Golkar sebagai penghamba atau pengemis kekuasaan tak saja menghilangkan posisi tawar politiknya terhadap Partai Demokrat, melainkan dan terlebih lagi menghilangkan kebebasannya bermanuver di parlemen.

Senyawa politik Partai Golkar dan Partai Demokrat sebenarnya telah sirna dalam lima tahun terakhir. Hubungan itu semakin tak simetris saat Partai Demokrat memenangi Pemilu Legislatif 2009. Partai Golkar akan terus berada di bawah bayang kekuasaan Presiden SBY. Itu sebabnya banyak pengamat politik berharap Golkar dapat keluar dari belenggu kekuasaan dan beralih menjadi partai oposisi. Hanya dengan posisi oposisi Golkar dapat kasih alternatif terhadap kebijakan pemerintah. Jika ini dimainkan secara cantik, Partai Golkar akan melesat dan bangkit kembali menjadi kekuatan utama dalam sistem politik Indonesia.

Ketidaksiapan atau ketidakberanian Partai Golkar menjadi kekuatan oposisi ternyata mengalahkan akal sehat. Namun, jika mau dan berani, dapat saja Partai Golkar bermanuver secara manis jika sadar bahwa di dalam ”koalisi politik yang amat longgar” pada kabinet mendatang, Golkar juga memberi sumbangsih positif bagi keseimbangan eksekutif dan legislatif.

Untuk itu, ada beberapa agenda politik yang dapat dilakukan dalam lima tahun ke depan. Langkah pertama, Ketua Umum Aburizal Bakrie sepatutnya tak bersedia masuk kembali dalam kabinet mendatang. Hanya dengan itu ia dapat menjaga jarak dengan kekuasaan dan memberi arah bagi para kader Partai Golkar di kabinet dan parlemen tentang apa yang harus mereka perjuangkan untuk rakyat. Hal ini memang sulit dilakukan sebab Aburizal berutang budi kepada Presiden SBY terkait pengambilalihan tanggung jawab penanganan kasus lumpur panas di Porong, Jawa Timur, dari PT Lapindo Brantas ke tangan pemerintah.

Kedua, Partai Golkar benar-benar berani mengimplementasikan hasil kerja Komisi C Bidang Pernyataan Politik pada munas itu. Hal ini terkait dengan peran Partai Golkar meminimalkan sentralisasi kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok; mengajak seluruh elemen masyarakat membawa bangsa ini menuju sistem politik yang terbuka, demokratis, dan efektif; mendesak pemerintah menyelesaikan kasus Bank Century sampai tuntas secara tegas dan konsisten; serta mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komisi yang independen terhadap kekuasaan.

Citra Partai Golkar sebagai partai yang kompak juga harus tetap dijaga. Karena itu, agenda ketiga yang harus dijalankan ialah bagaimana konsolidasi kekuatan Partai Golkar benar-benar berjalan dalam jangka pendek ini sebelum Golkar membuat dan melaksanakan rencana kerja politik untuk lima tahun ke depan.

Hubungan Partai Golkar dengan para konstituen partai harus berjalan sembari memperkuat kembali akar politik partai ini ke luar konstituen partai. Agenda keempat ini harus cepat dilakukan untuk menunjukkan bahwa Partai Golkar bukan hanya bergerak dinamis menjelang pilkada dan pemilu nasional.

Ikatan politik antara para sesepuh dan kader penerus harus juga tetap dipererat agar ada proses saling asah, asih, dan asuh di antara mereka. Agenda kelima ini tak sulit dilakukan jika kedua kubu sadar bahwa partai harus diselamatkan.

Masyarakat di luar Partai Golkar juga perlu diajak berdialog untuk membangun rasa saling percaya dan menggalang kerja sama agar sistem demokrasi konstitusional yang sedang kita bangun tak layu sebelum berkembang. Agenda keenam ini perlu serius dilaksanakan oleh seluruh jajaran partai.

Agenda politik itu jika serius dilaksanakan dan berkesinambungan mungkin dapat menyelamatkan Partai Golkar dari situasi senja kala politik yang bukan mustahil akan menyelimuti partai ini dalam lima tahun ke depan.

