Suara Terbanyak dan Konflik Internal Golkar

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI Dan Sekretaris Jenderal AIPI

Di luar dugaan, Partai Golkar mengumumkan berlakunya system proporsional terbuka penuh (mekanisme suara terbanyak) dalam penentuan calon legislatif terpilih Pemilu 2009. Padahal, ketika RUU Pemilu dibahas, partai warisan Orde Baru ini mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas dengan ambang batas 25 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP).

Ada apa sebenarnya? Semula satu-satunya partai yang secara internal memberlakukan mekanisme suara terbanyak adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, ketika daftar calon legislatif (caleg) diserahkan ke KPU, Golkar dan Partai Demokrat (PD) tiba-tiba mengumumkan akan memberlakukan mekanisme suara terbanyak.

Menjinakkan Korupsi di Indonesia

Oleh: Syafuan Rozi Soebhan, M.Si
Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) – LIPI dan Anggota Komisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat AIPI

Max Weber seorang peletak dasar metodologi Ilmu Sosial mengatakan bahwa orang tidak boleh mulai suatu definisi, melainkan perlu menurunkan indikator-indikator definisi itu sesuai contoh-contoh khusus, yang bagaimanapun juga tak akan pernah menjadi definisi akhir, melainkan sebuah definisi yang dicocokkan dengan maksud-maksud atau peristiwa yang sedang dihadapi.

Perilaku korupsi bisa diindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum misalnya mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri.

Komposisi Fraksi & Efektifitas DPR RI

Oleh: Syafuan Rozi Soebhan, M.Si
Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) – LIPI dan Anggota Komisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat AIPI

Pengantar
Demi masa dan kembara waktu yang mengajarkan kearifan manusia nusantara. Persoalan kenaikan harga BBM yang berulang pada setiap pergantian presiden bukan hanya soal kinerja lembaga eksekutif, namun juga menunjukkan sesungguhnya parlemen kita kurang berfungsi optimal selama ini. Ada indikasi, itu semata ketidakmampuan Pertamina dalam mengantisipasi dan mengangkat minyak mentah di perut bumi nusantara. Namun ada fakta bahwa tidak pesatnya penemuan ladang minyak baru dan penambahan kilang minyak dalam negeri, memang ”bukan tekanan” dan tidak diwajibkan oleh legislatif terhadap eksekutif selama ini. Ada yang berteriak, inilah akibat terlalu banyaknya jumlah fraksi di DPR RI!. Debatnya kuat, hebat, seolah padat dalam rapat-rapat. Namun hasilnya cukup kesat, mudharat dan bikin ”publik sekarat”.

Kenaikan BBM dan Pertaruhan SBY

Oleh: Syafuan Rozi Soebhan, M.Si
Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) – LIPI dan Anggota Komisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat AIPI

Minyak dunia dan domestik naik bukanlah kutukan bagi kita. Ia peluang besar untuk bisa dimanfaatkan. Kemandirian bangsa dan kompetisi adalah kuncinya.

Kita manfaatkan septic tank rumah kita, ampas tahu, kotoran ternak untuk menjadi biogas sebagai alternatif minyak tanah. Kita massalkan pembuatan dan pengunaan peralatan (knalpot, kumparan magnet, elektrolizer dari botol kecap, dan lain-lain) untuk penghemat energi kendaraan kita. Kita dorong pemanfaatan teknologi tepat guna campuran olahan ubi kayu, jagung, jarak, nira yang menjadi metana untuk biopremium dan CPO kelapa sawit untuk biodiesel. Kalau bisa menjadi industri rumahan dan perusahaan daerah.

Modal dan Popularitas Calon Presiden

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI Dan Sekretaris Jenderal AIPI

Empat presiden Indonesia— BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono—berturut-turut menggantikan Soeharto. Satu dekade reformasi terlampaui. Namun, tuntutan reformasi bagi kelahiran Indonesia baru serta tegaknya pemerintahan yang bersih dan adil bagi mayoritas rakyat cenderung tersedak dalam retorika para elite politik. Apa yang salah dengan republik ini?

Sebagian jawabannya mungkin dapat ditemukan hari-hari ini. Berbagai tokoh sejak mantan jenderal, aktivis, politikus, seniman, akademikus, artis, hingga pengusaha saling berebut tiket jadi pengganti kelima Soeharto. Belum jelas resep mereka menata bangsa ini jadi lebih baik. Satu hal yang amat jelas, miliaran rupiah digelontorkan buat promosi diri demi berhala baru bernama ”popularitas”.

