Lima Tantangan DPR 2009–2014

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Untuk ketiga kalinya setelah Orde Baru berakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu demokratis dilantik pekan ini. Apa saja tantangan DPR baru dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, transparan, dan akuntabel?

Seperti diketahui, Pemilu Legislatif 2009 telah menghasilkan peta politik baru yang mengubah secara signifikan perimbangan kekuatan partai-partai politik di DPR Senayan. Partai Demokrat (PD) berhasil memenangi pemilu, menggantikan posisi Partai Golkar yang unggul dalam Pemilu 2004 dan PDI Perjuangan yang menang Pemilu 1999.Enam parpol lain yang akan mewarnai dinamika DPR baru adalah PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Harapan kepada Para Wakil Rakyat

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

TANGGAL 1 Oktober 2009 ini, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa bakti 2009–2014 akan dilantik.

Berbagai harapan kita sampaikan kepada para wakil rakyat itu agar kehidupan demokrasi jauh lebih baik dari apa yang pernah kita alami di masa lalu. Meski di masa lalu DPR diibaratkan taman kanak- kanak atau bahkan disebut juga salah satu institusi yang korup di negeri ini, tak ada salahnya kita tetap berharap adanya perbaikan di masa kini dan mendatang. Ada beberapa harapan yang perlu kita sampaikan kepada para wakil rakyat yang terhormat agar nuansa kehidupan politik yang demokratis terasa lebih indah dan bermakna.

Menyempurnakan Sistem Proporsional

Oleh: Moch Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI di Jakarta

Pesta demokrasi itu kini telah sampai pada pesta penutupan. Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden akan segera dilantik untuk masa jabatan lima tahun mendatang (2009–2014).

Di tengah gempitanya demokrasi itu, ternyata masih menyisakan sejumlah kecacatan secara sistemik. Salah satu akar dari “cacat” pemilu 2009, baik yang terjadi pada Pemilu legislatif maupun pilpres, adalah distorsi dan bias politik sistem proporsional yang kita anut. Sistem proporsional telah “terselewengkan” oleh oligarki parlemen dalam menyusun UU No 10/2008. Beragam tafsir, kualitas penyelenggaraan dan banyaknya kepentingan menyebabkan kualitas Pemilu 2009 diragukan oleh banyak pihak. Setelah semua pesta itu usai, agenda apa yang akan menanti para anggota DPR terpilih mendatang, khususnya komisi dua.

Komitmen Presiden Yudhoyono

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Meski ditolak berbagai elemen masyarakat sipil, pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pengisian dan Penetapan Pejabat Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya Presiden Yudhoyono menyelamatkan atau melemahkan KPK?

Pertanyaan di atas wajar saja muncul ketika yang tampak secara kasat mata adalah kecenderungan Yudhoyono membiarkan berlangsungnya pemberangusan sistematis terhadap KPK oleh institusi DPR, kepolisian, dan kejaksaan. Melalui RUU Tipikor, pemerintah dan sebagian fraksi di DPR hendak mencabut kewenangan penuntutan yang selama ini dimiliki KPK, sedangkan kepolisian atas dukungan kejaksaan menjadikan dua orang pimpinan komisi sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran wewenang –kasus yang lebih merupakan otoritas pengadilan tata usaha negara ketimbang institusi kepolisian.

Membangun Kabinet Efektif & Sukses

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Cakrawala pengetahuan kita mengenai siapa yang akan masuk ke kabinet hingga kini masih amat terbatas. Kita tidak tahu siapa-siapa yang akan masuk kabinet mendatang. Namun presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan, kabinet yang akan dibentuknya harus lebih efektif dan pencapaiannya lebih sukses, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif.

Selamat Idul Fitri 1430 H

Kursi Kabinet Untuk Partai Koalisi

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Tanda tanya mengenai siapa yang akan duduk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tampaknya masih belum terjawab, meski Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjamin parpol koalisi akan dapat kursi. Pertanyaan ini sah karena jika jaminan itu benar pertanyaan lain pun akan menyusul: pertama, apakah 23 partai pendukung koalisi semuanya akan dapat kursi?; kedua, siapa saja wakil dari partai-partai itu yang akan duduk di kabinet; ketiga, bagaimana dengan perbandingan 65% profesional murni non-partai dan 35% profesional asal partai yang akan ada di kabinet; keempat, bagaimana pula dengan nasib Partai Golkar, PDIP dan Partai Gerindra, apakah juga akan dapat kursi di kabinet?

Cintailah Indonesia, Cintailah KPK

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

INDONESIA kini sedang menangis. Tiga kasus yang kini amat mendebarkan hati dan perasaan terkait dengan persoalan penanganan kasus-kasus korupsi.

Pertama, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada salah satu eks pemilik Bank Century, Robert Tantular, yang hanya menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50 miliar dirasa tidak adil. Sebab, kasus Bank Century pada akhirnya melibatkan dana sebesar Rp. 6,7 triliun. Kedua, kasus pemanggilan para pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh polisi terkait dugaan kasus penyalahgunaan wewenang di komisi itu.

Rahasia Negara, Negara Rahasia

ANALISIS POLITIK
Rahasia Negara, Negara Rahasia

Oleh Dr. J KRISTIADI
Dewan Pengawas PP AIPI Periode 2008-2012

Kutipan di atas menegaskan, sebagai negara demokrasi, memperoleh informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang melekat kepada rakyat, baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi.

Berdasarkan paradigma itu, informasi pada dasarnya terbuka, kecuali berkaitan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, keamanan nasional, dan ketertiban umum.

Menagih Janji SBY soal Munir

Oleh: IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Tanpa terasa, lima tahun sudah pejuang hak-hak asasi manusia, Munir, meninggalkan kita semua. Hari ini, 7 September 2004, tepat lima tahun lalu, bagaikan petir di siang bolong, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel penulis dari seorang alumni UI yang melanjutkan pesan yang datang dari Belanda: “Innalillahi wa inna illaihi rojiun. Aktivis HAM Munir meninggal dunia dalam perjalanan dengan Garuda dari Jakarta ke Amsterdam.”

Soal Kabinet: “Terlalu Banyak Dusta di Antara Kita”

Oleh: IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

KUTIPAN atas judul di atas saya dapat dari pernyataan seorang mantan ajudan Presiden Soekarno, Sidarto Danusubroto, yang kini menjadi anggota DPR dari PDIP.

Pak Darto,begitu panggilan akrabnya, juga pernah menerbitkan buku pada usianya yang ke-70 tahun, tiga tahun lalu, yang membantah tuduhan Gus Dur, DPR Bukan Taman Kanak-Kanak.Kini, pada usia 73 tahun Pak Darto terpilih kembali menjadi anggota DPR dari partai yang sama, sebagai anggota DPR tertua untuk saat ini. Apa yang diungkapkan Sidarto terkait dengan perbandingan menteri- menteri zaman dulu dan sekarang.“ Menteri-menteri zaman Soekarno itu melarat, tapi idealis,” ucap Sidarto.