“Inilah kondisi politik di Indonesia, bahkan yang paling menarik perhatian adalah mundurnya Wagub DKI Jakarta, Prijanto” kupas Slamet Riadi, Ketua AIPI Sulteng. Ia menambahkan bahwa pecah kongsi bisa saja diakibatkan karena pembagian kerja yang tidak “sesuai” dengan konsep awal ketika mereka ingin maju ke arena pilkada. “Hanya saja ini menciderai komitmen masyarakat yang telah memilihnya” ungkap Slamet.

Selama ini memang ada keinginan ketika awal periode pertama sepasang Kepala Daerah dan Wakilnya terpilih, maka harmonisasi terbangun dengan baik. Namun, biasanya hanya mampu bertahan sekitar tiga tahu, kemudian masing-masing sibuk untuk menjadi orang-orang nomor satu. “Awalnya mereka harmonis, namun ketika akan berakhir masa maka umumnya mengarah ke pecah kongsi” ungkap Andi Maddukelleng, Dekan FISIP Universitas Tadulako. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jangankan pilkada, pilpres pun mengalami hal yang sama. Dulu SBY dan JK, sekarang SBY dan Boediono. “Mungkin ada ketakutan dari “mereka” bahwa pencitraan personalitas didominasi oleh salah satu pihak.

Untuk itu, pilkada ke depan harus menata regulasi yang jelas yang tertuang dalam UU Politik yang mumpuni. “Nah, jika pasangan tersebut bukan dari Partai Politik atau Independen maka mekanisme politiknya akan semakin amburadul” tambah Achmad Herman, Sekretaris AIPI Sulteng. Ia menambahkan bahwa hal ini akan menyulitkan karena siapa kandidat yang berhak diusulkan untuk mendampingi kandidat yang lainnya. “Hal inilah yang kurang mendapat perhatian serius dalam regulasi kita” jelasnya. Herman juga menilai bahwa pecah kongsi tidak selamanya karena kurang harmonisnya hubungan kedua pasangan. Melainkan juga karena salah satu pasangannya berkompetisi lagi pada arena pemilihan kepala daerah yang lebih tinggi. Misalnya, di Sulawesi Tengah, Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola yang maju di Pemilihan Gubernur dan menang. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada Pilkada Banten, Rano Karno yang masih menjabat Wabup Tangerang harus “pecah kongsi” dan berkompetisi di Pilgub menjadi Wakil sampai akhirnya menang.

Diskusi yang dilaksanakan di Pendopo Kampoeng Nelayan ini dihadiri oleh beberapa anggota AIPI Sulteng dan wartawan media cetak. Diskusi ini juga banyak mengulas fenomena politik pecah kongsi seperti merumuskan pengganti yang mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatannya, calon independen (Dicki Chandra) dan pilkada yang tidak satu paket dengan wakilnya. Dari hasil diskusi ditarik kesimpulan bahwa perlu regulasi yang tegas untuk mengatur Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia agar tidak berujung konflik antar pasangan hingga level grass root. (Acher)

Biasanya istilah “langkah kanan” menunjukkan pada kebaikan, keberuntungan, dan keberhasilan. Mengapa Palestina mendapatkan “langkah kanan” di badan PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya (UNESCO)?

Pada 31 Oktober 2011, UNESCO menggelar voting tentang keanggotaan Palestina di badan dunia tersebut. Hasilnya, 107 negara menerima Palestina sebagai anggota UNESCO; 14 negara menolaknya; dan 52 negara memilih abstain.Sebenarnya, Palestina hanya memerlukan 81 suara setuju, atau dua pertiga 173 anggota delegasi yang hadir. Sebelum Palestina masuk, jumlah total anggota UNESCO adalah 194 negara. Palestina menjadi negara anggota UNESCO yang ke-195.

Kemenangan Simbolik
Langkah UNESCO menerima Palestina tersebut sebagai langkah simbolis yang memperlihatkan bahwa dunia mendukung keinginan Palestina. Tetapi, itu bukan berarti mereka akan dapat mempercepat pembentukan negara Palestina.Terlebih lagi, upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB akan terus dihalang- halangi oleh Amerika Serikat dengan kekuatan vetonya. Palestinapantasbergembira dengan penerimaan UNESCO ini.

Hal itu berarti mereka dapat lebih banyak mengakses berbagai program yang ada dalam lembaga dunia tersebut. Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan adalah tugas utama UNESCO. Masyarakat Palestina tentu banyak membutuhkan perhatian untuk meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan mereka. Secara sederhana, misi UNESCO adalah membantu menciptakan perdamaian dunia, pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan dialog antarbudaya, melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan informasi.

Misi ini akan menguntungkan negara anggota yang menginginkan ada perdamaian dan pembangunan. Dengan masuknya Palestina dalam UNESCO, rakyatnya akan dapat mengikuti berbagai program badan PBB tersebut. Selain itu,bila Palestina dapat memanfaatkan kemenangan simbolik di UNESCO ini dengan baik,citra mereka terhadap dunia ilmu pengetahuan dan budaya semakin baik.

Kelompok Hamas di Pa l e s t i n a yang dia n g g a p “keras” saja menyambut baik keputusan UNESCO. Menurut mereka, dengan keputusan itu, sebenarnya dunia mendukung perjuangan Palestina dalam melindungi tempat suci dan warisan budaya,termasuk kuil kuno, Masjid Aqsa, dan Yerusalem. UNESCO dapat digunakan oleh Palestina untuk mendesak semua organisasi PBB, agar melakukan tekanan terhadap Israel untuk menghentikan pelanggaran atas tempattempat suci Kristen dan Muslim.

Sebagaimana diketahui, Israel berusaha menghancurkan berbagai situs peninggalan sejarah dan budaya lama yang dianggap tidak berkaitan dengan kepentingan Yahudi. Mereka ingin menunjukkan bahwa Israel adalah pemilik sah dan tunggal di wilayah yang mereka duduki. Untuk mendukung klaim tersebut, Israel menggali terowongan di bawah MasjidAqsha.Mereka mencari artefak yang dapat digunakan untuk merobohkan bangunan suci umat Muslim tersebut.

Sebagai lembaga yang melindungi budaya dan peninggalan lama, UNESCO dapat berperan untuk mencegah perusakan oleh Israel tersebut. Hasil voting di markas UNESCO, 31 Oktober lalu,menunjukkan kesadaran masyarakat internasional tentang keadilan yang mesti dinikmati bangsa Palestina akibat ada skandal-skandal kebrutalan pendudukan Israel serta bias dari pemerintah Amerika Serikat (AS) atas persoalan itu. Tetapi, apakah Israel dan AS akan menyerah begitu saja? Ada wacana di Israel bahwa mereka akan keluar dari UNESCO, sebagai protes terhadap keanggotaan Palestina.

Standar Ganda AS
Jauh hari sebelum pemungutan suara, AS sudah mengancam UNESCO. Bila mereka menerima keanggotaan Palestina,AS akan memangkas bantuannya ke badan dunia tersebut.Bantuan AS memang tidak sedikit kepada badan yang mengurusi masalah pendidikan dan budaya itu. Sekitar USD60 juta bantuan yang mestinya dikucurkan pada November 2011 ini, tapi AS akan menghentikannya.

Mereka juga menghentikan pendanaan untuk tahun-tahun mendatang.Padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan UNESCO untuk mendanai berbagai program kegiatannya. Dilihat dari total budget, kontribusi AS mencapai sekitar 22% dari anggaran UNESCO. Sebenarnya di masa lalu AS di bawah Presiden Ronald Reagan pernah menghentikan kontribusinya ke UNESCO, tapi organisasi ini berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapinya.

Artinya, program UNESCO tetap dapat berjalan tanpa kontribusi AS. Sayangnya, setelah keanggotaan Palestina tahun ini, Kanada ikut mengancam untuk tidak menambah kekurangan budget UNESCO. Kanada yang tahun ini berkontribusi USD10 juta tetap akan memberikannya, tetapi tidak akan menutupi kekurangan yang ditinggalkan AS. Terlihat ada usaha penghadangan terhadap kebebasan gerak Palestina untuk mencapai kemerdekaannya.

Sebagaimana diketahui, pada23Septemberlalu,Pemimpin Palestina,Mahmoud Abbas, mengajukan permohonan kepada PBB untuk menjadi anggota penuh.Tetapi,AS berusaha menghalanginya dan bahkan mengancam akan menggunakan hak vetonya bila ada pemungutan suara di DK PBB yang direncanakan pada November 2011 ini. Mengapa AS menerapkan standar ganda terhadap Palestina? Bangsa yang sudah menderita sejak Perang Dunia II ini terus dihalangi mendapatkan haknya untuk hidup secara bebas dan merdeka.

Sementara di tempat lain,AS mendorong ada kebebasan dan kemerdekaan. Memang agak ironis.Dalam beberapa kesempatan Presiden AS Barack Obama menyatakan akan mendukung kemerdekaan Palestina. Tampaknya,hal itu berkaitan dengan komitmen AS yang selalu melindungi kepentingan Israel.

Selain itu, Obama juga memperhitungkan suara Yahudi dalam pemilu Presiden AS yang akan diselenggarakan pada 2012. Obama yang ingin maju lagi sebagai Presiden AS periode kedua tentu sadar ada kepentingan politik ini. Dia tidak mau menemukan slogan “enough one term”, bila tidak mendukung Israel.●

Dimuat di Seputar Indonesia, 4 November 2011

Kolonel Muammar Khadafi telah tewas pada 20 Oktober lalu. Itu menandai berakhirnya kekuasaan pemimpin Libya itu selama lebih dari empat dekade. Selama menjadi pemimpin Libya,Khadafi adalah figur yang seringkali dianggap aneh.

Dari penampilan fisik sampai sistem politik yang diterapkannya di Libya, dia beda dengan pemimpin dunia lain. Bila kebanyakan negara menerapkan sistem demokrasi, Khadafi menentang demokrasi liberal yang dikatakannya tidak adil dan tidak mencerminkan kehendak rakyat.

Buku Hijau
Pada 1970-an Khadafi mengeluarkan ‘buku hijau’ yang memuat tiga hal berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Libya. Pertama, buku itu menjelaskan masalah demokrasi. Khadafi mengkritik sistem demokrasi yang sudah berjalan di berbagai negara.Dia bertanya,apa makna suara 51% dibandingkan suara 49% dalam pemilu? Bila 51% dianggap sebagai pemenang dalam pemilu, itu tidak berarti dapat mencerminkan suara mayoritas rakyat.

Misalnya, bila rakyat yang abstain atau tidak memilih digabungkan dengan suara 49%, maka hasilnya bisa lebih banyak daripada jumlah suara yang dianggap sebagai pemenang pemilu. Khadafi menyebut sistem yang demikian dengan istilah “diktatoriyat fi tsaub demokratiyat” (kediktatoran dalam baju demokrasi).

Karena itu Khadafi tidak menerapkan sistem demokrasi di Libya. Selama dia berkuasa di Libya tidak ada partai politik dan tidak ada pemilu.Dia membuat sistem politiknya sendiri, yang menurutnya bertumpu kepada kekuasaan rakyat. Muktamar rakyat umum menjadi puncak dari sistem politiknya.

Kedua, buku hijau menjelaskan sistem ekonomi yang dianut oleh Khadafi. Sistem yang pas diterapkan di dunia ketiga adalah sistem ekonomi sosialis (al-isytirakiyyat). Basis ekonomi ini adalah rakyat. Mereka harus diperlakukan sama dalam mendapatkan hak ekonominya. Dengan dasar ini Khadafi memberikan berbagai subsidi terhadap kebutuhan rakyatnya. Tidak hanya itu, Khadafi juga memberikan “subsidi” kepada siapa saja yang dianggap perlu bantuan, termasuk mahasiswa asing yang belajar di Libya.

Ketiga, buku hijau menerangkan hubungan sosial kemasyarakatan (al-ijtima’iyyat). Hal itu bermula dari keluarga, terus menuju kesukuan/kabilah, kemudian umat. Dengan dasar ini, maka memperkuat keluarga adalah bagian dari pembangunan masyarakat secara umum,yang bermuara kepada umat Islam di manapun. Karena itu tidak mengherankan bila kemudian Khadafi banyak membantu dunia Islam lain, termasuk kelompok pemberontak yang mengatasnamakan Islam, seperti Moro di Filipina.

Pertarungan dengan Barat
Dengan keyakinan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan sebagaimana dalam Buku Hijau dia berhadapan dengan kepentingan Barat yang menerapkan demokrasi kapitalis liberal yang bersendikan kebebasan individu. Bila “ajaran” Khadafi dibiarkan, maka akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan demokrasi liberal.

Untuk menghambat laju pengaruh Khadafi di dunia, ada berbagai usaha untuk menghentikan langkahnya. Misalnya pada 1986 Presiden Amerika Serikat (AS), Ronald Reagan, memerintahkan pembombardiranTripoli yang menghancurkan kediaman Khadafi di Bab al-Azizija.Pada 1981 ada permufakatan jahat antara Prancis dan Mesir untuk membunuh Khadafi, tetapi tidak berhasil.

Kemudian,pada 1998 ada kaum militan yang menyerang rombongan Khadafi di dekat Kota Dirnah. Tetapi, sekali lagi,dia selamat. Setelah peristiwa pengeboman pesawat Pan Am (F- 103), di Lockerbie, yang menewaskan 243 penumpang dan 16 awak pesawat, 21 Desember 1988, negara Libya menerima hukuman embargo dari berbagai negara.Kesempatan itu justru dimanfaatkan oleh Khadafi untuk menggalang persatuan di dalam negeri dan di dunia ketiga.