Sumber: Kompas Jumat, 9 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Partai Golongan Karya tengah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 di Pekanbaru, Riau. Masih adakah peluang Golkar mengukuhkan diri kembali sebagai parpol terbesar dan menentukan arah politik negeri ini?

Pertanyaan di atas sangat wajar diajukan mengingat kekalahan beruntun Golkar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2005- 2009, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Target merebut 60 persen jabatan kepala daerah melalui pilkada ternyata hanya tercapai sekitar 35 persen.

Target 30 persen perolehan suara pemilu legislatif hanya bisa dicapai sekitar separuhnya. Sementara itu, target memenangkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dalam Pilpres 2009, jauh panggang dari api, karena pasangan yang diusung Golkar dan Hanura tersebut hanya menduduki peringkat ketiga perolehan suara di bawah Yudhoyono-Boediono dan Megawati-Prabowo.

Karena itu, Munas Golkar di Pekanbaru merupakan momentum penting bagi parpol warisan Orde Baru ini untuk introspeksi dan evaluasi diri, mengapa kepercayaan publik terus merosot dari waktu ke waktu. Padahal secara organisasi, Golkar dapat dikatakan sebagai parpol yang memiliki organisasi dan kepengurusan terlengkap di Tanah Air.

Kehilangan Induk
Kebesaran Golkar pada era Orde Baru harus diakui tak lepas dari perlakuan istimewa mantan Presiden Soeharto,yang tak hanya menjadikan Golkar sebagai “partai penguasa”, melainkan juga turut memenangkannya dalam setiap pemilu. Selain itu, Golkar juga didukung secara resmi oleh militer dan birokrasi negara. Tidak mengherankan jika memasuki era reformasi, Golkar ibarat anak ayam kehilangan induk.

Namun, berkat kerja keras dan kepemimpinan Akbar Tandjung (1999-2004), Golkar tak hanya berhasil melewati masa krusial dan kritis, juga memenangi Pemilu 2004. Terlepas dari kasus dana Bulog yang pernah dialami mantan Ketua Umum PB HMI ini, Akbar relatif berhasil menggerakkan mesin partai sehingga terhindar dari kutukan sejarah. Periode Jusuf Kalla (2004- 2009) semestinya bisa menjadi momentum bagi Golkar untuk bangkit.

Akan tetapi, kesibukan JK sebagai wakil presiden, serta juga Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono sebagai ketua DPR, tampaknya berdampak pada tidak terurusnya organisasi partai berlambang pohon beringin ini. Para pengurus daerah, baik propinsi maupun kabupaten dan kota, lagi-lagi mengalami periode “anak ayam kehilangan induk”.

Akibatnya, seperti kita saksikan, hingga saat-saat terakhir menjelang Pemilu 2009, tidak pernah jelas apakah Golkar benar-benar hendak mengajukan calon presiden sendiri, atau melanjutkan koalisi longgar dengan Presiden Yudhoyono.

Ketidakjelasan tersebut tampak mencolok pada keputusan-keputusan Rapimnas dan Rapimnas Khusus Golkar yang tidak saling mendukung satu sama lain. Keputusan mengajukan JK sebagai calon presiden, baru dilakukan pada saat-saat terakhir ketika para simpatisan dan pendukung Golkar telah berpaling dari Yudhoyono.

Redefinisi Peran
Sebab itu, dalam kondisi terpuruk seperti saat ini tak ada pilihan lain bagi Golkar kecuali melakukan redefinisi dan reaktualisasi peran serta posisi diri partai ini dalam pentas politik nasional. Artinya, jika Golkar sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk menjadi penentu arah politik nasional, semestinya para elite partai tidak terperangkap pada persaingan merebut jabatan ketua umum belaka.

Di samping itu, terlalu besar risiko bagi Golkar jika para elite membiarkan partai beringin sekadar sebagai kuda tunggangan para politisi oportunistik, yang akhirnya berpotensi menghancurkan masa depan Golkar. Itu artinya, Munas ke-8 Partai Golkar di Pekanbaru seharusnya mengagendakan pula diskusi-diskusi serius tentang visi, platform politik, dan format Golkar ke depan sebelum benar-benar menjadi parpol gurem.

