Ke mana Golkar kan Melangkah?

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Ketua Umum DPP Partai Golkar (PG) Jusuf Kalla (JK) akhirnya menyetujui penjaringan calon presiden (capres) dan dilakukannya survei untuk mengetahui elektabilitas para capres dan cawapres dari partai berlambang beringin itu. Dalam pertemuan itu Ketua Dewan Penasihat PG Surya Paloh, secara berapi-api mengkritik orang-orang di dalam Partai Golkar yang “cari muka” mendukung pasangan SBY-JK karena menginginkan jabatan menteri pada kabinet mendatang.

Sementara JK sendiri tidak menegur Wakil Ketua Umum PG, Agung Laksono, yang mengeluarkan surat keputusan partai ke seluruh DPD dan DPC agar menjaring nama-nama capres dari Partai Golkar. Bagi JK, itu bukan penelikungan politik, melainkan sudah dikonsultasikan sebelumnya dengannya, walau saat itu JK sedang berada di luar negeri.

Dari Kawan Menjadi Lawan

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dan Anggota Komisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu PP AIPI

Genderang “perang” menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 semakin panas.Bila sebelumnya “perang” terjadi antara SBY dan Megawati, kini tampaknya “perang” itu berpindah pada SBY-JK.

Bila sebelum terjadi rivalitas antara SBY dengan Mega, yang saling mengejek satu sama lain, kini “rivalitas” itu muncul dari dalam pemerintahan sendiri. Berbagai pihak sudah akan menduga bahwa pada akhirnya nanti akan terjadi rivalitas dalam Pilpres 2009 antara SBY dan JK.

Kini yang ditunggu-tunggu itu muncul juga.JK menyatakan siap bersaing dengan Presiden SBY untuk mengejar kursi presiden 2009–2014. Kesiapan untuk maju sebagai calon presiden (capres) itu berkaitan dengan harga diri Partai Golkar. Seperti dikatakan JK, “Ini menyangkut masalah harga diri. DPD-DPD I Partai Golkar dengan tegas mengatakan bahwa kita harus tegas menjalankan masa depan partai supaya tidak dianggap remeh.”

Masih soal Capres Partai Golkar

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

POLITIK memang seni berbagai kemungkinan. Meski Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla sudah menyatakan siap menjadi calon presiden (capres) dari partai berlambang beringin ini, berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.

Pernyataan Kalla yang dilontarkan setelah salat Jumat di masjid kompleks Istana Wakil Presiden pekan lalu belum meyakinkan karena diucapkan sebagai reaksi atas pertanyaan para wartawan dan bukan setelah rapat resmi pimpinan Partai Golkar. Tidaklah mengherankan jika pengamat senior CSIS Dr. J Kristiadi menilai apa yang diucapkan Kallahanyalah buying time di tengah desakan DPP dan DPD Partai Golkar.

Kebebasan bukan Keberingasan!

Oleh: Drs. M. Ichsan Loulembah
Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI dan Anggota Komisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat PP AIPI Periode 2008-2011

HAJI Abdul Aziz Angkat telah mangkat. Namun kematiannya di tengah para demonstran penganjur pemekaran Provinsi Tapanuli harus terus kita ingat.

Pertama; sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Utara, almarhum adalah simbol daerah, negara, dan rakyat di daerahnya. Sulit dimengerti, seorang pimpinan lembaga perwakilan politik, yang harus dibaca sebagai simbol berdaulatnya rakyat di daerah, harus menerima perlakuan sebrutal itu.

Apapun alasannya, secara formal; negara memang seharusnya dilihat dan diselenggarakan dengan cara-cara formal; seorang Ketua DPRD adalah wajah daulat rakyat.

Perubahan Peta Koalisi Capres-Cawapres

Oleh: Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Perceraian politik SBY-Kalla -jika benar-benar terjadi- secara otomatis akan mengubah peta koalisi Pemilihan Presiden 2009. Perubahan itu terkait kesiapan Jusuf Kalla untuk maju sebagai calon presiden (capres) dari Partai Golkar.

