Tantangan Kabinet Baru

Oleh: Prof. Dr. Maswadi Rauf , MA
Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia

Akhirnya kabinet baru yang dinamai Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) diumumkan dua hari lalu (Rabu, 21 Oktober 2009) sesuai jadwal yang dijanjikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Semula diberitakan bahwa pengumuman tersebut baru akan dilakukan Kamis atau Jumat sehingga menimbulkan berbagai dugaan mengenai penyebab penundaan tersebut. Dengan dikeluarkannya pengumuman tersebut, sebuah teka-teki politik terbesar dalam lima tahun terakhir di Indonesia ini telah terjawab. Hal itu melegakan, tidak hanya caloncalon menteri yang menunggu dengan harap-harap cemas, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia yang sangat berkepentingan dengan nama-nama menteri yang mengisi kabinet baru itu.

Memaknai Formasi Kabinet

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Sebagian besar calon menteri yang diwawancarai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, ternyata wajah baru. Namun, komposisi Kabinet Indonesia Bersatu II yang lebih bernuansa politik tampaknya tidak banyak berubah. Apa artinya?

Dari sekitar 34 posisi menteri Kabinet Indonesia Bersatu, hanya 10 orang yang dipercaya kembali Presiden Yudhoyono dengan kemungkinan posisi yang berubah. Sebagian besar lainnya, yang semula berharap-harap cemas ditelepon Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi atau staf kepresidenan, apa boleh buat, harus gigit jari.

Tantangan Kabinet SBY

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Di luar dugaan, ternyata hanya sekitar seperempat personalia Kabinet Indonesia Bersatu yang tetap dipertahankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk KIB jilid II.

Selebihnya adalah para wajah baru gabungan unsur profesional dan partai politik pendukung SBY. Apa saja tantangan kabinet baru? Meskipun basis politik koalisi parpol pendukung SBY di DPR lebih besar dibandingkan periode 2004-2009, secara umum tantangan kabinet baru jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Setumpuk Tanda Tanya

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Sebuah pertanyaan mendasar muncul di benak saya ketika melihat daftar nama para calon menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari nama-nama itu ternyata dua pertiga di antaranya adalah muka-muka baru. “Untuk penyegaran,” mungkin itu jawaban yang tepat yang akan dilontarkan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono.

Akan tetapi, jika kita kaitkan jumlah menteri baru tersebut, pertanyaan kedua pun muncul, “Kalau memang kabinet yang lalu dianggap berhasil, mengapa hanya sepertiganya saja yang dipertahankan?” Bukankah untuk mempertahankan kesinambungan pembangunan, perubahan anggota kabinet hanya dilakukan seperlunya saja? Lalu, kalau kabinet dianggap berhasil, apakah hanya SBY dan 10 menteri itu saja yang berhasil sedangkan yang lainnya gagal?

Ku Antar Indonesia ke Gerbang

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SELEKSI, audisi, atau uji kelayakan dan kepatutan para calon menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.

Ada yang menilainya positif agar masyarakat tahu siapa-siapa saja yang akan duduk di kabinet, tapi ada pula yang mempertanyakan apakah itu benar-benar uji kelayakan? Pertanyaan itu muncul karena jika kita melakukan uji kelayakan, calon yang akan menduduki satu jabatan menteri sepatutnya lebih dari satu orang.

Program 100 Hari SBY-Boediono

Oleh: Moch Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Tradisi program kerja 100 hari presiden terpilih Indonesia baru dikenal semenjak masa Reformasi. Seratus hari atau tiga bulan adalah waktu yang cukup singkat.Tradisi ini memang banyak dinanti oleh masyarakat. Banyak pihak yang ingin mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan presiden terpilih dalam jangka waktu tiga bulan tersebut?

Menanti Kabinet Indonesia Bersatu II

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Pada 20 Oktober 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono secara resmi akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh MPR.

Sehari berikutnya mereka akan mengumumkan nama-nama menteri yang akan menduduki pos-pos kementerian. Para menteri pilihan SBY-Boediono itu rencananya akan dilantik dan diambil sumpahnya pada 21 Oktober 2009. Di berbagai media massa saat ini sudah beredar nama-nama menteri yang hendak menduduki pospos kementerian.

SOLIDARITAS AIPI UNTUK GEMPA SUMATERA

INFORMASI: Mohon jika anda sudah mentransfer kiranya SMS ke nomor: 0819-3249-3334 (Yoga) atau tlp di 021-522 4480 (Sekretariat PP AIPI). Dengan menyebutkan atas nama siapa dan berapa jumlahnya.

Kelindan Politik

Oleh Dr. J. Kristiadi
Pengamat Politik CSIS dan Dewan Pengawas
PP AIPI Periode 2008-2012

Pertarungan sengit dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar memperebutkan kursi ketua umum pekan lalu—yang sepi dari bursa ide besar, tetapi riuh dengan berita politik uang—telah dimenangi oleh Aburizal Bakrie.

Secara terbuka bagi-bagi uang diakui dan disesalkan beberapa tokoh Golkar. Dengan demikian, harapan Munas Golkar menciptakan spirit, gairah, vitalitas, karakter, dan psike para kader untuk mengubah medan politik sebagai perjuangan telah pupus.

Kabinet yang Dinanti

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI, Jakarta

SUSUNAN Kabinet masa bakti 2009–2014 amat dinanti-nantikan banyak kalangan, baik partai politik, pelaku ekonomi, akademisi, maupun masyarakat biasa.

Kita akan melihat apakah para anggota kabinet lebih banyak berasal dari kelompok profesional nonpartai atau masih campuran antara kelompok profesional murni dan kelompok profesional yang berasal dari partai-partai politik. Upaya serius pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono, untuk lebih mengedepankan kinerja kabinet ketimbang bagi-bagi kursi harus kita acungi jempol.

Nasib Beringin di Kabinet

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI, Jakarta

Iklan besar Ketua Umum baru Partai Golkar antara lain mengatakan, di era Indonesia modern, pilihan antara menjadi bagian pemerintah atau oposisi, bukanlah pilihan ideologis yang kaku dan mati. Kalimat itu perlu dikritisi karena dua hal: pertama, apa yang dimaksud dengan era Indonesia modern tersebut? Karena ketiadaan kultur oposisi sudah ada sejak era Demokrasi Terpimpin dan berlanjut pada era Orde Baru. Kedua, pilihan itu bukanlah pilihan ideologis, melainkan pilihan politik. Ideologi dapat saja sama, misalnya liberalisme, tapi pilihan politik bisa berbeda, di pemerintahan atau di oposisi.

Pesan JK di Akhir Masa Jabatan

Oleh: Moch Nurhasim , S.IP, M.Si
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI di Jakarta

Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kader Golkar, karena kalah dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, sebaiknya Golkar mengambil posisi sebagai pengontrol pemerintahan atau oposisi (Seputar Indonesia, 7/10/09).

Pesan JK lainnya juga menyiratkan kegamangan elite-elite Golkar saat ini. Menurutnya, Golkar memang tidak terbiasa di luar kekuasaan. Namun, lebih tidak biasa lagi jika Golkar mengemis kekuasaan. Sangat tidak biasa kalau Golkar mengemis kekuasaan (Seputar Indonesia,7/10/09). Ada apa di balik pesan JK pada saat membuka Munas VIII Golkar di Labersa Hotel & Convention, Pekanbaru, Riau?