Masa Jabatan Presiden

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Kontroversi usulan Ruhut Sitompul tentang amendemen konstitusi dalam rangka perpanjangan masa jabatan presiden tampaknya belum berakhir.

Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membantah dan menegaskan komitmennya untuk berhenti pada 2014, penegasan itu tampaknya belum memuaskan publik. Mengapa? Pertama-tama perlu digarisbawahi bahwa Ruhut Sitompul adalah Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) yang baru hasil Munas Bandung. Posisi Ruhut yang cukup strategis dalam struktur DPP PD ini tentu menempatkannya sebagai ”juru bicara” partai sehingga pernyataan publik yang dilontarkannya tentu tidak bisa dipandang berdiri sendiri.

Dalam kapasitas sebagai salah seorang pimpinan dalam struktur DPP PD, usulan kontroversial Ruhut Sitompul sangat mungkin telah diketahui oleh unsur pimpinan partai lainnya, termasuk Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina. Karena itu, sangat wajar jika muncul berbagai analisis yang meragukan bahwa usulan amendemen konstitusi sebagai pendapat pribadi Ruhut Sitompul. Dalam bahasa lain, usulan Ruhut bisa jadi memang merupakan bagian dari strategi partai dalam rangka memperoleh respons publik atas wacana tiga kali masa jabatan presiden, terutama bagi SBY.

Percaya Diri Berlebihan
Pertanyaannya kemudian, jika wacana tiga kali masa jabatan presiden menjadi bagian dari strategi politik PD, lantas apa kira-kira faktor yang melatarbelakanginya? Pertama, kepercayaan diri berlebihan dari kalangan internal PD bahwa SBY adalah presiden yang paling berhasil dibandingkan presiden-presiden pasca-Soeharto, mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati. Keberhasilan Presiden SBY terpilih kembali untuk kedua kalinya dalam Pemilu 2009 adalah dasar utama yang membentuk kepercayaan diri berlebihan di kalangan internal PD tersebut.

Di sisi lain, kalangan internal PD belum melihat adanya kandidat lain di luar SBY yang pantas diusung kembali dalam Pemilu 2014. Kedua, kepercayaan diri berlebihan yang dimiliki oleh Presiden SBY sendiri atas keberhasilannya seperti tercermin dalam pidato- pidato Presiden, termasuk Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2010 di depan sidang bersama DPR dan DPD. Seperti terekam dalam laporan berbagai media, dalam pidatonya tersebut Presiden SBY lebih banyak memuji keberhasilan kepemimpinannya ketimbang menyampaikan secara jujur dan objektif berbagai persoalan bangsa kita yang tak kunjung terselesaikan.

Ketiga, semakin menguat dan mengentalnya budaya kultus individu terhadap diri Presiden SBY dari para elite politik di sekitar SBY dan lingkaran dalam Istana Presiden.Akibatnya, bukan hanya muncul usulan sangat naif seperti dilontarkan Ruhut, melainkan juga upaya mencari pembenaran oleh para staf khusus Presiden atas berbagai sikap,perilaku,dan ucapan SBY.

Menikmati Kultus
Sebagian fenomena kultus individu terhadap diri Presiden SBY itulah yang secara kasatmata tampak dalam pembagian paket cenderamata yang antara lain berisi buku tentang Agus Harimurti SBY dan buku batik yang memuat foto-foto Ani SBY dalam upacara peringatan Proklamasi di Istana Merdeka pekan lalu. Penilaian serupa dapat diberikan atas sisipan lagu ciptaan SBY ”Matahari Bersinar” di antara lagu-lagu heroikpatriotik serta lagu-lagu daerah pada momentum yang sama.

Juru bicara kepresidenan Julian Adrian Pasha memang membantah bahwa pembagian cenderamata, begitu pula penyisipan lagu ”Mentari Bersinar” ciptaan SBY, adalah inisiatif pejabat Rumah Tangga Kepresidenan. Akan tetapi, jika inisiatif itu dianggap tidak menyenangkan bagi SBY dan bahkan mencemarkan nama baik keluarga Cikeas, semestinya ada sanksi bagi para pejabat Istana. Apabila sanksi itu tidak ada maka dapat disimpulkan bahwa Presiden SBY tampaknya memang ”menikmati” kultus individu yang dipergelarkan kalangan lingkaran dalam Istana Presiden terhadap dirinya.

Uraian singkat di atas menggarisbawahi bahwa dalam situasi dan kultur demikian usulan perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan Ruhut Sitompul tampaknya bukan semata-mata inisiatif mantan pengacara yang pernah berafiliasi ke Partai Golkar tersebut. Ia dapat dipandang sekaligus sebagai strategi politik PD dan orang-orang dekat Presiden dalam mencari peluang melanggengkan kekuasaan SBY melalui amendemen konstitusi.

Personalisasi Kekuasaan
Barangkali inilah bahaya besar yang tengah dihadapi bangsa kita, yakni ketika kecenderungan personalisasi kekuasaan telah menghinggapi para pemimpin negeri ini. Personalisasi kekuasaan lazimnya berawal ketika para pemimpin gagal memisahkan urusan negara di satu pihak dan urusan keluarga di pihak lain. Padahal, kejatuhan para kepala negara dan kepala pemerintahan di banyak negara sedang berkembang pada umumnya berpangkal pada kegagalan dalam soal ini, yakni tatkala urusan keluarga yang bersifat privat dipandang dan diperlakukan sebagai urusan negara yang bersifat publik.

Seperti diketahui, Presiden Soeharto juga jatuh atau dipaksa mundur dari jabatannya lantaran telanjur mengidentikkan diri sebagai negara Orde Baru itu sendiri selama hampir tiga dekade kekuasaannya. Oleh karena itu,sebelum bahaya besar tersebut mengancam masa depan bangsa kita,pimpinan PD dan Presiden SBY sendiri semestinya memberikan klarifikasi yang lebih jernih tentang usulan kontroversial Ruhut Sitompul. Jika usulan itu semata-mata inisiatif Ruhut pribadi semestinya yang bersangkutan memperoleh sanksi sepadan secara organisasi karena usulan kontroversial yang tak hanya mempermalukan partai tetapi juga menimbulkan persepsi negatif publik kepada Presiden SBY. Di sisi lain,parpol-parpol di luar PD semestinya juga tidak terkesan mencoba ”mengail di air yang keruh”.

Persoalannya, fondasi utama yang melatarbelakangi munculnya gerakan reformasi pada 1997-1998 adalah penolakan secara mutlak dan permanen terhadap masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Karena itu,jika Pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen pada 1999 diubah kembali, maka negeri kita tinggal selangkah lagi kembali ke sistem politik otoriter.(*)

Dimuat di Seputar Indonesia, 26 Agustus 2010

0 Responses to “Masa Jabatan Presiden”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




Joint at Milist AIPI

Publikasi-Publikasi AIPI
















Jejak Pengunjung

Kalender

August 2010
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: