Golkar, Apa yang Kau Cari?

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Perubahan sikap dan posisi politik terus berlangsung di tubuh Partai Golkar menjelang pemilu presiden mendatang. Keputusan rapat pimpinan nasional khusus yang memberikan mandat kepada Jusuf Kalla menjadi calon presiden tampaknya bakal dianulir kembali. Apa yang terjadi dan tengah dicari partai beringin?

Menjelang pemilu legislatif, Ketua Umum Partai Golkar Kalla menyatakan siap menjadi calon presiden sebagai reaksi tak kunjung datangnya pinangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, setelah kalah telak dari Partai Demokrat (PD), elite Golkar bernegosiasi dengan pimpinan PD dan mengusung kembali Kalla sebagai pendamping Yudhoyono. Ketika Yudhoyono memberikan sinyal menolak Kalla, baik Rapat Harian DPP Golkar maupun rapimnasus esok harinya memproklamirkan perpisahan Golkar dan PD serta mengumumkan pencapresan Kalla. Kini sikap politik tersebut berubah lagi.

Vox Pupuli yang Terlupakan

Oleh: Moch Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta

Setelah perhelatan akbar pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, kini suara rakyat tampak “hilang”dari peredaran. Ibarat amblas ditelan bumi.

Hiruk-pikuk politik terlalu ramai oleh komunikasi politik para elite yang mirip dagelan. Sodok kanan, sikut kiri, silaturahmi politik terus berlanjut dengan agenda politik dan kepentingan sendiri-sendiri. Dari sekian banyak berita tentang koalisi politik itu, tak satu pun tercetus gagasan-gagasan cemerlang dari pihak-pihak yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Tak satu pun elite-elite partai politik memaparkan visi dan misinya dalam membangun pemerintahan yang kuat (minus baik dan bermanfaat). Untuk apa pemerintahan yang kuat—jika hanya mengamankan agenda politik partai, berbagi-bagi kekuasaan agar pemerintahan tidak digoyang ditengah jalan.

Undangan Peluncuran Buku & Diskusi Panel

Peremajaan Politik PDI-P

Oleh: TA Legowo
Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi),
dan Ketua Komisi Publikasi PP AIPI Periode 2008-2011

RAPAT Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), 26/04/09, menghasilkan tiga keputusan dan rekomendasi. Pertama, penilaian atas keburukan proses pemilu legislatif. Karena itu, mendesak presiden sebagai kepala pemerintahan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Kedua, penegasan kembali atas pencalonan Megawati Soekarnopoetri sebagai presiden sebagai jalan ideologis untuk kemakmuran Indonesia. Ketiga, memberi mandat kepada Megawati untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Pencalonan Kalla dan Medan Permainan yang Berubah

Oleh: Prof. Dr. Bahtiar Effendy
Pengamat Politik UIN Jakarta dan Dewan Pengawas PP AIPI
Periode 2008-2011

Bayangkan jika duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) –Jusuf Kalla benar-benar terjadi. Hampir dapat dipastikan banyak pihak yang akan senang.

Mayoritas pemilih bakal bungah semringah. Pelaku dunia usaha akan merasa nyaman. Tak terkecuali para pollster karena kerja saintifik mereka akan sekali lagi terbukti. Pangkal dari ini semua adalah anggapan bahwa pasangan SBYKalla potensial memenangi pemilihan presiden, bahkan mungkin dengan mudah.

Hampir tak ada calon capres-cawapres lain yang mampu menandingi popularitas dan elektabilitas SBY-Kalla. Berbagai hasil polling mengisyaratkan hal ini. Kemenangan SBY-Kalla dipersepsikan sebagai jaminan bagi kontinuitas pemerintahan dan/ atau stabilitas kebijakan.

Koalisi Oh Koalisi…

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

MESKI koalisi antarpartai sudah menunjukkan titik-titik terang, semua itu masih mungkin berubah. Politik memang seni ketidakpastian.

Suatu yang hampir pasti ialah Partai Golkar sampai saat ini masih limbung, antara maju terus pantang mundur mendukung Jusuf Kalla sebagai capres atau kembali ke pelukan Partai Demokrat. Nasib Golkar memang menyedihkan, terabaikan di tengah hiruk-pikuk pembentukan koalisi besar yang bersaing, Blok M (Megawati) dan Blok S (SBY).

Mungkin itu karma politik bagi Golkar yang bersifat plin-plan dan tidak sedari awal menentukan arah politik. Berbagai pertemuan internal partai memang sudah memutuskan, PKS akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKB. PDIP akan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Hanura. PPP dan PAN, sampai artikel ini ditulis, belum pasti ke arah mana mereka akan berkoalisi walau PAN santer disebut akan merapat ke kubu Demokrat.