Sebagai parpol tertua di negeri ini, orientasi politik Golkar semestinya tidak semata- mata kekuasaan dalam pengertian sempit. Sebaliknya, Golkar dituntut mengambil peran dan tanggung jawab politik lebih besar dalam memberi arah politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan negeri ini ke depan. Kalau tidak, maka partai beringin tak lebih dari sekadar kendaraan politik belaka bagi para petualang politik yang tidak bertanggung jawab.

Menjaga Jarak
Mengubah tradisi Munas dari ajang pergantian ketua umum menjadi forum pertukaran pikiran memang tidak mudah. Apalagi kecenderungan yang sama juga dilakukan parpol-parpol lain di negeri ini. Namun, barangkali justru di situlah tantangan terbesar yang dihadapi Golkar di Pekanbaru pekan ini, sekaligus menciptakan tradisi baru bagi partai beringin.

Tantangan besar lainnya adalah keberanian Golkar menjaga jarak dengan pemerintahan Yudhoyono tanpa harus berdiri secara formal sebagai oposisi. Apalagi istilah oposisi sendiri masih menjadi stigma kolektif di lingkungan internal Golkar. Melalui pilihan menjaga jarak dengan pemerintah, Golkar tidak hanya “terselamatkan” jika periode kedua pemerintahan Yudhoyono kurang berhasil, melainkan juga bisa merumuskan kebijakan- kebijakan alternatif melalui peran parlementer di DPR.

Tantangan terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah kemampuan Golkar melembagakan tradisi demokrasi partai secara internal. Kecenderungan Golkar mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dalam rangka lolosnya calon-calon ketua umum yang seharusnya tidak lolos, bagaimanapun perlu dikoreksi. Persoalannya kini terpulang kepada para peserta Munas Pekanbaru, apakah benar-benar hendak menyelamatkan Golkar, atau malah menguburkannya.(*)

Sumber: Seputar Indonesia, Rabu, 06 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

CITRA Partai Golkar di mata masyarakat masih campur baur. Ada yang memandang Golkar sebagai partai yang harus bertanggung jawab atas kebobrokan politik dan ekonomi di era Orde Baru.

Karena itu, partai ini dinilai tak layak lagi hidup di era Reformasi. Ada yang memandang Partai Golkar adalah satu-satunya partai perekat kemajemukan bangsa dan memiliki sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya.

Ada pula yang memandang Partai Golkar hanya melakukan perubahan politik yang amat minim, dari Golongan Fungsional (Functional Group) di era Orde Baru, menjadi partai politik pada awal era Reformasi. Dulu Golkar merasa beruntung tidak menyandang nama sebagai partai politik karena pencitraan yang buruk pada partai politik.

Namun, Golkar harus menjelma menjadi partai jika ingin mengikuti pemilu di era Reformasi. Institusionalisasi internal pada diri Partai Golkar memang terus berkembang di era Reformasi. Dulu Golkar memiliki tiga jalur organisasi yang dikenal dengan nama ABG, yaitu ABRI, Birokrasi dan Golkar (tiga Kino dalam, yakni Kosgoro, MKGR,dan Soksi).

Kini organisasi Partai Golkar tidak lagi mengenal tiga jalur tersebut. Namun, budaya politik di dalam Partai Golkar tampaknya belum berubah banyak. Karena itu, Partai Golkar amat sulit untuk melakukan pendekatan politik ke bawah sebagai akibat dari ketergantungan pada organisasi pemerintahan dan ABRI pada masa lalu.

Nuansa politik masa lalu tentunya harus diubah jika Partai Golkar ingin tetap hidup,tumbuh, dan berkembang. Penguatan akar-akar politik ke bawah harus dilakukan melalui pendekatan baru yang lebih demokratis, bukan melalui kebijakan pemerintah seperti ”politik massa mengambang”,”politik keharusan”bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota Golkar, dan ”politik pecah belah” pemerintahan Orde Baru terhadap para pesaing politik Golkar.

Tatapan politik Partai Golkar ke masa depan tentunya harus menjadi pertimbangan dalam Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, 5-8 Oktober 2009. Pada Munas itu bukan hanya persoalan pemilihan ketua umum Partai Golkar yang lebih mengemuka, melainkan bagaimana ketua umum terpilih nantinya dapat membawa Partai Golkar kembali pada kejayaannya.