Seberapa jauh tingkat kemungkinan peta koalisi menjelang Pemilu Legislatif dan Presiden 2009?

Pertarungan Internal Golkar
Kesiapan Kalla sebagai capres Partai Golkar akan membuka persaingan politik internal Golkar. Sejumlah kader Golkar sebelumnya telah mewacanakan hal itu. Majunya Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diusung SOKSI, salah satu organisasi onderbouw Golkar misalnya, tentu akan meramaikan pertarungan tiket capres.

Babak Akhir Yudhoyono-Kalla?

Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Mungkin karena lelah menunggu pinangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak kunjung datang, para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se Indonesia mendesak Jusuf Kalla maju sebagai calon presiden (capres) pemilu mendatang. Gayung bersambut, Kalla menyatakan kesiapannya menjadi capres Golkar. Apa dampak politiknya?

Seandainya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) tidak mengeluarkan pernyataan nyeleneh yang menyakitkan kalangan Golkar, dan Ketua Dewan Pembina PD Yudhoyono tidak menggelar jumpa pers khusus untuk meluruskan kekeliruan Ahmad Mubarok tanpa memberi “sinyal” bagi Kalla, mungkin jajaran partai beringin masih tertidur secara politik. Betapa tidak, di tengah gegap-gempita PDI Perjuangan menjual “sembako murah” Megawati, dan klaim gencar PD atas “sukses besar” Presiden Yudhoyono, Golkar malah termenung sendirian di ujung lorong menuju Pemilu 2009.

Jurus JK Menyelamatkan Golkar

Oleh: Moch Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti Pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Teka-teki politik atas isu ketidakcocokan koalisi Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) kini mulai terjawab. Kesiapan Wakil Presiden JK untuk maju sebagai calon presiden (capres) dari Golkar tentu akan berhadapan dengan Presiden SBY yang kemungkinan besar akan menjadi capres dari Partai Demokrat (SINDO, 21/2).

Ada apa di balik perceraian politik SBY-JK dan kesiapan JK sebagai calon presiden Golkar? Sejauh mana langkah JK tersebut efektif untuk menyelamatkan Partai Golkar yang di ambang perpecahan?

Faktor Perceraian JK-SBY
Secara harfiah, majunya JK sebagai capres menunjukkan bahwa koalisi antara SBY-JK sebenarnya rapuh. Kerapuhan koalisi ini salah satunya disebabkan presiden terpilih dari partai yang dukungan politiknya kecil. Koalisi model seperti itu rapuh guncangan dan isu-isu politik. Apalagi menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 mendatang.

Deplu dan Kinerja Ekspor RI

Oleh: Dr. H. Happy Bone Zulkarnain, MS
Anggota Komisi I DPR RI dan Ketua III PP AIPI Periode 2008-2011

Pada akhir Januari 2009, Menteri Keuangan yang juga Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati amat mengkhawatirkan turunnya kinerja ekspor yang hampir separuh dibandingkan Januari 2008, yaitu dari USD11 miliar menjadi USD5,5 miliar.

Ini tidak saja menjadi indikasi dari kurangnya permintaan pasar global dan dampak dari krisis ekonomi global,tapi juga apa sesungguhnya yang dapat dilakukan pemerintah? Menurunnya sumbangan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 diperkirakan hanya berkisar 3,9% sampai dengan maksimal 5%.

Hal itu pun dengan syarat bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 4,8% dan pemerintah dapat menggelontorkan belanjanya lebih tinggi 10,4% dibandingkan 2008, demikian penjelasan Mulyani pada rapat kerja dengan DPR. Jelas penurunan nilai ekspor tersebut akan membuat target penurunan angka pengangguran tahun 2009 tidak akan tercapai.