Mencari Calon Wakil Presiden yang Nyaman di Hati

Oleh: Dr. Dede Mariana
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung

Calon Presiden dalam Pemilu 2009 Susilo Bambang Yudhoyono sudah menentukan lima kriteria calon wapresnya, yakni memiliki (1) Integritas, kepribadian, karakter moral, termasuk moral politik yang baik; (2) Kapasitas dan kapabilitas sebagai pembantu presiden sesuai dengan UUD 1945; (3) Loyalitas yang penuh kepada pemerintah dan bebas dari konflik kepentingan; (4) Akseptabilitas dalam arti dapat diterima dan lekat di hati rakyat; (5) Dapat meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang dibangun.

Siapakah orangnya? “Sampai sekarang, saya belum menemukan,” demikian dikemukakan Yudhoyono Minggu (19/4) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Politik Golkar Pascaperceraian

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Upaya Wakil Presiden Jusuf Kalla melanjutkan duetnya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya kandas.

Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut memperoleh mandat partai untuk membuka kembali komunikasi dengan partai lain di luar Partai Demokrat. Bagaimana peluang Golkar jika memajukan calon presiden (capres) sendiri? Tanda-tanda perpisahan SBY-Kalla sebenarnya sudah tampak sejak sebelum pemilu legislatif.

Dalam jumpa pers mendadak di Cikeas pada awal Februari 2009 Presiden SBY berulang-ulang menyebut Golkar sebagai “partner” dan “sahabat”, tetapi nama Kalla tidak pernah disebut. Ketika penghitungan cepat lembaga-lembaga survei mengonfirmasi kemenangan Partai Demokrat atas Golkar, kepercayaan diri SBY semakin besar.

Koalisi Politik Tanpa Ideologi

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

MENDEKATI 10 Mei 2009, batas akhir partai politik atau gabungan partai politik memasukkan nama calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung pada Pilpres 8 Juli mendatang, hiruk pikuk membangun koalisi semakin santer terdengar.

Kelompok Partai Demokrat, yang katanya akan membangun koalisi Jembatan Emas, semakin intens mengkaji individu-individu yang pas untuk menjadi pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tim yang dibentuk Partai Demokrat ini dinamai Tim Sembilan, sesuai dengan angka keramat yang dipercaya SBY,sesuatu yang berbau superstitious alias takhayul.

Pelajaran Berharga Jusuf Kalla

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Hampir dapat dipastikan, Jusuf Kalla (JK) tidak akan dipilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendampingnya pada Pilpres 2009. Dalam acara khusus di Puri Cikeas, 19 April 2009, nuansa kalimat yang digunakan SBY menunjukkan tidak ada tanda-tanda akan melanjutkan duet SBY-JK.

Mari kita simak beberapa kalimat penting dalam dialog itu. Koalisi yang akan dibangun bukan atas dasar ideologi melainkan persamaan visi mengenai masa depan bangsa. Di sini tampak, betapa SBY amat takut jika ternyata Golkar tidak bergabung dengan Partai Demokrat, koalisi yang dibangun SBY ditengarai oleh banyak kalangan sebagai koalisi yang bertaburan partai Islam.

Kecenderungan Koalisi

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Kajian Politik UI dan
Anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu PP AIPI

Riak politik pascapemungutan suara 9 April 2009 kembali bergerak memusat. Percaturan para elite politik partai yang merasa sudah berhasil mengumpulkan suara rakyat sebagai modal transaksi politik gamblang dipertontonkan.

Kita bisa menyaksikan manuver beberapa elite menjajaki berbagai kemungkinan koalisi sebagai penanda tengah berlangsungnya penyatuan dan pembelahan kekuatan politik di tingkat nasional. Quick count lima lembaga, Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional (LSN), LP3ES, dan CIRUS, menunjukkan bahwa dari hasil Pemilu 9 April 2009 kemungkinan hanya ada sembilan partai politik yang lolos ke Senayan, yaitu Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura.

Peta Baru Koalisi Pilpres

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Kekalahan telak Partai Golkar atas Partai Demokrat dalam pemilu legislatif tampaknya akan mengubah sikap partai beringin menghadapi pemilu presiden (pilpres) mendatang.

Tanda-tanda bahwa Golkar hendak merapat kembali ke kubu calon presiden (capres) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin jelas. Apa dampaknya bagi peta koalisi Pilpres 2009? Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Khusus Golkar yang digelar pada akhir April 2009 ini akan memastikan apakah Golkar mengajukan capres sendiri, berkoalisi kembali dengan Demokrat dan Presiden SBY atau bergabung dengan Megawati. Namun dengan perolehan suara sekitar 14–15% pemilu legislatif, Golkar tampaknya tidak cukup percaya diri untuk mengusung capres sendiri.