Dia memberikan berbagai kemudahan bagi rakyatnya sehingga sebagian masyarakat lebih dekat dengan Khadafi. Di tingkat regional Afrika dia berusaha menyatukan berbagai negara dalam African Union (AU). Sebelum tewas Khadafi menjadi Ketua AU. Pada 1991, negara-negara anggota AU membentuk African Economic Community (AEC), atas dasar Abuja Treaty, yang mulai berlaku secara formal pada tahun 1994.

AEC dibentuk sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi di antara anggotanya. Menurut rencana, pada 2019 AEC mulai membentuk kawasan perdagangan bebas dan uni pabean di setiap blok regional.Setelah itu,AEC akan melanjutkannya ke uni ekonomi moneter Afrika yang dibedakan dalam dua tahap.Tahap pasar bersama pada 2023 dan uni mata uang pada 2028.

Pada tahun 2028 itu, secara bersamaan,AEC mengarah ke pakta politik. Beberapa kali para pemimpin negara-negara Afrika bertemu untuk menyatukan pandangan menuju “Afrika Bersatu”. Pertemuan pada Oktober 2008, Juli 2009, dan Agustus 2009 menjadi bagian penting bagi penyatuan Afrika. Pada saat bersamaan embargo ekonomi terhadap Libya dicabut oleh Barat, setelah Khadafi mau bekerja sama dengan mereka.

Pada 2005, IMF masuk ke Libya dan memberikan berbagai saran pengurangan subsidi terhadap rakyat, demi mengurangi anggaran belanja negara.Akibatnya, masyarakat Libya mengalami kehidupan yang kurang mengenakkan. Harga barang mulai naik, pengangguran mulai banyak. Akhirnya, ketidakpuasan menjalar ke berbagai sektor kehidupan.Mereka inilah yang kemudian tertular arus “musim semi Arab”yang bermula dari Tunisia.

Khadafi Oh Khadafi
Setelah Khadafi tewas oleh peluru kaum “revolusioner” beredar surat wasiat yang konon dari Khadafi. Isinya: “Inilah surat wasiat saya. Saya, Muammar bin Mohammad bin Abdussalam bi Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi, bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Saya bersumpah akan mati sebagai Muslim. Jika saya terbunuh, saya ingin dikuburkan sesuai ritual Islam, dalam baju yang saya kenakan saat saya meninggal, tubuh saya tidak dimandikan, di pekuburan di Sirte,di samping keluarga dan kerabat saya….

”Ini adalah penyataan untuk siap menjadi martir (syahid).Apakah akhirnya Kolonel Muammar Khadafi menjadi martir? Allahua’lam.●

Dimuat di Seputar Indonesia, 27 Oktober 2011

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) kembali mendapat sorotan masyarakat.

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil para pimpinan Banggar untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait dugaan korupsi yang dilakukan jaringan pengusaha, birokrasi pemerintahan (khususnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), serta oknum di Banggar DPR, mereka secara mengejutkan menghentikan pembahasan RAPBN 2012 bersama pemerintah. Pimpinan Banggar tampaknya merasa tersinggung mengapa mereka dipanggil KPK.

Para pimpinan Banggar juga merasa bahwa KPK melakukan intervensi lantaran terlalu ingin tahu kebijakan Banggar DPR dalam menentukan anggaran bagi proyekproyek pembangunan di berbagai daerah. Akibatnya, Banggar mutung dan menghentikan pembahasan RAPBN 2012. Sebenarnya sah-sah saja KPK memanggil para pimpinan Banggar karena KPK ingin mengetahui secara pasti apakah proses pembahasan anggaran berjalan secara normal atau ada hal-hal melenceng yang dilakukan para oknum di Banggar DPR,sehingga terjadi kolusi dan korupsi antara pengusaha, birokrat, dan anggota Banggar DPR. Apa yang dilakukan KPK sesuai dengan upaya kita untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan baik.

Namun, jika sebagai balasannya Banggar DPR lalu melakukan mogok, ini sesuatu yang amat istimewa. Tak heran jika ada komentar dari kalangan dalam dan luar DPR bahwa pemogokan biasa dilakukan oleh para buruh agar gaji dan upah mereka dinaikkan oleh pengusaha, tapi tidak pantas untuk dilakukan oleh anggota DPR, terlebih lagi oleh Banggar. Adalah suatu keistimewaan di era demokrasi kini DPR dapat memiliki hak budget yakni menjalankan peran dan fungsinya untuk membahas RAPBN sebelum menjadi UU APBN pada tahun berikutnya.

Di era Orde Baru, DPR hanya memberikan stempel persetujuan terhadap pengajuan RAPBN yang diberikan pemerintah. Pembahasan mengenai RAPBN 2012 sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan harus selesai akhir Oktober 2011. Namun, jika Banggar melakukan pemogokan dalam pembahasan,hal ini tentu akan mengganggu penentuan APBN 2012. Siapa yang akan dirugikan oleh tindak pemogokan yang dilakukan Banggar DPR itu?

Dari sisi pemerintah,pemogokan oleh Banggar DPR tidak akan memberikan konsekuensi politik yang besar karena pemerintah dapat melaksanakan anggaran yang berlangsung pada tahun sebelumnya, dalam hal ini APBN 2011. Setelah itu, pemerintah dapat mengajukan APBN perubahan pada pertengahan 2012 yang tentu akan dibahas pula melalui Banggar DPR. Para pimpinan dan anggota Banggar yang menyetujui pemogokan pembahasan RAPBN 2012 dapat dikatakan tidak menjalankan hak konstitusional mereka secara bertanggung jawab.

Bila itu terjadi pada pemerintahan Orde Baru, bukan mustahil mereka dapat dikatakan melalaikan tugas dan tanggung jawab. Dalam kadar lebih berat,mereka bisa dikategorikan melakukan ”makar” atau ”subversif” karena mengganggu rencana pembangunan nasional. Kita tidak tahu apa yang ada di kepala para pimpinan dan anggota Banggar yang melakukan mogok untuk melanjutkan pembahasan RAPBN 2012. Apakah mereka ingin menunjukkan kepada KPK dan pemerintah bahwa DPR memiliki ”kekuasaan yang amat besar” untuk menentukan disetujui atau tidaknya RAPBN untuk menjadi APBN.

Apakah ini juga merupakan bagian dari tawar-menawar politik mereka agar KPK tidak lagi melakukan penyelidikan atau penyidikan mengenai korupsi yang dilakukan para oknum di Banggar. KPK bisa saja menunjukkan ”gigi”dengan semakin meningkatkan penyidikan atas dugaan korupsi di Banggar DPR. Namun, Ketua KPK Busyro Muqoddas lebih memilih cara-cara yang elegan dalam menghentikan pemogokan oleh Banggar itu dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPK untuk menepis ”fitnah” yang dilakukan pengusaha atau anggota DPR sendiri mengenai ada korupsi di Banggar.

Lepas dari ada dan tidaknya tawar-menawar politik antara Banggar dan KPK soal dilanjutkan atau dihentikan pemanggilan terhadap para pimpinan Banggar,pemogokan itu justru menjadi blunder politik bagi Banggar khususnya dan DPR pada umumnya.Citra DPR akan semakin buruk di mata masyarakat.Rakyat juga akan bertanya apakah para anggota Banggar DPR itu para nasionalis sejati ataukah justru sebagai penghambat pembangunan dan penghalang bagi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik.

Sadarkah para pimpinan Banggar bahwa DPR bersama pemerintah harus bahu membahu secara positif untuk mencegah negeri ini menjadi korban dari krisis ekonomi yang sedang melanda negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Sadarkah mereka bahwa pemogokan telah melemahkan peran Parlemen dalam menentukan APBN. Jika mereka sering menggunakan kata bertuah contempt of parliament (pelecehan terhadap Parlemen) kepada mereka yang tidak mau hadir jika dipanggil DPR atau membuat pernyataan verbal yang menghina Parlemen, kini kita juga berani mengatakan bahwa para pimpinan Banggar yang menginisiasi pemogokan juga ”melecehkan DPR”.

Jika DPR ingin menghapus tuduhan almarhum Gus Dur bahwa ”DPR adalah Taman Kanak-Kanak”, tak ada jalan lain kecuali para pimpinan dan anggotanya menghormati proses hukum atau proses politik yang berlaku di negeri ini. Seandainya pemogokan ini terus berlangsung, para pimpinan DPR wajib menegur pimpinan dan anggota Banggar. Jika tidak mempan, para pimpinan harus memberikan rekomendasi kepada para pimpinan fraksi yang anggotanya ada di Banggar agar melakukan tindakan yang tepat terhadap para anggota Banggar.

Jika itu juga tidak dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR, para pimpinan partai mau tidak mau harus mengganti para anggota Banggar itu. Jika tidak, parpol akan juga menuai citra buruk dan akan mendapatkan hukuman rakyat pada Pemilu Legislatif 2014.

Dimuat di Seputar Indonesia, 27 September 2011

Wacana tentang urgensi perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II kembali menguat terkait penyebutan nama Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam kasus dugaansuappembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

BelakanganMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar diduga menerima suap salah satu proyek di kementeriannya.Sejauh mana urgensi reshuffleatauperombakan kabinet? Sebenarnya tanpa dihubungkan dengan kasus-kasus suap yang diduga melibatkan para menterinya,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara konstitusi memiliki otoritas penuh untuk mengganti para menteri ataupun merombak kabinet setiap waktu.

Apalagi jika ternyata para menteri di bidang-bidang tertentu diindikasikan memiliki kinerja buruk dan gagal mencapai target tahunan yang menjadi tugas mereka. Hasil evaluasi dan penilaian atas kinerja para menteri yang dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto tentu bisa menjadi dasar bagi Presiden untuk mencopot menteri yang bermasalah.

Kendati demikian, masalah perombakan kabinet tidak semata-mata terletak pada fakta bahwa memang ada sejumlah menteri yang berkinerja buruk. Problem reshuffle kabinet juga tidak sekadar mengganti menteri yang diduga tersangkut kasus hukum.Problematik tuntutan perombakan kabinet yang dihadapi Presiden SBY justru terletak pada format KIB II itu sendiri serta tarik-ulur keberanian SBY dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan menteri kabinetnya.

Problem Format KIB
Seperti diketahui,baik KIB I maupun KIB II, pada dasarnya adalah kabinet yang berbasis politik.Artinya, pengangkatan para menteri pertama-pertama lebih didasarkan pada pertimbangan latar belakang dan formasi politik ketimbang alasan profesional. Struktur KIBII bahkan lebih didominasi oleh para menteri yang berasal dari partai politik koalisi pendukung SBY (Partai Demokrat, Partai Golongan Karya,Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa) daripada mereka yang dipilih karena kompetensinya di bidang tertentu.

Pengalaman beberapa kali perombakan kabinet periode 2004-2009 menunjukkan bahwa para menteri yang diganti tidak sepenuhnya terkait kinerja mereka, tapi lebih didasarkan pada pertimbangan keutuhan koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY. Pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memperlihatkan, SBY lebih memilih harmoni semu KIB II ketimbang “menghukum”parpol koalisi, Golkar dan PKS, yang “melawan” pemerintah terkait skandal Bank Century.

Karena itu, selama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum atau tidak menetapkan Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar sebagai tersangka, Presiden SBY kemungkinan besar tetap akan mempertahankan kader Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.Seperti pengalaman sebelumnya, harmoni politik parpol koalisi, betapa pun bersifat semu, bisa jadi akan menjadi pertimbangan utama SBY daripada alasan dugaan terkait kasus suap dan korupsi.

Problem Parameter
Problem lain yang dihadapi Presiden SBY terkait wacana perombakan kabinet adalah tidak begitu jelasnya parameter keberhasilan dan kegagalan para menteri dalam kinerja mereka. Sebelum dilantik para menteri memang memiliki semacam kontrak kinerja dengan Presiden SBY. Namun, sejauh ini tidak jelas pula bagi publik apa saja cakupan materi kontrak politik tersebut kecuali klausul yang bersifat umum seperti kesanggupan bekerja dan dievaluasi terus-menerus untuk diteruskan atau diberhentikan.

Selain itu, para menteri juga menandatangani Pakta Integritas yang menegaskan tentang kesanggupan kerja, melakukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan siap diberhentikan jika tidak mampu menjalankan standar perilaku tertentu. Meski demikian, tidak begitu jelas pula apa yang dimaksudkan dengan “tidak sanggup” dan “tidak mampu”yang bisa menjadi dasar bagi Presiden SBY mencopot para menterinya.

Sementara itu, UKP4 yang ditugaskanPresidenSBYuntuk mengevaluasi dan menilai kinerja para menteri sebenarnya telah bekerja maksimal. Pada awal Juli 2011 lalu UKP4 menyatakan hanya 17 dari 34 kementerian yang memiliki performa atau kinerja cukup baik. Hal ini terindikasi dari fakta bahwa ternyata 50% instruksi Presiden tidak berjalan alias berhenti sebagai instruksi yang bersifat verbal belaka.Namun, pada saat yang sama kita juga tahu, tidak ada tindak lanjut dari temuan-temuan hasil kerja keras unit kerja yang dipimpin oleh Kuntoro tersebut.

Problem SBY
Problem terbesar terkait wacana perombakan kabinet adalah inkonsistensi Presiden SBY itu sendiri.Lebih dari setahun yang lalu SBY pernah “memastikan” untuk mengevaluasi dan menilai kinerja para menterinya dan atas dasar itu “akan”dilakukan perombakan kabinet. Namun, “kepastian” itu lagi-lagi berhenti sebagai retorika yang tidak pernah ditindaklanjuti dalam realitas politik.

Barangkali inilah problem di balik wacana perombakan kabinet yang kembali marak sehubungan dengan dugaan kasus hukum yang melibatkan Menteri Andi Mallarangeng dan Menteri Muhaimin Iskandar akhirakhir ini.Pangkal persoalannya terpulang pada Presiden SBY sendiri yang tidak pernah benar-benar konsisten melaksanakan janji ataupun komitmen verbal yang pernah diucapkannya.

