Archive for October, 2008
Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekretaris Jenderal AIPI
Pemilihan Umum 2009 relatif masih lama, tetapi partai-partai politik kini mulai sibuk merancang strategi baru untuk mendulang suara. Partai-partai baru muncul, dan partai-partai lama yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara (electoral threshold) mulai panik mencari nama dan tanda gambar baru pula.
Sampai kapan bangsa kita akan menjalani ritual rutin lima tahunan tersebut, sementara kualitas keberpihakan dan akuntabilitas partai-partai tak kunjung lebih baik?
Sudah terlalu sering dinyatakan bahwa partai politik adalah salah satu pilar penting demokrasi, selain pemilihan umum (pemilu), badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pers yang bebas. Kualitas partai dan para politisi partai sangat menentukan, apakah bangsa kita sekadar berdemokrasi secara prosedural-elektoral atau secara lebih substansial—di mana ada keberpihakan dan tanggung jawab para pemimpin terhadap rakyatnya. Namun, dua kali momentum pemilu pascarezim otoriter Orde Baru, pada 1999 dan 2004, ternyata tak cukup bagi bangsa ini untuk menjemput demokrasi secara substansial. Diteruskan membaca
Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI dan Sekretaris Jenderal AIPI
Fenomena nepotisme politik kembali menguat dalam era demokratisasi saat ini. Para petinggi partai menempatkan anak, istri, keponakan, dan keluarganya pada posisi-posisi strategis daftar calon anggota legislatif Pemilu 2009. Apa dampaknya bagi reformasi yang masih berjalan di tempat?
Mungkin ruang tulisan ini terlalu sempit untuk memuat kembali daftar nama caleg yang tak lain adalah keluarga dari pengurus kunci partai. Sekadar contoh, tiga orang di antaranya adalah Edy Baskoro, putra Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono; Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri; dan Dave Laksono, putra Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Hampir semua partai menempatkan keluarga elite partai ini pada posisi nomor urut teratas, menyisihkan para kader dan aktivis partai yang ”berkeringat” serta berjuang dari bawah. diteruskan membaca
Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
Partai Golkar tampaknya di ambang perpecahan internal. Setelah ribut soal daftar calon anggota legislatif yang sebagian berbau nepotisme dan ditentang sebagian generasi muda, kini partai beringin diembus isu baru soal nominasi capres dan cawapres.
Menjelang Lebaran, Ketua Umum Partai Golkar yang kebetulan menjabat Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), menyatakan akan maju kembali menjadi cawapres pada Pilpres 2009, mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung Partai Demokrat. Sepuluh hari setelah pernyataan itu, tokoh pendiri Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), Suhardiman, mencalonkan Sultan Hamengku Buwono X sebagai capres.
Soksi adalah satu dari tiga kelompok induk organisasi (kino) Partai Golkar yang memiliki pendukung kuat, selain Musyawarah Kerja Gotong Royong (MKGR) dan Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro). Semasa Orde Baru, ketiga kino itu merupakan tulang punggung utama Golkar yang masuk kategori jalur G, selain jalur B (Birokrasi) dan jalur A (ABRI). diteruskan membaca
Oleh: Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI
dan Anggota Komisi Publikasi AIPI
Tanggal 11 Oktober 2008 lalu Hasan Tiro kembali mengunjungi Aceh setelah kepergiannya pada 29 Maret 1979. Pulang kampungnya deklarator GAM kali ini ke Aceh berbeda dengan saat pulang pada 1976. Pada waktu itu Hasan Tiro pulang-pergi Amerika Serikat-Aceh selama tiga kali untuk menemui sanak keluarganya dan kolega-koleganya agar mereka mendukung niatnya mewujudkan hak menentukan sendiri bagi “Bangsa Aceh Sumatera.
” Kini dia datang dalam rangka “rindu kampung halaman”—yang hampir 30 tahun ditinggalkan demi cita-citanya memerdekakan Aceh, yang membuatnya harus berhadapan dengan Rezim Soeharto pada masa itu. diteruskan membaca