Lima tahun ke depan merupakan titik paling kritis bagi perkembangan partai-partai politik yang mendasari dirinya pada karisma ketua umum partai atau ketua dewan pembinanya, seperti yang akan terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.Pada situasi itu,Partai Golkar harus dapat merebut kembali simpati masyarakat pada Pemilu 2014 mendatang.

Jika tidak, nasib partai berlambang beringin ini akan semakin terpuruk dan akhirnya mati. Antara harapan masyarakat dan dinamika internal Partai Golkar tampaknya terdapat jurang amat dalam. Ketika masyarakat masih berharap Partai Golkar dapat memainkan peran positifnya dalam sistem politik Indonesia yang telah berlangsung secara demokratis, dinamika politik di dalam tubuh Partai Golkar masih bertumpu pada politik kekuasaan yang berbasis uang dan intervensi politik dari luar.

Tengok saja isu politik yang berkembang pada pemilihan ketua umum Partai Golkar yang masih didominasi oleh ”gizi” (baca: uang) yang dimiliki para kandidat ketua umum,ketimbang visi dan misi mereka.Kandidat yang memiliki ”gizi”, jaringan politik dan dukungan politik dari atas yang kuat, diduga memiliki kesempatan tertinggi untuk terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar.

Tentu ini berarti Aburizal Bakrie merupakan kandidat terkuat ketua umum Golkar jika dibandingkan dengan Surya Paloh,Tommy Soeharto, dan Yuddy Chrisnandi. Kesadaran politik di dalam Partai Golkar belum beranjak pada bagaimana partai ini memiliki rencana politik jangka pendek, menengah, dan panjang untuk kembali menjadi primadona politik di era Reformasi.

Kemanjaan politik dan perlindungan politik pada orang yang sedang berkuasa merupakan budaya politik yang amat rapuh yang masih dimiliki partai ini. Kewiraswastaan politik belum berkembang. Karena itu, bangunan akar politik Partai Golkar di era Reformasi bukannya semakin kokoh, melainkan semakin rapuh.

Para pengurus Partai Golkar sepatutnya sadar bahwa partai berlambang pohon beringin ini berada pada batas cakrawala politik yang amat menentukan. Untuk keluar dari ”terowongan politik yang amat gelap” dan melihat secercah sinar di ujung terowongan itu Partai Golkar seyogianya mulai berbenah diri.

Kesempatan politik itu terbuka lebar bagi Partai Golkar, di tengah partaipartai politik yang berasaskan nasionalisme sekuler lainnya sedang mengalami regenerasi politik yang belum menunjukkan kepastian politik, seperti yang dialami PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.

Pengalamanburukpadapemilupemilu legislatif dan presiden di era Reformasi sepatutnya menjadi pemecut bagi Partai Golkar untuk bangkit, tumbuh, dan berkembang. Berbagai langkah tampaknya harus dilakukan partai ini.

Antara lain, pertama, pemilihan ketua umum Partai Golkar harus di dasari pada visi, misi, dan rekam jejak para kandidatnya agar Golkar tidak memiliki ketua umum yang dipandang masih memiliki masalah, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun hukum; kedua, Partai Golkar harus menata kembali jaringan organisasi partai yang tidak lagi manja pada struktur organisasi pemerintahan dari pusat sampai daerah, serta pada jaringan militersepertipadamasalalu; ketiga, pendekatan merit system dan bukan ”asas kekeluargaan”dalam pemilihan pengurus Partai Golkar di pusat dan daerah harus lebih mengemuka; keempat, organisasi Partai Golkar harus merupakan perpaduan positif antara asas desentralisasi serta kemandirian politik dan ekonomi. Demokrasi masih berkembang dalam tubuh Partai Golkar.

Hingga saat ini, Golkar merupakan satusatunya partai politik yang memiliki kans terbesar dalam mengembangkan demokrasi di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Namun,jika Golkar terjerembab pada pendekatan patron-client relationshipantara pengurus pusat dan daerah, serta di dalam jajaran organisasi Golkar di pusat dan daerah, partai ini tidak akan mampu menjadikan para pengurusnya sebagai kekuatan politik yang mandiri, juga menyatu dalam visi dan misi partai ke depan.