Karena itu,sudah waktunya kita berhenti berharap isu perombakan kabinet. Kalaupun pada akhirnya Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai tersangka, apa boleh buat SBY harus memecat dua orang menteri kesayangannya tersebut. Namun, pertanyaannya, apakah kinerja KIB II akan lebih baik jika pola kepemimpinan Presiden SBY yang sarat pencitraan tidak berubah.●

Dimuat di Seputar Indonesia, 20 September 2011

Isu pergantian kabinet tampaknya tidak terlalu dianggap serius oleh sebagian besar masyarakat. Mereka sudah bosan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sering bicara hasil evaluasi atas kinerja para anggota kabinet, tanpa ada tindakan apa pun untuk mengganti menteri yang kinerjanya buruk.

Kalaupun pergantian kabinet terjadi, hari ini atau esok, karena 20 Oktober adalah tanggal terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II,masyarakat masih menilai bahwa palingpaling hasilnya samimawon alias sama saja dengan reshuffle kabinet pada periode sebelumnya. Presiden SBY kurang berani untuk beranjak dari angka keramat 9, yaitu tiga orang kabinet lama keluar,tiga orang baru masuk, dan tiga kursi kabinet dipertukarkan antaranggota kabinet yang lama.

Belakangan ini santer terdengar, menteri yang akan diganti menjadi empat orang.Itu pun karena Menteri BUMN Mustafa Abubakar sedang sakit. Ini berarti Presiden belum berani keluar dari alur pikir 3:3:3. Media Indonesia, Senin (19/9), membuat judul berita utama yang sangat bombastis, “Andi dan Muhaimin Beban Terberat SBY,” dengan kata “Beban” ditulis dengan huruf merah! Persoalannya,akankah dua “anak muda” itu akan ditendang dari kabinet?

Jawabnya, jika Presiden SBY memiliki nyali politik yang besar,dua anggota kabinet itu mau tidak mau harus dilepas dari kabinet. Terlepas dari mereka berdua menyatakan tidak terlibat dalam kasus korupsi di kementeriannya, mana mungkin orang akan percaya,karena bagaimanapun seorang atasan, betapapun bodohnya, harus tahu tindak tanduk bawahannya.

Kalau seorang menteri mengatakan hanya mengenal bawahan setingkat dirjen dalam rapat resmi di kementeriannya, lalu apa fungsinya di kementerian itu sampai-sampai ia tidak mengenal bawahannya sendiri? Melepas dua “anak muda” yang “amat sangat loyal”kepada dirinya,walau bukan mustahil mereka berdua seringkali menutupi SBY dari realita yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan perkara gampang buat SBY.

Muhaimin sudah membuktikan bahwa PKB di bawah kepemimpinannya adalah partai yang amat loyal mendukung Partai Demokrat baik saat voting di Sidang Paripurna DPR Tahun 2010 lalu soal kasus Bank Century dan soal pembentukan Panja Mafia Pajak. Isu yang beredar adalah “dua anak emas SBY”ini hanya akan dipindahkursikan, entah dengan menteri yang mana.

Isu politik lain yang beredar dari dalam Istana,Andi Alifian Mallarangeng akan “Pulang Kampung” ke jajaran Istana kembali yakni bertukar tempat dengan Sekretaris Kabinet saat ini, Dipo Alam, yang akan menjadi Menpora. Lebih gila lagi, Andi dipanggil pulang oleh SBY untuk memperkuat “Jajaran Dalam Istana” agar “Proyek Pencitraannya” kembali bergulir karena Andi akan berperan ganda pula sebagai Juru Bicara Utama Istana! Jika ini benar-benar terjadi, pertunjukan sinetron lama akan diputar kembali, lakonnya: “SBY lebih peduli pada citranya sendiri ketimbang perombakan kabinet besar- besaran demi masa depan Indonesia”.

Lakon susulan yang juga akan muncul ialah: SBY bukanlah seorang political leader yang brilian dan punya nyali karena hanya berani menggunakan kekuasaannya kepada mereka yang kurang memiliki kekuasaan. Sedangkan terhadap para menteri dari partai-partai besar atau setengah besar,SBY hanya berani mengkritik mereka di dalam sidang kabinet atau pada saat konferensi pers, tetapi tidak berani untuk mengambil tindakan tegas kepada mereka.

Inilah psikologi politik dari seorang pemimpin yang kebetulan anak tunggal! Ia lebih suka dipuja oleh para “penjilat yang akan menghancurkannya” dan bukan menjalankan “mengubah pernyataan politiknya secara konsisten ke dalam bentuk kebijakan yang berani!” Jika kita evaluasi lebih dalam, sebenarnya banyak menteri yang harus diganti. SBY memang bukan Soeharto.

SBY lebih suka memilih menteri dengan cara casting sinetron, sedangkan Soeharto (seperti diutarakan seorang mantan menterinya dalam acara “Mata Najwa” di Metro TV), betapa pun otoriternya, masih memiliki akal sehat untuk memantau seseorang dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun sebelum ia memutuskan untuk memberi kedudukan pada orang itu di kabinet. Jika Presiden SBY benarbenar jeli dan berani, akan banyak menteri yang diganti.

Mereka yang diduga korupsi tak perlu menunggu proses pengadilan harus diberhentikan sementara dari kabinet. Bila mereka bersalah,langsung masuk bui.Bila tidak bersalah, masuk kembali ke kabinet. Sebagai anak muda mereka juga seharusnya jantan, mundur dulu sampai urusan pengadilannya usai dan bukan bersilat lidah penuh dengan kebohongan publik! Presiden juga perlu menegur dan memberi sanksi kepada para menteri yang hobinya ngintil ke mana pun dia pergi.

Seorang Menteri Kebudayaan dan Pariwisata seharusnya memiliki strategi bagaimana agar pariwisata kita maju dan bukan sering ikut ke mana pun Presiden pergi! Seorang Menteri Hukum dan HAM harusnya memberesi lembaga pemasyarakatan agar benar-benar berfungsi baik dan bukan malah marah kepada pokja mafia hukum yang sering melakukan “sidak ke lembagalembaga pemasyarakatan” yang dihuni “orang-orang besar yang mendapatkan fasilitas amat nyaman!”

Ia juga harus menjalankan impian Presiden untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi dan bukan malah memberikan remisi yang begitu besar kepada para koruptor! Seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral harusnya menyiapkan bagaimana Indonesia bisa sukses dalam keamanan energi ke depan, mengurangi subsidi BBM, dan bukan malah suka membuat iklan mengajak orang menggunakan BBM nonsubsidi.

Jika subsidi BBM sudah begitu besar, mengapa tak dikurangi saja untuk mengurangi beban negara? Pastinya SBY tidak memiliki nyali politik untuk melakukan itu. Masih banyak catatan lain mengenai menteri-menteri lainnya.Jika negeri ini ingin diperbaiki, paling sedikit ada 12 sampai 14 menteri yang harus diganti.Angka itu tidaklah terlalu besar karena masih dalam batas kewajaran. Persoalannya, bongkar pasang kabinet itu bagi SBY harus ada hitunghitungan politiknya. Karena itu, kita jangan berharap bahwa reshuffle kabinet lebih dari sekadar proyek pencitraan!

Dimuat di Seputar Indonesia, 20 September 2011

Konflik terjadi di beberapa daerah di Kota Ambon, Maluku, Minggu (11/9), sehari setelah tukang ojek asal Waihoang,Kecamatan Nusaniwe, Darmin Saiman, meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas tunggal di kawasan Gunung Nona.

Warga asal tempat tinggalnya menerima informasi menyesatkan melalui pesan singkat berantai bahwa Darmin dibunuh. Konflik antarmasyarakat pun begitu cepat menyebar dari daerah Mangga Dua,Tugu Trikora,Batu Merah,Diponegoro,dan Talake. Ini bukan pertama kali konflik terjadi di Ambon.

Beberapa pekan lalu juga terjadi kerusuhan besar di Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon pascapengumuman hasil ujian masuk universitas tersebut.Kerusuhan yang sampai membakar sebagian ruangan di Kampus Unpatti terjadi karena ada isu tiadanya keadilan dalam persentase penerimaan mahasiswa baru antara mereka yang beragama Islam dan Kristen.

Sampai saat ini penerimaan pegawai pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dosen, atau mahasiswa atas dasar agama kadang dijadikan alasan terjadi konflik di Maluku. Padahal,Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu sudah berupaya keras untuk melakukan program afirmatif agar ada keseimbangan antaragama dalam penerimaan pegawai pemda atau penentuan jabatan di pemda.

Namun,pada tingkatan universitas, persoalan ketidakseimbangan antarpemeluk agama kadang masih muncul.Katakata bertuah seperti “Kitorang Samua Basudara” atau “Pela Gandong” seakan tak bermakna lagi sejak terjadi konflik di Ambon 12 tahun lalu yang pemicunya amat sepele yakni ada seorang preman di Hari Raya Idul Fitri 1999 yang memalak seorang sopir angkot di Ambon.

Konflik itu begitu cepat meluas bukan saja di Kota Ambon, melainkan juga sampai ke Maluku Utara dan Maluku Tenggara. Bukan saja harta yang hangus terbakar pada kerusuhan 12 tahun silam itu,melainkan juga tidak sedikit nyawa yang hilang. Ribuan orang mengungsi dari tempat tinggalnya, bahkan sampai ke luar dari Ambon,Ternate, atau Bacan.

Hingga kini masih banyak dari mereka yang terpaksa mengungsi itu yang belum kembali ke rumah lama karena sudah rata dengan tanah atau masih ada rasa takut serta trauma yang mendalam. Saat kerusuhan di Unpatti bulan lalu sebenarnya juga ada upaya untuk mengipas-ngipas masyarakat agar konflik membesar. Namun, upaya mereka yang menginginkan Ambon rusuh ternyata tidak berhasil.

Kini hanya karena isu dibunuhnya seorang tukang ojek,kerusuhan kembali terjadi di Ambon. Ini menunjukkan masih ada rasa saling tidak percaya di kalangan masyarakat bawah di Ambon atau bahkan di Maluku secara keseluruhan.

Tanda Tanya
Jika penulis membandingkan apa yang terjadi di Unpatti bulan lalu dan di Nusaniwe, Minggu lalu,ada satu pertanyaan mendasar yang tebersit di benak penulis. Mengapa kalangan intelijen keamanan atau intelijen Kodam tidak cepat mencium akan ada kerusuhan besar Minggu lalu?

Apakah memang terjadi kelalaian dari aparat intelijen untuk menjaring informasi dan mencegah terjadi pendadakan strategis dari mereka yang memang ingin “membakar Ambon”? Mengapa pula polisi seolah tidak berdaya dan terlambat dalam melokalisasi bentrokan massa di Ambon?

Apakah memang polisi jumlahnya amat terbatas sehingga membutuhkan bantuan pasukan tambahan 200 orang pasukan Brimob dari Makassar? Mengapa pula konflik begitu mudah terjadi pada masyarakat Ambon atau Maluku? Apakah memang sudah tidak ada lagi rasa persaudaraan di antara mereka, atau memang masih ada orang-orang yang ingin mengail di air keruh atau menjadikan konflik sebagai lahan subur untuk mendapatkan keuntungan materi atau kekuasaan?

Jika itu benar-benar terjadi,betapa teganya para arsitek konflik itu terhadap masyarakat Ambon yang sedang berupaya keras membangun tali persaudaraan di antara mereka, terlebih lagi hubungan di antara sesama saudara yang berlainan agama. Dua belas tahun sudah konflik besar di Maluku berlalu.

Sudah sering pula kalangan masyarakat sipil berupaya untuk terus saling bekerja sama setelah baku bae Maluku dilakukan secara bertahap dari Denpasar, Bali,ke Kota Palu di Sulawesi Tengah, sampai ke Malino di Sulawesi Selatan dan kembali ke Ambon. Penulis menjadi saksi dari upaya awal baku bae Maluku di Denpasar dan di Palu yang mempertemukan antarpara Panglima Perang dari Ambon 12 tahun lalu.

Tak sedikit pula upaya mama-mama Ambon untuk membangun kembali tali persaudaraan dan kerja sama melalui pembukaan kembali pasar di Kota Ambon yang mempertemukan berbagai etnik dan agama.Intinya,mereka ingin agar Ambon khususnya dan Maluku serta Maluku Utara pada umumnya menjadi daerah yang nyaman untuk berkehidupan bersama.

Satu hal yang menarik, di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (12/9) malam, terjadi suatu gerakan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 100 meter yang dibawa kalangan mahasiswa, seniman, dan masyarakat umum serta menyerukan agar kedamaian di Ambon tercipta kembali. Hal yang menarik, para aktivis gerakan tersebut menggunakan pakaian adat dan agama mereka masing-masing.

Ini menunjukkan betapa masih ada asa pada masyarakat kita untuk tetap menegakkan empat pilar penopang bangunan keindonesiaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika,dan NKRI. Ajakan dari Kota Pahlawan, Surabaya, mengandung suatu nilai luhur kebangsaan kita bahwa kita adalah satu bangsa yang tidak bisa dikotak-kotakkan oleh perbedaan etnis, agama, kepercayaan, atau aliran apa pun.

Sebagai sesama anak bangsa, kita tentu tidak ingin melihat Ambon membara kembali, yang dapat menimbulkan prahara baru di Maluku. Rasa sakit yang dialami orang Ambon tentu dirasakan pula oleh kita semua karena bagaimanapun kita adalah sesama anak bangsa yang bersaudara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jangan ada lagi prahara di Ambon atau tempat lain di Republik ini! 

SINDO, Tuesday, 13 September 2011

MEMBANGUN suatu sistem pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) di era Reformasi, khususnya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, memang bukan suatu pekerjaan mudah.

