Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI
Salah satu masalah krusial dalam perkembangan demokrasi di negeri ini adalah mengelola relasi kekuasaan lembaga eksekutif-legislatif. Fenomena executive heavy selama era Orde Baru digantikan oleh legislative heavy sejak awal reformasi kendati secara institusional presidensialisme semakin diperkuat. Apa seharusnya yang dilakukan oleh presiden terpilih kelak?
Pemakzulan (impeachment) atas Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001 yang dilakukan Sidang Istimewa MPR atas usul DPR, adalah bukti betapa krusial persoalan relasi Presiden-DPR. Beberapa waktu sebelumnya, pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie ditolak oleh Sidang Umum MPR 1999, sehingga putera Pare-pare, Sulawesi Selatan, tersebut akhirnya mundur dari pencalonan presiden pada sidang yang sama. diteruskan membaca
