Program 100 Hari SBY-Boediono

Oleh: Moch Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Tradisi program kerja 100 hari presiden terpilih Indonesia baru dikenal semenjak masa Reformasi. Seratus hari atau tiga bulan adalah waktu yang cukup singkat.Tradisi ini memang banyak dinanti oleh masyarakat. Banyak pihak yang ingin mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan presiden terpilih dalam jangka waktu tiga bulan tersebut?

Fondasi Kebijakan Lima Tahun
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono telah meletakkan 5 strategi pokok selama lima tahun mendatang pada masa kampanye Pilpres 2009 yang lalu. Kelima hal itu, pertama, melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kedua, melanjutkan upaya menciptakan good government dangood corporate governance. Ketiga, demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.

Keempat, melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. Kelima, belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa. Dari lima strategi pokok tersebut, dalam dokumen visi dan misi pasangan SBY-Boediono kemudian dikembangkan 13 program kerja yang meliputi melanjutkan program pendidikan nasional, kesehatan masyarakat, program penuntasan kemiskinan; menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja bagi Rakyat Indonesia;

melanjutkan program pembangunan infrastruktur perekonomian Indonesia; meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada beras, gula, jagung, dsb; menciptakan ketahanan energi dalam menghadapi krisis energi dunia; menciptakan good governmentdan good corporate governance; melanjutkan proses demokratisasi; melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; pengembangan teknologi; perbaikan lingkungan hidup; dan pengembangan budaya bangsa.

Dari lima strategi pokok dan 13 program kerja tersebut, tampaknya tidak jauh berbeda dengan visi dan misi Presiden SBY seperti lima tahun yang lalu. Bahkan 13 program pokoknya pun masih terlihat abstrak dan mungkin akan baru ditindaklanjuti oleh para menteri yang akan duduk dalam Kabinet Indonesia Jilid II yang berganti wakil presiden.

Menentukan Arah
Pertanyaan yang mengemuka selama perdebatan masa kampanye Pilpres 2009 adalah ke manakah arah ekonomi Indonesia akan diprioritaskan? Benturan antara konsep neoliberal dengan prokerakyatan dalam pembangunan Indonesia begitu mengemuka dan menonjol. Dari segi konsep pembangunan yang telah dilansir SBY, secara paradigmatik memang mengalami perubahan yang disebut sebagai “pembangunan untuk semua”.

Pembangunan untuk semua dilakukan agar tercipta keserasian dan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan atau growth with equity. Suatu upaya untuk mengoreksi konsep pembangunan trickle down effect yang selama ini terjadi.Masalahnya,bagaimana dengan kapasitas anggaran pemerintah (pusat dan daerah), apakah memungkinkan melakukan proses growth with equality tersebut secara bersamaan mengingat selama lima tahun terakhir ini pemerintah masih cenderung berorientasi pada pertumbuhan minus pemerataan.

Idealnya, selama lima tahun ke depan pemerintahan SBY-Boediono dengan slogan “lanjutkan” sebenarnya tinggal menentukan prioritas pembangunan. Apakah prioritas pembangunan untuk sektor rakyat ataukah untuk para pelaku ekonomi mapan (elite). Memilih jalan tengah, membangun dua prioritas untuk rakyat (mikro) dan ekonomi makro seperti selama ini diterapkan semenjak Orde Baru hingga saat ini, kecenderungan yang terjadi justru sebaliknya.

Pembangunan masih cenderung berorientasi kepada elite, bukan berciri populis. Inilah pesan dalam perdebatan selama ini antara neoliberal dengan ekonomi kerakyatan yang banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Jangan sampai hanya paradigma pembangunan yang berubah, tetapi pada sisi implementasinya mengalami jalan buntu dan tidak populis bagi rakyat, tetapi cenderung elitis.

Bukan Sekadar Tradisi untuk Menyenangkan
Dari segi visi, misi, dan strategi kebijakan pembangunan SBYBoediono lima tahun tersebut,program kerja 100 hari akan menjadi batu pijakan selanjutnya. Karena itu, makna program kerja 100 hari bukan semata-mata tradisi dan upaya untuk menyenangkan serta sebagai upaya mengelola citra bahwa SBY-Boediono tetap konsisten dengan janji-janji kampanye.

Namun yang lebih penting dan mendasar dari itu semua adalah apakah jalan pembangunan lima tahun selanjutnya seperti yang dilansir pada pidato tentang pembangunan daerah oleh SBY adalah untuk mempersiapkan arah kebijakan kabinet yang berorientasi membangun untuk semua bukan untuk golongan dan kelompok.Dalam konteks itu, pembangunan untuk semua seperti yang telah disinggung oleh SBY haruslah ditunjang oleh struktur kabinet kerja yang profesional.

Sementara itu, fakta menunjukkan susunan kabinet masih kental dengan warna kompromi politik, yaitu akomodasi politik pihak lawan agar pemerintahan menjadi kuat dan tidak diganggu di tengah jalan. Akankah ritme kerja, visi, dan misi presiden ini diikuti oleh para menteri mengingat mitos bahwa birokrasi kita masih buruk dengan temperamen ketradisionalannya serta perilaku-perilaku para pejabat yang konsumtif masih terus saja dilakukan?

Hal sepele yang sering menjadi cermin adalah ganti pejabat ganti mobil dinas, tunjangan fasilitas,dan sebagainya. Karena itu,dalam menyongsong lima tahun mendatang dan mengimplementasikan pembangunan untuk semua, konsolidasi pemerintahan harus dilakukan agar tercipta ritme dan keselarasan. Keduanya dibutuhkan dalam memadukan dua kepentingan sekaligus, antara visi SBY-Boediono dengan orientasi para pejabat di kementerian dan birokrasi.

Pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Pengalaman lima tahun terakhir dan pengalaman selama Megawati Soekarnoputeri menjadi presiden yang pernah mengatakan bahwa birokrasi adalah sampah bukan sebagai agen pembangunan tentu akan menjadi beban dari gagasan visi SBY-Boediono untuk melaksanakan prinsip pembangunan untuk semua.

Tantangan yang dihadapi masih terlalu banyak, selain persoalan penataan sektor birokrasi agar efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai agen pembangunan. Juga masih muncul berbagai beban pemerintah pusat berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah sebagai agen pembangunan.

Konsep pembangunan untuk semua sebagai landasan dan pijakan pemerintah SBY-Boediono lima tahun mendatang tergantung pula dari kapasitas dan kemampuan birokrasi daerah dalam mengelola anggaran untuk publik dan pembangunan. Seperti sudah menjadi rahasia umum, struktur APBD masih tersedot oleh biaya-biaya birokrasi dan gaji, sementara untuk biaya pembangunan masih terlalu kecil.

Hampir sebagian besar biaya pembangunan mengandalkan dari APBN. Dengan kondisi demikian,tentu beban pemerintah pusat masih akan besar dalam menyukseskan gerakan pembangunan untuk semua. Tantangan lainnya adalah tantangan yang berasal dari elite-elite politik yang menduduki kekuasaan.

Apakah para teknokrat dan pejabat akan melakukan perubahan sikap dan orientasi, sebab lima tahun terakhir kecenderungan perilaku birokrasi yang dianggap “koruptif”terlalu berorientasi pada proyek dan pembangunan yang ala kadarnya. Semoga gagasan perubahan paradigma pembangunan yang diusung oleh presiden bukan sekadar angin surga.(*)

Seputar Indonesia, Senin, 19 Oktober 2009