Meski drama penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR, pejabat pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, atau bahkan aparat penegak hukum, seperti jaksa dan hakim karier atau ad hoc, sudah sering ditayangkan secara langsung oleh berbagai saluran televisi swasta, ternyata ini belum menimbulkan efek jera atau rasa takut bagi para pelaku korupsi.

Adagium yang berlaku seolah berbunyi, “biarlah KPK menangkap, korupsi tetap berlalu” dan “mereka yang tertangkap lagi apes saja”. Dengan kata lain, para pelaku korupsi itu tidak pernah merasa “jika KPK menangkap si A atau si B, bukan mustahil suatu saat giliran saya yang tertangkap”.

Presiden Yudhoyono memang kerap mengulang kalimat saktinya, “Saya akan berada di posisi terdepan dalam pemberantasan korupsi (dan mafia hukum).” Di lingkaran dalam kekuasaan juga sudah dibentuk institusi khusus pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Namun, kita juga mencatat betapa penegakan hukum terkait dengan korupsi di era pemerintahan pertama dan kedua Presiden Yudhoyono amatlah lemah.

Tengok, misalnya, berbagai kasus korupsi yang penanganannya hingga kini belum tuntas, seperti kasus skandal pemberian dana talangan Bank Century, kasus mafia pajak, kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom yang melibatkan bukan hanya kalangan anggota DPR, melainkan juga istri seorang mantan petinggi Polri. Kemudian, kasus-kasus korupsi di beberapa kementerian, seperti di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan kini menyangkut juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kalaupun ada koruptor yang sudah divonis bersalah dengan kekuatan hukum tetap, mereka juga masih dengan mudah mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman yang begitu besar jumlah bulannya dan begitu mudah untuk mendapatkannya. Semua itu tentunya tidak mendukung upaya Presiden Yudhoyono untuk memberantas korupsi tersebut.

Semua kementerian
Jika ditelusuri lebih dalam, bukan mustahil semua kementerian, termasuk yang menterinya berasal dari atau berafiliasi dengan partai-partai politik, terjadi korupsi politik. Apalagi jika kementerian itu memiliki anggaran yang begitu besar untuk pembangunan sarana dan prasarana umum/khusus atau pembelian barang yang nilainya aduhai tingginya.

Selain terkait dengan anggaran, korupsi di kementerian juga dapat terjadi karena kementerian itu memiliki otoritas yang sangat besar dalam menerbitkan surat izin yang terkait dengan pendirian dan pengelolaan usaha transportasi, asuransi tenaga kerja, penggunaan lahan atau hutan lindung, pertambangan atau penerbitan surat-surat penting lainnya.

Para pejabat kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dapat berdalih bahwa penggunaan anggaran negara telah diawasi para pejabat inspektorat di dalam kementerian/lembaganya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPK dapat mengeluarkan tiga bentuk hasil penyelidikannya, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi yang mempertanggungjawabkan anggaran secara baik, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bagi yang masih belum lengkap dokumen pendukungnya atau masih ada masalah dalam pengelolaan keuangan negara, dan Disclaimer bagi kementerian atau LPNK yang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara benar penggunaan anggaran yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Namun, semua itu hanyalah pengawasan formal atas dasar dokumen Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga, Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang mereka buat, dan laporan tiga bulanan yang mereka serahkan kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

BPK atau BPKP dapat saja menemukan terjadinya penyelewengan dalam persoalan tender proyek pembangunan atau pembelian barang. Namun, mereka tidak mengetahui secara pasti bagaimana suap-menyuap terjadi dan berapa besarannya.

Korupsi di kementerian yang menterinya berasal dari partai-partai politik bisa terjadi karena mereka membutuhkan dana untuk membangun kantor-kantor partai yang megah, kaderisasi anggota partai atau anggota DPR/DPRD yang berasal dari partai itu, kongres/muktamar/rakornas/rakorcab partai, atau bahkan untuk persiapan pemilihan umum legislatif atau eksekutif di pusat dan di daerah.

Selama ini kegiatan partai-partai politik sangat bergantung pada dana publik (anggaran negara) baik yang mereka peroleh secara sah yang diberikan oleh negara atau tidak sah melalui korupsi politik.

Korupsi tentunya tidak dilakukan secara sendirian oleh pejabat tinggi kementerian/lembaga, tetapi bersama penanggung jawab keuangan atau proyek di jajaran birokrasi kementerian/lembaga serta kalangan pengusaha yang mendapatkan proyek atau tender dari kementerian/lembaga tersebut. Selama ini dugaan kebocoran anggaran negara masih berkisar pada angka 30 persen, seperti yang pernah diungkap Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo.

Gaya intelijen
Menteri atau pejabat tinggi di kementerian/lembaga sering kali berdalih bahwa mereka tidak bertanggung jawab atau mengetahui praktik korupsi yang terjadi di jajarannya dengan dalih itu dilakukan pejabat rendahan atau uangnya tidak berada di kementeriannya, tetapi di pemerintah daerah atau dinas yang langsung menggunakan anggaran itu. Namun, kita tahu bahwa pengusulan anggaran dan proyek itu dapat saja melalui kementeriannya karena menyangkut proyek yang menjadi kepentingan pemerintah pusat.

Proyek transmigrasi, misalnya, lebih merupakan program pemerintah pusat ketimbang daerah karena pemerataan penduduk merupakan bagian dari kepentingan pusat. Sementara daerah terkena imbas persoalan penyediaan lahan yang kadang menimbulkan persoalan dengan suku-suku pemilik tanah, penyediaan jatah hidup selama enam bulan pertama, hubungan antara pendatang dan penduduk asli, serta persepsi mengenai kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap penduduk asli.

Meskipun sudah berlangsung lama, praktik korupsi di kementerian berlangsung secara rahasia ibarat operasi intelijen. Maksudnya, jika pelaku di lapangan tertangkap, pejabat di tingkat atas akan lepas tangan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu-menahu terjadinya korupsi tersebut. Hal ini seolah tidak ada perintah atasan dan para pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, walau dapat saja korupsi itu mereka lakukan demi kepentingan pejabat tinggi atau bahkan setingkat menteri di kementeriannya.

Pada masa pemerintahan Presiden Yudhoyono, selain dilakukan anggota DPR dari partai-partai politik, di berbagai kementerian dilakukan lebih canggih lagi karena sering kali menyangkutpautkan para asisten atau staf khusus menteri yang berasal dari partai politik atau orang kepercayaannya.

Kekuasaan mereka tidak jarang lebih tinggi daripada para eselon I di kementerian itu. Dengan kata lain, jika dulu direktur jenderal atau sekretaris jenderal bisa mendapatkan “persentase proyek”, kini yang mengeruknya adalah para asisten dan staf khusus menteri yang bukan jabatan karier.

Jika Presiden Yudhoyono tidak berusaha keras untuk menghentikan berbagai praktik korupsi di berbagai kementerian, bukan mustahil kabinet yang dipimpinnya akan dikenal sebagai “Kabinet Kleptokrasi” karena diisi oleh para bawahan yang sukanya mencuri (untuk tidak mengatakan merampok) uang negara karena posisi politik mereka. Dalam situasi yang amat akut ini, Presiden dapat mengikuti ajaran Machiavelli dengan memilih untuk lebih baik ditakuti ketimbang dicintai oleh para pembantunya yang melakukan korupsi. Demi masa depan negara, jika perlu bahkan ia harus memilih ditakuti dan dibenci oleh para koruptor! (*)

Dimuat di Kompas, 12 September 2011.

The Indonesian Institute of Sciences (LIPI) has appointed Dr. Aswatini Raharto Deputy for Social Sciences and Humanities, replacing former Deputy Professor Dewi Fortuna Anwar. As an ex-officio appointment Dr. Aswatini will also replace Professor Anwar as President of the Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC) for the period of 2010-2011.

Dr. Aswatini Raharto’s AASSREC President’s 2010-2011 message

In my capacity as AASSREC President, I am pleased to use this opportunity to announce that our 19th General Conference is to be held in Manado, North Sulawesi, Indonesia on 17-19 October 2011. The conference is organized by the Indonesian Institute of Sciences (LIP) in collaboration with AASSREC and Indonesian Political Science Association (AIPI). AIPI is one of the important professional organizations in Indonesia that aim to contribute knowledge and understanding on development of the political situation in Indonesia by organizing national seminars on political issues to assist society and government in supporting democracy in Indonesia. The theme for the conference, as agreed at the AASSREC Executive Board Meeting in Jakarta, 19 October last year is “Evolving Transnationalism: Challenges and Opportunities; a Social Science Perspective.”

Today, transnationalism is a strategic issue for governments, and a rich source of research for social scientists. Many countries in our region and elsewhere enjoy similar opportunities and face many comparable problems. Transnationalism embraces both opportunity and challenges characterized by rapid and continuous flows of people, ideas, goods, and capital across increasingly borderless national entities. The concept of transnationalism includes a wide array of potential topics for discussion; population movements, including human trafficking, diasporas, intermarriage, guest workers, brain circulation, refugees, transnational crime, terrorism, drug and weapon smuggling, but also captures the hope offered by employment opportunities, travel, migration, trade and educational opportunities. The conference will consider how the region’s disciplinary social scientists understand the issues and prospects presented by changing patterns of transnationalism, and how the social sciences can contribute to ethical, moral and effective evolution in how people, their governments and cultures are changing in the Asia-Pacific region.

I am delighted to invite all social scientists, especially the association representatives, to attend the 19th AASSREC Biennial Conference. I am counting on your contribution as speakers and active participants for the success of the 19th General Conference, as we have come to enjoy from previous AASSREC conferences. We look forward to welcoming you at the conference in Manado, which is known as a city with diverse populations and culture, not to mention the beautiful Sea Garden of Bunaken.

Dr. Aswatini Raharto
President

Hanya beberapa hari setelah mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin dipulangkan ke Indonesia dari Kolombia, tidak sedikit orang di Tanah Air yang merasa bahwa kasus korupsinya akan menjadi antiklimaks lantaran akan banyak intervensi politik, baik dari kalangan DPR ataupun Partai Demokrat yang sedang berkuasa.

Selain itu,berbagai isu pun menyeruak seperti soal barang bukti yang mungkin sudah ditukar, adanya intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan tentunya sikap Nazaruddin yang membisu seribu bahasa alias tidak ingin mengatakan apa pun soal keterlibatan orang lain dalam sepak terjang korupsinya.

Di antara berbagai kejadian yang menjadi perhatian publik, ada satu peristiwa menarik, yaitu Nazaruddin menulis surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui pengacaranya yang isinya memohon Presiden tidak mengganggu istri dan anakanaknya dengan imbalan Nazaruddin tidak akan mengungkapkan nama-nama orang di Partai Demokrat dan di KPK dalam kasus korupsi ini.

Ini tentunya berbeda dengan ketika ia masih di dalam pelarian yang hampir setiap saat menyebarkan perihal keterlibatan nama-nama orang di Partai Demokrat dan Badan Anggaran DPR dalam kasus korupsi serta adanya upaya dari orang dalam KPK dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk melakukan rekayasa hukum atas kasus Nazaruddin.

Namun, sejak Jumat siang pekan lalu (19/8), mulai tampak adanya secercah harapan kasus Nazaruddin benar-benar akan melalui proses pengadilan yang fair. Harapan tersebut memang hanya secercah saja, tetapi bila kita masyarakat sipil terus memantau dan mendukung KPK untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan fair, negeri ini akan semakin baik indeks persepsi korupsinya di masa depan.

Satu hal yang teramat penting adalah adanya kelompok masyarakat sipil yang mendatangi KPK pada Jumat siang lalu yang bukan hanya untuk mendapatkan klarifikasi dari KPK soal proses pemulangan Nazaruddin, melainkan juga berdiskusi dan memberikan dukungan penuh kepada KPK agar tidak takut diintervensi.

Kalangan masyarakat sipil ini juga memberikan dukungan penuh kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memiliki keberanian untuk menggunakan kewenangan tertingginya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta sebagai pemegang mandat rakyat Indonesia untuk melindungi negara dan warga bangsa:

(1) dari serangan balik para koruptor, (2) dari kebijakan- kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan rakyat banyak,(3) dari pemiskinan terstruktur karena penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir kelompok, (4) dari ketidakpastian hukum dan penegakan hukum yang tidak adil, (5) dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil atas dasar kepentingan politik jangka pendek.

Secercah harapan lain yang cukup melegakan adalah adanya surat balasan Presiden kepada Nazaruddin yang intinya meminta Nazaruddin untuk membuka semua informasi yang ia ketahui dan bersikap kooperatif dengan KPK.

Ini berarti,secara formal Presiden ingin menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan intervensi politik atas proses hukum yang akan dijalani mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat tersebut.

Lintas Partai
Dalam pertemuan antara kalangan masyarakat sipil dengan para pimpinan KPK hari Jumat lalu, KPK juga mengungkapkan informasi menarik, bahwa Nazaruddin merobek surat permohonan suaka politik yang rencananya akan diajukan oleh pengacaranya kepada Pemerintah Kolombia.

Selain itu, secara gamblang para pimpinan KPK juga menjelaskan mengapa pemulangan Nazaruddin menggunakan pesawat carter dan bukan pesawat komersial reguler. Ada kekhawatiran KPK, jika pesawat reguler stop over di Paris selama 8 jam, misalnya, berbagai upaya dari pengacaranya untuk mencegah Nazaruddin pulang ke Tanah Air dapat saja terjadi.

KPK juga mengkhawatirkan adanya upaya-upaya dari pengacaranya agar ketika Nazaruddin mendarat di Kuala Lumpur,akan ada upaya untuk mengganti kewarganegaraan Nazaruddin menjadi warga negara Malaysia atau Singapura.

Hal lain yang membuat kita semua menjadi mafhum, proyek pembangunan prasarana di pusat dan daerah yang ditangani perusahaan Nazaruddin yang melibatkan lintas partai berjumlah 31 proyek bernilai Rp6,037 triliun! Dari berbagai proyek itu ada yang sudah pada taraf penyidikan, ada yang taraf penyelidikan, dan ada pula yang masih pada taraf pengumpulan informasi.

Karena itu jangan heran jika akan banyak politisi lintas partai dari Badan Anggaran DPR dan komisi-komisi di DPR yang mungkin saja akan tersangkut dengan korupsi Nazaruddin. Tentunya ini juga akan menyangkut nama-nama yang sudah disebutkan Nazaruddin yang berasal dari Partai Demokrat.

Negeri ini tidak akan runtuh bila para politikus di DPR yang terlibat kasus korupsi Nazaruddin semua diadili secara fair.Ini justru akan membersihkan DPR dari tikus-tikus yang menggerogoti anggaran negara.

Partai Demokrat juga akan dibersihkan secara signifikan dari kasus korupsi ini karena jika tidak, bisa saja Partai Demokrat lepas dari kasus korupsi Nazaruddin, tetapi akan menghadapi pengadilan rakyat pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang.

Dengan kata lain, jika Partai Demokrat berupaya melakukan rekayasa politik mengintervensi jalannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas kasus Nazaruddin, bukan mustahil ini akan menjadi lonceng kematian bagi partai ini karena rakyat tidak akan percaya lagi kepada partai berlambang segitiga biru ini.

Partai-partai lain yang anggotanya terlibat kasus ini tentunya juga sudah siap untuk merelakan para kader busuknya menghadapi pengadilan.Lagi-lagi semua ini demi nama baik partai, DPR, negara,dan bangsa.

Pastinya, masih ada secercah harapan pengadilan atas Nazaruddin akan berjalan fair. Tentunya ini membutuhkan pengawalan dari kita semua, pers,dan kalangan masyarakat sipil.

Dimuat di SINDO, 23 August 2011

Demi keselamatan anak dan isterinya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memilih bungkam dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bahkan rela menjadi “tumbal” dan dihukum sendirian tanpa proses peradilan. Begitu naifkah penegakan hukum di negeri ini?

Apabila kita belajar dari kasus-kasus besar terdahulu, sebutlah kasus Gayus Tambunan, perubahan sikap Nazaruddin sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Ketika kasus Gayus terungkap, publik berharap dapat menjadi momentum pemberantasan mafia pajak dan penegakan pemerintahan yang bersih. Tapi apa lacur, Gayus menjadi tumbal sendirian, sementara puluhan perusahaan pengemplang pajak dan aparat pajak lainnya lolos dari jerat hukum. Harapan publik yang setinggi langit juga sempat muncul ketika Nazaruddin ditangkap oleh aparat Interpol di Cartagena, Kolumbia. Kasus Nazar diharapkan menjadi momentum pemberantasan mafia anggaran di DPR, perbaikan pengelolaan dana partai, kesempatan bagi SBY memenuhi janji pemberantasan korupsi, dan seterusnya.

Meski sebelumnya Nazar menyebut sejumlah nama petinggi PD dan anggota DPR yang menikmati dana haram yang bersumber dari komisi proyek-proyek pemerintah yang diloloskan parlemen, setelah tertangkap ia memilih menjadi tumbal seorang diri. Seperti diduga banyak pihak, kemungkinan besar Nazaruddin memang telah “dikunci” oleh tangan-tangan kekuasaan sejak drama penjemputannya yang kontroversial dari Cartagena disiarkan media. Dalam perjalanan sekitar 38 jam tersebut sangat mungkin Nazaruddin disodori sejumlah pilihan atau skenario pahit yang membuatnya tidak dapat berkutik kecuali mengorbankan dirinya sendiri.

Indikasi atas hal ini tak hanya tampak dari proses penjemputan Nazar yang tidak didampingi kuasa hukum yang bersangkutan, tetapi juga terlihat dari perubahan drastis sikap anggota Komisi III DPR itu pada hari pertama kehadirannya di KPK. Tekanan psikis yang dialami Nazaruddin begitu besar sehingga ia merasa perlu menulis surat meminta tolong kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar keluarganya tidak “diganggu”.

Para Pembungkam Nazaruddin
Paling kurang ada tiga pihak yang berkepentingan membungkam Nazaruddin. Pertama, jajaran petinggi PD yang namanya disebut ataupun tidak disebut oleh Nazaruddin dari tempat pelariannya. Mereka berkepentingan “menyelamatkan partai” dan itu berarti tak hanya menyelamatkan sejumlah petinggi partai yang disebut tetapi juga kelangsungan kekuasaan pemerintahan yang dipimpin PD. Spanduk PD di berbagai sudut jalan di Ibukota Jakarta beberapa waktu lalu yang berbunyi kira-kira, “Nila setitik jangan merusak susu sebelanga”, sudah mengindikasikan itu.

Kedua, jajaran Badan Anggaran DPR yang merasa kebusukannya dibongkar oleh seorang Nazaruddin. Para anggota alat kelengkapan DPR yang memiliki kekuasaan super ini jelas resah dan gelisah jika praktik mafia anggaran yang merugikan Negara dan telah berlangsung selama ini terbongkar dalam pengadilan atas Nazar. Apalagi, jika tuduhan Nazar sebelumnya benar, proyek-proyek pemerintah yang ditangani Nazar hanya sebagian kecil dari total anggaran negara (APBN) yang memerlukan persetujuan Banggar DPR. Ironisnya, dalam konteks praktik mafia anggaran, seluruh fraksi sangat mungkin berkepentingan mengorbankan Nazar karena diduga sebagian dana haram partai-partai politik kita bersumber dari permainan dan realokasi anggaran yang menjadi kewenangan Banggar DPR.

Ketiga, sudah tentu jajaran KPK sendiri. Beberapa orang pimpinan dan pejabat KPK berkepentingan agar Nazar tidak membuka “deal” politik yang diduga dilakukan antara unsur pimpinan KPK dan petinggi PD terkait kasus suap proyek Wisma Atlet yang menjerumuskan Nazar sebagai tersangka. Indikasi bahwa KPK berkepentingan menyudutkan Nazar sudah tampak dari konferensi pers prematur yang dilakukan oleh Ketua KPK Busyro Muqaddas terkait sejumlah proyek APBN yang diduga melibatkan Nazar. Seperti diketahui, Busyro menyebut total nilai proyek yang diduga melibatkan Nazar sekitar Rp 6 triliun, padahal kasus hukum yang tengah ditangani KPK terkait Nazar hanya proyek Wisma Atlet senilai Rp 191 miliar. Cara KPK tersebut jelas tendensius karena memojokkan mantan bendahara PD tersebut.

Publik Gigit Jari
Lalu apa yang bisa diharapkan publik dari kasus Nazar? Jangan-jangan publik memang hanya bisa gigit jari jika Presiden SBY memenuhi permintaan belas kasihan Nazar dan hanya berusaha menyelamatkan partainya sendiri. Apalagi bila SBY hanya membiarkan tiga institusi di atas “mengatur” kasus Nazar, maka tak ada satu pun insentif yang diperoleh bangsa ini dari kasus Nazar, kecuali sekadar dramatisasi pemberantasan korupsi yang seolah-olah intensif dilakukan, padahal masih berjalan ditempat.

Tangan-tangan busuk kekuasaan di satu pihak, dan oportunisme para petinggi negeri, partai, dan parlemen di pihak lain, tampaknya terlalu kokoh mencengkeram lembaga peradilan kita, termasuk KPK. Presiden SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan semestinya menempuh langkah radikal jika benar-benar tulus, ikhlas, dan jujur hendak memberantas korupsi di negeri ini.

Sebagai pemimpin negara, Presiden SBY harus memiliki cara cerdas dan cerdik agar keluarga Nazar tetap selamat di satu pihak, namun juga di pihak lain mantan bendahara partai itu mau membuka mulut terkait sejumlah petinggi Demokrat yang pernah disebutnya. Untuk apa Presiden memiliki menteri-menteri negara, staf khusus kepresidenan, jajaran intelejen, kepolisian, kejaksaan, dan aparat negara lainnya, jika cara cerdas dan cerdik tidak bisa dirumuskan untuk membongkar “aib” di balik kasus Nazar.

Jika pada akhirnya hanya Nazaruddin yang “disepakati” menjadi tumbal dan dikorbankan dalam kasus Wisma Atlet atau kasus hukum lain yang melibatkannya, jangan pernah menyalahkan publik jika mereka akhirnya meragukan komitmen presidennya dalam pemberantasan korupsi. Pola pikir masyarakat kita sederhana: jika Presiden benar-benar tulus hendak memberantas korupsi, semestinya tangan-tangan busuk kekuasaan tidak dibiarkan “mengatur” kasus Nazar.

Dimuat dalam Kompas, 23 Agustus 2011

Wajahnya masih memancarkan semangat juang meski ia kini berusia senja. Jalannya juga masih gagah menunjukkan ia adalah prajurit sejati. Di pelupuk matanya ada selotapeyang menempel sampai ke alis matanya yang putih untuk menahan agar matanya tetap terbuka.

Saat berbicara, suaranya masih lantang walau agak gemetar.Tak banyak orang mengetahui siapa ia.Ternyata ia adalah Ilyas Karim, sang pengerek bendera pusaka saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 di Jalan PegangsaanTimur 56,Jakarta.

Siapa nyana pengalaman Ilyas Karim mengenai detikdetik yang mendebarkan 66 tahun lalu itu ia kisahkan di acara Democrazy di Metro TV pada Minggu (14/8).Acara parodi politik khas anak-anak muda itu ternyata juga dapat menggugah hati kita agar, mengutip ucapan Bung Karno,“Jangan sekali- kali melupakan sejarah.”

Secara gamblang Ilyas mengisahkan bagaimana ia bisa menjadi pengerek pertama bendera pusaka yang dijahit tangan ibu negara kita yang pertama, Fatmawati.Pada malam 16 Agustus 1945 para pemuda yang bermarkas di Menteng Raya 31,Gedung Juang sekarang, diberi tahu oleh pimpinan mereka,Chaerul Saleh,agar pagi hari siap-siap berangkat ke rumah Ir Soekarno di Pegangsaan Timur 56.

Jalan dari Menteng ke Pegangsaan Timur tidaklah terlalu jauh, sekitar 3 km.Sesampainya mereka di rumah itu,alangkah kagetnya Ilyas karena mendapatkan tugas untuk menaikkan bendera pusaka diiringi lagu Indonesia Raya. Tugas menaikkan bendera pusaka itu ia lakukan tanpa latihan apa pun! Ini berbeda dengan para pengerek bendera pusaka di Istana Merdeka sekarang yang harus dilatih berminggu minggu.

Ada suatu yang lucu saat penaikan bendera itu.“Saat itu,” kata Ilyas,”Lagu Indonesia Raya belum selesai,sementara bendera sudah mencapai ujung tiang bendera. Akhirnya Ilyas langsung saja mengikat tali bendera sampai lagu Indonesia Raya selesai dinyanyikan.” Ilyas memang secara kebetulan ditugaskan oleh Sudanco Latief agar berdua dengan Sudanco Singgih menjadi pengerek bendera pusaka.

Pria kelahiran 13 Desember 1927 ini kini hidup di rumah sempit berukuran 50 meter persegi di pinggir rel kereta api di Jalan Rajawali Barat, Kalibata, Jakarta Selatan.Ia sudah beberapa kali tergusur. Sebelumnya, sebagai seorang perwira menengah dari jajaran Siliwangi, Ilyas pernah menempati rumah di Kompleks Siliwangi,Lapangan Banteng, yang kini menjadi Kompleks Kementerian Keuangan.

Di masa lalu kompleks militer ini amatlah terkenal di antara anak-anak muda dengan kode 234 SC (Jie Sam Soe Siliwangi Club). Selain Ilyas Karim,memang ada orang lain yang mengaku sebagai pengibar bendera pusaka yang bercelana pendek seperti Sudaryoko atau Supriadi.

Namun, Ilyas berani memastikan, dirinya adalah pengerek bendera pusaka bercelana pendek itu. Jika benar ia pengerek bendera pusaka pertama, hati kita tentunya amat terenyuh, mengapa nasibnya begitu kelam.

Ilyas adalah satu contoh pahlawan yang terlupakan. Ada juga pahlawan-pahlawan lain yang diri atau keluarganya perlu mendapatkan perhatian, termasuk para tokoh masyarakat Irian Barat yang dulu menjadi pejuang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat).Terlepas dari ada di antara mereka yang kemudian memberontak kepada Republik, pemberontakan itu hanyalah ungkapan kekecewaan mereka kepada pemerintah.

Seperti diungkapkan almarhum Theys Hiyo Eluai kepada penulis lebih dari 20 tahun lalu. Dulu ia adalah seorang nasionalis anggota PNI. Tak heran jika di ruang tamu rumahnya terpampang foto Presiden Soekarno dan Presiden JF Kennedy, serta foto Megawati Soekarnoputri.

Saat penulis bertanya mengapa ia kemudian menjadi anggota DPRD Irian Jaya mewakili Golkar, Pace Theys tertawa terbahakbahak sambil mengatakan, “Itu demi kenyamanan politik saja. Hati saya tetap orang PDI.” Theys juga mengaku sebagai orang pertama yang mengibarkan bendera Merah Putih di wilayah Sentani.

Lodewijk Mandatjan,tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) asal Arfak, juga pengibar bendera Merah Putih pertama di wilayah sekitar Manokwari. Hal yang sama dilakukan oleh Martin Indey, seorang nasionalis Indonesia asal Tabla Supa, Jayapura. Sampai sekarang nama Martin Indey tidak bisa diabadikan menjadi nama bandara Sentani seperti pernah diusulkan DPRD Jayapura puluhan tahun lalu.