Selamat & Sukses untuk Dr. Ninok Leksono, MA

Ketika Eskapisme dan Reduksionisme Mendominasi

Oleh: Dr. Ninok Leksono
Dewan Pengawas Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

Menanggapi pertanyaan yang penuh semangat dan substansial, seorang panelis dalam Seminar ”Keindonesiaan dan Kewarganegaraan” merasa bangga. Teman-teman dari pulau-pulau kecil pun sangat concerned dengan Indonesia. Kepedulian itu pastilah juga ungkapan kecintaan. Namun, bila disimak, di sela-sela pertanyaan mereka, yang mengusulkan upaya-upaya perbaikan, terselip pula keluhan, kesebalan, dan juga gugatan.

Menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan, tak disangsikan lagi perasaan kebangsaan mengembang di hati. Ini seolah menjadi momen yang akan mampu menjadi katarsis, lepas sejenak dari suasana yang lazimnya meliputi hati dan hidup sehari-hari. Bukan saja oleh harga BBM dan pangan yang makin mahal, tetapi juga oleh korupsi yang makin telanjang, oleh pemerintahan yang tampak tidak efektif dalam menanggulangi problem yang mendera warga. Warga yang membutuhkan perlindungan sering merasa tersia karena pertolongan tak kunjung tiba. Yang lain berkomentar, ”Di Indonesia, apa saja harus bayar. Itu memusingkan. Sudah miskin harus bayar ini- itu.”

Nasib Golkar dalam Pilkada

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

Selain ”dikalahkan” di Maluku Utara, secara berturut-turut kandidat yang diusung Partai Golkar kalah dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, serta terakhir di NTB, Bali, dan Maluku.

Beberapa hasil survei sejak tahun 2007 juga menunjukkan kekalahan Golkar atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) jika pemilu legislatif dilakukan. Akankah Golkar terpuruk pada Pemilu 2009?

Secara internal, Partai Golkar sebenarnya sudah membenahi mekanisme pencalonan dalam pilkada, antara lain dengan melakukan survei pendahuluan dan memberi sebagian otoritas penentuan pasangan calon pada pengurus tingkat daerah (DPD Golkar). Namun, kegagalan demi kegagalan dalam pilkada dialami sehingga target kemenangan 60 persen yang dicanangkan tahun 2005 kian jauh realitasnya. Meski persentase kemenangan Golkar dalam pilkada kabupaten dan kota masih relatif tinggi, sekitar 42 persen dibandingkan tingkat provinsi (22 persen), tetapi karena gaung pilkada provinsi lebih menasional, prestasi itu tenggelam oleh kekalahan beruntun di tingkat provinsi.

Korupsi dan Delegitimasi DPR

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

Hamka Yandhu akhirnya membeberkan aliran dana haram Bank Indonesia sebesar Rp 24 miliar kepada 52 anggota Komisi IX DPR 1999-2004. Sungguh mencengangkan.

Sebelumnya, kita terperangah oleh laporan Kompas tentang sebaran kasus korupsi yang melanda semua cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—di pusat dan daerah dari ujung barat hingga timur Tanah Air. Apa yang terjadi dengan republik ini?

Pengakuan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan kita pada temuan Transparency International Indonesia (TII) 2006-2007, parlemen merupakan salah satu lembaga terkorup di Indonesia selain instansi kepolisian dan lembaga peradilan. Selain Hamka dan Anthony Zeidra Abidin dalam kasus aliran dana BI, beberapa orang anggota DPR kini menjadi tersangka kasus suap pengalihan hutan lindung di Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan. Sebelumnya, kita dikejutkan kasus-kasus korupsi bersama di DPRD-DPRD kabupaten, kota, dan provinsi sehingga sebagian di antara mereka dikirim ke penjara.

UU Pemilu Dari Partai untuk Partai?

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

Jika tidak ada aral melintang, RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari Senin ini. Masih adakah harapan rakyat bagi terwujudnya perubahan dalam desain undang-undang yang baru?

Setelah berbulan-bulan disiapkan pemerintah dan berbulan-bulan pula dibahas oleh Panitia Khusus DPR, kita tampaknya harus siap menerima kenyataan bahwa tak banyak yang baru dalam UU Pemilu Legislatif 2009 ini. Perubahan yang cukup positif barangkali hanya berkaitan dengan cara pemberian suara yang amat primitif, yakni mencoblos dengan paku, yang diubah menjadi menandai atau mencontreng dengan alat tulis.