Politik uang juga masih mengemuka di dalam sistem ini. Alih-alih menatap masa depan yang lebih cerah,para pengurus Partai Golkar tampaknya lebih terfokus pada bagaimana mendapatkan, menjalankan, dan mempertahankan jabatan melalui pendekatan kekuasaan dan uang di dalam dan di luar Golkar .

Visi dan misi para kandidat ketua umum Partai Golkar juga masih belum beranjak pada persoalan ideologiPancasila, NKRI,dan UUD 1945, bukan pada bagaimana tiga hal itu diterapkan dalam kebijakan membangun Indonesia ke depan di tengah dinamika politik nasional dan internasional yang berkembang dinamis. Reformasi internal bukan dominasi sektor keamanan semata seperti di tubuh TNI dan Polri.

Adalah suatu keniscayaan partai-partai politik juga melakukan reformasi internal, berbenah diri, dan memiliki visi yang jelas mengenai bangunan keindonesiaan masa depan dan bagaimana negeri ini bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kehinaan sosial politik masa kini.

Partai Golkar seharusnya memegang peran utama dan menjadi contoh di dalam melakukan reformasi internal tersebut. Semua pihak dalam Partai Golkar niscaya akan memahami, betapa pentingnya pembenahan internal di tubuh Partai Golkar. Persoalannya ialah, siapa yang akan menjadi ujung tombak dari perubahan itu?

Apakah ketua umum Partai Golkar yang terpilih nantinya menjadi ujung tombak perubahan atau hanya ingin mengabdi pada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu presiden? Hanya dia dan Dia yang dapat menjawabnya.(*)

Seputar Indonesia, Selasa, 06 Oktober 2009

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Musyawarah Nasional Partai Golongan Karya hampir selalu menarik dicermati. Apalagi Munas Golkar kali ini dilakukan pascakekalahan beruntun dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. Masih adakah masa depan bagi parpol warisan Orde Baru ini?

Terlepas dari berbagai kritik atasnya, Partai Golkar adalah salah satu aset politik bangsa kita. Golkar merupakan partai pelopor yang menjadikan pluralitas sebagai fondasi berpolitik saat partai-partai lain cenderung mengibarkan ideologi golongan sebagai alternatif bagi Pancasila.

Selain itu, Golkar adalah parpol pertama yang benar-benar bersifat ”nasional” saat parpol-parpol lain lebih merepresentasikan etnis, agama, atau daerah dalam lanskap politik Indonesia yang beragam.

Namun, problematiknya, watak pluralistik demikian bukan lagi monopoli Golkar. Partai-partai politik baru yang tumbuh dan besar akhir-akhir ini—terutama Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Hanura—bukan hanya duplikat karena mengopi karakteristik parpol warisan Soeharto itu, tetapi sekaligus ”mengambil alih” massa pendukung partai beringin. Tak mengherankan jika cerita kegagalan Golkar di suatu daerah hampir selalu disertai kisah keberhasilan Demokrat, Gerindra, atau Hanura. Partai Demokrat bahkan mengalahkan Golkar dalam Pemilu 2009 lalu.

Perangkap pragmatisme
Uraian awal itu hendak menegaskan, masalah krusial Golkar dalam momentum munas kali ini adalah merumuskan kembali identitas, watak, dan karakteristik partai sebelum partai beringin benar-benar terkubur sebagai sejarah.

Urgensi perumusan kembali identitas Golkar tak hanya tampak dari kegamangan segenap elite partai menjelang pemilu lalu, tetapi juga terlihat dari disorientasi elite partai dalam menyikapi berbagai isu strategis bangsa. Dalam perdebatan tentang arah pengelolaan ekonomi nasional, misalnya, hampir tidak tampak visi orisinal Golkar, kecuali sekadar retorika ”kemandirian ekonomi” yang belum begitu jelas argumen, tesis, dan anatominya.