Tokoh Ondoafi Sentani, almarhum Samuel Joku, yang penulis temui 24 tahun lalu, hanya mengatakan, “Bagaimana Martin bisa jadi pahlawan kalau selama menjadi mantri polisi di Sentani masa Belanda ia suka memukuli rakyat.”

Sam Joku adalah ayah dari mantan “Menteri Luar Negeri” Presidium Dewan Papua (PDP),Franzalbert Joku, yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia kembali dan menjadi salah satu calon yang bertarung untuk menjadi Bupati Jayapura.Martin Indey tidak menjadi nama bandara Sentani bukan karena masa lalunya sebagai mantri polisi,melainkan karena ia bukan orang Sentani.

Masih banyak pahlawanpahlawan yang terlupakan di negeri ini.Nama-nama mereka tak masuk dalam sejarah karena mereka hanyalah orangorang kecil dan bukan bagian dari elite politik nasional pada masanya.

Hingga kini memang masih ada jurang antara elite dan massa rakyat. Rakyat hanyalah pelaku sejarah yang terlupakan. Beginikah cara bangsa kita memperlakukan mereka? Kita lupa nasihat Bung Karno: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya.”

Dimuat di Seputar Indonesia, 16 Agustus 2011

Pemilihan umum masih tiga tahun lagi, namun partai-partai politik sudah mulai mengelus-elus siapa yang akan mereka jagokan. Partai Golkar misalnya sudah mulai menawarkan nama ketua umum,Aburizal Bakrie, sebagai bakal calon presiden yang diusung partai berlambang beringin itu.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meski belum secara resmi mengumumkan siapa bakal calon presiden, ada kadernya yang sudah menyebut Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto sebagai bakal calon yang diusung PKS.

Ada Hatta Rajasa yang akan didukung Partai Amanat Nasional, Wiranto yang didukung Hanura, Prabowo Subianto yang didukung Gerindra,atau Puan Maharani yang didukung oleh PDIP. Nama lain yang juga sering disebut ialah Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD sebagai bakal calon presiden yang cukup memiliki prospek.

Sampai saat ini belum ada partai yang secara resmi mendukung Mahfud MD. Namun, bukan mustahil ia akan disandingkan oleh Partai Demokrat dengan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang kini Kepala Staf TNI AD.

Sampai kini belum juga tertutup kemungkinan Partai Demokrat akan mengusung Ibu Negara Kristiani Yudhoyono sebagai bakal calon presiden walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara tegas telah mengenyampingkan kemungkinan tersebut.

Bisa saja PDIP dan Partai Demokrat melakukan ”rekonsiliasi politik” dengan menyandingkan Pramono Edhie Wibowo dan Puan Maharani sebagai capres dan cawapres, atau dua besan saling bersanding secara politik yaitu antara Hatta Rajasa dan Kristiani Yudhoyono.

Di luar nama-nama itu,ada satu nama yang kini semakin berkibar, yakni mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang diusung oleh kelompok intelektual yang baru saja mendaftarkan partainya, Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI). Banyak kalangan yang belum apa-apa sudah memandang remeh kemungkinan pencalonan Sri Mulyani yang biasa dipanggil Ani.

Pasalnya, Partai SRI masih berjuang untuk lolos kualifikasi sebagai partai politik. Selain itu, Sri Mulyani juga masih belum terbebas dari kasus bailout Bank Century. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri hingga kini masih dalam posisi bahwa tidak ada tanda-tanda kriminalitas yang dilakukan baik oleh mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono maupun mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Semua calon presiden tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.Sebagian besar kelompok menengah ke atas di Indonesia juga sudah mengetahui rekam jejak para bakal calon presiden tersebut. Pembentukan partai baru, semisal Partai SRI, Partai Nasional Demokrat, atau lainnya, memang bukan sesuatu yang baru di republik ini.

Orang sering mempertanyakan mengapa masih ada orang membikin partai di tengah semakin rendahnya citra partai politik di mata masyarakat. Orang juga sering mencemooh bahwa partai-partai baru itu hanyalah mainan para politisi lama yang berpindah dari partai lain atau gagal di partai sebelumnya.

Namun, dalam kasus Partai SRI tampaknya agak berbeda. Partai ini didirikan oleh gabungan dari kalangan intelektual kampus, praktisi hukum, pemilik media, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang resah dengan situasi politik di negeri ini. Mereka memang kelompok elite yang masih memiliki keinginan untuk membangun negeri ini.

Jika dilihat dari latar belakang mereka, dari segi ekonomi, para pendiri Partai SRI sebagian besar adalah kelompok masyarakat yang sudah mapan dan bukan orang yang akan mencari makan dengan mendirikan partai.

Seperti dikatakan anggota Dewan Pertimbangan Partai SRI,Arbi Sanit, rekrutmen calon pengurus partai pada tingkat pusat dan daerah benarbenar dilakukan secara ketat. Sebagian besar pendiri atau pendukung Partai SRI adalah kalangan pengajar di Universitas Indonesia atau alumninya.

Mereka berasal dari kelompok ideologi yang beragam, ada yang sosialis kanan (soska) atau garis Partai Sosialis Indonesia (PSI) Sutan Syahrir, ada yang liberal demokrat, ada pula yang Soekarnois. Makanya agak sulit jika mereka semua dikatakan sebagai golongan neoliberal (neolib).

Sri Mulyani yang mereka dukung sebagai bakal calon presiden juga sulit dikatakan sebagai neolib murni,karena dalam pemikirannya juga tersimpul pemikiran mengenai pentingnya negara dalam mengatur ekonomi nasional.

Sri juga berasal dari kalangan keluarga yang secara ideologis juga dekat dengan nasionalismenya Bung Karno,khususnya PNI. Isu yang berkembang untuk mendiskreditkan Sri Mulyani bukan saja terkait dengan soal Bank Century atau segala yang terkait dengan pajak, melainkan juga bahwa ia akan menjadi kaki tangan Amerika Serikat (AS).

Pesan singkat yang beredar melalui ponsel antara lain menyatakan sesuatu yang absurd antara lain Sri Mulyani akan didukung AS dan ada dealdeal politiknya jika ia terpilih. Padahal, Sri Mulyani pastinya akan memiliki ketegasan untuk mengatakan tidak kepada AS karena dia bukan pengusaha dan bukan orang yang posisinya bergantung negara itu.

Bahkan bukan mustahil ia akan lebih berani daripada Jenderal Besar Soeharto dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak mau didikte oleh AS dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Pemahamannya di bidang moneter sebagai mantan direktur kawasan Asia-Pasifik di International Monetary Fund (IMF) dan kini sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia tentu membuatnya tahu persis bagaimana menentukan posisi Indonesia vis-à-vis IMF dan Bank Dunia.

Sri tentunya juga tidak akan munafik untuk mengatakan apakah IMF atau Bank Dunia diperlukan atau tidak oleh Indonesia, seperti elite politik yang selalu menyatakan anti-IMF padahal ketika ia menjadi menteri dulu ia pernah meminta bantuan IMF untuk Indonesia.

Seperti kebanyakan kalangan intelektual, tentunya ada titik lemah, tapi sekaligus kekuatan Sri Mulyani. Misalnya, seorang intelektual karena otoritas keilmuannya biasanya memiliki ”kesombongan intelektual” dan merasa lebih tahu ketimbang orang lain. Intelektual juga selalu berpikir dan bertindak lurus sesuai etika keilmuannya.

Ini berbeda dengan kalangan politisi yang bisa berzig-zag dalam pikiran dan tindakan politiknya. Jika kita membaca tulisan Sri Mulyani mengenai transisi politik dan ekonomi di Indonesia, tampak jelas dia adalah bakal calon presiden yang paling memiliki keduanya, yaitu kemampuan akademik sebagai seorang intelektual kampus dan pengalamannya di pemerintahan.

Sri juga bukan futurolog yang suka tebar pesona dan bicara mengenai masa depan ekonomi Indonesia, tapi tidak berpijak di bumi seperti penguasa Indonesia saat ini. Artikel Sri Mulyani paling akhir yang dimuat media massa dalam dan luar negeri menunjukkan bahwa ia bukan seorang ekonom yang menggunakan kacamata kuda, melainkan seorang ekonom yang juga tahu mengenai situasi politik internasional kini dan masa depan.

Pastinya akan banyak kalangan yang ingin menghadang Sri Mulyani.Semua terpulang pada apakah para pemilih Indonesia pada 2014 mendatang benar-benar semakin dewasa dalam memilih sehingga tidak salah dalam memilih presiden ataukah politik uang dan manipulasi pencitraan politik akan mengalahkan akal sehat pemilih.

Dimuat di Sindo, 09 Agustus 2011

Hari ini, Selasa, 2 Agustus 2011, diperkirakan terjadi demo besarbesaran di tanah Papua,baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Ini merupakan akibat dari sebaran informasi yang menyesatkan sejak dua minggu lalu bahwa para praktisi hukum yang tergabung dalam International Lawyers for West Papua akan membuat pernyataan dukungan atas kemerdekaan Papua dalam pertemuan mereka di Oxford, Britania Raya,2 Agustus 2011.

Demo itu pada intinya adalah sambutan atas diskusi kecil para praktisi hukum tersebut. Beberapa tahun lalu juga ada segelintir orang yang mengatasnamakan Parlemen Inggris dan Eropa menyuarakan persoalan hak-hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua.

Sebulan lalu, tepatnya 5-7 Juli 2011, di Auditorium Universitas Cenderawasih, Abepura, Papua, dilaksanakan Konferensi Damai di Tanah Papua yang dihadiri ratusan perwakilan masyarakat dari seluruh Tanah Papua, termasuk beberapa aktivis LSM dan pengamat politik dari Jakarta.

Penulis dan Prof Dr Indria Samego juga sempat menghadiri acara pembukaan sampai presentasi kunci dari Menko Polhukam, sebelum kami berdua terbang ke Wamena untuk meninjau situasi keamanan di Jayawijaya.

Konferensi ini bukan suatu yang sembarangan karena Menko Polhukam beserta rombongan datang dengan menggunakan pesawat khusus dari Jakarta,bahkan Menko Polhukam menjadi pembicara kunci pada konferensi tersebut.

Pembicara lainnya dari pihak pemerintah antara lain Gubernur Papua Barnabas Suebu, Kapolda Papua saat itu Irjen Pol Bekto Soeprapto(kini WakaBareskrim Polri),dan Kasdam Kodam XVII/ Trikora.Namun, hasilnya sungguh membuat Menko Polhukam terkejut, karena tidak sesuai dengan keinginan membangun suasana damai di Papua.

Selain menghasilkan indikator- indikator politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan yang terkait dengan perdamaian di tanah Papua, konferensi itu juga mengeluarkan 17 butir manifesto politik yang harus dibicarakan dengan Pemerintah Indonesia oleh para juru bicara Papua yang semuanya tinggal di luar Indonesia.

Tanah Papua kini kembali bagaikan tanah yang panas.Paling tidak sejak awal Juli lalu ada dua peristiwa kontak senjata antara aparat keamanan khususnya TNI dan kelompok masyarakat bersenjata yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam sepekan terakhir juga terjadi peristiwa politik yang terkait dengan pemilu kepala daerah, pertama kerusuhan berdarah antarpendukung dua calon bupati di Kabupaten Puncak (pecahan dari Kabupaten Jayawijaya) yang menewaskan 17 orang warga masyarakat (Seputar Indonesia, 1 Agustus 2011) rapat pleno KPU Papua Barat yang diwarnai protes dari kelompok yang tergabung dalam koalisi suara kebenaran yang memprotes tahapan pilkada di Provinsi Papua Barat (Kompas, 1 Agustus 2011).

Kemarin pagi terjadi penembakan di Jayapura empat orang meninggal. Secara umum keamanan di tanah Papua amatlah kondusif. Daerah yang dulu dalam kategori rawan seperti di wilayah perbatasan antara Indonesia- Papua Nugini dan wilayah Pegunungan Tengah, kini amatlah tenang dan damai.

Kalaupun kini terjadi kerusuhan ataupun kegaduhan, lebih banyak karena persoalan pilkada ketimbang soal hubungan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat di Jakarta.Memang pelanggaran HAM masih terjadi di tanah Papua seperti yang terjadi di Pegunungan Tengah beberapa waktu lalu terhadap pemuka agama setempat dan aktivis LSM.

Tapi, bila dibandingkan dengan era Orde Baru,situasi di Papua kini jauh lebih tenteram dan damai. Sebagai contoh, ketika penulis melakukan penelitian di wilayah perbatasan seperti di Skow,Arso,Wok-kwana,Tanah Miring,dan Sota pada 1987 untuk disertasi doktor, wilayahwilayah itu masih menyeramkan karena terlalu menonjolnya pos-pos penjagaan militer.

Di kilometer 9 antara Abepura- Arso misalnya, ada pos militer yang suka menghentikan kendaraan dan memeriksa barang bawaan penduduk dengan cara yang amat kasar, ditambah dengan pengambilan paksa atas burung-burung kakak tua dan nuri yang dibawa penduduk dengan alasan itu adalah satwa yang dilindungi, tapi kemudian menjadi hak milik para petugas militer tersebut.

Di wilayah Merauke yang diambil penjaga militer kalau bukan burung Cenderawasih ya buaya, rusa, serta burung Nuri kepala hitam.Kini pos-pos militer memang masih ada, tapi tidak terlalu menonjol dan tak ada lagi pemeriksaan kendaraan.

