Elite Parpol dan Massa Akar Rumput

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SATU premis yang dikemukakan oleh guru penulis, Juwono Sudarsono, dalam tulisan yang menjadi bagian dari buku Indonesia Kini dan Esok, adalah betapa di Indonesia masih ada jurang kepentingan antara elite politik dan massa.

Buku yang diterbitkan Yayasan Adam Malik itu muncul pada 1980, hampir tiga puluh tahun lalu. Menurut Juwono, antarelite politik, dari aliran politik apa pun, lebih mudah untuk memiliki kepentingan yang sama, dibandingkan antara elite dan massa dari aliran politik yang sama. Hingga kini, jurang kepentingan antara elite dan massa itu ternyata masih amat nyata.

Pilpres 2009 dan Problem Presidensial

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Untuk kedua kalinya bangsa Indonesia menggelar perhelatan akbar pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) secara langsung pada 8 Juli 2009 mendatang. Peta kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu legislatif telah diumumkan, begitu pula peta koalisi. Apakah semua itu menjanjikan pemerintahan yang lebih efektif?

Secara terminologis, konsep pemerintahan efektif lazimnya dimaksudkan sebagai “pemerintah yang bisa memerintah” (governable) –dalam pengertian tanpa gangguan berarti dari parlemen. Karena itu konsep pemerintahan efektif dalam konteks presidensial sebenarnya mengandung contradictio in terminis. Berbeda dengan sistem parlementer di mana pemerintah (kabinet) bukan hanya dipilih sendiri oleh parlemen melainkan juga “satu tubuh” dengannya, skema presidensial belum tentu menjanjikan pemerintahan efektif.

Kemasan Baru Pilpres 2009?

Oleh: Moch Nurhasim, S.IP., M.SI
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Setelah penantian yang relatif panjang dan pergulatan internal serta eksternal partai-partai politik yang relatif melelahkan, akhirnya rakyat Indonesia dipastikan akan memilih satu di antara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres- cawapres).

Ketiga pasangan capres-cawapres itu adalah Jusuf Kalla-Wiranto, SBY-Boediono, dan Mega-Prabowo. Apa yang menarik dari tiga paket pasangan capres dan cawapres tersebut? Ke manakah arah koalisi ketiga calon dalam membangun pencitraan politik?

Mengurai Plus Minus Tiga Capres- Cawapres

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SABTU (16/5), lengkap sudah tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) didaftarkan oleh partaipartai pendukungnya.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono didukung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan 18 partai yang tidak lolos parliamentary threshold.

Pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto didukung Partai Golkar, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan satu partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Adapun pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan tujuh partai yang tidak lolos parliamentary threshold.

Tak Bersama Kita Pun Bisa

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Kini giliran segenap anak negeri mencermati, mengenali, menimbang, dan akhirnya memilih yang terbaik di antara mereka. Adakah harapan baru bagi Indonesia lima tahun ke depan?

Secara matematis koalisi partai politik pendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono jauh lebih besar dibandingkan Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Selain didukung lima parpol lolos parliamentary threshold (PT) 2,5 persen (PD, PKB, PKS, PAN, PPP), Yudhoyono-Budiono turut didukung pula oleh 18 partai gurem gagal PT. Sedangkan Kalla-Wiranto dan Mega-Prabowo masing-masing didukung oleh dua parpol basis politik capres dan cawapres, Golkar-Hanura serta PDI Perjuangan-Gerindra.

Menakar Kekuatan Capres dan Cawapres

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemilihan presiden dan wakil presiden 8 Juli 2009 nanti dipastikan diikuti oleh tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yaitu M Jusuf Kalla-Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Soebianto. Dari ketiga pasang capres-cawapres, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Tulisan singkat ini mencoba memaparkannya.

Divide Et Impera

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Politik Pecah Belah (Devide Et Impera atau Divide and Rule) agar dapat menguasai lawan atau kelompok lain bukan hanya berlaku pada era kolonial semata. Devide et Impera juga dapat dilakukan oleh orang/kelompok kepada orang/kelompok lain dalam suatu negara merdeka agar pihak pertama dapat menguasai kelompok-kelompok itu, baik dari sisi pemikiran maupun tingkah laku politiknya.

Devide et Impera, seperti juga the exercise of power lainnya, secara teoretik dapat dilakukan dengan tiga cara, baik sendiri-sendiri atau kombinasi dua cara atau ketiganya. Pertama, paksaan atau coercion, yaitu bagaimana seseorang atau kelompok orang mempengaruhi orang/kelompok lain untuk melakukan sesuatu yang orang atau kelompok kedua itu tidak ingin melakukannya. Kedua, bujukan atau persuasion, yaitu the exercise of power dengan menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan oleh kelompok kedua itu sesuai dengan keinginan atau kepentingan pihak kedua itu (politik, ekonomi dan keamanan). Ketiga, membangun insentif atau the construction of incentives, yaitu dengan memberikan beberapa opsi yang sebaiknya dilakukan pihak kedua itu, tapi dengan penekanan bahwa hanya ada satu opsi saja yang paling mungkin dilakukan pihak kedua (orang/kelompok) itu.

