Utak-atik Koalisi Partai

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

SELEPAS pemilu legislatif, partai-partai politik yang kemungkinan besar memenuhi parliamentary threshold sibuk melakukan politik dagang sapi (horse trading politics) untuk membangun koalisi menghadapi pemilu presiden pada 8 Juli 2009.

Sampai saat ini paling tidak sudah ada dua kubu besar koalisi yang akan dibangun, barisan partai berhaluan nasionalis majemuk yang terdiri atas PDIP, Gerindra, dan Hanura serta campuran nasionalis majemuk dan partai-partai Islam yang terdiri atas Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Posisi Partai Golkar, PAN, dan PPP belum menentu.

Menimbang Langkah Politik JK Selanjutnya

Oleh: Firman Noor , MA
Peneliti Pusat Kajian Politik UI, Alumnus ANU Australia,
serta anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu PP AIPI

Hasil pemilu legislatif memang belum dapat dipastikan. Begitu pula dengan waktu penetapan hasilnya yang masih lama. Namun, berdasarkan hasil perhitungan cepat beberapa lembaga survei papan atas nasional, terlihat adanya kecenderungan yang sama mengenai posisi tiga besar.

Dari hasil penghitungan cepat itu Partai Demokrat menempati posisi teratas dengan kisaran 19–21%. Sementara posisi kedua saling susul antara Partai Golkar dan PDIP dengan kisaran suara 14–15%. Hal yang menarik adalah data perhitungan tersebut telah mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia Timur, tempat yang selama ini dikenal sebagai lumbung suara Partai Golkar. Dengan demikian, kemungkinan bahwa posisi partai ini akan bertahan pada posisi kedua (atau malah ketiga) terbuka lebar.

Menata Ulang Sistem Pemilu

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Kekhawatiran sejumlah kalangan akan kisruh daftar pemilih tetap pemilu legislatif akhirnya menjadi kenyataan. Hak konstitusi warga negara dikorbankan atas nama undang-undang dan peraturan KPU yang kaku, rancu, dan multitafsir. Apa akar masalahnya?

Meski secara umum berlangsung kondusif, antusiasme masyarakat untuk hadir di tempat-tempat pemungutan suara dapat dikatakan merosot drastis dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagian masyarakat perkotaan memilih berlibur. Mereka yang semula antusias, akhirnya urung ke TPS begitu tahu bahwa beberapa anggota keluarga dan tetangga mereka ternyata tidak terdaftar dalam DPT. Solidaritas antarpemilih untuk tidak menggunakan hak politik mereka menjadi besar menghadapi kenyataan bahwa pemerintah dan jajaran KPU tidak merespons berbagai keluhan warga dengan jelas, tepat, dan bertanggung jawab.

Peta Politik Pemilu 2009

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Salah satu pergeseran penting yang akan terjadi pasca-pemilu legislatif 2009 adalah perubahan peta politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) minimal 2,5 persen suara partai politik secara nasional menjadikan struktur DPR lebih sederhana dibandingkan saat ini. Jika demikian, apa dampaknya?

Atas dasar hasil Pemilu 2004 yang lalu, diperkirakan hanya sekitar delapan partai politik yang dapat mengirimkan wakilnya di DPR. Jumlah partai efektif di parlemen nasional tersebut bisa berkurang jika distribusi suara cenderung terkonsentrasi pada tiga parpol besar (Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Demokrat) yang memiliki tingkat elektabilitas lebih tinggi dibandingkan parpol lainnya seperti dikonfirmasi sejumlah survei. Sebaliknya, jumlah parpol di DPR bisa bertambah apabila distribusi perolehan suara parpol cenderung menyebar, sehingga beberapa parpol baru bisa mencapai ambang batas 2,5 persen.

Distorsi Praktik Demokrasi Kita

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Seorang wartawan senior sebuah majalah berita mingguan yang menjadi calon anggota legislatif dari sebuah partai politik, Rabu (1/4), mengatakan betapa miris hatinya karena praktik demokrasi di lapangan telah mengalami distorsi.

Dalam praktiknya di Indonesia, teori mengenai demokrasi yang kita baca amat berbeda. Pada hari yang sama, The Jakarta Post membuat judul yang amat mencolok, We’ll give you our votes, but what do we get in return (Kami akan memberikan suara kami untukmu, tapi apa yang kami dapatkan sebagai imbalannya). Politik uang (money politics) tampaknya sudah menjadi ”the name of the game” (aturan main) Pemilu 2009, jauh lebih buruk dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya pada era demokrasi ini.

Mencegah Kecurangan Pemilu Legislatif

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

HIRUK-pikuk kampanye pemilu legislatif baru saja usai. Foto-foto calon anggota legislatif dan gambar-gambar partai pun mulai menghilang dari pandangan mata.

Kini kita memasuki tiga hari tenang sebelum rakyat memberikan suara pada 9 April 2009.Namun,kita harap-harap cemas, apakah pemilu legislatif ini akan benar-benar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan aman?

Kecemasan ini muncul karena tidak sedikit dari partai politik dan khalayak pemilih yang menilai betapa banyak kekurangan pada pelaksanaan pemilu legislatif ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai oleh banyak pihak sebagai KPU paling buruk dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Persaingan Miskin Visi dan Hilangnya Elite Cendekia

Oleh: Firman Noor, MA
Peneliti P2P LIPI Alumnus ANU, Australia,
serta anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu PP AIPI

Pemilu ketiga di era Reformasi kian dekat. Namun, perdebatan-perdebatan politik yang dilakukan para elite dan petinggi partai politik (parpol) masih jarang menyentuh hal-hal yang bersifat fundamental, apalagi futuristik.

Alih-alih disuguhi perang pemikiran yang berkualitas, rakyat justru diberi sajian perang urat syaraf melalui saling balas kritik yang bersifat personal, sederhana, dan nyaris artifisial. Sementara perdebatan mengenai agenda dan program “raksasa” yang bersifat menembus waktu hingga beberapa dekade ke depan menjadi sesuatu yang tercecer dan asing, tergantikan oleh saling serang atau klaim yang demikian miskin visi.