Partai Golkar: Bangkit atau Hancur

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

PERNYATAAN Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, bahwa Partai Golkar hanya akan mendapatkan 2,5% suara pada pemilu legislatif 9 April 2009, sungguh menyentuh kalbu para pengurus Partai Golkar.

Ucapan itu dianggap penghinaan bagi sebuah partai yang dalam konteks politik kekinian, bukan saja partai terbesar di Indonesia, melainkan juga partai tertua jika dilihat sejak kelahirannya pada awal era Orde Baru.

Alih-alih para pengurusnya melakukan konsolidasi kekuatan partai, isu yang berkembang di internal Partai Golkar justru masih soal usung-mengusung calon presiden dan/atau calon wakil presiden dari partai berlambang beringin ini.Konsolidasi politik di internal partai masih sekadar wacana,kalau tidak dapat dikatakan “angan-angan” belaka.

Bila Yudhoyono ke Lain Hati

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekjen PP AIPI

Iklan kampanye Partai Demokrat begitu gencar mempromosikan ”keberhasilan” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi tak kunjung memberi ”sinyal” soal calon wakil presiden. Padahal, keberhasilan Presiden Yudhoyono adalah juga sukses Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apakah Yudhoyono ke lain hati?

Tanda-tanda bahwa Yudhoyono belum tentu berduet kembali dengan Kalla muncul di arena Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat (PD) akhir dua pekan lalu. Begitu pula pada jumpa pers mendadak di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (10/2) malam lalu, Yudhoyono sama sekali tidak menyinggung kelangsungan duetnya dengan Kalla pada pemilu mendatang. Di tengah penantian Partai Golkar dan Kalla itu, dalam arena Rapimnas PD malah muncul nama Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati sebagai kandidat lain yang potensial mendampingi Yudhoyono.

Memutar Balik Jarum Jam

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti P2P LIPI, Direktur Desk Pilkada dan Pemilu Puskapol UI

Dalam era Reformasi, arus deras demokrasi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, tetapi juga di tingkat lokal (daerah). Kita mencatat bahwa mulai Juli 2005 telah terjadi gelombang demokratisasi di tingkat lokal.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semua kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang sebelumnya dipilih oleh DPRD kini dipilih langsung oleh rakyat. Napas utamanya, selama ini rakyat menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu ternyata membawa kekecewaan kepada masyarakat.

Praktik pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD telah memunculkan banyak distorsi kepentingan. Namun, pilkada langsung itu menuai banyak kritik. Muncul wacana perlu adanya evaluasi terhadap pilkada langsung. Beberapa tokoh menyarankan pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti semula, melalui DPRD.

Can The US be Impartial?

Oleh: Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar
Deputy Chairman for Social Sciences and Humanities
Indonesian Institute of Sciences
(IPSK-LIPI)

Barack Obama’s election as the 44th President of the United States replacing George W. Bush was greeted with almost universal joy by people around the world. In his campaign Barack Obama promised to be the antithesis of Bush, particularly with regard to foreign policy. Obama declared that if elected he would make the U.S a good international citizen once again by adhering to international laws as well as emphasizing diplomacy and multilateral approaches over unilateral military action. Specifically, Obama in his campaign announced that he would immediately withdraw American troops from Iraq, a war which he had opposed from the very beginning. He also stated the need to engage in dialogues rather than confrontation with American enemies, including pursuing direct talks with Iran without pre-conditions.

Now Barack Obama is the President of the United States and it remains to be seen whether he will be able to deliver on his campaign promises, or whether the realities on the ground will make it very difficult for him to change the course of American foreign policy too radically from the Bush period. While some of the more general initiatives, such as eschewing unilateralism in favour of multilateralism, and always consulting friends and allies to seek international consensus before making major international decisions will probably be realized, more specific problems will likely defy easy answers. The Middle East with its never ending crises and conflicts will continue to dominate most of the new administration’s foreign policy agenda, and how Obama deals with the Middle East will continue to colour Washington’s relations with the wider Muslim World.