Dilemanya, tak pernah ada upaya serius segenap elite Golkar untuk mendiskusikan kembali relevansi identitas dan visi yang berlaku saat ini bagi masa depan partai. Hampir semua elite partai beringin terperangkap perdebatan artifisial tentang calon ketua umum. Perangkap lain adalah polemik terkait posisi politik Golkar, apakah hendak menjadi bagian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau menjadi oposisi di parlemen.

Padahal, perdebatan tentang calon ketua umum dan posisi politik Golkar seharusnya dilakukan dalam kerangka visi baru Golkar yang dirumuskan kembali sesuai tuntutan dan tantangan masa depan. Karena itu, tak mengherankan jika perdebatan tentang calon ketua umum atau posisi politik Golkar cenderung kehilangan konteks sehingga yang terkesan secara publik tidak lebih sebagai pameran pragmatisme politik, yang tidak menguntungkan bagi pembentukan citra partai ini.

Kehilangan isu
Fenomena Pemilu 2009 menggambarkan dengan jelas, Golkar sebenarnya ”kehilangan isu” dibandingkan dengan, misalnya, Partai Demokrat atau Partai Gerindra. Pesan kampanye melalui berbagai media tak hanya terkesan malu-malu dalam memosisikan diri, tetapi juga tidak mampu memberi harapan baru bagi rakyat yang merindukan perubahan. Akibatnya, sebagian basis massa pendukung partai beringin beralih ke partai-partai ”duplikat Golkar” seperti Partai Demokrat, Gerindra, dan Hanura.

Di sisi lain, kesibukan Ketua Umum Jusuf Kalla sebagai wakil presiden dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono yang menjabat Ketua DPR tak hanya menjadikan partai tak terurus dan minim konsolidasi. Lebih jauh lagi, partai beringin kehilangan patron politik di tengah kecenderungan umum partai-partai mengandalkan pencitraan figur sebagai substitusi kegagalan parpol menawarkan program politik yang jelas bagi publik.

Kecenderungan yang sama akan berlangsung pada Pemilu 2014 jika tidak ada upaya elite merumuskan kembali identitas dan visi baru partai. Itu artinya, secara berangsur tetapi pasti, Golkar berpotensi menjadi partai ”gurem” yang merangkak kembali dari bawah untuk sekadar ikut pemilu atau lolos persyaratan ambang batas parlemen yang persentasenya makin tinggi dari pemilu ke pemilu.

Membangun kepercayaan
Karena itu, sebelum terkubur dan menjadi bagian sejarah politik negeri ini, segenap elite Golkar perlu menahan diri agar tidak tergoda pada isu seputar syahwat kekuasaan belaka. Persoalan terpenting Golkar bukan memilih ketua umum atau mencari posisi politik yang tepat di hadapan pemerintahan Yudhoyono. Pekerjaan rumah terbesar partai beringin dalam munas kali ini adalah merumuskan kembali identitas dan visi partai dalam rangka memulihkan kepercayaan rakyat.

Sebagai aset politik negeri ini, segenap elite Golkar perlu merumuskan arah perubahan negeri ini 10-20 tahun ke depan, dan menimbang serta menilai kembali, misalnya, arah reformasi politik, ekonomi, dan hukum bangsa kita satu dekade terakhir. Dengan demikian, Golkar tidak sekadar bersikap reaktif terhadap berbagai isu yang bersifat politik sehari-hari, tetapi memiliki cetak-biru yang jelas untuk menilai apa saja yang salah atau keliru, serta apa pula yang sudah benar dalam pengelolaan negeri ini, sehingga perangkap salah urus negara tidak terulang kembali.

Semestinya identitas, visi, dan cetak-biru partai yang baru itulah yang menjadi produk utama Munas Golkar, yang kemudian dimandatkan kepada ketua umum dan pengurus baru untuk disosialisasikan dan diperjuangkan. Hanya saja, munas atau kongres partai-partai politik di negeri ini sering berhenti sebagai momentum pergantian ketua umum belaka. Penantian rakyat akan perubahan yang lebih baik tinggal seonggok harapan yang turut menguap bersamaan dengan berakhirnya gegap gempita munas.

Sumber: Kompas Senin, 5 Oktober 2009

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/05/02492834/golkar.di.pengujung.sejarah