Dilema SBY

Oleh: Dede Mariana
Dosen FISIP dan Pascasarjana Unpad dan Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung

Hampir dua minggu terakhir pemberitaan media cetak dan elektronik diramaikan wacana dan teka-teki soal siapa yang akan dipilih SBY untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden (cawapres) di dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Juli 2009. Berbagai analisis dan spekulasi bermunculan ikhwal figur cawapres yang paling mendekati lima kriteria yang diajukan SBY beberapa waktu yang lalu. Di samping lima kriteria, ada tambahan prasyarat lainnya, yakni memiliki chemistry yang bagus, yang bisa membuat nyaman bekerja di dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan. Siapa orang nya dan dari mana orang itu berasal, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada SBY untuk memutuskannya meski secara formal partai juga membentuk tim.

Membaca Pertimbangan SBY

Oleh: Firman Noor, MA
Alumnus ANU, Australia, Peneliti Pusat Kajian Politik UI

Rasa percaya diri, atau egoisme bagi yang tidak sepaham, tampak menjadi satu hal yang ingin ditonjolkan oleh SBY dalam pemilihan presiden kali ini.

Banyak kalangan dibuat terperangah dengan keputusannya- walau masih belum diresmikan- mencalonkan Boediono, tokoh yang tidak banyak diperhitungkan para politisi dan pengamat, sebagai wakilnya. Bahkan keputusan ini kemudian memancing sentimen negatif di kalangan partai-partai pendukungnya.

Sikap ini seolah membenarkan bahwa kemenangan mutlak Partai Demokrat dan keyakinan bahwa di balik kemenangan itu adalah berkat eksistensinya membuat SBY dan Partai Demokrat memandang bahwa keberadaan wakil presiden hanya pelengkap saja dalam pemilihan presiden nanti.

Membaca Koalisi PDIP dan Partai Demokrat

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
dan Ketua II PP AIPI Periode 2008-2011

UNGKAPAN “dalam politik tidak ada kawan atau lawan abadi, melainkan kepentingan yang abadi” tampaknya berlaku juga dalam politik Indonesia.

Ini juga memperkuat anggapan bahwa politik adalah seni berbagai kemungkinan. Dalam sepekan terakhir, terjadi pendekatan yang serius mengenai kemungkinan akan bergabungnya PDIP ke dalam koalisi yang sedang dibangun Partai Demokrat. Persoalan harga diri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terpaksa dikesampingkan demi terbentuknya bangunan koalisi besar pemerintahan mendatang jika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali pada Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.

Golkar dan Koalisi Hijau SBY

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Arah koalisi yang dibentuk Partai Demokrat (PD) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya semakin jelas. Jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergabung, maka Yudhoyono sepenuhnya didukung partai-partai Islam dan berbasis massa Islam. Sementara itu Golkar membuka peluang bagi kadernya untuk menjadi calon wakil presiden di luar skema institusi partai beringin. Ke mana arah peta Pilpres 2009?

Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bergabung dengan PD, Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya turut serta dalam kubu Yudhoyono meski berdampak pada friksi atau konflik internal. Apabila Yudhoyono membuka pintu bagi PPP, maka lengkaplah partai-partai Islam dan berbasis Islam lolos parliamentary threshold (PT) di belakang purnawirawan jenderal kelahiran Pacitan ini.

Menyikapi Pasangan Kalla- Wiranto

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

MENJELANG putaran pertama Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, seorang mantan aktivis mahasiswa 1966 yang juga mantan menteri pada Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid menelepon penulis dengan mengatakan, ”Para pengamat politik itu bagaimana sih, sering menyebut SBY itu peragu, sekarang lihat, justru SBY yang pertama mendeklarasikan pasangan SBY-Kalla, sementara Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Wiranto masih ragu menyebut pasangan cawapresnya.”

Kini, menjelang Pilpres 2009, Kalla menepati janjinya bahwa Golkar adalah partai pertama yang mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres, yakni Kalla-Wiranto. Komentar masyarakat pun beragam, ada yang mengatakan pasangan ini paling berani, paling cepat, dan paling tegas. Namun, ada pula yang mengatakan paling cepat bukan berarti paling baik karena kelambanan SBY menentukan pasangannya justru memperlihatkan sikap kehati-hatian seorang pemimpin.