Media, Lembaga Survey, dan Pemilu 2009

Oleh: Ir. Satrio Arismunandar, M.Si
Executive Producer News Division, Trans TV dan
Anggota Komisi Publikasi AIPI

Hari Rabu (16 Juli 2008), sejumlah praktisi dari sebuah lembaga survey datang ke kantor Trans-7, yang terletak di lantai 5 gedung yang sama dengan kantor Divisi News Trans TV. Seiring dengan kerjasama, yang sudah berlangsung antara sejumlah stasiun TV dan media cetak dengan lembaga-lembaga survey lain, para praktisi lembaga survey ini juga ingin menjajaki kemungkinan kerjasama serupa dengan Trans-7 atau Trans TV.

Dalam pertemuan dengan sejumlah petinggi News Trans-7 dan Trans TV, para praktisi survey bercerita banyak hal tentang lika-liku kiprah lembaga survey. Terutama, kiprah mereka dalam sejumlah Pilkada dan tentunya dalam Pemilu 2009 mendatang, yang akan memilih anggota legislatif dan pasangan presiden-wakil presiden. Karena mereka bicara blak-blakan, banyak hal baru yang saya peroleh.

PM Kevin Rudd Datang Jual Gagasan

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Peneliti Senior di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta

PM Australia Kevin Rudd akan melakukan lawatan resmi selama tiga hari ke Indonesia mulai 12 Juni 2008. Itu merupakan lawatan kedua PM Rudd ke Indonesia sejak ia terpilih menjadi perdana menteri pada pemilu nasional Australia 24 November 2007. Pada Desember 2007, PM Rudd menghadiri UN Climate Change Conference di Bali.

PM Rudd datang ke Jakarta bukan hanya untuk memperkukuh hubungan bilateral Australia-Indonesia seperti diungkapkannya dalam artikelnya, ‘Indonesia Mitra Penting Australia’, Kompas, 11 Juni 2008, melainkan juga untuk ‘menjual’ gagasannya mengenai Asia Pacific Community yang ingin didirikannya bersama Amerika Serikat (AS), Jepang, China, India, Indonesia, dan negara-negara di kawasan pada 2020. Dalam kunjungannya ke Atomic Bomb Dome di Hiroshima, Jepang, awal minggu ini, PM Rudd juga melontarkan gagasan untuk membentuk Nuclear Non-proliferation and Disarmament Commission sebagai persiapan menjelang proses peninjauan kembali Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) pada 2010.

Lakon Terbaru, Monas Kelabu

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Peneliti Senior di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta

Seperti lagu Panggung Sandiwara yang dilantunkan Ahmad Albar, dunia politik di Jakarta pun ibarat panggung sandiwara. Rentetan kisah sinetron politik silih berganti dalam sebulan terakhir ini.

Diawali hiruk-pikuk mahasiswa menentang kenaikan harga BBM, lalu muncul beberapa ”judul” sinetron politik, seperti ”Dan Harga BBM Pun Kunaikkan”, ”Nenek Bilang Kau Ditunggangi”, ”Kampus Sarang Narkoba”, ”Demolah Aku, Kau Kusogok”, ”Klenik Banyu Biru”, sampai ke lakon terbaru, ”Monas Kelabu”.

Parpol dan Pemilu 2009

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Peneliti Senior di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta

Fantastis! Itulah kata yang terlontar saat Komisi Pemilihan Umum atau KPU, 7 Juli 2008, mengumumkan 34 partai politik nasional dan enam parpol lokal di Aceh akan mengikuti Pemilihan Umum 2009.

Maklum, pertama, ketika kita berharap terjadi pengerucutan jumlah dari 48 parpol (Pemilu 1999) menjadi 24 parpol (Pemilu 2004) dan diharapkan menjadi 12 parpol (Pemilu 2009), ternyata malah membengkak menjadi 34 parpol nasional plus 6 partai lokal Aceh. Ini terjadi karena ”politik dagang sapi” pada proses legislasi yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, antara lain, menetapkan, 16 parpol yang memiliki kursi di DPR otomatis menjadi peserta Pemilu 2009, ditambah 18 parpol baru yang lolos verifikasi, dan 6 partai lokal Aceh dibolehkan ikut pemilu legislatif. Ke-34 parpol nasional itu akan memperebutkan 560 kursi di DPR, sedangkan enam partai lokal Aceh akan memperebutkan kursi DPRA dan DPRD kabupaten di Aceh.

Dilema Menjelang Pemilu

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

Kurang dari setahun menjelang Pemilu 2009, Kabinet Indonesia Bersatu menghadapi problem serius. Segera dimulainya masa kampanye pemilu legislatif membuat sebagian menteri kabinet yang berasal dari partai politik diperkirakan akan sibuk berkampanye bagi partai masing-masing.

Lalu, mungkinkah pemerintah bisa bekerja optimal jika para menteri dari partai meninggalkan Presiden dan mengambil “cuti bersama” untuk berkampanye? Berbeda dengan masa kampanye pemilu-pemilu sebelumnya yang relatif pendek, Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru, No. 10 Tahun 2008 memberi kesempatan bagi partai peserta pemilu berkampanye selama hampir setahun hingga menjelang Pemilu 2009.

Kesempatan dan Tantangan 2009

Oleh: Dr. Lili Romli
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Dosen Politik UI

Pada Senin malam kemarin, KPU akhirnya mengumumkan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009. Berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan KPU, dari 35 parpol yang lolos verifikasi administrasi, sebanyak 18 parpol lolos menjadi peserta Pemilu 2009.

Ditambah dengan 16 parpol yang otomatis menjadi peserta pemilu 2009 karena memenuhi ketentuan Pasal 315 dan 316 huruf d Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR,DPD,dan DPRD, jumlah parpol peserta Pemilu 2009 sebanyak 34 parpol. Bertambahnya jumlah parpol peserta Pemilu 2009 sudah diprediksi oleh banyak kalangan.

Mengapa Popularitas Mega Mengungguli SBY?

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
Peneliti Senior di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta

Ketika menghadiri seminar internasional mengenai hubungan China dan Asia Tenggara di Xiamen,China, akhir Mei 2008, seorang peneliti politik senior Singapura bertanya kepada penulis,”Bagaimana Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)? ”Penulis jawab, ”Situasi keamanan semakin membaik, tetapi Indonesia kini sedang menghadapi persoalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pangan sebagai akibat situasi ekonomi internasional.

Golput dan Pemilu 2009

Oleh: Prof. Drs. Syamsuddin Haris, M.Si
Profesor Riset Ilmu Politik LIPI

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di sejumlah daerah menunjukkan cenderung meningkatnya jumlah mereka yang tidak menggunakan hak memilih (golput). Dua pilkada terakhir di Sumatera Utara dan Jawa Tengah, tingkat partisipasi masyarakat kurang dari 60 persen. Mengapa demikian dan sejauh mana fenomena golput mewarnai Pemilu 2009 mendatang?

Secara umum, ketidakhadiran sebagian masyarakat dalam memberikan suaranya dalam pemilu dan pilkada dapat dikategorikan atas dua kelompok. Pertama, karena faktor teknis seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak memperoleh kartu pemilih, dan alasan-alasan lain yang bersumber pada kekacauan manajemen pemilihan.