Penulis juga pernah melakukan penelitian ke wilayah perbatasan pada 1996, 2002, dan 2006, situasi kini amatlah tenang dan maju. Situasi politik masa Orba dan kini juga amatlah berbeda. Dulu, kalau penulis berbicara soal pentingnya Irianisasi (kini Papuanisasi) di birokrasi pemerintahan, pasti diperingatkan oleh para aparat militer yang berposisi pejabat sipil dengan kalimat,“Orang Irian jangan diangkat-angkat.”

Dulu ketika Gubernur Izaak Hindom membolehkan Gereja Kristen Maluku berkiprah di tanah Papua pada pertengahan 1980-an, pemuka agama Kristen di tanah Papua marah. Kenapa? Karena orang Irian (kini Papua) dulu tak punya kekuatan apa pun, di bidang ekonomi, politik, birokrasi sudah dikuasai pendatang, lalu satusatunya yang tertinggal yaitu gereja, mengapa pula diberikan pada pendatang.

Kini,Papuanisasi bukan saja terjadi di birokrasi pemerintahan daerah,melainkan juga di pucuk- pucuk pemerintahan daerah. Hanya orang Papua yang bapak- ibunya asli Papua yang dapat ikut pilkada untuk menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Tapi, masih saja ada ketidakpuasan penduduk asli Papua. Kalimat “Tiada Damai tanpa Kemerdekaan” masih muncul saat konferensi damai Papua berlangsung. Lagu Aku Papua jauh lebih keras dikumandangkan ketimbang lagu Indonesia Raya.Masih ada juga orang yang mempersoalkan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.

Menangani masalah Papua memang perlu kehati-hatian. Aparat intelijen juga jangan terlalu mudah memasukkan orang dalam daftar hitam di tanah Papua,siapa pun dia dan apa pun jabatan orang tersebut. Memang kini tak ada lagi tukang bakso, tukang rujak, atau tukang balon keliling yang adalah para intelijen militer yang bertugas di Papua.

Tapi, para intelijen kini harus semakin cerdas untuk memahami gerak dinamis di tanah Papua. Tanpa pemahaman yang penuh mengenai Papua, kita akan melakukan kesalahan ulang seperti yang terjadi di Timor Timur. Diplomasi mengenai Papua juga harus dilakukan secara cermat dan elegan.

Terakhir tapi penting, membangun Papua bukanlah membangun fisik kota yang semakin indah atau pusat-pusat perbelanjaan yang makin megah. Membangun manusia Papua jauh lebih penting dari segalanya.

Dimuat di Seputar Indonesia, 02 Agustus 2011

Partai Demokrat benar-benar sedang dilanda krisis internal yang amat berat. Upaya untuk mengonsolidasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja partai bukanlah sesuatu yang mudah, meski rapat koordinasi nasional (rakornas) sudah berlangsung di Sentul International Conference Center, Bogor, Jawa Barat,Sabtu–Minggu (23- 24 Juli 2011).

Partai berlambang segitiga biru ini seakan tidak berdaya untuk menyelesaikan persoalan internalnya sampai-sampai salah satu spanduk yang tersebar di sepanjang jalan dari Jakarta ke Sentul berbunyi: ”Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah,buruk sangka, dan adu domba.

”Doa saja tidak cukup jika jajaran di dalam Partai Demokrat tidak sungguh- sungguh berkeinginan mengambil langkah-langkah terukur dan terarah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendera partai itu.

Spanduk lain yang berbunyi: ”Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga” atau ”Berbenah hari ini, berhasil hari esok” juga kurang tepat dipajang di berbagai tempat, karena kalimat-kalimat itu lebih pantas ditujukan kepada para kader partai, bukan khalayak luas.

Kepanikan di internal partai tampaknya melandasi mengapa Rakornas Partai Demokrat dilakukan. Kita semua tahu bahwa kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin benar-benar mengharubirukan jajaran Partai Demokrat.

Kasus Nazaruddin juga menyeret kader-kader lain di Partai Demokrat yang menurut Nazaruddin juga menerima aliran dana dari korupsi tersebut. Satu hal yang amat menohok Partai Demokrat adalah ucapan Nazaruddin yang menuduh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menggunakan dana APBN untuk memenangi pertarungan memperebutkan kursi ketua umum partai saat Kongres II Partai Demokrat di Bandung tahun lalu.

Belum lagi soal Nazaruddin usai,muncul pula kasus Andi Nurpati yang diduga memalsukan surat Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu Legislatif 2009. Satu hal yang menarik dari Rakornas Partai Demokrat ialah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie tidak hadir dalam acara penutupan rakornas.

Hal kedua yang menarik, Rekomendasi Sentul yang berisi 10 butir dibacakan oleh Jhonny Allen Marbun, kader partai yang diduga juga terkait kasus korupsi. Lebih lucu lagi, dari 10 butir yang antara lain berisi pembersihan partai dari kaderkader yang diduga melakukan korupsi, tidak ada satu pun yang menyebut nama Nazaruddin.

Ucapan Anas Urbaningrum yang mengatakan bahwa Partai Demokrat ”telah tutup buku”dalam kasus Nazaruddin justru mengundang pertanyaan, karena selama ini justru kasus ini yang memperburuk citra partai di mata masyarakat.Di dalam rakornas ini tidak ada hal-hal yang konkret mengenai bagaimana partai akan melakukan bersihbersih diri.

Semua yang tertuang dalam rekomendasi hanyalah kalimat-kalimat normatif yang sudah sering didengar khalayak luas. Hasil Rakornas Partai Demokrat memang sebuah antiklimaks. Tidak sedikit orang yang berharap bahwa apa yang dihasilkan dalam rakornas yang memakan biaya sekitar Rp5 miliar itu benar-benar merekomendasikan sesuatu yang konkret.

Kader yang sudah dipecat dari jabatan bendahara umum partai dan bahkan dari keanggotaan Partai Demokrat, M Nazaruddin, posisinya tidak digantikan oleh kader partai yang lain. Tampaknya partai begitu takut terjadi pergantian struktur kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Isu mengenai pergantian ketua umum atau kongres luar biasa (KLB) juga amat ditabukan karena jajaran Partai khawatir efek politiknya akan sangat meluas. Dari sisi Ketua Dewan Pembina,kekhawatiran itu muncul karena jika Partai Demokrat melakukan pergantian ketua umum partai di tengah jalan, Partai Demokrat membuka kotak pandora yang memungkinkan seorang presiden yang sedang menjabat diganti di tengah jalan sebelum masa baktinya berakhir.

Namun, dukungan SBY terhadap Anas Urbaningrum bisa juga menimbulkan komplikasi politik internal jika ternyata tuduhan Nazaruddin bahwa Anas menggunakan dana APBN untuk pemenangan dirinya pada kongres tahun lalu adalah benar.Ini bukan saja mencoreng citra partai, melainkan partai juga bisa dibubarkan karena perbuatan melanggar hukum tersebut.

Anas tentu memiliki tugas yang teramat berat bukan dalam mengonsolidasi para kader partai,melainkan untuk meyakinkan publik, terutama di jajaran Partai Demokrat bahwa dirinya bersih dan karena itu memiliki otoritas untuk melakukan pembersihan di jajaran partai.

Acara penutupan Rakornas Partai Demokrat yang terasa hambar itu menunjukkan sesungguhnya masih ada ketidakpercayaan di antara faksifaksi di dalam partai. Pidato Anas yang tenang, tiadanya tepuk tangan yang membahana saat ia berpidato, dan wajahwajah yang tanpa ekspresi dari para peserta rakornas saat pidato berlangsung,n menunjukkan masih ada problem internal yang tidak bisa dituntaskan oleh rakornas itu.

Bukan mustahil masih ada api dalam sekam di dalam tubuh partai penguasa itu. Rakornas memang bukan ajang untuk menggoyang Anas.Tanpa adanya upaya untuk membicarakan persoalan partai dari hati ke hati di antara para kader partai dari semua faksi yang ada, konsolidasi partainya hanyalah semu belaka. Jika konsolidasi sesungguhnya tidak terjadi, jangan harap perbaikan dari dalam partai dan peningkatan kinerja partai menjadi suatu kenyataan.

Dimuat di Seputar Indonesia, 26 Juli 2011

Beberapa minggu lalu kita dikejutkan berita huru-hara dari negeri jiran. Hampir 40.000 orang turun ke jalan pada Sabtu, 9 Juli, di Kuala Lumpur.Demonstrasi yang kabarnya hanya akan diikuti ratusan orang menggelinding seperti bola salju, diikuti lebih dari ratusan orang di jalan-jalan seputar pusat utama Kuala Lumpur di Pudu Raya, Pasar Seni, Chinatown, KL Sentral,Mesjid Jamek,dan Stadion Merdeka.

Diceritakan pula, tidak seperti demo sebelumnya saat demonstran menutup mukanya karena takut, kali ini tak ada yang menutup muka. Mereka dengan berani dan lantang menuntut pemilu bersih. Lebih dari 1.500 orang telah ditangkap karena dianggap melanggar aturan demonstrasi.

Semestinya tak perlu ada demonstrasi ini.Tuntutan para demonstran ini bukan terhadap hal besar seperti di Indonesia yang dilakukan untuk mendorong pemerintah memberantas korupsi, menuntut ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo, atau demo terhadap pemerintah SBY yang ingkar janji.

Demonstrasi di Indonesia untuk menuntut perbaikan negeri yang karut-marut. Dalam hal-hal di atas,justru pemerintahan di bawah Perdana Menteri (PM) Najib Tun Abdul Razak jauh meninggalkan Indonesia.Ekonomi tetap tumbuh dengan baik.Pemerintah melakukan berbagai program dan kemudahan untuk rakyat miskin.

Najib agaknya khawatir akan performance (bukan citra) pemerintahannya yang lemah setelah ditinggal PM terdahulu, Abdullah Badawi.Karena itu,dia dengan para menteri, setidaknya menurut laporan media mainstream, sangat giat dan tak kenal lelah melakukan perbaikan untuk masyarakat.

Isu yang didemo juga sederhana yaitu penyelenggaraan pemilu yang kurang bersih. Ini pun sebetulnya tidak burukburuk amat.Walaupun Suruhan jaya Pilihan Raya (semacam KPU) berada di bawah pemerintah, pelanggaran tidak seberat yang pernah terjadi dengan KPU di Indonesia.

Masalah yang dikeluhkan adalah masih adanya daftar nama pemilih yang tidak jelas yang memungkinkan orang memilih berulang. Mereka juga menuntut tinta yang tidak mudah hilang, kampanye minimal 21 hari, akses yang bebas dan fair ke media,lembaga masyarakat yang diperkuat dan korupsi dan politik kotor mesti dihentikan.

Mungkin tanpa demonstrasi, persoalan ini bisa diatasi walau agak lambat. Dengan tekanan terus-menerus melalui parlemen yang lebih dinamis karena banyaknya anggota oposisi, penggunaan media oposisi dan alternatif seperti internet, pengiriman petisi,dan lain-lain cara selain demonstrasi bisa mendorong pemerintah melakukan perubahan.

Gairah Demonstrasi
Kalau demikian halnya,pertanyaannya tentu saja adalah mengapa harus demonstrasi. Inilah yang menarik untuk diamati. Demonstrasi ini menunjukkan hal yang lebih dalam yang terjadi dalam perpolitikan di Malaysia.

Ini bukan sekadar pemilu bersih, melainkan menyangkut mood masyarakat Malaysia terutama oposisi yang jenuh dengan sistem politik dan wacana politik yang dikembangkan pemerintah.

Pertama, mereka ingin merobohkan mitos bahwa demonstrasi itu haram dan berbahaya untuk masyarakat seperti Malaysia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemerintah Malaysia sejak lama alergi terhadap demonstrasi.Mereka sering mengatakan bahwa demonstrasi sama dengan anarki.

Demonstrasi merusak kestabilan dan mengacaukan kegiatan ekonomi. Dalam responsnya terhadap demonstrasi, memang hal ini kembali ditegaskan PM Najib. Bukannya menanggapi tuntutan demonstran, melainkan dia mengajak rakyatnya untuk bersama dia melawan kegiatan oposisi yang dianggap akan mengacau keamanan negara dan kegiatan ekonomi sehari-hari.

Upaya oposisi ini lumayan berhasil. Selain berhasil menghimpun massa yang besar, mereka juga berhasil menunjukkan sesungguhnya demonstrasi mereka berjalan damai, tidak merusak, dan tidak anarkistis.

Kedua, demonstrasi telah menghidupkan kembali gairah oposisi.Kelompok oposisi yang dimotori PKR,DAP, dan PAS seperti kehilangan momentum setelah sukses dalam Pilihan Umum 2008. Mereka hampir-hampir kehilangan isu karena konsistensi dan responsiveness dari pemerintahan Najib dalam memperbaiki citra Barisan Nasional, koalisi partai yang berkuasa.

PM Najib menanggapi kritik terhadap lemahnya pendahulu dia, PM Badawi, dengan melakukan banyak perbaikan terutama membuat program yang prorakyat kecil. Dalam delapan pemilu kecil (by election karena anggota parlemen meninggal atau mundur) terakhir, hanya satu yang dimenangkan oposisi. Demonstrasi ini dengan demikian sebuah kejutan untuk menunjukkan bahwa oposisi masih punya greget, masih punya agenda untuk diperjuangkan.

Ketiga, yang paling penting adalah bahwa demonstrasi ini mewakili satu generasi baru di Malaysia. Diberitakan bahwa mereka yang protes kebanyakan adalah orang muda, sebagian adalah calon pemilih baru.

Mereka ini generasi internet yang jenuh dengan wacana politik yang dominan di masyarakat. Bagi mereka, wacana keteraturan untuk kemajuan ekonomi sering digunakan untuk menghalalkan represi terhadap oposisi.

Media alternatif seperti internet dan koran oposisi menyadarkan mereka bahwa seringkali wacana itu digunakan untuk mengamankan pemerintah dari protes atas berlakunya oligarki dalam pemerintahan. Singkatnya, mereka secara kritis melihat untuk kepentingan siapa kestabilan dan pertumbuhan ekonomi itu.

Maklumlah Barisan Nasional sudah terlalu lama berkuasa dan di sana sudah terbentuk jaringan kekuasaan yang susah ditembus. Perlawanan terhadap keadaan demikian seolah menjadi model perjuangan, semangat baru,atau bahkan kebanggaan baru bagi generasi muda ini. Mungkin sebuah heroisme baru bagi orang muda.

Pada hari-hari mendatang kita akan melihat ke manakah angin akan bertiup dan suara akan berayun bila pemilu diadakan. Demonstrasi ini bisa menjadi sebuah turning point bagi perubahan di Malaysia.

Dimuat di Sindo, 26 July 2011

Konferensi AASSREC ke-19 merupakan ajang bagi para ilmuwan sosial dan pembuat kebijakan untuk mencari pemahaman bersama mengenai isu transnasional; saling tukar-menukar pengetahuan/pengalaman mengenai tantangan dan peluang transnasionalisme dari perspektif ilmu sosial, terutama di kawasan Asia Pasifik; mengembangkan kerjasama di kawasan Asia Pasifik; serta menghasilkan rekomendasi terkait isu-isu transnasionalisme.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan membuka website: www.aassrec.org

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin, akhirnya bakal dipecat sebagai kader parpol bergambar segitiga biru itu. Kedudukan Nazaruddin sebagai anggota DPR pun dengan sendirinya gugur pula.

Lalu selesaikah problem parpol pemenang Pemilu 2009 tersebut? Apabila benar Nazaruddin memang dipecat oleh partainya, problem internal dan kisruh PD barangkali belum akan berakhir.

Tidak mustahil pemecatan atas Nazaruddin justru menjadi awal dari munculnya kisruh baru,baik dalam dinamika internal PD maupun terkait interaksi eksternal parpol yang dipersatukan oleh figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Persoalannya, seranganserangan balik Nazaruddin dari tempat persembunyiannya setelah dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisakan pertanyaan besar.

Sejauh mana kebenaran tuduhan- tuduhan sepihak Nazar mengenai dana haram yang dikucurkannya bagi para petinggi PD? Bagi sebagian petinggi PD yang disebut-sebut menerima kucuran dana dari Nazaruddin, pemecatan Nazar mungkin dianggap sebagai jalan pintas untuk menghindar dari jerat hukum.

Namun tentu tidak demikian bagi jajaran petinggi PD lain yang belum “kebagian” atau tidak turut menikmati kucuran dana haram Nazaruddin. Juga mungkin pemecatan bukanlah solusi yang benar bagi musuh-musuh politik Ketua Umum PD Anas Urbaningrum yang justru melihat kasus Nazar sebagai wujud dari kegagalan kepemimpinan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum tersebut.

Pesan pendek (SMS) yang berisi kekecewaan dari Ketua DPR Marzuki Alie,mantan pesaing Anas dalam Kongres Bandung, ke SBY dan seluruh anggota Ketua Dewan Pembina yang akhirnya bocor ke media,sekurang-kurangnya memperlihatkan hal itu.

Kabinet Anas
Pemecatan atas Nazaruddin tanpa upaya serius PD dalam mengklarifikasi tuduhantuduhan yang dilancarkan mantan bendahara umum itu jelas bukanlah solusi yang tepat. Pemecatan Nazar hanyalah upaya melokalisasi kasus hukum Nazar sebagai urusan dan tanggung jawab pribadinya yang tidak terkait dengan partai.

Padahal sangat jelas, Nazaruddin melakukan semua dugaan suap yang diterima dan dikucurkannya itu dalam kapasitasnya sebagai bendahara umum partai. Artinya, tanggung jawab politik dan hukum semestinya juga berada di pundak Anas Urbaningrum selaku ketua umum partai.

Para petinggi PD,termasuk Presiden SBY dan Anas, bisa saja mengatakan bahwa semua tuduhan Nazaruddin sebagai fitnah dan kebohongan belaka. Namun para petinggi PD lupa bahwa Nazaruddin berhasil membangun opini publik yang cenderung membenarkan tuduhan-tuduhan yang dilancarkannya.

Nazaruddin bahkan mengaku masih memiliki catatan-catatan pengeluaran berikut tanggal pertemuan dan rincian nama penerima dana haram berikut nilai nominalnya. Barangkali tuduhantuduhan inilah yang tampaknya bisa menjadi sumber kisruh baru di dalam DPP PD yang dipimpin Anas.

Masalahnya, seperti diketahui,kabinet Anas tak hanya terdiri atas para pendukungnya di Kongres Bandung, melainkan juga para politisi bekas pendukung Andi Mallarangeng dan pendukung Marzuki Alie. Itu artinya, Anas harus mampu meyakinkan para anggota kabinet yang berasal dari pendukung Andi dan Marzuki bahwa serangan Nazaruddin soal kucuran dana haram hanyalah fitnah.

Solusi “Cari Selamat”
Penyelesaian kasus dugaan suap “ala Demokrat” ini jelas merupakan preseden buruk bagi kehidupan parpol di Indonesia. Betapa tidak, mantan bendahara PD yang diduga bersalah dalam proyek Wisma Atlet dibiarkan dan atau “diperintahkan” kabur, sementara petinggi PD lainnya yang diduga tersangkut kasus hukum yang sama dibiarkan tetap “gelap” dengan potensi tidak tersentuh hukum.

Jika dugaan ini benar maka PD sesungguhnya tidak memiliki niat baik untuk membongkar mata rantai suapmenyuap yang melibatkan mantan bendahara umum dan petinggi partai lainnya seperti dituduhkan Nazaruddin.

Dengan kata lain, solusi pemecatan atas Nazar lebih berorientasi “cari selamat” bagi segelintir petinggi PD ketimbang benar-benar didasari kehendak untuk membersihkan partai dari wabah suap dan korupsi.

Realitas ini tentu patut menjadi keprihatinan kita karena solusi “cari selamat” masing-masing itulah sebenarnya yang menjadi sumber berbagai persoalan bangsa kita hingga hari ini. Karena itu SBY selaku ketua Dewan Pembina PD semestinya tidak membiarkan kabinet Anas menjadikan pemecatan sebagai satu-satunya solusi bagi kisruh internal PD terkait kasus Nazaruddin.

Sebagai kepala negara yang hendak berdiri paling depan dalam pemberantasan korupsi, SBY seharusnya tetap berupaya maksimal menghadirkan Nazaruddin untuk memenuhi panggilan KPK. Kalau tidak,pemecatan Nazaruddin bukan tidak mungkin akan menjadi bumerang yang akhirnya memukul balik PD dan SBY sendiri.

Salah satu dampak politik yang bakal dialami PD adalah merosotnya popularitas dan elektabilitas dalam Pemilu 2014 mendatang. Haruskah PD kembali menjadi “partai gurem”hanya untuk menyelamatkan segelintir petinggi partai yang tengah berkuasa?

Dimuat di Seputar Indonesia, 21 Juli 2011

Judul berita utama harian Seputar Indonesia (SINDO), Rabu (13/7), sungguh menggugah kita semua: Indonesia Leader Asia 2050. Angka-angka ekonomi Indonesia dalam kurun waktu mendatang memang sangat optimistis.

Namun, kinerja ekonomi itu tentu tidak akan tercapai bila kita tidak berupaya menata sistem demokrasi. Bila kita juga tidak mampu membangun demokrasi ke arah lebih baik, dari transisi demokrasi ke konsolidasi demokrasi pada 2014,dan meningkatkannya menjadi kematangan demokrasi pada 2024,impian kita untuk menjadi kekuatan ekonomi besar pada 2050 tentu tidak akan menjadi kenyataan.

Demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa kita juga membenahi sistem kepartaian. Demokrasi yang matang juga tidak akan terbangun jika kita tidak mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik. Sejak pemilu legislatif pertama yang amat demokratis pada 1999, kita belum mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik.

Penyederhanaan partai-partai politik di Indonesia juga tidak direncanakan secara matang, bertahap, dan berkesinambungan. Tengok misalnya bagaimana kita memperkenalkan ambang batas pemilih (electoral threshold) yang kemudian bisa dianulir hanya dengan satu ketentuan yang membolehkan partai-partai politik yang tidak mencapai ET di bawah 2% dapat mengikuti pemilihan umum lima tahun berikutnya hanya dengan penggantian nama partai tersebut.

Sebagai contoh Partai Keadilan yang tidak memenuhi ET pada Pemilu 1999,dapat ikut kembali menjadi peserta pemilu pada 2004 hanya dengan mengganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Sejak Pemilu 2009 kita juga menetapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 2,5% sebagai ambang batas bagi partai politik untuk dapat kursi di Parlemen.

Penerapan ambang batas Parlemen ini telah menyebabkan beberapa partai politik yang sempat ada wakil-wakilnya di DPR pada periode sebelumnya (2004-2009) tidak dapat mendudukkan para wakilnya di Parlemen. Kini timbul gagasan untuk menaikkan ambang batas Parlemen dari 2,5% menjadi 5%.

Persoalannya, apakah ambang batas Parlemen yang 5% itu akan diterapkan pada Pemilu Legislatif 2014 atau bertahap sampai 2024. Sampai kini para penggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Legislatif masih belum menentukan angka mana yang mereka pilih di antara 2,5% dan 5% tersebut.

Ada juga gagasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih menekankan pengurangan jumlah fraksi di DPR ketimbang menentukan angka ambang batas Parlemen yang terlalu tinggi seperti 5%.

Gagasan PPP ini masuk akal karena sampai saat ini ada fraksi yang jumlah anggotanya di DPR kurang dari 20 orang,sehingga tidak dapat mendudukkan anggotanya di semua komisi karena kekurangan orang seperti yang terjadi pada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sampai kini belum ada titik temu mengenai jalan apa yang akan ditempuh untuk mengefektifkan kinerja DPR, melalui peningkatan PT ataukah mengurangi jumlah fraksi di DPR.

Tidak satu katanya para pembuat undang-undang di DPR mengenai hal itu menjadikan pemerintah juga masih berdiam diri saja menunggu apa yang diinginkan para pembuat undang-undang dari partai- partai politik tersebut. Bukan mustahil penentuan angka ambang batas Parlemen ini akan dijadikan alat tawar-menawar politik antara partaipartai besar dan kecil yang ada di Parlemen.

Sebenarnya bukan hanya partai-partai kecil yang khawatir mengenai penentuan ambang batas Parlemen yang terlalu tinggi (5%).Partai besar seperti Partai Demokrat bukan mustahil juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan partai- partai kecil dan menengah seperti Partai Hanura, PKB, PPP, PAN, atau Gerindra. Kemelut politik internal di Partai Demokrat bukan mustahil akan berimbas pada popularitas Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2014.

Jika partai berlambang segitiga biru ini tidak mampu menyelesaikan kemelut internalnya sebagai imbas dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin, bukan mustahil Partai Demokrat akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia bukan saja sebagai partai yang meroket perolehan suaranya sampai 300% dari 7% pada 2004 menjadi 21% pada Pemilu 2009,melainkan juga sebagai partai yang menukik tajam perolehan suaranya pada Pemilu Legislatif 2014.

Apalagi Partai Demokrat tidak lagi dapat menjual pendiri dan Ketua Dewan Pembinanya, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai ikon partai. Kualitas perwakilan politik di Indonesia sebenarnya tidak melulu ditentukan oleh seberapa banyak jumlah partai yang memiliki kursi di Parlemen.

Sistem rekrutmen politik dan kaderisasi di partai-partai politik lebih menentukan apakah para wakil partai itu benar-benar menjadi wakil rakyat atau hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri dan partainya. Sampai kini juga masih belum jelas apakah PT akan diberlakukan pada tingkatan Parlemen daerah.

PT hanya akan bermakna jika para anggota Parlemen benar-benar memahami fungsi dan peran mereka sebagai wakil rakyat dan ditopang dengan suatu sistem pemilu yang memungkinkan partai-partai kecil dapat menguasai perolehan kursi di daerah-daerah tertentu di Indonesia, sehingga kursi yang mereka peroleh di daerah tertentu tidak hilang begitu saja sebagai akibat partai-partai kecil itu tidak mencapai ambang batas Parlemen secara nasional.

Selain itu, ambang batas Parlemen juga tidak otomatis mengurangi kesulitan dalam mencapai konsensus politik di Parlemen selama tidak ada gagasan yang baik mengenai bagaimana langkah-langkah meningkatkan kualitas demokrasi kita dari transisi demokrasi, menuju konsolidasi demokrasi, dan akhirnya menuju demokrasi yang matang.

Sampai kini juga belum ada satu kesepakatan mengenai penyederhanaan sistem kepartaian yang menuju pada angka ideal jumlah partai politik yang ada di Parlemen. Demokrasi memang membolehkan semua warga negara mendirikan partai politik. Demokrasi juga menuntut ada aturan mengenai ambang batas Parlemen.

Namun,demokrasi jangan sampai mematikan kebhinnekaan partai yang ada di Parlemen. Konsensus dan konflik dapat dikelola dengan baik jika kualitas para anggota Dewan semakin meningkat, bukan dalam arti mereka memiliki secarik kertas yang bernama ijazah kesarjanaan yang berlipat-lipat, melainkan pada perpaduan antara kualitas akademik dan pengalaman berpolitik yang berproses secara alamiah dari bawah.

Karena itu, politisi yang berkualitas adalah mereka yang terpilih bukan karena titel,nama keluarga,atau uang, melainkan pengalaman politik yang menempa mereka menjadi politisi yang benar-benar ingin mengangkat harkat rakyat, bangsa,dan negara.

Dimuat di Seputar Indonesia, 19 Juli 2011